Courts Commons^™

The Martha Wright-Reed Act: How The Fcc Took One Step Forward For Communication Equality For Deaf Individuals In Correctional Facilities And How It Could Be Expanded, Ashley Seebold

Seattle University Law Review

For decades, phone companies preyed on incarcerated individuals and their loved ones due to the lack of regulation of jail phone calls.2 In 2021, the average cost of a fifteen-minute jail phone call was about $3.3 In 2022, the average cost rose to $5.74, while some individuals faced an extreme charge of $24.82 for the same amount of time.4 In the early 2000s, consumer advocate and concerned grandmother Martha Wright-Reed called upon the Federal Communications Commission (FCC) to fix the imbalance so she could speak to her incarcerated grandson.5 Eventually, in 2023, the FCC answered her call to action and …

Exploring The Limits Of Qualified Immunity Under Harlow’S Discretionary Function Test, James E. Pfander, Alexander A. Reinert

Articles

No abstract provided.

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Kppu, Azizah Azizah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum, Edi Toet Hendratno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta, Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, Desrezka Gunti Larasati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Ery Setyanegara

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik), Didi Sukardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, M. Rizal Alif

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Ummi Uzma

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, Petrus Ckl Bello

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, Heri Aryanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Sufiarina Sufiarina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Hendro Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan Re-Eksekusi, Muhammad Faisal

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (Adn) Satu Miliar Per Nagari (Smpn) Di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik Di Nagari Sinuruik Dan Nagari Rabi Jonggor), Haryadi Haryadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Hasril Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Kppu, Azizah Azizah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, Heri Aryatno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta, Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, Desrezka Gunti Larasati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract