Criminal Law Commons^™

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

The Violence Of Bright Lines, Terrell Woolfolk, Kathryn E. Miller

Articles

The U.S. Supreme Court interprets the Eighth Amendment to prohibit members of certain groups from serving extreme punishments, such as the death penalty and life without parole. For example, the Court has long banned death sentences for people with intellectual disability and for those who were under eighteen years old at the time of their crime. More recently, in Graham v. Florida and Miller v. Alabama, the Court extended this reasoning to sentences of life without parole for those under eighteen—prohibiting the sentence altogether for nonhomicide crimes and barring its mandatory imposition for homicides.

Many scholars and advocates have applauded …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

The Urgency Of Artificial Intelligence Code Of Ethics, Tundjung Herning Sitabuana, Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri, Nethan Nethan

Indonesia Law Review

The era of artificial intelligence has become a characteristic of industrial era 5.0 which has been used in various aspects. Potential economic value of AI has driven various forms of AI innovation development. Exploration of AI tends to override negative impacts of such developments. The emergence of ethical issues with presence of AI encourages the need for a law-based approach to establishing ethical standards to protect entire Indonesian nation. Therefore, this research was conducted to examine urgency for an AI code of ethics. This paper will normatively describe data qualitatively to answer urgency and development of AI code of ethics …

What Is Deeply Rooted In The Constitution?, Thomas P. Crocker

BYU Law Review

In a series of cases stretching over a century, the Court made a right’s roots a constitutive feature of its identity. Highlighting the analytic centrality of deep roots to the recognition of rights, Dobbs v. Jackson Women’s Health withdrew prior judicial recognition of a woman’s right to reproductive choice, arguing that such a right was not properly rooted in the American legal tradition. But what does it mean for a right to have deep roots? A surprising feature of American constitutionalism is that there is no single answer to the basic analytic question of what it means for a right …

Constitutional Issues Raised By The Civil-Criminal Dichotomy Of The Maine Oui Law, Bruce W. Smith

Maine Law Review

Moving to the forefront of a national trend, the Maine Legislature undertook a thorough reform of its operating under the influence (OUI) law in 1981. The new statute was billed "the toughest in the nation," largely because of a provision for mandatory prison sentences. The statute's most radical provision is not the mandatory prison term, however, but a section which gives prosecutors the option to treat less egregious first offenses as civil infractions rather than crimes. The section generates the broad issue addressed by this Comment: may trial by jury and other constitutional protections formerly afforded OUI defendants be denied …

Corpus Linguistics And The Original Meaning Of The Sixth Amendment, Wesley White

BYU Law Review

The Sixth Amendment guarantees the right of an accused to have the assistance of counsel in a criminal prosecution. Put simply, under the U.S. Supreme Court’s current framework, an accused does not enjoy this right until the government has brought a formal charge. Thus, an accused who engages in plea bargaining before being formally charged is not guaranteed the Sixth Amendment right to counsel. Many critics of this framework focus on the purpose of the Sixth Amendment to argue that the right to counsel should be guaranteed in pre-charge plea bargaining. Others point to policy concerns.

This Note is among …

Deadlocked Juries And The Allen Charge, Karen Pelletier O'Sullivan

Maine Law Review

Juries in cases requiring a unanimous verdict have three alternatives: a guilty verdict, a not guilty verdict, or no verdict for lack of unanimity. Deadlocked juries have long created a problem for efficient judicial administration. Early common law judges carried hung jurors around in oxcarts until a verdict "bounced out." More recent methods of forcing jurors to reach verdicts have included requiring them to deliberate all night and threatening to deprive them of water and heat. A more subtle method of encouraging jurors to reach verdicts is a trial judge's supplemental instruction to deadlocked jurors. A verdict-urging instruction is commonly …

Restraining The Prosecutor: Restrictions On Threatening Prosecution For Civil Ends, James A. Trowbridge

Maine Law Review

Prosecutors in some cases agree to dismiss criminal charges, admit a defendant to a diversion program, or enter a nolle prosequi in exchange for the defendant signing a waiver of any civil claims against law enforcement agents, governments, or private persons. The practice of a prosecutor bargaining for the release of law enforcement personnel or others from civil liability raises serious questions concerning the independence of the prosecutorial function, the relationship of prosecutors to other legal institutions, and the application of rules of professional responsibility. Generally, courts have been critical of these arrangements. The Model Code of Professional Responsibility (Code) …

State V. Durepo: Toward A Principled Maine Version Of The Impeachment Exception To The Exclusionary Rule, Andre D. Bouffard

Maine Law Review

As one might have anticipated, the broad substantive mandates of the major Warren Court exclusionary rule decisions have not been left completely intact by later Supreme Court decisions. Instead, the scope of the evidentiary exclusionary doctrine established by the Warren Court has been significantly narrowed by later Supreme Court decisions that have created numerous exceptions to the general command of the exclusionary rule that evidence obtained through unconstitutional means is inadmissible in a criminal trial. Although some members of the present Court argue that the exceptions to the exclusionary rule are consistent with the purposes of the rule, and therefore …

State V. Farnham: The Defendant's Exercise Of The Right To Stand Trial As Negative Character Evidence, Richard F. Buckley

Maine Law Review

A defendant in a criminal case may not receive a more severe sentence because he exercised his sixth amendment right to stand trial. However, determining when a court has more severely sentenced a defendant for exercising his constitutional right to a jury trial is a difficult task. Some argue that a defendant's choice to stand trial is relevant to the sentencing process as character evidence. The decision to stand trial, the argument goes, indicates a defendant's lack of remorse and an unwillingness to take the first step toward redemption by admitting his guilt. Others take the position that consideration in …

State V. Boilard: Are Jury Instructions On Statutory Defenses Essential To A Fair Trial?, Kristin A. Gustafson

Maine Law Review

In State v. Boilard, the Maine Supreme Judicial Court, sitting as the Law Court, recently addressed the question of when the failure to instruct the jury regarding a defense available under the Maine Criminal Code constitutes error. The court held that the trial court's failure to give an instruction on the defense of justification did not rise to the level of obvious error. The court reasoned that because the instruction conflicted with the defendant's theory of defense, and because counsel for the defendant did not claim error at trial or on appeal, any argument that the defendant had been prejudiced …

State V. Harding: Municipal Police Authority And The Fresh Pursuit Statute, David S. Schuman

Maine Law Review

As early as 1551, during the reign of King Edward VI, courts held at common law that, except in cases of fresh pursuit, the power of a sheriff or justice of the peace does not extend beyond his jurisdiction. Recognizing the importance of jurisdictional boundaries as limits on a sheriff's authority, the Barons of the Exchequer denounced the possibility of "two several sheriffs in one same county," observing that "in this realm there are divers authorities, and none may exceed his limits or bounds." Modern state statutes setting forth the powers of local police continue to limit the extra-jurisdictional authority …

The Denial Of Bail Under Maine's "Proof Evident Or Presumption Great" Standard, Maureen Dea

Maine Law Review

When the framers of the Maine Constitution gathered in Portland in the fall of 1819, they decided that the document, unlike the Massachusetts Constitution on which it was based, should guarantee a right to bail pending trial. The convention adopted, apparently without debate or dissent, the following provision as part of the Declaration of Rights in article I . . .

Roving Extraterritoriality: The Murky Doctrine On State Laws Regulating Absent Citizens, Leo Schlueter

Notre Dame Law Review

It is generally agreed that sovereigns have the power to punish the crimes of their citizens abroad, at least in some situations. But sovereigns rarely exercise this power, and its contours are not well understood. This is especially true in the context of American federalism. It is unclear to what degree states have retained their sovereign extraterritorial powers, and the Supreme Court has never had occasion to fully explain their limits. Recent political developments, however, make it plausible that the question will soon arise. This Note attempts to provide some insight into the future debate over state criminal extraterritorial jurisdiction …

Violence In The Administrative State, Emily R. Chertoff

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

Drawing on an original, interview-based case study of Immigration and Customs Enforcement (ICE) and a synthesis of six decades of social science literature, this Article offers a theory of physical violence in the administrative state that challenges foundational assumptions about administrative law. Approximately one-fifth of federal employees work for administrative agencies that police, fight wars, enforce immigration law, or incarcerate people—in other words, agencies that use force to execute the laws. These agencies are saturated with administrative law that obligates front-line administrators to confer due process, give notice, behave non-arbitrarily, and comply with law. Yet this law often fails to …

A Broken Shield: Ineffective Assistance Of Counsel Claims In Cases Of Racist Defense Attorneys, Sophia Sabet

Fordham Law Review

Defense attorneys are not immune to racism, and a defense attorney who holds racist beliefs about their client’s race fundamentally calls into question the representation received. Under the Sixth Amendment, all criminal defendants have the right to the effective assistance of counsel. To prevail on an ineffective assistance of counsel claim, the U.S. Supreme Court held in Strickland v. Washington that a criminal defendant must prove that their counsel’s performance was deficient and that the deficiency prejudiced the defense. The Supreme Court supplemented the Strickland standard in Cuyler v. Sullivan and United States v. Cronic, holding that a conflict …

Colonizing By Contract, Emmanuel Hiram Arnaud

Faculty Scholarship

Since 1898, Puerto Rico has been a territory of the United States, meaning that Congress wields plenary power over the Island. Although scholars have highlighted the history and some modern manifestations of this power, conversations about how plenary power affects the territories have largely ignored constitutional criminal procedure.

This Article is the first to center the territory’s criminal legal system within the broader debate over the exercise of plenary power. In doing so, it fills significant gaps in the constitutional and criminal law literature on the territories by uncovering how the federal government’s plenary power affects local criminal adjudication. This …

A Distinct System For Presidential Succession On Inauguration Day: Getting The Most Out Of Section 3 Of The Twentieth Amendment, Brian C. Kalt

Cardozo Law Review

The current presidential-succession statute uses the same line of succession for every conceivable situation. But there are many different types of potential succession scenarios. Succession need not—and should not—be governed by a one-size-fits-all approach.

Before the Twentieth Amendment was ratified in 1933, the Constitution authorized Congress to provide only for double vacancies during the term, when there already is a President and Vice President. Recognizing this gap, Section 3 of the Twentieth Amendment empowered Congress to cover inauguration-day double vacancies: at the outset of a term, when nobody is available to become President or Vice President in the first place. …