Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Criminal Law Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Civil Law

Institution
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type
File Type

Articles 541 - 570 of 1298

Full-Text Articles in Criminal Law

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah Jan 2025

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …


Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah Jan 2025

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …


Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi Jan 2025

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …


Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi Jan 2025

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review Jan 2025

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones Jan 2025

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review Jan 2025

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen Jan 2025

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review Jan 2025

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani Jan 2025

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …


Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra Jan 2025

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …


Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski Dec 2024

Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

The Srebrenica genocide has been the subject of multiple legal proceedings against various actors before different courts, at both the national and international level. Amongst others, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has sentenced various individual perpetrators, the International Court of Justice has ruled on the responsibility of the Serbian state, and Dutch courts have been asked to rule on the liability of the Dutch state and the United Nations. This raises the following question: to what extent have multiple adjudicatory mechanisms across legal regimes managed to deliver accountability for the Srebrenica genocide and what are the remaining …


Constitutional Issues Raised By The Civil-Criminal Dichotomy Of The Maine Oui Law, Bruce W. Smith Dec 2024

Constitutional Issues Raised By The Civil-Criminal Dichotomy Of The Maine Oui Law, Bruce W. Smith

Maine Law Review

Moving to the forefront of a national trend, the Maine Legislature undertook a thorough reform of its operating under the influence (OUI) law in 1981. The new statute was billed "the toughest in the nation," largely because of a provision for mandatory prison sentences. The statute's most radical provision is not the mandatory prison term, however, but a section which gives prosecutors the option to treat less egregious first offenses as civil infractions rather than crimes. The section generates the broad issue addressed by this Comment: may trial by jury and other constitutional protections formerly afforded OUI defendants be denied …


Restraining The Prosecutor: Restrictions On Threatening Prosecution For Civil Ends, James A. Trowbridge Dec 2024

Restraining The Prosecutor: Restrictions On Threatening Prosecution For Civil Ends, James A. Trowbridge

Maine Law Review

Prosecutors in some cases agree to dismiss criminal charges, admit a defendant to a diversion program, or enter a nolle prosequi in exchange for the defendant signing a waiver of any civil claims against law enforcement agents, governments, or private persons. The practice of a prosecutor bargaining for the release of law enforcement personnel or others from civil liability raises serious questions concerning the independence of the prosecutorial function, the relationship of prosecutors to other legal institutions, and the application of rules of professional responsibility. Generally, courts have been critical of these arrangements. The Model Code of Professional Responsibility (Code) …


Casar Auc Community Lecture: ‘Gender-Based Violence,Women And The Law In Egypt And The Us’, The Prince Alwaleed Center For American Studies And Research Casar Nov 2024

Casar Auc Community Lecture: ‘Gender-Based Violence,Women And The Law In Egypt And The Us’, The Prince Alwaleed Center For American Studies And Research Casar

Performances, Events, and Presentations

This engaging - AUC community only - special topics lecture discussed the social challenges and legal obstacles women face when discussing gender based violence crimes in Egypt shedding a comparative light on the US given the recent election results.

This event hosted Counselor Mohamed Samir Ahmed, Spokesperson of the Administrative Prosecution Authority (APA) in Egypt, Independent Lecturer in Political Science & Gender Based Violence Crimes.

The event was moderated by CASAR Assistant to Director & Adjunct Faculty Yasmeen El-Ghazaly.

This lecture was a collaboration between The Prince Alwaleed Center for American Studies and Research (CASAR AUC EGYPT ) and the …


A Defendant's Right To Counsel In Commitment Hearings For Nonpayment Of A Criminal Fine, Barbara A. Appleby Oct 2024

A Defendant's Right To Counsel In Commitment Hearings For Nonpayment Of A Criminal Fine, Barbara A. Appleby

Maine Law Review

The federal constitutional right of an indigent defendant to appointed counsel in state court proceedings derives from two constitutional provisions. First, the sixth amendment, as incorporated by the due process clause of the fourteenth amendment, provides the basis for an absolute right to counsel in criminal prosecutions leading to actual imprisonment. Second, the due process clause, as an independent source of individual rights, provides the basis for the right to counsel in civil proceedings. Both the sixth amendment and the due process rights may be implicated in a hearing for non-payment of a criminal fine. Title 17-A, section 1304 of …


The Obvious Violation Exception To Qualified Immunity: An Empirical Study, Bailey D. Barnes Oct 2024

The Obvious Violation Exception To Qualified Immunity: An Empirical Study, Bailey D. Barnes

Washington Law Review

Qualified immunity shields government officials from civil suits for discretionary actions, as long as the violated right is not clearly established. A right is deemed established when every reasonable official would understand it based on precedent, placing it beyond debate, such that only the plainly incompetent may be held liable. Consequently, even when an act infringes on one’s civil rights, a court may deny relief owing to a lack of factually comparable precedent. However, in 2020, the Supreme Court indicated its distrust for overreliance on precedent in certain contexts. In Taylor v. Riojas, the Court held that prison officials …


Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat Sep 2024

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …


Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab Sep 2024

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …


A Study Of Civil Liability Views Of U.S. Midwestern Police, Daniel Hall, Morris Jenkins, Eric Lambert, Shanon L. Gillette, Yung Hyeock Lee Sep 2024

A Study Of Civil Liability Views Of U.S. Midwestern Police, Daniel Hall, Morris Jenkins, Eric Lambert, Shanon L. Gillette, Yung Hyeock Lee

Justice, Law, and Public Safety Studies Department Faculty Conferences

In the past several years, there has been a greater social call for police officers to be civilly and/or criminally liable for their actions. It is unclear if concern for liability exists today among police officers and if this concern influences how officers interaction with community members. The current study explored the civil and criminal liability views of police officers and if officers feel that this liability changed how they provide services. Data for this survey came from a recent survey of police officers in the U.S. Midwest. The results will be presented and discussed


Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini Sep 2024

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …


Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law Sep 2024

Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.


University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review Aug 2024

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.


Office Of Attorney General: Peter F. Neronha, Attorney General: Access To Public Records Act ; Open Meetings Act (Powerpoint Presentation), Office Of The Attorney General Of Rhode Island, Roger Williams University School Of Law Jul 2024

Office Of Attorney General: Peter F. Neronha, Attorney General: Access To Public Records Act ; Open Meetings Act (Powerpoint Presentation), Office Of The Attorney General Of Rhode Island, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.


Parity In Higher Education In Prison Programs: Does It Exist?, Michael Lee Griggs, Vianey Luna May 2024

Parity In Higher Education In Prison Programs: Does It Exist?, Michael Lee Griggs, Vianey Luna

Electronic Theses, Projects, and Dissertations

The expansion of college-in-prison (CIP) programs, especially in California, where incarcerated college enrollment increased from 11,472 students to over 15,000 in two years, has spotlighted higher education for incarcerated individuals. This increase, supported by legislation that expands funding for CIP programs and allows time off sentences for successful course/degree completion, is further bolstered by the restoration of Federal Pell funding for incarcerated students after a 28-year ban. Despite the acknowledged benefits of CIP programs in reducing recidivism and enhancing post-release outcomes, existing research highlights the need for additional exploration into the quality of CIP programs. Senate Bill 416 further emphasizes …


Putting A Slam On Alcohol Violators Through Dram- How The State Of Ohio Can Improve The Day-To-Day Safety Of Its Residents Through Dram Laws, Steven Iwanek Apr 2024

Putting A Slam On Alcohol Violators Through Dram- How The State Of Ohio Can Improve The Day-To-Day Safety Of Its Residents Through Dram Laws, Steven Iwanek

Honors Projects

In the realm of legal frameworks governing the service and consumption of alcohol, Dram Shop Liability Laws play a pivotal role in holding establishments accountable for the consequences of alcohol-related incidents. These laws, known as dram laws, vary across states, delineating the responsibilities of alcohol servers and establishments in preventing the overconsumption of alcohol and the resultant harm. This examination delves into a comprehensive background of dram laws, particularly focusing on their historical evolution, their present implications, and the imperative need for refinement.

As societal dynamics and patterns of alcohol consumption evolve, so too must the legislative mechanisms designed to …


The Heavy Mark Of Ptsd The Justice System Leaves On The People Going Through It., Ezavier Miller, Angel Emetuche, Sakina Ahmed Apr 2024

The Heavy Mark Of Ptsd The Justice System Leaves On The People Going Through It., Ezavier Miller, Angel Emetuche, Sakina Ahmed

ENGL 1102 Showcase

This is a paper about how the justice system in it's many forms can cause PTSD. Not only to the criminals that go through it but also the children, victims. With many process having extensive repercussion causing PSTD to take hold of the many people that seek the justice system for help or judgement.


5th Annual Women In Law Leadership Lecture, Roger Williams University School Of Law Apr 2024

5th Annual Women In Law Leadership Lecture, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.


Searching Govinfo.Gov/, Bert Chapman Mar 2024

Searching Govinfo.Gov/, Bert Chapman

Libraries Faculty and Staff Presentations

This U.S. Government Publishing Office (GPO) database provides access to information legal, legislative, and regulatory information produced on multiple subjects by the U.S. Government. Content includes congressional bills, congressional committee hearings and prints (studies), reports on legislation, the text of laws, regulations, and executive orders and multiple U.S. Government information resources covering subjects from accounting to zoology.


A New Private Law Of Policing, Cristina Carmody Tilley Mar 2024

A New Private Law Of Policing, Cristina Carmody Tilley

Brooklyn Law Review

American law and American life are asymmetrical. Law divides neatly in two: public and private. But life is lived in three distinct spaces: pure public, pure private, and hybrid middle spaces that are neither state nor home. Which body of law governs the shops, gyms, and workplaces that are formally accessible to all, but functionally hostile to Black, female, poor, and other marginalized Americans? From the liberal midcentury onward, social justice advocates have treated these spaces as fundamentally public and fully remediable via public law equity commands. This article takes a broader view. It urges a tort law revival in …