Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (859)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (279)
- University of Michigan Law School (267)
- Seattle University School of Law (253)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (156)
-
- Washington and Lee University School of Law (133)
- UIC School of Law (85)
- BLR (67)
- University of Maine School of Law (57)
- Villanova University Charles Widger School of Law (56)
- Pepperdine University (49)
- University of Oklahoma College of Law (47)
- William & Mary Law School (41)
- University of Arkansas Little Rock (39)
- University at Buffalo School of Law (37)
- University of Colorado Law School (37)
- University of Richmond (33)
- University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law (31)
- University of Nebraska - Lincoln (26)
- University of Georgia School of Law (25)
- American University Washington College of Law (24)
- St. Mary's University (24)
- Fordham Law School (23)
- Georgia State University College of Law (23)
- Roger Williams University (23)
- Columbia Law School (22)
- University of Washington School of Law (22)
- Cornell University Law School (21)
- Georgetown University Law Center (21)
- Northwestern Pritzker School of Law (21)
- Keyword
-
- Constitutional Law (215)
- Sixth Amendment (184)
- Fifth Amendment (156)
- Fourth Amendment (150)
- Criminal procedure (136)
-
- Constitution (131)
- Supreme Court (128)
- Due process (122)
- United States Supreme Court (116)
- Criminal Law and Procedure (109)
- New York (107)
- Evidence (104)
- Constitutional law (101)
- Criminal Procedure (100)
- Federal (100)
- Police (97)
- Right to counsel (93)
- Fourth amendment (86)
- Criminal law (78)
- Confrontation Clause (77)
- Criminal Law (77)
- Testimony (74)
- Privacy (72)
- Defendant (71)
- State (67)
- Miranda v. Arizona (62)
- Due Process (61)
- Search (61)
- Self-incrimination (60)
- Death penalty (59)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (719)
- Touro Law Review (258)
- Seattle University Law Review (214)
- Michigan Law Review (154)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (121)
-
- Articles (101)
- Faculty Scholarship (93)
- UIC Law Review (80)
- Cardozo Law Review (75)
- ExpressO (64)
- Maine Law Review (57)
- Villanova Law Review (1956 - ) (52)
- Pepperdine Law Review (48)
- Supreme Court Case Files (48)
- Washington and Lee Law Review (47)
- Publications (37)
- Faculty Articles (34)
- Buffalo Law Review (31)
- Scholarly Works (30)
- Faculty Publications (27)
- Seattle Journal for Social Justice (26)
- Nebraska Journal on Advancing Justice (25)
- University of Arkansas at Little Rock Law Review (24)
- Law Faculty Scholarship (23)
- University of Richmond Law Review (22)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (21)
- St. Mary's Law Journal (20)
- West Virginia Law Review (20)
- Chicago-Kent Law Review (19)
- Indonesia Law Review (19)
- Publication Type
- File Type
Articles 391 - 420 of 3359
Full-Text Articles in Criminal Procedure
Pembatasan Hak Presiden Untuk Menuangkan Kebijakannya Melalui Pembuatan Keppres, Heri Tjandrasari
Pembatasan Hak Presiden Untuk Menuangkan Kebijakannya Melalui Pembuatan Keppres, Heri Tjandrasari
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Efektivitas Dan Reorientasi Sistem Pendidikan Dalam Menciptakan Aparat Penegak Hukum Yang Terpercaya Dan Profesional, M. Hamdan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peranan Ketentuan More Valuable Right (Mfr) Pasal Vii (I) Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958, Tineke Tuegeh Longdong
Peranan Ketentuan More Valuable Right (Mfr) Pasal Vii (I) Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958, Tineke Tuegeh Longdong
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masalah-Masalah Kewarganegaraan Dalam Konteks Perubahan Uu Tentang Kewarganegaraan Ri, Abdul Bari Azed
Masalah-Masalah Kewarganegaraan Dalam Konteks Perubahan Uu Tentang Kewarganegaraan Ri, Abdul Bari Azed
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penerapan Lembaga "Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Arie S. Hutagalung
Penerapan Lembaga "Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Arie S. Hutagalung
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum, Wahyono Darmabrata
Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum, Wahyono Darmabrata
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak Dan Administrasi Pajak, R, Mansyuri
Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak Dan Administrasi Pajak, R, Mansyuri
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Jeda Kemanusian, Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Sulaiman Sulaiman
Jeda Kemanusian, Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Sulaiman Sulaiman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Mahkamah Agung Dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal, Eman Suparman
Mahkamah Agung Dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal, Eman Suparman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.25 /Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Machsoen Ali
Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.25 /Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Machsoen Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penegakkan Hukum Dan Ketentuan Pidana Dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial, Nukila Evanty
Penegakkan Hukum Dan Ketentuan Pidana Dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial, Nukila Evanty
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peran Dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Di Pasar Modal, M. Irsan Nasarudin
Peran Dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Di Pasar Modal, M. Irsan Nasarudin
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Konsensus Untuk Mempertahankan Pembukaan Uud 1945, Mura P. Hutagalung
Konsensus Untuk Mempertahankan Pembukaan Uud 1945, Mura P. Hutagalung
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sejarah Asal Usul Desa Dan Masyarakat Hukum Adat, Rehngena Purba
Sejarah Asal Usul Desa Dan Masyarakat Hukum Adat, Rehngena Purba
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Mitos Bandung Bondowoso . Roro Jonggrang Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, Suparjo Sujadi
Mitos Bandung Bondowoso . Roro Jonggrang Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, Suparjo Sujadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Implikasi Globalisasi : Dari Bureaucratic Society Menuju Civil Society, Fx. Adjie Samekto
Implikasi Globalisasi : Dari Bureaucratic Society Menuju Civil Society, Fx. Adjie Samekto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Komisi Pengawas Eksternal Pada Polisi, Harkristuti Harkrisnowo
Komisi Pengawas Eksternal Pada Polisi, Harkristuti Harkrisnowo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Otonomi Daerah Dalam Uu Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Uu Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Fatmawati Fatmawati
Otonomi Daerah Dalam Uu Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Uu Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Fatmawati Fatmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sengketa Bersenjata Non Internasional, Sulaiman Sulaiman
Sengketa Bersenjata Non Internasional, Sulaiman Sulaiman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara, Yasin Tasyrif
Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara, Yasin Tasyrif
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sejarah Undang-Undang Dalam Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Frans Limahelu
Sejarah Undang-Undang Dalam Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Frans Limahelu
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Presumed Guilty By Proximity: How Geofence Warrants Undermine The Fourteenth Amendment, Radha Patel
Presumed Guilty By Proximity: How Geofence Warrants Undermine The Fourteenth Amendment, Radha Patel
University of Miami Race & Social Justice Law Review
Geofence warrants are utilized as a surveillance tool to gather location data on every user within a specific area and are being integrated into policing without a stable legal framework. This integration threatens individual rights and disproportionately impacts people and communities of color. While these warrants are often scrutinized under the Fourth Amendment, this note argues that they significantly undermine the Fourteenth Amendment by granting law enforcement excessive discretion. This unchecked discretion allows systemic bias and racial profiling to influence criminal investigations, creating the potential for wrongful convictions. The analysis in this note details the three-step execution process of geofence …
Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminil, M. Hamdan
Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminil, M. Hamdan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Reasonable, Legal, Voluntary? Grants Pass Decision Sparks Need For A Revised Fourth Amendment Search Analysis In The Context Of Homelessness, Hali R. Woods
Catholic University Law Review
On June 28, 2024 the Supreme Court decided City of Grants Pass, Oregon v. Johnson. The case addressed whether the enforcement of city ordinances regulating camping on public property against individuals including respondents, unhoused individuals residing in the city of Grants Pass, constituted cruel and unusual punishment under the Eighth Amendment. The Court upheld enforcement of the ordinances and since then approximately 150 cities across the United States have passed similar ordinances or strengthened existing similar laws. This comment evaluates how Grants Pass is an Eighth Amendment case with Fourth Amendment consequences which sparks a need for a revised …
Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Kearah Penyempurnaan Sistim Pemilu, M. Riza Sihbudi
Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Kearah Penyempurnaan Sistim Pemilu, M. Riza Sihbudi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Abdul Bari Azed
Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Abdul Bari Azed
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Engineered For Surveillance: Public Safety, Roadway Science, And The Fourth Amendment, Trayce Hockstad, Steven Jones
Engineered For Surveillance: Public Safety, Roadway Science, And The Fourth Amendment, Trayce Hockstad, Steven Jones
Idaho Law Review
No abstract provided.
Deliberately Silenced, Rachel Kincaid
Deliberately Silenced, Rachel Kincaid
Mercer Law Review
The Prison Litigation Reform Act is celebrating its 30th birthday this year. It was designed to make it harder for incarcerated people to file lawsuits challenging the constitutionality of their conditions of confinement and to restrict their remedies even when they do so successfully. It has been wildly effective at achieving those objectives. It has also propped up mass incarceration and facilitated the persistence of dismal conditions of confinement in carceral facilities in the United States.
The PLRA’s exhaustion requirement—arguably its most damaging provision—silences carceral voices without regard for the merit of their complaints. It does so by mandating …
Perang Irak- Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral, Rusdi Malik, S.H.
Perang Irak- Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral, Rusdi Malik, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.