Courts Commons^™

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Green Dividends: A Case Study In Green Dividends And The Conditions For Private Ordering Solutions, Anne M. Tucker

Seattle University Law Review

This Essay introduces a novel private ordering solution to facilitate corporate investments in pro-social and environmental initiatives: Green dividends. Green dividends are an optional increase in shareholder dividends that are returned to the company to be reinvested in environmental initiatives or kept by a shareholder.

Green dividends pose an alternative to the current gridlocked debate that corporations can’t, won’t, shouldn’t, and shouldn’t even try to act in pro-social or environmental ways. Turning the common refrains on their head converts each narrative into an element for a successful private ordering solution: authority, accountability, shareholder buy-in, and government- backed enforcement. With Green …

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Redefining The Relevant Market: Abandonment Or Return To Brown Shoe, Daniel A. Hanley

Dickinson Law Review (2017-Present)

Defining a relevant market is arguably the most important requirement in antitrust litigation. Between the 1890s and the 1940s, defining a relevant market was a simple and generalized process, typically undertaken by courts as a cursory matter. However, in the 1960s, defining relevant markets became a centerpiece of antitrust litigation. The modern method originates from the Supreme Court’s landmark 1962 decision in Brown Shoe v. United States. The method commonly known as the Brown Shoe test requires judges to construct relevant markets by carefully analyzing accessible and understandable qualitative data, such as internal corporate documents and consumer surveys. Since the …

Dobbs V. Brown, Benjamin H. Barton

Dickinson Law Review (2017-Present)

Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization1is the most important and impactful Supreme Court decision since at least Roe v. Wade, and potentially since Brown v. Board of Education. Past survey data show that most Americans can only name two Supreme Court opinions: Roe and Brown. Dobbs will surely join that list. This Article compares the history, drafting, and opinions of Dobbs and Brown to show what a missed opportunity Dobbs represents. Regardless of whether you agree or disagree with the opinion, it should be clear that Dobbs was one of those unique times (like that of Brown) where the Court …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Perreault V. Parker: Findings Tainted By Error, Gisele M. Nadeau

Maine Law Review

An appellate court does not disturb a trial court's findings of fact unless they are clearly erroneous, and, therefore, usually confines its review to an assessment of a trial court's legal conclusions based on those findings of fact. The method used by a trial court in making factual findings, however, involves the application of legal principles. If a trial court fails properly to apply these legal principles in arriving at its findings of fact, these findings may be tainted by the error. This is so, for instance, when a trial court's findings of fact have been "manifestly influenced or controlled" …

The Geopolitics Of Group Referrals To The International Criminal Court And Its Implications On The Court's Legitimacy And Credibility, Dr. Destaw A. Yigzaw

Brooklyn Journal of International Law

Under the Rome Statute, situations are referred to the International Criminal Court (“ICC” or “Court”) either by a state party or the Security Council. In recent years, however, referrals from both sources have become difficult to come by. Instead, there is an evolving practice of referrals by a coalition of third states parties (“group referrals”). Yet, a group referral as a trigger mechanism does not have an explicit textual basis under the Rome Statute (“Statute” or “ICC Statute”). There is no rationale for it either, since a referral by a single state party is all that is needed to trigger …

The Enduring Relevance Of Congress Despite The Court's Shift To “Ordinary Reader” Statutory Interpretation, Abbe R. Gluck, Laila M. Robbins

Journal of Law and Policy

Has Congress become irrelevant to statutory interpretation? The dominant theoretical and doctrinal paradigm in American statutory interpretation has always been the conversation between Congress and the courts. Today, however, the Court’s new, second-generation textualists claim they have left Congress behind. They argue they have changed textualism’s perspective, from an “insider” perspective focused on Congress’s textual choices, to an “outsider” perspective based on how “ordinary people” read statutes. The Court’s self-professed shift away from a legiscentric approach, if true, would be a seismic shift in the conception of the judicial role. Whereas judges and scholars—including first-generation textualists—had for a century focused …

The Broad Church Of Modern Textualism, Nicole Steitz, Brian G. Slocum, Kevin Tobia

Journal of Law and Policy

Nearly thirty years ago, Justice Scalia’s Tanner lectures branded Holy Trinity Church v. United States (1892) as the anti-textualist archetype, a decision trumping the text’s plain meaning with a suspect judicial investigation of the law’s purpose or spirit. And so Holy Trinity seemed, until Gales and Solan’s groundbreaking empirical study supported an alternative reading of the key statutory term (“labor or service”) that would avoid this conflict between text and purpose. Taking inspiration from Gales and Solan, we reconsider Holy Trinity using the precepts of modern textualism, with its increased emphasis on context, pragmatics, anti-literalism, legal meaning, holistic meaning, non-compositionality, …

The Pet Fish Canon, William N. Eskridge Jr.

Journal of Law and Policy

Inspired by the work of the late Professor Larry Solan, this article proposes that judges recognize as one of the textualist canons of statutory construction a “pet fish” canon. Such a canon would posit that when an ordinary reader would understand two or more words to yield a meaning that is different than the sum of the two words defined separately, the statutory interpreter should not disaggregate them. The Roberts Court has already followed such a linguistic precept in some statutory cases, and this article proposes that the Court recognize this as a canon considered at least as seriously as …

Grammar & Syntax Arguments On The Roberts Court, Anita S. Krishnakumar

Journal of Law and Policy

In his excellent book, The Language of Judges, Professor Solan demonstrates how judges use grammatical or linguistic arguments to avoid acknowledging statutory ambiguity—and how they often get the grammar or linguistics wrong. Since his book was published, textualism has become the dominant interpretive approach on the U.S. Supreme Court—and we have seen increasingly prominent battles involving grammatical devices and rules. This comment takes Professor Solan’s analysis as a jumping off point to evaluate how grammar and linguistic arguments are employed on the modern Supreme Court, in the age of textualism. The comment offers a brief empirical and doctrinal assessment of …

Obstructing Precedent, Bill Watson

Northwestern University Law Review

Critics of the Supreme Court sometimes accuse the Justices of disrespecting or being unfaithful to precedent—of undermining certain precedents while leaving them formally in place. Yet it remains unclear what exactly these criticisms mean or why they point to anything objectionable. This Article proposes that critics are often drawing attention to a particular practice: obstructing precedent. A better grasp of what obstructing precedent is and when it is legitimate is important to understanding the Roberts Court’s treatment of precedent in a range of cases.

A court obstructs precedent when it refuses to cooperate with its prior self in building a …

Contempt: The Original Judicial Cheat Code, Ryan L. Scott

Dickinson Law Review (2017-Present)

The judicial contempt power challenges the fundamental rights enshrined in America’s Constitution. Imagine spending eight years in federal prison with no right to a jury trial or a court appointed attorney. Your only reprieve is the discretion of the judge who is imprisoning you. Meaningful appeals and even habeas corpus actions are generally not available remedies. Instead, what was originally justified as an inherent power of the court, necessary to maintain order and decorum, is increasingly used for trivial offenses or to incarcerate individuals for far longer than their possible crimes would otherwise warrant.

Despite widespread instances of abuse of …

Command Responsibility And The War In Ukraine: Can Customary International Law Hold Russian Commanders Accountable For War Crimes?, Nicholas J. Nizinski

Dickinson Law Review (2017-Present)

Currently, neither Ukraine’s Constitution nor its criminal code establish the principle of command responsibility as a mode of criminal liability within the country. Key international statutes like Article 28 of the International Criminal Court and international case law, like the recently decided Case of Milanković v. Croatia, have firmly established the doctrine of command responsibility as a fundamental principle of customary international law applicable in the context of an armed conflict. Furthermore, the Milanković court affirmed a conviction based on command responsibility even in the absence of a clear domestic governing statute at the time the crime was committed, …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

Genocide Memorialization Through Law In Bosnia And Herzegovina: Reconciling The Irreconcilable?, Carna Pistan

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

This article focuses on the law banning genocide denial and other war crimes and the glorification of convicted war criminals imposed in Bosnia and Herzegovina by the former High Representative Valentin Inzko in mid-2021 to facilitate the country’s reconciliation process. It first positions the genocide denial ban into the vast category of memory laws by examining its content and scope, as well as the reactions and consequences it has provoked up to now. The article maintains that an internationally imposed memory law cannot create reconciliation in a deeply divided society. It shows, on the contrary, that the imposed legislation has …

The Perilous Focus Shift From The Rule Of Law To Appellate Efficiency, Elizabeth Lee Thompson

Connecticut Law Review

We should be wary of reforms that are attractive in terms of saving time but have unnoticed substantive effects. . . . The great end for which courts are created is not efficiency. It is justice.

Charles Alan Wright (1966)¹

Some of the most significant—and by some estimations the most controversial— transformations of the federal appellate system occurred in the late 1960s and 1970s. Many of the effects are still felt today, including the shift from oral argument for all appeals and the view that study and disposition of each appeal were exclusively judicial tasks, to the adoption of …

A History Of Corporate Law Federalism In The Twentieth Century, William W. Bratton

Seattle University Law Review

This Article describes the emergence of corporate law federalism across a long twentieth century. The period begins with New Jersey’s successful initiation of charter competition in 1888 and ends with the enactment of the Sarbanes-Oxley Act in 2002. The federalism in question describes the interrelation of state and federal regulation of corporate internal affairs. This Article takes a positive approach, pursuing no normative bottom line. It makes six observations: (1) the federalism describes a division of subject matter, with internal affairs regulated by the states and securities issuance and trading regulated by the federal government; (2) the federalism is an …

Stakeholder Capitalism’S Greatest Challenge: Reshaping A Public Consensus To Govern A Global Economy, Leo E. Strine Jr., Michael Klain

Seattle University Law Review

The Berle XIV: Developing a 21st Century Corporate Governance Model Conference asks whether there is a viable 21st Century Stakeholder Governance model. In our conference keynote article, we argue that to answer that question yes requires restoring—to use Berle’s term—a “public consensus” throughout the global economy in favor of the balanced model of New Deal capitalism, within which corporations could operate in a way good for all their stakeholders and society, that Berle himself supported.

The world now faces problems caused in large part by the enormous international power of corporations and the institutional investors who dominate their governance. These …