Criminal Procedure Commons^™

Analisis Dan Prediksi Permasalahan Pertanahan Di Masa Mendatang, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bono Budi Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen, Arie S. Hutagaiung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia, Arsin Lukman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum), Minar Sidjabat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn

University of Miami Law Review

The Sentencing Guidelines shape nearly every federal sentence. Judges must calculate and consider the Guidelines’ recommended range before deciding how long someone goes to prison. For decades, though, courts treated the Sentencing Commission’s commentary about the Guidelines as controlling—even when the guideline’s text was clear and unambiguous.

That changed with United States v. Dupree. Sitting en banc, the Eleventh Circuit held that the Supreme Court’s decision in Kisor v. Wilkie—which limits when courts may defer to an agency’s interpretation of its own rules—applies to the Sentencing Guidelines. After Dupree, courts may not defer to the commentary unless, …

Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998, Wati Rahmi Ria

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Sari Aziz

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran, Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf, M. Sofyan Pulungan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dampak Berlakunya Trips Agreemen Terhadap Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, F.X. Adji Samekto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global, Eman Suparman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999, Satya Arinanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dinamlka Konflik Di Papua Pasca Orde Baru, M. Sofyan Puiungan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dukungan Budaya Terhadap Kondisi Vlktimisasi Anggota Masyarakat Pendukung Budaya, Adrianus Meliala

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologlsnya, Sulistyowati Lrianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Desentralisasl Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsl Negara, Edie Toet Hendratno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb), Sri Setianingsih Suwardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

A Meta-Analysis On Joinder Effects: Do They All Have The Same Magnitude?, Amelia M. Tisk

Student Theses

The present meta-analysis examined whether different forms of joinder and procedural consolidation produce varying levels of prejudice in adjudicative decision-making. Although joinder procedures improve judicial efficiency, psychological research has suggested that combining charges, defendants, or plaintiffs within a single proceeding may increase conviction likelihood, liability judgments, and broader perceptions of wrongdoing. A random-effects meta-analysis was conducted across 22 independent study effects examining charge joinder, defendant consolidation, plaintiff consolidation, multiple-complainant procedures, and related aggregation paradigms. Effect sizes were converted to Pearson’s r whenever possible. Overall, procedural aggregation produced a moderate effect on adjudicative outcomes, r = .27, 95% CI [.22, .32]. …

Revocation Reconsidered: Probation Advocacy Through A Litigation Lens, Shira M. Diner

Faculty Scholarship

Being found in violation of probation has dire consequences. The person found in violation can be imprisoned, upending them from their job, family, and community. Unlike incarceration after a criminal trial, a sentence after a violation of probation is not the result of a legal process characterized by robust due process protections. It is also often not the result of a forceful and thorough defense. It is instead the consequence of a hearing where lawyers with the fixed mindset of an inevitable finding of a violation don’t engage in the same preparation that they would if it was a trial. …