Courts Commons^™

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajlan Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Director's Duty To Employees: At The Borders Of Corpora Te Law And Labour Law, Hesty D. Lestari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstltusi Negara Pasca Amandemen Uud 1945, Yanis Maladi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajlan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk), Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaruh Polltik Luar Negeri Terhadap Struktur Masyarakat Hukum Internasional Dan Paradigma Hukum Positif Berkemanusiaan, Muhammad Ridwan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, Eva Achjani

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan, Johanis Laetemia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase), Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, Suatu Catatan Kritis, Imam Koeswahyono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Abu Azam

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Property, Recognition, And The Problem Of The Term “Debtor”: Rethinking Eligibility In Chapter 15 Cross-Border Insolvency, Jonathan Lent

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Congress knows how to draft a property requirement. There is no such requirement for a Chapter 15 debtor to seek recognition of its foreign proceeding, yet there is a circuit split on the issue. In 2005, Congress enacted Chapter 15 through the Bankruptcy Consumer Protection and Consumer Act (“BAPCPA”). The Second Circuit in In re Barnet held that section 109(a), along with its property requirement, applies in a Chapter 15 case through section 103(a), which provides that Chapter 1 of the bankruptcy code applies to Chapter 15. The Eleventh Circuit, in In re Al Zawawi, relying on jurisprudence decided under …

Regulatory Whiplash: The Sec’S Proxy Advisor Reversal And A Delaware-Inspired Sliding Scale Framework For Judicial Review, Alexandra Pellegrino

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

The Securities and Exchange Commission’s 2020 regulation of proxy advisory firms, and its abrupt 2022 recission, triggered a consequential circuit split that exposes a deeper tension in administrative law: how courts should review agency reversals in regulatory environments where stability and adaptability are both essential. In National Association of Manufacturers v. Securities Exchange Commission, the Fifth Circuit invalidated the recission for failing to adequately address reliance interests and prior factual findings. In contrast, the Sixth Circuit in Chamber of Commerce v. Securities Exchange Commission upheld the agency’s reversal under a more deferential interpretation of Federal Communications Commission v. Fox Television …

"Product Liability" Dalam Penyelenggaraan Penerbangan, Amad Sudiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara, Agussalim Andi Gadjong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan, Andri G. Wibisana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract