Constitutional Law Commons^™

Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajlan Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Director's Duty To Employees: At The Borders Of Corpora Te Law And Labour Law, Hesty D. Lestari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstltusi Negara Pasca Amandemen Uud 1945, Yanis Maladi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajlan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk), Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, Faisal Akbar Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Dl Indonesia, Fatmawati Fatmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), H.M. Abdi Koro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Dan Birokrasi Dl Negara Bagian Sabah Malaysia (Studi Kasus Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi), Azhari Azhari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Pidana Di Atas Kereta Rel Listrik/Diesel Reguler (Ekonomi) Dalam Wilayah Jabodetabek, I. Sriyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaruh Polltik Luar Negeri Terhadap Struktur Masyarakat Hukum Internasional Dan Paradigma Hukum Positif Berkemanusiaan, Muhammad Ridwan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, Eva Achjani

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan, Johanis Laetemia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase), Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, Suatu Catatan Kritis, Imam Koeswahyono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Abu Azam

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The Constitution And Financial Freedom: Analyzing First Amendment Claims About Cryptocurrencies, Mithun Imbulamure

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In recent years, the United States has intensified regulatory oversight of cryptocurrency technologies. In August 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control sanctioned Tornado Cash, a cryptocurrency mixer, leading to the prosecution and conviction of its developers for operating an unlicensed money transmitting business. Congress also amended § 6050I of the Tax Code through the Infrastructure Investment and Jobs Act, extending cash transaction reporting requirements to digital assets. These developments prompted cryptocurrency advocates to assert First Amendment protections for their activities, arguing that compelled disclosure requirements violate associational privacy and that computer code constitutes protected speech. The government …

A Case For United States V. Connolly: The Forgotten Posterchild Of Protecting Corporate Employees’ Rights During Internal Investigations And Why It Should Be The Standard, Not The Exception, William Marment

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In May 2019, United States v. Connolly provided a benchmark for government involvement in corporate internal investigations. The decision curtailed the close, and oftentimes coercive nature of the relationship between the prosecutor and corporate counsel conducting internal investigations on a corporation’s behalf. It drew a line between the government improperly outsourcing its investigation to the target corporation and when an employee’s statements are not fairly attributable to government prosecutors, and thus not compelled. The Connolly Court ruled that statements from counsel-led employee interviews, conducted under the threat of termination, were fairly attributable to the government and thus improperly compelled. Those …

"Product Liability" Dalam Penyelenggaraan Penerbangan, Amad Sudiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara, Agussalim Andi Gadjong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan, Andri G. Wibisana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Larangan Untuk Pemindahan Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Perspektif Hukum Tanah Nasional, I Made Suwitra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ari Wahyudi Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Keterkaitan Perjanjian Lisensi Merk Dengan Perjanjian Waralaba Dan Distribusi, Agung Sujatmiko

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Nicollo Machiavelli: Sang Belis Politik? Suatu Refleksi Dan Kritik Filosofis Terhadap Gagasan Politik Machiavelli Dalam Ll Principe, E. Fernando M. Manullang

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap), M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Kabut Asap Di Kawasan Asean (Pendekatan Economic Analysis Of Law), Deni Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract