Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (457)
- Seattle University School of Law (207)
- University of Michigan Law School (140)
- Saint Joseph University of Beirut (44)
- BLR (34)
-
- Singapore Management University (30)
- Brooklyn Law School (29)
- DePaul University (29)
- Maurer School of Law: Indiana University (27)
- William & Mary Law School (24)
- Cornell University Law School (23)
- Villanova University Charles Widger School of Law (22)
- University of Georgia School of Law (20)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (20)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (17)
- UIC School of Law (15)
- Vanderbilt University Law School (14)
- University of Arkansas Little Rock (13)
- Pepperdine University (12)
- Texas A&M University School of Law (12)
- University of Richmond (12)
- University of Colorado Law School (11)
- Washington and Lee University School of Law (11)
- Penn State Dickinson Law (9)
- University of Missouri-Kansas City School of Law (9)
- University of Washington School of Law (9)
- Northwestern Pritzker School of Law (8)
- The University of Akron (8)
- University of Kentucky (8)
- West Virginia University (8)
- Keyword
-
- Contracts (142)
- Uniform Commercial Code (92)
- Commercial Law (74)
- Notaris (66)
- UCC (50)
-
- Contract (36)
- Corporations (36)
- Arbitration (32)
- Commercial law (30)
- Law and Economics (28)
- Sales (28)
- Economics (26)
- Law (25)
- Article 2 (23)
- Akta Jual Beli (20)
- Law and Society (20)
- Contract formation (18)
- Contract law (16)
- International Law (16)
- PPAT (16)
- CISG (15)
- Corporate Law (15)
- Liability (15)
- Buyers (14)
- Damages (14)
- Breach of contract (13)
- Courts (13)
- Jurisprudence (13)
- Sellers (13)
- U.C.C. (13)
- Publication Year
- Publication
-
- Indonesian Notary (453)
- Seattle University Law Review (207)
- Michigan Law Review (79)
- Proche-Orient, Études juridiques (44)
- Faculty Scholarship (40)
-
- Articles (32)
- ExpressO (30)
- DePaul Business & Commercial Law Journal (29)
- Research Collection Yong Pung How School Of Law (28)
- Cornell Law Faculty Publications (20)
- Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law (19)
- Indiana Law Journal (18)
- Villanova Law Review (1956 - ) (16)
- UIC Law Review (12)
- Scholarly Works (11)
- Vanderbilt Law Review (11)
- Natural Gas Symposium: Contract Solutions for the Future of Regulatory Environment (March 24-25) (10)
- William & Mary Law Review (10)
- Books (9)
- Faculty Works (9)
- Georgia Journal of International & Comparative Law (9)
- Touro Law Review (9)
- William & Mary Business Law Review (9)
- Other Publications (8)
- Washington and Lee Law Review (8)
- West Virginia Law Review (8)
- Catholic University Journal of Law and Technology (7)
- LLM Theses and Essays (7)
- Law Faculty Scholarship (7)
- Pepperdine Dispute Resolution Law Journal (7)
- Publication Type
- File Type
Articles 511 - 540 of 1429
Full-Text Articles in Contracts
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg), Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg), Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT. …
Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/Pt.Pdg, Adzalia Grimaldi Indra
Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/Pt.Pdg, Adzalia Grimaldi Indra
Indonesian Notary
Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta …
Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel, Rifki Zhaputra Ilham
Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel, Rifki Zhaputra Ilham
Indonesian Notary
Bermula dari Tn. RS yang menuntut Ny. EH selaku notaris bahwa salinan akta yang dibuat oleh Ny. EH memiliki perbedaan dengan minuta akta sehingga dianggap merugikan penghadap. Tn. RS mengajukan tuntutan beberapa kali hingga kasus ini dianggap ne bis in idem. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang salinan aktanya tidak sesuai dengan minuta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel dan menganalisis perbuatan notaris yang membuat salinan akta berbeda dengan minuta serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada …
Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/Pa.Llg), Pricillia Putri
Indonesian Notary
Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Memalsukan Tanda Tangan Dalam Akta Hibah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/Pn.Clp), Nanda Tiara Suci
Indonesian Notary
The presence of PPAT as public officials is the answer to the public’s need for legal certainty for certain contracts they undertake. The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by PPAT. In order for a grant to be transferred completely, the conditions for making a Deed of Grant must be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the legislation. However, in Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective requirement element in the grant deed was not fulfilled due to the absence of the grantor, so that PPAT made the deed …
Misreading Menetti: The Case Does Not Help You Avoid Liability For Your Own Fraud, Val D. Ricks
Misreading Menetti: The Case Does Not Help You Avoid Liability For Your Own Fraud, Val D. Ricks
St. Mary's Law Journal
Several decades ago, an incorrect legal idea surfaced in Texas jurisprudence: that business entity actors are immune from liability for fraud that they themselves commit, as if the entity is solely responsible. Though the Supreme Court of Texas has rejected that result several times, it keeps coming back. The most recent manifestation is as a construction of Texas’s unique veil-piercing statute. Many lawyers have suggested that this view of the veil-piercing statute originated in Menetti v. Chavers, a San Antonio Court of Appeals case decided in 1998. Menetti has in fact played a prominent role in the movement to …
Federally Mandated Online Sales Tax: A Logistical Solution For The Future Of E-Commerce, Daniel O'Connor
Federally Mandated Online Sales Tax: A Logistical Solution For The Future Of E-Commerce, Daniel O'Connor
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Economic Structural Transformation And Litigation: Evidence From Chinese Provinces, To Economic Change And Restructuring, Doug Bujakowski, Joan Schmit
Economic Structural Transformation And Litigation: Evidence From Chinese Provinces, To Economic Change And Restructuring, Doug Bujakowski, Joan Schmit
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
The "Business Interruption" Insurance Coverage Conundrum: Covid-19 Presents A Challenge, Paul E. Traynor
The "Business Interruption" Insurance Coverage Conundrum: Covid-19 Presents A Challenge, Paul E. Traynor
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Misalighned Incentives In Markets: Envisioning Finance That Benefits All Of Society, Dr. Ryan Clements
Misalighned Incentives In Markets: Envisioning Finance That Benefits All Of Society, Dr. Ryan Clements
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Studi Putusan No. 249/Pid.B/2020/Pnptk, Andhita Indirayanti
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Studi Putusan No. 249/Pid.B/2020/Pnptk, Andhita Indirayanti
Indonesian Notary
Akta Otentik merupakan akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengutamakan sebuah permasalahan yaitu bagaimana pembuktian akta otentik, apa akibat hukum dari suatu Akta yang sengaja di palsukan, dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada notaris yang menjadi korban pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif, tipologi penelitian yang digunakan sifat nya penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan solusi atau saran dalam mengatasi masalah pembuktian akta, akibat hukum Akta Notaris, serta perlindungan hukum bagi Notaris yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akta …
Choice-Of-Law Agreements In International Contracts, Gary Born, Cem Kalelioglu
Choice-Of-Law Agreements In International Contracts, Gary Born, Cem Kalelioglu
Georgia Journal of International & Comparative Law
No abstract provided.
Monsanto: Creator Of Cancer Liability
Monsanto: Creator Of Cancer Liability
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Impact Of Corporate Response To Controversial Presidential Statements Or Policies
Impact Of Corporate Response To Controversial Presidential Statements Or Policies
DePaul Business & Commercial Law Journal
No abstract provided.
Must American Artists Starve?
Florida A & M University Law Review
This legal essay proposes a solution to the problem of artist and publisher compensation as deprived by MMA and discusses the realities and limitations of pursuing a Takings Clause violation under the Fifth Amendment. It further proposes a modern perspective on copyrighted works as property to lay the intellectual foundation for copyright reform and offers that the “best efforts” standard should replace the “commercially reasonable efforts” standard since modernizing copyright law is essential to the music industry. Lastly, the author suggests a practical approach to pursuing a Due Process claim under the Fifth Amendment.
Implied Warranties V. Express Specifications Under The Uniform Commercial Code, David S. Coale, Michael P. Lynn
Implied Warranties V. Express Specifications Under The Uniform Commercial Code, David S. Coale, Michael P. Lynn
Oklahoma Law Review
No abstract provided.
No Oral Modification Clauses: Autonomy, Certainty Or Presumption?, Kwan Ho Lau
No Oral Modification Clauses: Autonomy, Certainty Or Presumption?, Kwan Ho Lau
Research Collection Yong Pung How School Of Law
By a judgment of Lord Sumption with which a majority of the court agreed, the Supreme Court in MWB Business Exchange Centres Ltd. v Rock Advertising Ltd. [2018] UKSC 24, [2019] A.C. 119 ruled that a contractual term which prescribed that the contract was not amendable save in writing signed by or on behalf of the parties (a No Oral Modification or “NOM” clause) was effective to invalidate subsequent oral variations to the contract. Lord Burrows later suggested extrajudicially (in P.S. Davies and M. Raczynska (eds.), Contents of Commercial Contracts (London 2020), 49) that Rock Advertising might not find traction …
Systemic Risk Of Contract, Tal Kastner
Systemic Risk Of Contract, Tal Kastner
Scholarly Works
Complexity and uncertainty define our world, now more than ever. Scholars and practitioners have celebrated modular contract design as an especially effective tool to manage these challenges. Modularity divides complex structures into relatively discrete, independent components with simple connections. The benefits of this fundamental drafting approach are intuitive. Lawyers divide contracts into sections and provisions to make them easier to understand and reduce uncertainty. Dealmakers constructing complex transactions use portable agreements as building blocks to reduce drafting costs and enable innovation. Little attention, however, has been paid to the risks introduced by modularity in contracts. This Article demonstrates how this …
#Fintok And Financial Regulation, Nikita Aggarwal, D. Bondy Valdovinos Kaye, Christopher K. Odinet
#Fintok And Financial Regulation, Nikita Aggarwal, D. Bondy Valdovinos Kaye, Christopher K. Odinet
Faculty Scholarship
Social media platforms are becoming an increasingly important site for consumer finance. This phenomenon is referred to as “FinTok,” a reference to the “#fintok” hashtag that identifies financial content on TikTok, a popular social media platform. This Essay examines the new methodological possibilities for consumer financial regulation due to FinTok. It argues that FinTok content offers a novel and valuable source of data for identifying emerging fintech trends and associated consumer risks. As such, financial regulators should use FinTok content analysis—and social media content analysis more broadly—as an additional method for the supervision and regulation of consumer financial markets. The …
Contracting For Process, David Snyder
Contracting For Process, David Snyder
Scholarly Articles in Law Reviews & Journals
This article introduces the concept of contracting for process and considers when it is likely to be the best contract design. Contracting for process is in widespread use, but it often goes unnoticed. Some characteristics of contracting for process suit it particularly well to situations of uncertainty, including the radical uncertainty that results from fundamental disruptions such as COVID-19. Parties can employ this design for both contracts made or renegotiated during a crisis and for contracts made in ordinary times. The concept articulated here, however, is not confined to contexts of uncertainty or complexity; it can be used to achieve …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dalam Jumlah Yang Tidak Wajar Dengan Bantuan Sistem Milik Pt Sm, Emeralda Valerie
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dalam Jumlah Yang Tidak Wajar Dengan Bantuan Sistem Milik Pt Sm, Emeralda Valerie
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dalam jumlah yang tidak wajar dengan bantuan sistem milik PT SM. Sistem membantu proses pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran dalam waktu singkat. Penggunaan sistem tidak mengindahkan syarat formal akta autentik. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai autentisitas akta jaminan fidusia yang dibuat menggunakan bantuan sistem; tanggung jawab Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang kehilangan autentisitasnya; dan peran Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam pelanggaran atas batas kewajaran jumlah pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian …
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 Pk/Pdt/2020), Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 Pk/Pdt/2020), Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana
Indonesian Notary
Penelitian ini terkait dengan akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan akta wasiat berbentuk wasiat fidei commis serta melanggar hak para ahli waris. Berdasarkan pada pengertian wasiat ialah surat yang berisikan kehendak yang dibuat oleh pewaris yang merupakan tindakan hukum yang ingin dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan dalam pembuatan akta wasiat umum ini dilakukan di hadapan seorang notaris yang mengakibatkan notaris juga dijadikan sebagai turut tergugat sebagai pihak yang membuatkan akta yang dianggap tidak sesuai dengan hukum di indoneisa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat batalnya akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim …
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/Pdt/2020), Sem Sanjaya
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pengikatan jual beli di hadapan notaris, yang mana objek jual belinya sama dengan objek jual beli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali diakui oleh hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun eksistensinya tidak dikenal dalam hukum tanah nasional yang mengadopsi hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum positif, hak membeli kembali tidak diperkenankan apabila dimanfaatkan sebagai upaya kreditur untuk menguasai benda jaminan milik debitur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu akta otentik apabila dalam persidangan …
Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/Pn.Sbr), Mashita Nagieb Kuddah
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di luar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia di luar pengadilan melalui parate eksekusi namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pertimbangan hakim yang berbeda terhadap kedua putusan tersebut dengan rentang waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang terbilang mirip dan terkait keabsahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan …
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 994/K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218/Pdt.G/2017/Pn Btm), Yuyun Sri Wahyuni
Indonesian Notary
The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is an prilimanary agreement arrranged by potential seller and buyer based on the agreement before the transaction, formed in the private deed or notarial deeed. The main problem of this study is about the strength and validity of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed as evidence of transfer of rights, power and validity linked to the Supreme Court decision Number: 994 / K / PDT / 2020 jo Batam District Court Decision Number: 218 / PDT.G / 2017 / PN BTM. The research result explains that the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed …
Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, Fariz Rachman Widyanto
Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, Fariz Rachman Widyanto
Indonesian Notary
This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation 13 of 2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can …
Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”, Elfryda Prahandini
Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”, Elfryda Prahandini
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Penggugat juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta …
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks), Vanya Putri Ratna Zackia
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks), Vanya Putri Ratna Zackia
Indonesian Notary
This research discusses the responsibility of a Notary in carrying out the position, which if in the execution of the position there are things that might cause the deed void by the law. On actuate the position of a Notary, they have to be more careful in the deed work process to avoid the emergence of legal problems in the future, as happened in the case of the District Court Decree Number : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Decree Number 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. This study aims to determine the juridical responsibility of a Notary for the existence of unlawful acts committed by clients who were …
Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015), Fauziah Indah Wardani
Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015), Fauziah Indah Wardani
Indonesian Notary
Notary is an authorized Public Officer who is under supervision to carry out their position as a noble, integrous and professional notary. With regard to conducting criminal offense, a notary could be accounted for the deed that they make, based on what they see, what they witness and what they experience in a legal act. In this discussion, a notary often repeats a mistake, and upon their violation, a Notary is bound to be accounted for the mistake. Thus, the research is concerning with the responsibility of a notary who has made a violation that causes a loss to other …
Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017), Olivia Ramadhani Dezytasari
Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017), Olivia Ramadhani Dezytasari
Indonesian Notary
Buying and selling is an agreement, where before entering into an agreement the party making the agreement must fulfill the terms of the agreement, one of which is an agreement, if the agreement is not given freely then this causes the agreement to have a defect in the formation of the agreement or is called a defect of will. One of the reasons for canceling the agreement is the abuse of circumstances, where if the abuse of circumstances can be proven in the making of the agreement, the agreement can be requested for cancellation to the Court. The problems to …