Criminal Law Commons^™

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Sufiarina Sufiarina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Hendro Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan Re-Eksekusi, Muhammad Faisal

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (Adn) Satu Miliar Per Nagari (Smpn) Di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik Di Nagari Sinuruik Dan Nagari Rabi Jonggor), Haryadi Haryadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Hasril Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Kppu, Azizah Azizah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, Heri Aryatno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta, Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, Desrezka Gunti Larasati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Ery Setyanegara

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Ummi Uzma

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Purpose-Driven Compliance, Veronica Root Martinez

Texas A&M Law Review

Whether it is a small brokerage firm in Ann Arbor, Michigan, a private university in Cambridge, Massachusetts, or a multinational conglomerate head-quartered in New York City, organizations understand that they are required to fulfill a range of compliance obligations. Compliance programs today tend to have two important characteristics in common. First, the notion that perfect compliance is an impossible goal is a key component of the understandings and expectations of many firms’ compliance programs. Second, organizations have almost uniformly adopted compliance programs in areas where enforcement activity has been significant—like in the areas of antibribery and anticorruption, anti-money laundering, antitrust, …

Esg-Based Litigation: A Solution To Social Media Companies’ Immunization From Liability For Human Trafficking On Their Platforms, Grace Dore

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Social media platforms have transformed communication, but they have also become a critical tool for human traffickers, who use them to recruit victims, maintain control, and facilitate illegal activities. Despite this, social media companies have largely avoided legal accountability due to the broad immunity provided by Section 230 of the Communications Decency Act (“CDA”), which courts have interpreted to shield platforms from lawsuits arising from user activity. Congress has sought to address this gap through legislation such as the Trafficking Victims Protection Act (“TVPA”) and the Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act (“FOSTA”). However, these efforts …

Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap), M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Pertanahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, Prof. Ny. Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Budaya Malu, Budaya Salah, Dan Budaya Hukum, Mura P. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan Di Indonesia, Tineke Teugeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract