Constitutional Law Commons^™

Peranan Ketentuan More Valuable Right (Mfr) Pasal Vii (I) Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958, Tineke Tuegeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah-Masalah Kewarganegaraan Dalam Konteks Perubahan Uu Tentang Kewarganegaraan Ri, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penerapan Lembaga "Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum, Wahyono Darmabrata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak Dan Administrasi Pajak, R, Mansyuri

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jeda Kemanusian, Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Sulaiman Sulaiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mahkamah Agung Dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal, Eman Suparman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.25 /Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Machsoen Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penegakkan Hukum Dan Ketentuan Pidana Dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial, Nukila Evanty

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peran Dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Di Pasar Modal, M. Irsan Nasarudin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsensus Untuk Mempertahankan Pembukaan Uud 1945, Mura P. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sejarah Asal Usul Desa Dan Masyarakat Hukum Adat, Rehngena Purba

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mitos Bandung Bondowoso . Roro Jonggrang Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Implikasi Globalisasi : Dari Bureaucratic Society Menuju Civil Society, Fx. Adjie Samekto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Pengawas Eksternal Pada Polisi, Harkristuti Harkrisnowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Otonomi Daerah Dalam Uu Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Uu Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Fatmawati Fatmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sengketa Bersenjata Non Internasional, Sulaiman Sulaiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara, Yasin Tasyrif

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sejarah Undang-Undang Dalam Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Frans Limahelu

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminil, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Alaska Dep’T Of Fish And Game V. Federal Subsistence Bd., Mj Fiedler

Public Land & Resources Law Review

A subsistence hunt in Kake, Alaska, during the COVID-19

pandemic sparked a lawsuit from the State of Alaska Department of Fish

and Game challenging the authority of the Federal Subsistence Board to

open the hunt. This lawsuit is a recent addition to a long history of the

State of Alaska’s resistance to federal enforcement of the Alaska National

Interest Lands Conservation Act provision establishing priority for rural

subsistence users. The Ninth Circuit ultimately affirmed the Federal

Subsistence Board’s authority to open the subsistence hunt.

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Kearah Penyempurnaan Sistim Pemilu, M. Riza Sihbudi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perang Irak- Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral, Rusdi Malik, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Berdasarkan Desentralisasi Asimetris, Krisna Bagas Purwopangestu, Sri Wahyuningsih

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research examines the legal issue concerning the administration of regional government in Nusantara Capital City (IKN) which has been consider by some scholars as demonstrating deviations from the principle of decentralization. This research takes a position contrary to the mainstream legal discourse that argues there is a conceptual deviation in the model of regional governance in IKN. This research is normative legal research employing a conceptual approach and statutory approach with data collected through library research. This research argues that the administration of regional government in IKN does not indicate any deviation from the principle of decentralization. IKN is …

Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan Dengan Rumah Susun Dan Pemilikan Satuan Rumah Susun, Prof. Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Rethinking Ubuntu Philosophy In Nigeria's Environmental Law: A Pathway To Sustainable Plastic Pollution Regulation, Ndubuisi Augustine Nwafor

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.

Checkmate Or Stalemate: The Epa, California, And The Future Of Waivers Under The Clean Air Act, William B. Gale

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.

Beberapa Catatan Atas Ruu Tentang Susunan Kekuasaan Dan Acara Mahkamah Agung, Muchtar Rosyidi, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract