Criminal Law Commons^™

Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus …

Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif, Mochammad Rafi Pravifjayanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

The environment as a place for humans to live certainly needs to be preserved and protected for its existence. In the context of statehood, the Indonesian Constitution guarantees the constitutional right of citizens to a clean environment. Thus, regulations as the face of the Indonesian constitution must not contradict the constitution. Juridically, Indonesia regulates life protection in Law Number 32 of 2009 concerning the Protection of Environmental Management. However, in its implementation, there are many violations of environmental management which in fact are carried out by corporations to obtain economic benefits. This study aims to analyze the corporate criminal responsibility …

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Penderitaan Tanpa Ukuran: Mengapa Kuhap Harus Segera Mengatur Kerugian Imateriil?, Setiani Budi Utami, Mardian Putra Frans

Jurnal Hukum & Pembangunan

Law enforcement must ensure that the justice process operates in accordance with the principles of true justice. The criminal justice system in Indonesia emerged as a response to public dissatisfaction with the performance of law enforcement agencies that overly emphasized formal law and order alone, without regard for human dignity. The preamble of the Criminal Procedure Code (KUHAP) affirms that this system aims to protect human dignity, thus substantive justice must be prioritized. In this context, human rights, particularly the protection of crime victims, become crucial. However, in practice, victims are often marginalized, especially regarding compensation for immaterial damages that …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Analisis Perbandingan Struktural Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Indonesia Dengan Malaysia, Raihan Fathurrahman

Jurnal Hukum & Pembangunan

The comparative analysis of the structural and characteristic aspects of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia and Malaysia highlights differences in their approaches to managing these state-owned companies. In Indonesia, BUMN are regulated by Law No. 19 of 2003, which divides BUMN into Persero and Perum. However, bureaucratic structures with strict hierarchies and political intervention often hinder market efficiency and responsiveness. Meanwhile, Government-Linked Companies (GLCs) in Malaysia, under the supervision of Khazanah Nasional Berhad, demonstrate a more streamlined and flexible structure. They operate with higher autonomy and tight supervision, enabling quicker responses to market changes. In terms of governance, Indonesia applies …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Badan Usaha Milik Negara Pt. Asabri (Persero), Bayu Saputro

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article aims to examine the settlement of state losses caused by criminal acts of corruption in the management of state finances at the State-Owned Enterprise PT. Asabri (Persero). The research results show that the financial status of BUMN PT. Asabri is state finance, so when a criminal act of corruption occurs, a mechanism is needed to resolve state losses. Criminal law enforcement has been carried out as well as a mechanism for paying compensation to the state to resolve state losses. However, it seems that the settlement of state losses by convicts through the payment of compensation money to …

Dinamika Kebijakan Ganja Dalam Politik Hukum Global Dan Indonesia, Aristo Pangaribuan

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article discusses legal and political issues related to marijuana in global literature and its influence in the Indonesian context. Moreover, this article also tries to predict the dynamics of the ongoing reform process related to Indonesian narcotic laws. To achieve such missions, mainly, this article summarizes the debate within marijuana literature and highlights its influence within the Indonesian context. The first part of this article discusses the legal and political dynamics of marijuana laws globally. Here, this article found that there is a paradigm shift toward marijuana use -- from a crime problem to a health problem. Subsequently, this …

Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis Di Indonesia, Fanny Aprilia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Indonesia has demonstrated a strong commitment to international arbitration by participating in various international conventions, such as the 1958 New York Convention, and by implementing supportive domestic legislation, such as Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. International arbitration offers advantages such as neutrality, specialized expertise, and legal certainty, making it a preferred mechanism for resolving foreign investment disputes. However, the implementation of arbitration in Indonesia still faces several challenges, including a lack of understanding of arbitration procedures among court officials and concerns about potential domestic court interference in the arbitration process. This paper highlights the …

Antara Tuntutan Dan Kesepakatan: Blbi Dan Era Deferred Prosecution Agreement, Melva Retta Ruby Simanjuntak, Febby Mutiara Nelson

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article discusses the settlement of criminal cases through Deferred Prosecution Agreement (“DPA”) procedures, particularly in the context of the Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”) Case. The purpose of this discussion is to find a mechanism for settling criminal cases that aligns with principles of simple, fast, and cost-effective justice, especially in cases involving corporations. The focus of the article includes two aspects: the impact of using DPA mechanisms in resolving criminal cases and the impact of using DPA mechanisms in improving the efficiency of BLBI case resolution. The method used in this research is a …

Hak Warga Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Yang Tidak Terdaftar, Rinalvin Achmad Wiryawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

The policy of terminating access to Private Scope Electronic System Providers (Private Scope PSE), to several internet platforms including: Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, and Origin, which occurred on July 30, 2022. The termination of Private Scope PSE Access is due to the unregistered Private Scope PSE, whose provisions are regulated in the Permenkominfo PSE Private Scope. The policy of terminating access to the Private Scope PSE by the government is detrimental to citizens as users of the Private Scope PSE platform services whose access is terminated by the Government. Citizens have the right to communicate …

Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan, Rizqya Nafila Putri, Dadang Epi Sukarsa, Imamulhadi Imamulhadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Indonesia through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates the government has the right to file claims for compensation and certain actions. Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Compensation for Environmental Pollution and/or Damage, as a derivative regulation, regulates that environmental compensation costs that have been paid are entered into the Treasury Fund as Non-Tax State Revenue (PNBP). This research identifies the mechanism for using environmental compensation costs, the implementation of court decisions containing environmental compensation before Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases, and …

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Otorita of the capital city of the nusantara is a state institution formed by Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is then regulated in more detail through Presidential Regulation Number 62 of 2022 concerning Otorita of the capital city of the nusantara which becomes a special regional government for the national capital in implementing the development of the capital city archipelago. Head of otorita the capital city of the nusantara is the head of the regional government specifically for the national capital who is elected, appointed and dismissed by the president with the approval of the …

Kesultanan Buton Dalam Bingkai Ketatanegaraan Dan Budaya Indonesia, Rahmadhona Rahmadhona

Jurnal Hukum & Pembangunan

Buton is a region located in Bau-Bau City, Southeast Sulawesi. The Sultanate of Buton began to show its existence since the beginning of the 15th century after previously running a government system with royal government. The Buton Sultanate, based on Islam, ran a democratic system of government. The state administration of the Buton Sultanate is interesting to discuss because its power structure is controlled by two groups, but all of its people have the same position in voice and politics. This paper is compiled using the literature study method and presents the results descriptively.

Justice Collaborator Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara, Amalina Fikriyah, Ali Masyhar, Cahya Wulandari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Justice Collaborator, which refers to the cooperation between a non-primary perpetrator and law enforcement in uncovering organized crimes, is often used to expose cases of extraordinary crimes. The concept of a Justice Collaborator has become a topic of public discussion following the case involving the murder ordered by Ferdy Sambo, where Ferdy Sambo instructed Richard Eliezer to kill Jhosua Hutabarat. Richard Eliezer was found guilty by the court and was designated as a Justice Collaborator.

Upaya Mediasi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk): (Studi Kasus Sengketa Rehabilitasi Daftar Hitam Nasional (Dhn) Pt X Dan Bri), Benedetto Setyo Utomo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh LAPS SJK adalah mediasi. Mediasi selain untuk menyelesaikan sengketa, dapat pula bertujuan untuk melindungi hubungan baik yang telah ada di antara para pihak, sehingga walaupun terjadi sengketa, hubungan antara para pihak, di mana dalam hal ini adalah bank dan nasabah, dapat dijaga secara berkesinambungan. Mediasi pada LAPS SJK bersifat rahasia dan mengutamakan win-win solution, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pihak yang bersengketa dan mampu menjaga kepercayaan nasabah terhadap sektor jasa keuangan seperti bank. Selain itu, upaya mediasi melalui LAPS SJK menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, …

Peninjauan Kembali Demi Keadilan, Alfret Alfret

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

As the world of law develops, there are more and more new provisions related to the implementation of Judicial Review (PK). Some concrete examples related to the development of PK provisions themselves are that a PK can only be carried out once. Apart from that, there is also a provision that the public prosecutor cannot carry out request for reconsideration. This raises the question of whether these restrictions do not conflict with the principles of justice. This research was studied using normative juridical methods based on existing legal provisions and decisions. So the results of this research show that …

Klinik Hukum: Sebuah Pendekatan Praktis, Satjipto Rahardjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

No abstract provided.

The Constitution Of Japan, Harun Alrasjid

Jurnal Hukum & Pembangunan

No abstract provided.