Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Contracts Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Commercial Law

Institution
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type
File Type

Articles 601 - 630 of 1429

Full-Text Articles in Contracts

Penguasaaan Sertipikat Tanah Oleh Notaris Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.19/Pdt/2020/Pt.Plk), Putri Theresia Sitepu Sep 2021

Penguasaaan Sertipikat Tanah Oleh Notaris Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.19/Pdt/2020/Pt.Plk), Putri Theresia Sitepu

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis perbuatan notaris baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat mempengaruhi keluhuran dan martabat notaris yang mengemban jabatan kepercayaan. Sebagaimana ditemukan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kota Palangka Raya Nomor 19/pdt/2020/PT.PLK yang menjerat seorang Notaris/PPAT atas penguasaan sertifikat hak milik dengan tanpa alas hak, yang menyebabkan kerugian pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan bagi notaris terkait penyalahgunaan jabatannya dalam ketentuan hukum di Indonesia dan implikasi yuridis dalam penguasaan sertifikat hak milik oleh Notaris yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

Go to article

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M Di Palembang), Angga Julvira Iskandar Sep 2021

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M Di Palembang), Angga Julvira Iskandar

Indonesian Notary

This study discusses the role and the responsibility of a notary in making a deed related to the takeover of collateral (AYDA) as an alternative settlement of bad loans. Banks in channeling credit certainly need a notary as a bank partner who plays a role in making credit-related deeds. One of the settlements of bad loans at banks is by taking over collateral (AYDA), which is an asset obtained by the bank either through auction or outside the auction from the owner of the collateral, if the owner of the collateral/debtor is negligent in fulfilling his obligations. However, the implementation …

Go to article

Peralihan Hak Atas Tanah Eks Perusahaan Kereta Api Belanda Menjadi Aset Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop Iv Semarang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017, Amalia Septiana Sep 2021

Peralihan Hak Atas Tanah Eks Perusahaan Kereta Api Belanda Menjadi Aset Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop Iv Semarang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017, Amalia Septiana

Indonesian Notary

The nationalization of the assets of the former Dutch Railway company carried out by the Government of the Republic of Indonesia still leaves legal problems to this day, especially the transfer and allocation of land which is currently controlled by PT. Kereta Api Indonesia (Persero). The assets of the former Dutch Railway Company cannot be directly controlled by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang, without going through the process of transferring land rights according to applicable laws, namely Law concerning Basic Agrarian Regulations and Law concerning State Treasury. While the assets in the form of the lands of …

Go to article

Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, Benedicktus Robinson Pinga Tonga Sep 2021

Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, Benedicktus Robinson Pinga Tonga

Indonesian Notary

The background of this research, there is a non-compliance about pawn farm land which has been regulated in the Government Regulation In Lieu Of Law 56/1960 especially in Watukarere Village, Lamboya Sub-District, West Sumba District. Therefore, important to know how the implementation of this regulation especially in article 7 (2) in Watukarere Village, Lamboya Sub-District, West Sumba District. The author use empirical legal research to find out the fact on the Watukarere Vilage. The author found that until now, the pawn farm land in Watukarere Village, Lamboya Sub-District, West Sumba District non-comply with these regulations, the reason is people in …

Go to article

E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei, Muhammad Irfansyah Sep 2021

E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei, Muhammad Irfansyah

Indonesian Notary

Dalam menyelenggarakan RUPS, terdapat beberapa kendala yang dapat dialami oleh Perusahaan Terbuka yang salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan para pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dalam situasi pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dimungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung dalam melakukan RUPS, tetapi pemegang saham dapat memberikan kuasa elektonik kepada penerima kuasa untuk mewakilinya dalam menghadiri RUPS secara fisik dengan kehadiran terbatas. Permasalahan tersebut mendorong terciptanya suatu sistem pemberian kuasa yang terintegrasi dan mudah digunakan bagi para pemegang saham yaitu dengan penyelenggaraan surat kuasa secara elektronik atau e-Proxy, tanpa mencederai apa yang telah diatur dalam …

Go to article

Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks), Rosita Nosi Adnoviansari Sep 2021

Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks), Rosita Nosi Adnoviansari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (“KHI)” dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI menganut monogami dengan pengecualian dimana dimungkinkan seorang pria memiliki istri lebih dari seorang jika disepakati dan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut monogami mutlak sehingga perkawinan bigami maupun poligami dilarang pelaksanaannya. Apabila perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap anak. Permasalahan …

Go to article

Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2020/Pn Sng), Panji Prasetyo Sep 2021

Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2020/Pn Sng), Panji Prasetyo

Indonesian Notary

Tanah merupakan komoditas penting bagi kehidupan manusia. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal, dan dijadikan investasi. Namun, ketersediaan tanah sekarang ini semakin menipis. Salah satu cara perolehan tanah yaitu dengan jual-beli. Putusan pengadilan negeri subang No. 1/Pdt.G/2020/Pn Sng menyatakan adanya transaksi jual-beli tanah menurut ketentuan adat. Penjual tersebut menjual kembali objek jual-beli kepada orang yang berbeda tanpa sepengetahuan pembeli pertama, jual-beli tersebut dibuat secara notarial. Pembeli pertama tidak mengetahui tanahnya berpindah kepemilikan kepada pembeli kedua. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana perlindungan hukum perjanjian di bawah tangan dan perlindungan hukum pembeli yang beritikad baik terhadap akta jual-beli yang tidak diakui penjual. Bentuk …

Go to article

Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Dokumen Palsu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3435 K/Pdt/2017 (Analisis Putusan), Nanda Reza Valdino Sep 2021

Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Dokumen Palsu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3435 K/Pdt/2017 (Analisis Putusan), Nanda Reza Valdino

Indonesian Notary

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik demi keperluan dan kepentingan masyarakat umum di bidang keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, seorang pejabat umum diwajibkan untuk memiliki ilmu dibidang kenotariatan serta memiliki akhlak yang baik agar akta autentik yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bisa merugikan pihak-pihak. Notaris dan PPAT tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta. bagaimana tidak, akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah alat bukti tulisan yang memiliki tingkat pembuktian paling sempurna di muka pengadilan. Karenanya dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan …

Go to article

Perjanjian Pemeliharaan Anak Yang Dibuat Di Illinois (Putusan Mahkamah Agung No 2021 K/Pdt/2020) Dan Kemungkinan Memperjanjikan Pemeliharaan Anak Dalam Akta Otentik Oleh Notaris, Sabrina Hadiyan Mydianto Sep 2021

Perjanjian Pemeliharaan Anak Yang Dibuat Di Illinois (Putusan Mahkamah Agung No 2021 K/Pdt/2020) Dan Kemungkinan Memperjanjikan Pemeliharaan Anak Dalam Akta Otentik Oleh Notaris, Sabrina Hadiyan Mydianto

Indonesian Notary

Indonesia marriage act regulate that childcare duty are obligated to both parents cannot be eliminated even though divorce already take place.Yet, there are still many casess struggling to uphold the custody of their child as author found in the Supreme Court Decision No. 2021/ K/Pdt/2020 where one of the parents deliberately take the children out of country where she reside in and neglected the conciliation decision made outside Indonesia that has been agreed and legalized by Judge in court. The problems of this research are first the position of the consiliation decision made outside Indonesia and second, the possibility of …

Go to article

Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Fatimah Az-Zahra Firdaus Sep 2021

Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Fatimah Az-Zahra Firdaus

Indonesian Notary

Notaries as public officials who are authorized to make a testament for a person before death should pay attention to the provisions of making a testament based on the legal system of inheritance that applies to the applicant according to his religion. In the case under study, the Notary in making a testament for a Muslim applicant did not pay attention to the provisions of Islamic inheritance law, so the judge decided that the deed was legally defective. The problem in this research is about the legal considerations of Judges who cancels a testament made before a Notary by a …

Go to article

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 Pk/Pdt/2017), Fathimah Fithriah Sep 2021

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 Pk/Pdt/2017), Fathimah Fithriah

Indonesian Notary

Saat ini banyak PPAT yang terjerat perkara di Pengadilan baik dari perkara perdata hingga perkara pidana, dimana salah satu penyebabnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, PPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pebuatan Akta Hibah yang objek hibahnya tidak sah. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum atas akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dan Bagaimanakah pertanggung jawaban PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, sedangkan dari bentuknya adalah deskriptif …

Go to article

Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua, Agustina Gempita Padama Sep 2021

Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua, Agustina Gempita Padama

Indonesian Notary

This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by (Law of Office of Notary Public) and Ethical Code of Notary. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions …

Go to article

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/Ag/2019), Lysia Sabrina Annisa Putri Sep 2021

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/Ag/2019), Lysia Sabrina Annisa Putri

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta-akta autentik. PPAT memiliki peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta-akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapannya. Akta autentik merupakan alat bukti kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan dapat menjadi pembuktian yang sempurna. Adapun permasalahan yang diangkat adalah tanggungjawab serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT terhadap pembatalan akta hibah Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tipe penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi …

Go to article

Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Para Pihak Dan Saksi Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/Pdt/2019/Pt.Bdg), Kinanti Justi Andika Sep 2021

Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Para Pihak Dan Saksi Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/Pdt/2019/Pt.Bdg), Kinanti Justi Andika

Indonesian Notary

The Land Deed Making Official (PPAT) in carrying out his position must be fully responsible for the deed that has been made. This is because if the PPAT does not carry out its obligations in making the deed so that the deed made is not in accordance with the form and procedure for filling the deed, then the deed has legal consequences. This study has a discussion about the making of the Sale and Purchase Deed (AJB) which should be in the making of the deed attended by the parties and witnesses before PPAT. The problem in this study is …

Go to article

Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli “Pura-Pura” Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 Pk/Pdt/2019, Indira Putrisari Fatikha Sep 2021

Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli “Pura-Pura” Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 Pk/Pdt/2019, Indira Putrisari Fatikha

Indonesian Notary

Jual beli yang dilakukan dengan “pura-pura” dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga menghasilkan Akta jual beli “pura-pura” seharusnya dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, juga peraturan-peraturan lainnya dan dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Secara materiil jual beli tersebut tidak pernah terjadi sehingga telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebab yang halal. Penelitian ini menganalisis permasalahan berkaitan dengan akibat hukum dari dibatalkannya Akta Jual Beli oleh Pengadilan yang digugat oleh salah satu penghadap karena dianggap sebagai Akta Jual Beli “Pura-Pura” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 PK/Pdt/2019 dan …

Go to article

Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari Sep 2021

Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari

Indonesian Notary

PPAT memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta otentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. akta otentik yang dibuat oleh PPAT harus mampu memeberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah maupun calon penerima hak atas tanah yang baru. Sebelum dilakukannya penndaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah. penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah penelitian preskriptif. Hasil penelitian yang dicapai …

Go to article

Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza Sep 2021

Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza

Indonesian Notary

The legal vacuum of implementing regulations of Law Number 20 of 2011 concerning Flats to further regulate the implementation of the Association of Owners and Tenants of Flats, provoked the Ministry of Public Works and People's Work to issue regulations regarding the Association of Owners and Tenants of Flats. In 2018, a regulation was issued, namely the Minister of PUPR Regulation Number 23/PRT/M/2018 concerning the Association of Owners and Occupants of Flats Units, then followed by the issuance of Governor Regulation Number 132 of 2018 by the DKI Jakarta Government. The presence of these two regulations has led to several …

Go to article

Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania Sep 2021

Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan pengalihan seluruh dan sebagian piutang atas nama melalui cessie serta pertimbangan Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1340 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebasahan cessie …

Go to article

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian Sep 2021

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan …

Go to article

Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz Sep 2021

Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz

Indonesian Notary

Notary has a substantial role in Indonesia society especially in civil rights amongs legal subject. In capital markets scope, notary as one of capital market supporting professions who providing public affairs services for private law. In order to professional implement, notaries must carry out their professional duties competently base on notarial ethics code. Law no. 8 of 1995 concerning capital market, have been appointed notary as a supporting professions. In general, the main role of supporting professions are to aid the issuers regarding go public process and fulfil discrosure requirement. This journal particularly will discuss about related case concerning notaries …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami Sep 2021

Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami

Indonesian Notary

The position of a Notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a Notary must behave honestly and protect the interests of the parties, this is intended so as not to reduce public trust in his profession as a Notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the Notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the Notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, normative juridical research methods were …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas Sep 2021

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas

Indonesian Notary

This Thesis research discusses about the authority and obligation of Notary in making authentic deeds based on results of the circular decisions of the Company, also discussing about Notary’s responsibility in making two authentic deeds with the same number and date establishment. This research used normative jurisdical method with problem identification research typology. Issuance of two authentic deeds with the same number and date establishment is a deviation in regulation of Notary. In adition this action is a infringements of the criminal act which by incorporating false information because the stated date in the deeds is different with the reality. …

Go to article

Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata Sep 2021

Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata

Indonesian Notary

The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. …

Go to article

Adding Context And Constraint To Corpus Linguistics, Jeffrey W. Stempel Sep 2021

Adding Context And Constraint To Corpus Linguistics, Jeffrey W. Stempel

Brooklyn Law Review

Corpus linguistics presents an exciting tool for improving interpretation of documentary language. But it would be a mistake to overvalue the tool or to use it as grounds for ejecting consideration of other data from the interpretative task. While properly operationalized corpus linguistics analysis represents an advancement over traditional textualism, it remains subject to the same problems that plague excessively rigid textualism that refuses to give consideration to contextual evidence of meaning. To be most effective in achieving accurate and just interpretative results, corpus linguistics, like traditional reading of documentary language, requires context. This includes not only the context of …

Go to article

Contract Fixer Upper: Addressing The Inadequacy Of The Force Majeure Doctrine In Providing Relief For Nonperformance In The Wake Of The Covid-19 Pandemic, Amy Sparrow Phelps Sep 2021

Contract Fixer Upper: Addressing The Inadequacy Of The Force Majeure Doctrine In Providing Relief For Nonperformance In The Wake Of The Covid-19 Pandemic, Amy Sparrow Phelps

Villanova Law Review (1956 - )

No abstract provided.

Go to article

Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Agita Chici Rosdiana Jun 2021

Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Agita Chici Rosdiana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta “relaas” mengenai E-RUPS haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran saat Notaris menjalankan jabatannya tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris dalam suatu Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keabsahan Akta Relaas dalam bentuk …

Go to article

Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019), Amanda Feby Fitrayani Jun 2021

Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019), Amanda Feby Fitrayani

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai pembatalan akta pengikatan hibah Notaris/PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat, pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan hibah dalam putusan ini, dan, bentuk tanggung jawab dari Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat …

Go to article

Peran Ppat Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak Yang Melakukan Peralihan Hak Milik, Alya Shafira Jun 2021

Peran Ppat Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak Yang Melakukan Peralihan Hak Milik, Alya Shafira

Indonesian Notary

Pengecekan sertipikat dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada sertipikat hak atas tanah. Hal ini untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Pada pelaksanaannya pengecekan sertipikat menjadi kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta yang berisi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Berjalannya waktu pengecekan sertipikat sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan beralih menjadi layanan berbasis elektronik. Pengecekan elektronik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Sebagai …

Go to article

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016), Ling Fransiska Jun 2021

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016), Ling Fransiska

Indonesian Notary

Notaris membuat akta autentik yang mengandung kesalahan materiil dapat terdegradasi dan dibatalkan, jika notaris menuangkan kesepakatan para pihak kedalam akta namun nyatanya berbeda dengan fakta yang ada. Kasus putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016 sebagai bahan utama penelitian, hal ini terkait degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta autentik, yang dapat disebabkan dari berbagai faktor. Permasalahan yang diangkat, bagaimana akta autentik dapat terdegradasi, akibat hukum terhadap pembatalan akta, serta tanggung jawab notaris atas terdegradasinya dan pembatalan akta tersebut. Metode penelitian berupa yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder, dengan alat pengumpulan data studi dokumen penelusuran berbagai literatur. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. …

Go to article

Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas, Merdi Aditya Putra Jun 2021

Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas, Merdi Aditya Putra

Indonesian Notary

Perkawinan merupakan hal yang mendasar dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat perkawinan poligami yang disesuaikan dengan agama yang dianut. Namun tidak jarang perkawinan poligami dilakukan dengan tidak mengindahkan itikad baik (good faith) dan bersikap tidak jujur dengan memalsukan identitas statusnya yang sudah bersuami atau beristri. Kasus-kasus pemalsuan identitas untuk mempermudah poligami terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi dari perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas serta akibat hukum yang timbul dari hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal …

Go to article

First Prev Next Last