Criminal Law Commons^™

Sekali Lagi Tentang Pengertian Keuangan Negara, A. Hamid S. Attamimi, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penanganan Sengketa Di Sebuah Nagari Minangkabau Satu Studi Kasus, Keebet Van Benda Beckman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi, Prof. Dr. A. Zainal Abidin F., S.H>

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Keadaan Hukum Thalweg Dalam Hukum Laut, Ir. Adi Sumardiman, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sosialisasi Hukum, Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum, Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Advokat Dalam Dunia Usaha, Mr. Nugroho

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penertiban Iklan Film, Wewenang Siapa ?, Bismar Siregar, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Testamen Yang Dibuat Warga Negara Indonesia Di Luar Negara, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hukum Lingkungan & Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Pemda Dki Jakarta, Zen Umar Purba, S.H., Ll.M.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembangunan Hukum Lingkungan (Dalam Mengiringi Terbitnya Dasawarsa Lingkungan Ke=Ii), Prof. Dr. Mr. St Munadjat Danusaputro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Tanggapan Atas Tulisan A. Hamid Attamimi: Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Jusuf L. Indradewa, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Logic, Experience, Dan Pengembangunan Hukum, M. Rachim Sjaian, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Hukum Dan Profesi Kedokteran, Bismar Siregar, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum, Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Klausula Most-Favoured Nation Di Dalam Hukum Perjanjian Internasional, Sulaiman Nitiatma, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Iskandar Oeripkartawinata, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemenangan Republik Indonesia Dan Negara-Negara Opec Dalam Perkara Bandingan Di Amerika Serikat (Suatu Keputusan Penting Untuk Perkembangan Hukum Perdata Internasional), Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Adopsi (Pengangkatan Anak) Di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukumnya, H.P. Panggabean S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kasus Rajiyem Di Muka Pengadilan Negeri Bantul, Wahyu Afand, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pangkat Dan Kedudukan Hakim Sipil Dalam Persidangan Koneksitas, Bismar Siregar, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penggunaan Dasar-Dasar Analisa Kausal Dalam Penelitian Sosiologi Hukum Yang Non Doktriner, Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Bunga Dan Perubahan Nilai Mata Uang, Ridwan Syahrani, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The White-Colar Crime Sebuah Konsepsi Sosio-Kriminologi, I. Nyoman Nurjaya, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perjanjian Internasional Tak Tertulis Dalam Hukum Perjanjian Internasional, Wayan Parthiana, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pma Dan Uupma Harapan Dan Kenyataan (Sebuah Telaah Mengenai Kebijaksanaan Penanaman Modal), T. Mulya Lubis, S.H., Ll.M.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Arbitrase International Mengenai Perselisihan Penanaman Modal, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Collar Correction For Lenity: Modifying The Rule Of Lenity To Promote More Equitable Application To White-Collar And Blue-Collar Defendants, Brennan Corriston

Fordham Law Review Online

Centuries ago in England, when most crimes were punishable by death, judges—aware of the unfairness of this system—construed penal statutes narrowly. This was “to stem the march to the gallows” and to protect citizens from this overly harsh regime. From these harsh origins arose the rule of lenity, which instructs that when the scope of a criminal statute is ambiguous, courts should select the less harsh—i.e., more lenient—interpretation of the statute. This principle can serve constitutional functions: lenity safeguards due process by ensuring that the public has fair notice about the reach of criminal laws, and it safeguards separation of …

Hukum Perhubungan Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Asean, Dr. Sunaryati Hartono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembajakan Udara Dan Extradisi Pembajak, K. Martono S.H., Ll.M.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Angkutan Dalam Hukum Perhubungan Indonesia, E. Suherman S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract