Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Contracts Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Discipline
Institution
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type
File Type

Articles 1471 - 1500 of 7535

Full-Text Articles in Contracts

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diputus Batal Demi Hukum Di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/Pdt/2019/Pt Bdg), Dessy Miranti Jun 2021

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diputus Batal Demi Hukum Di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/Pdt/2019/Pt Bdg), Dessy Miranti

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dinyatakan batal demi hukum di pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum yang semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, Notaris banyak bekerja dalam membantu kegiatan PT. Salah satu peran Notaris terkait kegiatan PT adalah dalam pelaksanaan RUPS yang merupakan organ Perseroan. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris BR atas RUPS tersebut. Dalam …

Go to article

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga Am Dan Pt. Pj), Ramzi Farhan Jun 2021

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga Am Dan Pt. Pj), Ramzi Farhan

Indonesian Notary

Ketentuan dalam Bagian Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Konversi, termasuk hak eigendom. Dari pernyataan di dalam Pasal 1 Ketentuan-ketentuan Konversi dapat diartikan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UU a quo sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tanah tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA yaitu bukan warga negara Indonesia. Dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum melakukan konversi hak atas tanah sebagaimana ditentukan oleh UUPA. Sebagai akibatnya muncul sengketa seperti yang ditemukan dalam kasus yang melibatkan ahli waris …

Go to article

Trias Politika Dalam Hubungannya Dengan Kemandirian Dan Ketidakberpihakan Profesi Notaris, Stevanus Lieberto Jun 2021

Trias Politika Dalam Hubungannya Dengan Kemandirian Dan Ketidakberpihakan Profesi Notaris, Stevanus Lieberto

Indonesian Notary

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia berbeda dengan konsep pembagian kekuasaan Montesquieu yang hanya terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislatif, tetapi di Indonesia terdapat juga kekuasaan eksaminatif yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yang dipengang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang secara struktural merupakan pemegang kekuasaan eksekutif karena merupakan jabatan diangkat presiden sesuai dengan Pasal 17 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, notaris tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah layaknya Pegawai Negeri Sipil, tetapi hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan …

Go to article

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Kehilangan Hak Akibat Jual Beli Atas Tanah Yang Pernah Menjadi Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 Pk/Pdt/2017), Novia Gunawan Jun 2021

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Kehilangan Hak Akibat Jual Beli Atas Tanah Yang Pernah Menjadi Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 Pk/Pdt/2017), Novia Gunawan

Indonesian Notary

Tanah merupakan kewenangan Negara untuk mengatur pemberian dan penggunaan tanah kepada masyarakat agar tanah dimanfaatkan bagi pencapaian yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dengan tuntutan kepastian hukum serta perlindungan hukum antar masyarakat. Meskipun kebijaksanaan mengenai kemanfaatan tanah yang diatur oleh negara ada tetap saja dalam realitanya sering terjadinya ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Seperti contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 PK/Pdt/2017 yaitu terbitnya 2 (dua) sertipikat atas tanah yang sama dengan hak yang berbeda, Dirman Pardosi dengan Hak Guna Bangunan dan John dengan Hak Milik-nya yang ternyata tanah milik John Tandiari sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. …

Go to article

Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna, Yustisia Setiarini Simarmata Jun 2021

Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna, Yustisia Setiarini Simarmata

Indonesian Notary

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kepemilikan sertipikat menjadi bukti penguasaaan yuridis yang diikuti dengan penguasaan fisik bidang tanah. Artikel ini membahas bagaimana kedudukan seorang pembeli beritikad baik yang menguasai fisik bidang tanah, namun tidak menguasai secara yuridis karena peralihan hak belum sempurna. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data …

Go to article

Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Brt), Lifana Clarissa Irawan Jun 2021

Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Brt), Lifana Clarissa Irawan

Indonesian Notary

Lahirnya seorang anak dari hubungan kedua orangtuanya yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menyebabkan status anak yang dikatakan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin harus memikul dampak yang diterima dari keadaan tersebut. Stigma negatif yang ditujukan oleh masyarakat serta ketidakpastian hukum terhadap perlindungan serta perolehan hak yang sebagaimana seharusnya diterima dalam kedudukannya sebagai seorang anak, merupakan dampak yang harus diterima terhadap kedudukannya sebagai seorang anak luar kawin. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi timbulnya permohonan terhadap pengesahan anak luar kawin dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder …

Go to article

Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan Yang Telah Ba’Da Al Dhukul Terhadap Anak Yang Akan Lahir Dan Harta Benda Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/Pdt.G/2018/Pa.Yk), Effrida Ayni Fikri Jun 2021

Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan Yang Telah Ba’Da Al Dhukul Terhadap Anak Yang Akan Lahir Dan Harta Benda Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/Pdt.G/2018/Pa.Yk), Effrida Ayni Fikri

Indonesian Notary

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, perkawinan dapat diputus baik melalui perceraian atau pembatalan perkawinan. Dikatakan di dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.YK bahwa beberapa bulan sebelum perkawinan dilaksanakan, Termohon memaksa Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri. Tidak lama setelah itu, Pemohon menyadari bahwa Termohon sedang dalam keadaan hamil. Keadaan Termohon yang hamil tersebut akhirnya membuat keluarga Termohon menuduh Pemohon telah menghamili Termohon, dan menuntut Pemohon untuk menikahi Termohon. Dalam keadaan dipaksa dan di bawah …

Go to article

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/Pdt/2020/Pt.Bdg), Novia Dwi Cahyani Fauzal Jun 2021

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/Pdt/2020/Pt.Bdg), Novia Dwi Cahyani Fauzal

Indonesian Notary

Notaris terkadang terlibat dalam perkara hukum yang disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan pihak yang menghadap. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta autentik terkadang tidak mengetahui adanya keterangan dan/atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para penghadap, yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan oleh penghadap dalam akta Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat Notaris mengandung unsur pemalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi …

Go to article

Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nurul Farahzita Jun 2021

Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nurul Farahzita

Indonesian Notary

Kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap seseorang dengan melakukan tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap anggota keluarganya. Maka berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu dibuat perjanjian tertulis dalam suatu perkawinan sebagai hukum yang konkrit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri dalam bentuk yuridis formal melalui perjanjian perkawinan. Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimanakah keefektifan hukum di Indonesia terkait kasus KDRT yang terjadi selama ini? (2) Bagaimanakah upaya pencegahan KDRT dengan Perjanjian Perkawinan? Penelitian ini disebut …

Go to article

Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian, Hizkia Immanuel Toban Jun 2021

Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian, Hizkia Immanuel Toban

Indonesian Notary

Seringkali pasangan suami isteri dalam berlangsungnya kehidupan perkawinan tidak akur. Timbulnya ketidak akuran dalam rumah tangga tersebut diakibatkan oleh banyak factor. Salah satunya adalah sering terjadinya percekcokan antara pasangan suami isteri tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat membuat pasangan suami isteri pada akhirnya menjadi renggang dan memilih untuk berpisah dalam artian bercerai. Dalam terjadinya perceraian banyak dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pasangan suami isteri yang sudah memiliki anak dalam rumah tangganya. Adanya perceraian antara pasangan suami isteri tersebut mengakibatkan hal lain yaitu adanya hak asuh anak. Hak asuh anak dibawah umur pada banyaknya kasus-kasus perceraian seringkali jatuh kepada orangtua perempuan …

Go to article

Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama, Melyana . Jun 2021

Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama, Melyana .

Indonesian Notary

Berdasarkan Pasal 16iAyat (1) huruf a Undang-UndangmNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasiUndang-UndangiNomor 30 Tahun 2004 tentangiJabatan Notaris (UUJN), Notaris dilarang bersikap tidak jujur. Namun pada praktiknya masih terdapat Notaris yang melakukan penggelapan. UUJN belum diatur tanggung jawab Notaris yang melakukan penggelapan, melainkan hanya sanksi terkait ketidakjujuran. Adapun rumusan yang dibahas adalah 1) Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris yang menerima uang titipan dalam pembuatan perjanjian kerjasama? 2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang melakukan penggelapan dengan pemberatan dalam pembuatan perjanjian kerja sama? . Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Metode Penelitian Normatif dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif analitis …

Go to article

Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 559/Pdt.G/2018/Pn. Sby), Intan Nabila Jun 2021

Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 559/Pdt.G/2018/Pn. Sby), Intan Nabila

Indonesian Notary

Perwarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair) dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu wasiat pengangkatan waris (testamentair erfrecht/erfstelling) dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat/legaat). Perbedaan antara pengangkatan wasiat (erfstelling), atas hak umum dengan memberikan wasiat tidak ditentukan bendanya secara tertentu sedangkan hibah wasiat (legaat), atas hak khusus yaitu memberikan wasiat dengan ditentukan jenisnya, yang mana objek hibah wasiat itu harus dimiliki pada saat pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat tersebut dapat dibuat dengan akta tertulis yang berkaitan dengan peran Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan …

Go to article

Pembatalan Akta Kuasa Menjual Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/Pn.Tpg), Hagana Ginting Jun 2021

Pembatalan Akta Kuasa Menjual Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/Pn.Tpg), Hagana Ginting

Indonesian Notary

Salah satu bentuk pelanggaran syarat materil dalam peralihan hak atas tanah adalah penggunaan Akta Kuasa yang mengandung klausul kuasa mutlak yang digunakan sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli. Kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini mengenai pembatalan segala pembuatan akta oleh Majelis Hakim guna peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. Pembeli merasa dirugikan karena Sertifikat Hak Milik yang telah dibeli tidak dapat dikuasai karena pemilik asli merasa tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum …

Go to article

Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 Pk/Pdt/2016), Nur Aulia Habibah Jun 2021

Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 Pk/Pdt/2016), Nur Aulia Habibah

Indonesian Notary

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, pada implementasinya tidak menutup kemungkinan adanya pembuatan akta antidatir yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pembuatan akta Notaris sehingga menyebabkan degradasi dari akta tersebut. Pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yaitu dimana perbuatan hukum belum dilakukan namun Notaris telah membuatkan aktanya dan mencatatkannya dalam sela-sela kosong diantara akta Notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta. Dengan melakukan pencatatan seperti itu menyebabkan aktanya menjadi degradasi dan cacat hukum ataupun dapat kehilangan keotentikannya. Dalam hal ini Notaris telah bertindak tidak jujur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yang dapat …

Go to article

Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar), Muhammad Fadhil Aditya Jun 2021

Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar), Muhammad Fadhil Aditya

Indonesian Notary

Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan keterangan palsu dan tanggung jawab Notaris terhadap adanya keterangan palsu pada akta dalam kasus yang dilakukan Notaris Agus Satoto berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk penelitian, hukum yuridis normatif dengan bahan pustaka yamg merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder melalui …

Go to article

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, Fira Adhisa Rivanda Jun 2021

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, Fira Adhisa Rivanda

Indonesian Notary

Peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta autentik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham banyak peristiwa-peristiwa hukum yang disaksikan langsung oleh notaris, salah satunya adalah mengenai hibah saham. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kewajibannya dan menjaga kepentingan para pihak. Apabila notaris tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka secara umum notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham tanpa disertakan surat kuasa yang sah dengan menganalisis putusan nomor 87/Pdt.G/2017/PN. Lbp. Notaris menjadi turut tergugat pada kasus karena …

Go to article

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn), Vena Pricilia Jun 2021

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn), Vena Pricilia

Indonesian Notary

Pemanggilan dan pemeriksaan lebih dari sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas permohonaan penyidik dan didapatkan keputusan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris. MKN merupakan lembaga yang menjamin bahwa pelaksanaan jabatan Notaris tidak terhambat dengan adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MKN harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dipanggil dan diperiksa lebih dari sekali oleh MKN terhadap akta dengan kasus dan alasan yang sama serta kekuatan mengikat dari putusan MKN berkaitan dengan akta yang sama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN jo. Nomor 246/B/2018/PT. TUN.MDN. …

Go to article

Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta Jun 2021

Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta

Indonesian Notary

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang …

Go to article

Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati Jun 2021

Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati

Indonesian Notary

Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …

Go to article

Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo Jun 2021

Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …

Go to article

Consumer Protection In Ecommerce: A Case Study Of Egypt, Heba Habib Jun 2021

Consumer Protection In Ecommerce: A Case Study Of Egypt, Heba Habib

Theses and Dissertations

This paper examines electronic contract regulation in the context of business-to-consumer transactions. The technological advancement and cross-border nature of e-commerce have posed significant challenges to the Egyptian legal framework highlighting the limitations of general commercial contract rules with regards to electronic contracts. This thesis argues that access to the courts is hindered by restrictive terms in the electronic contracts over which the Egyptian law has no jurisdictional power. Accordingly, private institutions set the rules in the e-contracts and enforce them through private methods leaving no room for state intervention to ensure the protection of consumers. Hence, the application of national …

Go to article

Business Interruption Insurance In The Time Of Covid-19: Who Should Foot The Bill?, Paul Mchugh Jun 2021

Business Interruption Insurance In The Time Of Covid-19: Who Should Foot The Bill?, Paul Mchugh

Journal of Law and Policy

COVID-19-related business closures led to thousands of business interruption insurance claims and lawsuits across the country. However, throughout the history of business interruption policies, obstacles such as virus exclusions and “physical damage” requirements have been added in response to prior pandemics and catastrophic losses. These exclusions and requirements have led to many hurdles and outright denials for those seeking payment on their policies. So, then, can business owners still find some economic refuge in these policies? Despite outright denials in many courts, at least a handful of federal judges as well as a number of members of Congress seem to …

Go to article

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama Jun 2021

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama

Indonesian Notary

Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas de jure dan …

Go to article

Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano Jun 2021

Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano

Indonesian Notary

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan …

Go to article

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun Jun 2021

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun

Indonesian Notary

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa …

Go to article

Deal Protection Devices, Albert H. Choi Jun 2021

Deal Protection Devices, Albert H. Choi

Articles

In mergers and acquisitions transactions, a buyer and a seller will often agree to contractual mechanisms (deal protection devices) to deter third parties from jumping the deal and to compensate a disappointed buyer. With the help of auction theory, this Article analyzes various deal protection devices, while focusing on the two most commonly used mechanisms: match rights and target termination fees. A match right gives the buyer a right to “match” a third party’s offer so as to prevent the third party from snatching the target away, while a termination fee compensates the buyer when a third party acquires the …

Go to article

The Separation Of Voting And Control: The Role Of Contract In Corporate Governance, Gabriel V. Rauterberg Jun 2021

The Separation Of Voting And Control: The Role Of Contract In Corporate Governance, Gabriel V. Rauterberg

Articles

The default rules of corporate law make shareholders’ control rights a function of their voting power. Whether a director is elected or a merger is approved depends on how shareholders vote. Yet, in private corporations shareholders routinely alter their rights by contract. This phenomenon of shareholder agreements—contracts among the owners of a firm— has received far less attention than it deserves, mainly because detailed data about the actual contents of shareholder agreements has been lacking. Private companies disclose little, and shareholder agreements are thought to play a trivial or nonexistent role in public companies. I show that this is false—fifteen …

Go to article

Contract Design When Relationship-Specific Investment Produces Asymmetric Information, Albert H. Choi, George Triantis Jun 2021

Contract Design When Relationship-Specific Investment Produces Asymmetric Information, Albert H. Choi, George Triantis

Articles

Under conventional contract theory, contracts may be efficient by protecting relationship specific investment from holdup in subsequent (re)negotiation over terms of trade. This paper demonstrates a different problem when specific investment also provides significant private information to the investing party. This is fairly common: for example, a manufacturer invests to learn about its buyer's idiosyncratic needs or a collaborator invests to learn about a joint venture. We show how such private information can lead to subsequent bargaining failure and suboptimal ex ante relationship-specific investment. We also show that this inefficiency is worse if the parties enter into a binding and …

Go to article

Contracting In Direct Asset Sales, Xin Yuan Jun 2021

Contracting In Direct Asset Sales, Xin Yuan

Dissertations, Theses, and Capstone Projects

Using a unique, hand-collected dataset of direct asset sales agreements in the SEC filings, I provide the first large-sample evidence on how contracting mechanisms are used to mitigate information frictions in these important transactions. The conflict of interests is unique because the scarcity of asset-specific financial information makes target assets difficult to value and monitor, especially when such transactions are usually consummated in a short period. I first show an extensive use of representations and warranties, covenants, and special payment arrangements in these contracts when severe information asymmetry exists between buyers and sellers. Importantly, further results suggest that these contracting …

Go to article

The Curious Case Of Horseracing Data Caught In A Tangled Web Of Relationships – The Racing Partnership Ltd V. Sports Information Services Ltd [2020] Ewca Civ 1300, Cheng Lim Saw Jun 2021

The Curious Case Of Horseracing Data Caught In A Tangled Web Of Relationships – The Racing Partnership Ltd V. Sports Information Services Ltd [2020] Ewca Civ 1300, Cheng Lim Saw

Research Collection Yong Pung How School Of Law

This paper comments on the recent split decision of the English Court of Appeal in The Racing Partnership Ltd v. Sports Information Services Ltd [2020] EWCA Civ 1300 concerning the common law action for misuse of confidential information. Although the majority overturned the decision of the trial judge and found in favour of the defendant, this author will explain why the conclusion reached by the dissenting judge is the more compelling.

Go to article

First Prev Next Last