Courts Commons^™

Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

As one of the institutions that carries out quasi-judicial functions in the field of general elections, Bawaslu could issue a decision through an adjudication process. In 2017, Bawaslu was criticized for its several decisions in the Sipol case held by the KPU for the registration of participants in the 2019 general elections, mainly because it was considered that Bawaslu equated its position with the Supreme Court by assessing that Sipol in the KPU Regulation was not in line with the Election Law. In 2024, decisions on election administrative violations appear to be softer or seem to avoid the same potential …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Sengketa Pajak Atas Penugasan Pemerintah Pada Perusahaan Bumn (Studi Kasus Pertamina, Pos Indonesia Dan Reasuransi Indonesia Utama), Raja Darius Sutardjo Sinaga

Jurnal Hukum & Pembangunan

State-owned enterprises (BUMN) are legal entities which the government has more than 51% ownership. The purpose of BUMN being established is to carry out national development by seeking profits that can become income for the government as well as carrying out public activities through carrying out public services such as providing telecommunications, electricity, water, and construction of public facilities which cannot be fully fulfilled by the government. Therefore, the government hands over the completion of public services to BUMN to carry them out because of their expertise in their respective fields. In every business process carried out by a legal …

Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili), Elisabeth Sihaloho, Fifiana Wisnaeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

The existence of the Constitutional Court as stated in the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution has established the dignity of the Constitutional Court's position as a Guardian of the Constitution which is understood as a judicial institution that protects the constitutional rights of Indonesia citizens. This research is aimed at solving the problem of the constitutional rights of Indonesia citizens who are often injured through legal products in the form of laws. Therefore, this study focuses on studying, analyzing and comparing how the context of judicial preview or can be understood as a test of a draft …

Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan Mk No. 93/Puu-Xx/2022 Dan Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sisilya -, Lauditta Humaira, Iffah Karimah

Lex Patrimonium

Curatele is a legal determination applied to individuals unable to manage their own needs and interests, designates them as legally incompetent. Despite its intent, the curatele system faces challenges due to misuse, resulting in violations of the rights of those placed under curatele. Governed by Article 433 of the Civil Code, curatele underwent significant changes following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022. This decision rendered curatele is now no longer a necessity, but rather can be, for individuals with conditions such as dungu, sakit otak, and mata gelap, provided these conditions aren't interpreted as indicative of mental or …

The Idea Of Implementing Spiliada Principle For Indonesian Court In Hearing Private International Law Cases, Ranto Sabungan Silalahi

Journal of Private International Law Studies

Indonesia and Singapore are among the ASEAN members and ready to welcome the implementation of the ASEAN Economic Community. The ASEAN Economic Community itself has been planned for a long time and the aim of establishing the ASEAN Economic Community is so that countries that are within ASEAN membership can face the problems of trade and economic activities on a large and global basis. This will certainly increase the number of cross-border transactions and investments between these two nations and other members of the ASEAN community. In reality, the cross-border transactions and investments also involve the Legal Entities and Natural …

Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Dixon Sanjaya, Akhlish Aulia Rahim

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

Religious life in Indonesian state of law is still faced with friction and instability. This is due to dualism of interpretation of constitutional norms, differences in human rights perspectives on the freedom of religion and belief, and conflicts over statutory regulations. This research analyzes the concept of freedom of religion and belief (Religious Freedom) by conceptually exploring the discourse on relationship between religion and state and mapping the Constitutional Court's decision on commitment of the Religious Freedom. Normative juridical research is carried out using case, historical, and conceptual approaches. The finding is that relationship between state and religion is conceptually …

Letter Of Credit Related Trade Disputes - Court Decisions Legal Certainty In Indonesia, Rori Achir, Mella Ismellina Farma Rahayu, Ahmad Sudiro

Indonesia Law Review

This study examines the legal certainty surrounding commercial letters of credit (L/C) within the context of Indonesian judicial practice, focusing on how courts conduct hearings and render decisions in L/C-related trade disputes. The term “L/C” in this research encompasses both international L/C and the domestic equivalent, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). The analysis explores whether Indonesian courts have undertaken comprehensive judicial examinations across five key dimensions: (1) the determination of whether a breach of contract or a tort occurred; (2) the characterization of contractual relationships among the disputing parties; (3) the application of the L/C independence principle; (4) the …

Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023, Mochamad Rizky Soeoed

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

The constitutional amendments that took place from 1999 to 2022 emphasized that Indonesia adheres to a presidential system of government. One way that is often discussed to increase the effectiveness of the presidential government system is to hold elections simultaneously by implementing the presidential nomination threshold which is now regulated in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which provides conditions for political parties to obtain a minimum of 20 percent of DPR seats. or 25 percent of valid national votes to be able to nominate candidates for President and Vice President. In practice, this provision always …

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Gugatan Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Para Ahli Waris Penjual, M Waldi Ali Soraya, Lauditta Humaira ,S.H.,M.Kn.

Lex Patrimonium

In the implementation of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed, a dispute may occur. For example, if the land being sold is an inheritance. For example, one of the sellers does not approve of the sale and purchase, or the land is sold by someone who is not an heir. Of course the buyer will be disadvantaged. The aim of the research is to find out the legal provisions governing the unilateral cancellation of the PPJB, to explain the determination of unlawful acts and to analyze the legal protection for buyers in land sale and purchase agreements which are …

Kompetensi Mutlak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Lelang Barang Gadai: Studi Putusan Nomor 16 Pk/Pdt.Sus-Bpsk/2020, Barus Mario Ari Leonard, Sri Laksmi Anindita

Jurnal Hukum & Pembangunan

The authority of Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in settling consumer dispute is regulated in a limited cause. In the Verdict No. 16 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020, Judges verdict that BPSK has no authority in giving verdict for settling dispute between pawn giver and pawn taker in the case of pawn auction. This happen though the verdict of BPSK has been approved by Judges of first degree court and appellate court. The verdict was analyzed in this writing with the qualitative method. BPSK is alternative dispute resolution board between consumer and business industry. Agreement with pawn company and pawn giver was mainly debt …

Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta, Abiandri Fikri Akbar

Indonesian Notary

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa pembebanan benda jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dengan setidak-tidaknya memuat nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terutama mengenai mekanisme penilaian dan pemuatan hak cipta sebagai jaminan karena sifatnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga sulit untuk dinilai. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan melakukan lapangan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Tujuan dari …

Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg), Ernila Erfa

Indonesian Notary

Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu unsur masyarakat, unsur wilayah dan unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yakni pembuktian atas pemilikan tanah adat berdasarkan UUPA dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg serta konsep dan bentuk perlindungan …

Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde), Dhimas Haris Anggara Mukti

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article discusses the legal force of peace deeds (acte van dading) made outside of court which contents are different from a legally binding decision (in kracht van gewijsde). The research used as writing material is research using philosophical approaches, normative juridical methods and literature review, which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research conclude that a peace agreement is valid according to law if it meets the requirements set out in statutory regulations, either in the form of a private agreement or an authentic deed, which will have power for the …

Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam, Rina Shahriyani Shahrullah, Heru Susetyo, Lu Sudirman, Rendi Sahputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

The entire responsibility for all children in Indonesia lies with the government, and it extends to all children in Indonesia, not only those who are Indonesian nationals but also includes children who are refugees from foreign countries. One of the fundamental rights regulated by the laws and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia is the right to receive appropriate education (formal, non-formal, and informal education). This research aims to analyze the implementation of formal education fulfillment for refugee children in Batam City, especially those accommodated at Hotel Kolekta. Therefore, the research questions are as follows: …

Kepastian Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Di Indonesia, Emy Mutia Zahrina

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Representative offices are present in Indonesia in order to meet the needs of global economic growth in all countries. Multinational companies expand their business to other countries through relocation policies. The aim is none other than an effort to reduce production costs through a number of comparative advantages possessed by Indonesia as well as seizing such a large market for these products, and through this way multinational companies benefit. The presence of representative offices in Indonesia is regulated by Presidential Decree Number 90 of 2000 concerning Representative Offices of Foreign Companies. Through the Presidential Decree, the government limits the scope …

Cross-Border Transfer Pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance, Elleanor Rigby Bangun

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Transfer Pricing refers to pricing transaction within and between enterprises situated in different countries and belong to the same multinational group. Cross-border transaction inevitably affects international taxation, especially when multinational enterprises encounter two or more countries that apply different tax collection systems. Consequently, a Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) is made to resolve issues involving double taxation. However, since the Tax Treaty’s benefits vary by country, the investors or companies tend to abuse the agreement in order to gain the most profitable benefits or incentives. Abusing the benefits of Tax Treaty (P3B) could be categorized as an act against …

Resentralisasi Kewenagan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura, Muhammad Salman Al Farisi

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Amendments to Law No. 4 of 2009 became Law No. 4 of 2009 withdrawing almost all local government authority into central authority. Leaving room for delegation of some of the authority of the Central Government to provincial regional governments for the issuance of IPR and SIPB, even district-city governments no longer have space for authority over coal mineral mining matters. the authority of provincial or district/city regional governments in mining affairs, is a concurrent matter which in its handling involves the central government and regional governments, withdraws most of the authority and does not involve regional governments, of course it …

Analisis Terhadap Penerapan Asas Formil Dan Materiil Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Siti Sharhana Drajat

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Sexual violence in Indonesia has caused a public’s worry. The bill on the elimination of sexual violence (RUU PKS) is considered very important to be passed. Purpose of this article is to analyze the suitability of the principles in the RUU PKS with Indonesian act of Formulation of Laws and Regulation Number 12 of 2011 (UU P3). The method used in writing this article uses the normative legal research. Results of this study are formal principles in the anti sexual violence bill is appropriate with the UU P3 except the principle of openness. Likewise with the material principles in the …

Analisis Kritis Mengenai Percepatan Waktu Penagihan Utang Dalam Sengketa-Sengketa Kepailitan, Siti Rahmah Sari Ramadhani

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Law Number 37 of 2004 (UUK-PKPU) is a refinement of the old bankruptcy regulation of Faillissementsverordening (Fv) and Law Number 4 of 1998 (UUK). Completion is done in order to meet the needs and solve problems that arise in connection with bankruptcy. However, despite the changes and improvements to the regulation, there are still problems that arise, especially in accelerating the timing of debt collection (acceleration). In the UKK and Fv acceleration is not regulated normatively. So the judge has the discretion to make the discovery of the law differently in each case. In UUK-PKPU acceleration found in the explanation …