Courts Commons^™

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Sengketa Pajak Atas Penugasan Pemerintah Pada Perusahaan Bumn (Studi Kasus Pertamina, Pos Indonesia Dan Reasuransi Indonesia Utama), Raja Darius Sutardjo Sinaga

Jurnal Hukum & Pembangunan

State-owned enterprises (BUMN) are legal entities which the government has more than 51% ownership. The purpose of BUMN being established is to carry out national development by seeking profits that can become income for the government as well as carrying out public activities through carrying out public services such as providing telecommunications, electricity, water, and construction of public facilities which cannot be fully fulfilled by the government. Therefore, the government hands over the completion of public services to BUMN to carry them out because of their expertise in their respective fields. In every business process carried out by a legal …

Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili), Elisabeth Sihaloho, Fifiana Wisnaeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

The existence of the Constitutional Court as stated in the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution has established the dignity of the Constitutional Court's position as a Guardian of the Constitution which is understood as a judicial institution that protects the constitutional rights of Indonesia citizens. This research is aimed at solving the problem of the constitutional rights of Indonesia citizens who are often injured through legal products in the form of laws. Therefore, this study focuses on studying, analyzing and comparing how the context of judicial preview or can be understood as a test of a draft …

Kompetensi Mutlak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Lelang Barang Gadai: Studi Putusan Nomor 16 Pk/Pdt.Sus-Bpsk/2020, Barus Mario Ari Leonard, Sri Laksmi Anindita

Jurnal Hukum & Pembangunan

The authority of Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in settling consumer dispute is regulated in a limited cause. In the Verdict No. 16 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020, Judges verdict that BPSK has no authority in giving verdict for settling dispute between pawn giver and pawn taker in the case of pawn auction. This happen though the verdict of BPSK has been approved by Judges of first degree court and appellate court. The verdict was analyzed in this writing with the qualitative method. BPSK is alternative dispute resolution board between consumer and business industry. Agreement with pawn company and pawn giver was mainly debt …

Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde), Dhimas Haris Anggara Mukti

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article discusses the legal force of peace deeds (acte van dading) made outside of court which contents are different from a legally binding decision (in kracht van gewijsde). The research used as writing material is research using philosophical approaches, normative juridical methods and literature review, which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research conclude that a peace agreement is valid according to law if it meets the requirements set out in statutory regulations, either in the form of a private agreement or an authentic deed, which will have power for the …

Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam, Rina Shahriyani Shahrullah, Heru Susetyo, Lu Sudirman, Rendi Sahputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

The entire responsibility for all children in Indonesia lies with the government, and it extends to all children in Indonesia, not only those who are Indonesian nationals but also includes children who are refugees from foreign countries. One of the fundamental rights regulated by the laws and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia is the right to receive appropriate education (formal, non-formal, and informal education). This research aims to analyze the implementation of formal education fulfillment for refugee children in Batam City, especially those accommodated at Hotel Kolekta. Therefore, the research questions are as follows: …

Kedudukan Dan Urgensi Tempuh Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Dismissal Process Oleh Ketua Pengadilan, Rizky Ramadhan Baried

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article analyzes administrative effort (AE) in the relation of Article 62 Law 5/1986 with Article 75 Law 30/2014 and Article 2 SCR 6/ 2018. The legal questions are: 1) How was the position and urgency taken by AE in the dismissal process examination by the chairman? 2) What is the ideal formula for examining the formal requirements of the administrative lawsuit before being examined by the panel of judges? This article aims to provide a practical explanation of these norms. It is a normative juridical type with a statute and a conceptual approach. The results are: 1) AE is …

Social Justice In Law, Society And Development: A Marxism Perspective Of Indonesian Case, Ridwan Arifin, Vania Shafira Yuniar

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article explores about social justice in peoples lives according to Karl Marxs prespective of the concept of social class. It also discusses Marxs concept of the struggle of the social class to provide a solution for the proletariat, to free themselves from the chain of cruelty, violence and alienation in the capitalist system to achieve social justice. The essence of social justice in Karl Marxs prespective is that if a society has created a manifestation of self through compassion, and the collaboration of a classless society, without violence, and without oppression, and humans are free from all forms of …

Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada, Supriyadi Supriyadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research aims to find the ideal concept of dispute resolution process in the regional head election, so far the practice of election dispute resolution is carried out by two institutions namely Bawaslu and PTTUN. As for the results of this study in the form of the first, philosophically the Bawaslu institution was born from the provisions of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was interpreted to conduct supervision both in the narrow and broad sense (handling violations and dispute resolution) of the holding of elections or the elections. Second, the dualism …

Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Farrel Eden Surbakti, Ali Abdilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

The police are defined as a tool of the state in charge of maintaining the security and order of the community, providing protection, and providing protection to the public. The relationship between the community and the police themselves is mutually influencing, where the existence of the police is functional in the structure of life. When people experience changes due to various factors, then there is also a change in moral standards that result in order and order of life according to previous cultures are no longer used. This is what causes the role and function of the police must always …

Pemusatan Kepemilikan Media Massa Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum, Muhammad Zulfa Aulia, Raffles Raffles

Jurnal Hukum & Pembangunan

Today, mass media tend to be exclusively possessed by certain business groups who generally have affiliation to authorities or political parties. This article disscusses the concentration of mass media ownership in the light of constitutional and competition law. The article argues that the privatisation of business and politics towards public information through mass media, which is inevitable, has to be minimized. This due to the fact that mass media is one of pillars to which the democracy of a nation relies on. Despite the ownership of mass media which is a part of expressions (by some elites) of the people …

Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi, Eva Misfah Bayuni

Jurnal Hukum & Pembangunan

The development of cash waqf in Indonesia in the past 10 years is of particular concern. With the law No. 41 of 2004 concerning endowments became the initial foothold in the development of forms of cash endowments, including endowments of money, endowments sukuk, endowments of Islamic insurance policies and others. Of all the innovations of this waqf because waqf has more flexible properties to be able to make new breakthroughs that fit the needs of the times without reducing the essence of the waqf. The legal aspect of developing cash waqf is important because it will affect its position and …

Managing The Risk For Fintech Lending Amid The Global Pandemic Corona Virus, Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, Nur Utari Setiawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

The coronavirus (covis-19) is impacting all sectors across the world. Moreover, the covid-19 pandemic will accelerate change in the world economy. That brings both opportunity and danger, says Henry Curr in The Economist. In dealing with global disaster which impacts to the finance and economy world, such as the pandemic of covid-19, fintech lending offers the fastestand the most easy lending service for people in the whole business world nowdays. However, the easy process can cause various problems such as late payment and default in payment. Fintech will suffer from those risks and it can jeopardise the business. Moreover, most …

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Auditya Firza Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

As a ratifying State to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Ecosoc), the Government of Republic of Indonesia has legal obligation to implement steps of realization in effective and measurable manner in fulfilling, promoting, and protecting the economic, social and cultural rights of all its citizens. The issue is, to fulfil such obligation the State will require high amount of cost. The State is being sourced by the taxation policy. From many taxation policies, Income Tax become one of the most preffered segment. Unfortunately, the Income Tax policy, in practice, hardly optimizing due to many social economic …

Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak

Jurnal Hukum & Pembangunan

The government is currently discussing about Jobs Creation Bill on the implementation of national development. The drafting of Jobs Creation Bill is carriedout by applying the omnibus law system. However, on the Bill there are numbers of irregularities such as the removal of environmental permits and replaced with environmental agreements. This raises legal issues because the changes of terminology onthe Bill have juridical implications for the implementations of sustainable developments in Indonesia. This legal issue will be researched further in this study. The method used is normative juridical with secondary data in the form of primary legal materials ofthe Jobs …

Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag), Yaris Adhial Fajrin

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of the term Makar as a translation of the word Aanslag in Indonesias CRIMINAL code currently triggers a variety of polemic because it has a lot of meaning, resulting in an ambiguity that causes no legal certainty to be guaranteed. Indonesias CRIMINAL code is currently in its case that it does not provide define and the limitations of Macar deeds so that the multitasking is still prone to occur. Addressing such a thing, it is necessary to reformulation the draft proceeding in the Penal Code in order to ensure the future legal certainty. The limitation of the performance …

Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas Di Asia Tenggara Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan, Muhammad Insan Tarigan

Jurnal Hukum & Pembangunan

High seas is an ocean legal regime that is free access to every states, including the use of its fisheries. Yet, in fact, fishing on the high seas is dominated by in part of all countries, which are developed countries or at least states with advance technology and finance. The vast potential of high seas fisheries is in line with the high of threat that must be faced, for examples overfishing and destructive fishing. The majority regionals of the world are going through fisheries crisis as well as decreasing of fish stocks in Southeast Asia. Fisheries sector is so important …

Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia, Putu Wahyu Widiartana

Jurnal Hukum & Pembangunan

The vast condition of the Unitary Republic of Indonesia made Indonesia have several border areas stretching from Sabang to Merauke. Management of the countrys territories and border areas has been regulated in Law 43/2008 on State Territories. The National Border Management Agency (Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP) is the only institution tasked with managing border areas in Indonesia. The Minister of Home Affairs as the Head of BNPP leads and controls the implementation of the duties and functions of BNPP. In this study using Border Management Theory and Authority Theory. This research uses the normative legal research method which is the …

The Role Of Sharia Banking Notaries In The Development Of Sharia Economic Law In The Digital Era, Rofah Setyowati, Bagas Heradhyaksa, Maskur Rosyid

Jurnal Hukum & Pembangunan

Notary has a strategic position in making Islamic banking contracts. This is because the Notary is responsible for the correctness of the contract construction to fulfill the terms of the agreement, as well as sharia principles. This study is intended to analyze the legal consequences that arise in the relationship between the Notary profession and the Islamic banking industry. It is important to find opportunities and challenges of Notaries in supporting the development of Islamic economics in Indonesia. This study uses a philosophical, juridical and empirical approach. The results of the analysis show that the need for a notary who …

Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Perairan Indonesia, Marlina Purba

Jurnal Hukum & Pembangunan

Socio-legal studies are the kind of study that presents the point of view to see the law which focuses on the contact more than the texts. By legal socio approach, the problem which will be learned is notonly study to the norms studied or the law doctrine but see the contact detail of the norms and the enactment. How the law work in the public which will be learned by legal socio study. The legal socio study is done by refer to the research result Cotterrell R about the theory and value. Cotterrell enters the value to explain the action …

Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu

Jurnal Hukum & Pembangunan

The decision on judicial review of Laws by the Constitutional Court was allegedly not fully obeyed by the parties affected by the decision. One form of disobedience tothe judicial review decision by the Constitutional Courtwas shown by the Supreme Court concerning the decision related to the opening of the opportunity to submit a Peninjauan Kembali more than once, which was responded by the Supreme Court with internalregulations which emphasized that Peninjauan Kembali could only be done once.From the phenomenon, this research tries to trace the concept of judicial restraint in the practice of judicial power in Indonesia, as well as …