Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (941)
- Seattle University School of Law (292)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (214)
- Washington and Lee University School of Law (207)
- University of Michigan Law School (179)
-
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (175)
- UIC School of Law (100)
- American University Washington College of Law (84)
- Villanova University Charles Widger School of Law (82)
- University of Maine School of Law (70)
- BLR (68)
- Roger Williams University (56)
- Florida State University College of Law (52)
- University of Georgia School of Law (48)
- Fordham Law School (46)
- Pepperdine University (42)
- Georgetown University Law Center (41)
- Northwestern Pritzker School of Law (41)
- The University of Akron (41)
- Pace University (40)
- Vanderbilt University Law School (39)
- University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law (38)
- West Virginia University (38)
- William & Mary Law School (37)
- Columbia Law School (36)
- Brooklyn Law School (35)
- Maurer School of Law: Indiana University (34)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (31)
- University at Buffalo School of Law (31)
- New York Law School (28)
- Keyword
-
- Constitutional Law (287)
- Criminal law (204)
- Criminal Law (179)
- Constitutional law (163)
- Constitution (136)
-
- Fourth Amendment (133)
- Death penalty (129)
- Criminal Law and Procedure (125)
- Supreme Court (123)
- Sixth Amendment (110)
- Due process (108)
- Eighth Amendment (107)
- Evidence (106)
- Fifth Amendment (97)
- Criminal procedure (85)
- Federal (83)
- New York (79)
- Sentencing (79)
- Right to counsel (78)
- Capital punishment (77)
- Criminal Procedure (72)
- Privacy (64)
- Law (62)
- Police (62)
- Due Process (60)
- Fourth amendment (60)
- State (59)
- Defendant (56)
- Punishment (54)
- Criminal (53)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (665)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (253)
- Seattle University Law Review (246)
- Touro Law Review (179)
- Michigan Law Review (131)
-
- Faculty Scholarship (121)
- Supreme Court Case Files (98)
- UIC Law Review (95)
- Cardozo Law Review (75)
- Villanova Law Review (1956 - ) (73)
- Maine Law Review (68)
- ExpressO (65)
- Scholarly Works (64)
- Articles (50)
- Pepperdine Law Review (41)
- Faculty Publications (40)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (39)
- West Virginia Law Review (38)
- Washington and Lee Law Review (37)
- American University Law Review (36)
- Akron Law Review (34)
- Scholarly Publications (33)
- Fordham Law Review (32)
- Habeas Corpus Committee (30)
- Vanderbilt Law Review (29)
- Seattle Journal for Social Justice (28)
- Elisabeth Haub School of Law Faculty Publications (27)
- Articles, Book Chapters, & Popular Press (25)
- Buffalo Law Review (23)
- Scholarly Articles (23)
- Publication Type
- File Type
Articles 301 - 330 of 3998
Full-Text Articles in Criminal Law
Penertiban Iklan Film, Wewenang Siapa ?, Bismar Siregar, S.H.
Penertiban Iklan Film, Wewenang Siapa ?, Bismar Siregar, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Testamen Yang Dibuat Warga Negara Indonesia Di Luar Negara, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Testamen Yang Dibuat Warga Negara Indonesia Di Luar Negara, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Hukum Lingkungan & Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Pemda Dki Jakarta, Zen Umar Purba, S.H., Ll.M.
Hukum Lingkungan & Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Pemda Dki Jakarta, Zen Umar Purba, S.H., Ll.M.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pembangunan Hukum Lingkungan (Dalam Mengiringi Terbitnya Dasawarsa Lingkungan Ke=Ii), Prof. Dr. Mr. St Munadjat Danusaputro
Pembangunan Hukum Lingkungan (Dalam Mengiringi Terbitnya Dasawarsa Lingkungan Ke=Ii), Prof. Dr. Mr. St Munadjat Danusaputro
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Tanggapan Atas Tulisan A. Hamid Attamimi: Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Jusuf L. Indradewa, S.H.
Tanggapan Atas Tulisan A. Hamid Attamimi: Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Jusuf L. Indradewa, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Logic, Experience, Dan Pengembangunan Hukum, M. Rachim Sjaian, S.H.
Logic, Experience, Dan Pengembangunan Hukum, M. Rachim Sjaian, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masalah Hukum Dan Profesi Kedokteran, Bismar Siregar, S.H.
Masalah Hukum Dan Profesi Kedokteran, Bismar Siregar, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum, Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.
Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum, Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Klausula Most-Favoured Nation Di Dalam Hukum Perjanjian Internasional, Sulaiman Nitiatma, S.H.
Klausula Most-Favoured Nation Di Dalam Hukum Perjanjian Internasional, Sulaiman Nitiatma, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Iskandar Oeripkartawinata, S.H.
Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Iskandar Oeripkartawinata, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kemenangan Republik Indonesia Dan Negara-Negara Opec Dalam Perkara Bandingan Di Amerika Serikat (Suatu Keputusan Penting Untuk Perkembangan Hukum Perdata Internasional), Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Kemenangan Republik Indonesia Dan Negara-Negara Opec Dalam Perkara Bandingan Di Amerika Serikat (Suatu Keputusan Penting Untuk Perkembangan Hukum Perdata Internasional), Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Adopsi (Pengangkatan Anak) Di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukumnya, H.P. Panggabean S.H.
Adopsi (Pengangkatan Anak) Di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukumnya, H.P. Panggabean S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kasus Rajiyem Di Muka Pengadilan Negeri Bantul, Wahyu Afand, S.H.
Kasus Rajiyem Di Muka Pengadilan Negeri Bantul, Wahyu Afand, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pangkat Dan Kedudukan Hakim Sipil Dalam Persidangan Koneksitas, Bismar Siregar, S.H.
Pangkat Dan Kedudukan Hakim Sipil Dalam Persidangan Koneksitas, Bismar Siregar, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penggunaan Dasar-Dasar Analisa Kausal Dalam Penelitian Sosiologi Hukum Yang Non Doktriner, Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.
Penggunaan Dasar-Dasar Analisa Kausal Dalam Penelitian Sosiologi Hukum Yang Non Doktriner, Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masalah Bunga Dan Perubahan Nilai Mata Uang, Ridwan Syahrani, S.H.
Masalah Bunga Dan Perubahan Nilai Mata Uang, Ridwan Syahrani, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
The White-Colar Crime Sebuah Konsepsi Sosio-Kriminologi, I. Nyoman Nurjaya, S.H.
The White-Colar Crime Sebuah Konsepsi Sosio-Kriminologi, I. Nyoman Nurjaya, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perjanjian Internasional Tak Tertulis Dalam Hukum Perjanjian Internasional, Wayan Parthiana, S.H.
Perjanjian Internasional Tak Tertulis Dalam Hukum Perjanjian Internasional, Wayan Parthiana, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pma Dan Uupma Harapan Dan Kenyataan (Sebuah Telaah Mengenai Kebijaksanaan Penanaman Modal), T. Mulya Lubis, S.H., Ll.M.
Pma Dan Uupma Harapan Dan Kenyataan (Sebuah Telaah Mengenai Kebijaksanaan Penanaman Modal), T. Mulya Lubis, S.H., Ll.M.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Arbitrase International Mengenai Perselisihan Penanaman Modal, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Arbitrase International Mengenai Perselisihan Penanaman Modal, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Hukum Perhubungan Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Asean, Dr. Sunaryati Hartono, S.H.
Hukum Perhubungan Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Asean, Dr. Sunaryati Hartono, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pembajakan Udara Dan Extradisi Pembajak, K. Martono S.H., Ll.M.
Pembajakan Udara Dan Extradisi Pembajak, K. Martono S.H., Ll.M.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Angkutan Dalam Hukum Perhubungan Indonesia, E. Suherman S.H.
Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Angkutan Dalam Hukum Perhubungan Indonesia, E. Suherman S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengertian Keuangan Negara, A. Hamid S. Attamimi, S.H.
Pengertian Keuangan Negara, A. Hamid S. Attamimi, S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengoperasian Kapal Di Perairan Indonesia, Tamalia Alisyahbana
Pengoperasian Kapal Di Perairan Indonesia, Tamalia Alisyahbana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Mengenal Perjanjian Multifiber : Praktek Di Negara-Negara Mee, Sook Young Yeu, Felik Oentoeng Soebagjo
Mengenal Perjanjian Multifiber : Praktek Di Negara-Negara Mee, Sook Young Yeu, Felik Oentoeng Soebagjo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Obligasi Salah Satu Pilihan Untuk Ber-Investasi, M. Irsan Nasaruddin
Obligasi Salah Satu Pilihan Untuk Ber-Investasi, M. Irsan Nasaruddin
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Tindakan-Tindakan Republik Indonesia Diuji Oleh Badan-Badan Peradilan Luar Negeri, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Tindakan-Tindakan Republik Indonesia Diuji Oleh Badan-Badan Peradilan Luar Negeri, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Weaponized Bureaucracy At The Criminal Immigration Divide, Dorien Ediger-Seto
Weaponized Bureaucracy At The Criminal Immigration Divide, Dorien Ediger-Seto
Washington Law Review
Despite deportation being entrenched as a civil consequence rather than a punishment over 100 years ago, today’s immigration enforcement and deportation scheme relies heavily on state-level criminal arrests, convictions, and data sharing systems. And immigration-based crimes have accounted for between twenty-five and fifty percent of all federal criminal charges over the past decade. But the fact that the systems are bureaucratically and doctrinally separate from each other has practical impacts that go beyond these formalized intersections. Not only do federal law enforcement actors often have dual mandates to investigate and prosecute federal crimes alongside related civil removal cases, but criminal …
Facing State-Created Danger In Facial Recognition Technology, Esha Jain
Facing State-Created Danger In Facial Recognition Technology, Esha Jain
Washington Law Review
When the police wrongfully arrest someone, that person faces distinct harms. Various scholarship, news articles, and studies document that AI-powered facial recognition technology (FRT) disproportionately misidentifies individuals from marginalized racial groups when used irresponsibly. Many of those sources indicate that police reliance on FRT without adequate vetting results in wrongful arrests. Yet law enforcement continues to misuse FRT.
This Comment contends that the 42 U.S.C. § 1983 state-created danger doctrine offers a potential remedy for plaintiffs harmed by police reliance on FRT. To prevail under this doctrine, plaintiffs must prove affirmative conduct, deliberate indifference, and proximate causation. If successful, these …