Comparative and Foreign Law Commons^™

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Prosecutorial Independence Regained? Mixing The Continental And Anglo-American Styles In South Korea, Neil Chisholm

Cardozo International & Comparative Law Review

The article examines the challenges of achieving prosecutorial independence in South Korea, highlighting the tension between Continental European and Anglo-American models. It explores the reforms aimed at addressing these challenges, including the creation of the Corruption Investigation Office for High-Ranking Officials (CIO) and the decentralization of investigative powers. While these reforms reflect an effort to balance bureaucratic and democratic accountability, concerns persist about politicization, hierarchical control, and the effectiveness of new institutions. The article argues that the success of these reforms depends on structural changes and the ability of new agencies to operate independently.

Book Review Of “Nuclear Weapons And International Law: Existential Risks Of Nuclear War And Deterrence Through A Legal Lens”, By Professor Charles J. Moxley Jr., John Kierulf

Cardozo International & Comparative Law Review

No abstract provided.

Reframing Puerto Rican Advocacy: How The Emerging U.S.-China Rift Can Help Puerto Rico Realize Greater Autonomy, Michael Angelo Tabrizi

Cardozo International & Comparative Law Review

The note advocates for reframing Puerto Rican decolonization efforts as a foreign policy issue rather than solely a domestic matter, leveraging the U.S.-China rivalry to gain international support and alignment with the United Nations' principles on self-governance.

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Provisional Release At International Criminal Courts And Tribunals – Lessons Learned?, Ava Schuster, Göran Sluiter

FIU Law Review

This article builds on Professor Meghan Fairlie’s earlier critique of pre-trial detention practices at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Fairlie identified significant shortcomings in safeguarding the right to liberty and the presumption of innocence of detainees, arguing that the Tribunal’s approach was inconsistent with international human rights law (IHRL). Fifteen years later, how has the International Criminal Court (ICC) addressed these concerns? While the Rome Statute introduces notable improvements, including an explicit commitment to IHRL, the Court’s practice still heavily favors detention over liberty. A key issue remains the ICC’s reliance on State cooperation for provisional …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

The Urgency Of Artificial Intelligence Code Of Ethics, Tundjung Herning Sitabuana, Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri, Nethan Nethan

Indonesia Law Review

The era of artificial intelligence has become a characteristic of industrial era 5.0 which has been used in various aspects. Potential economic value of AI has driven various forms of AI innovation development. Exploration of AI tends to override negative impacts of such developments. The emergence of ethical issues with presence of AI encourages the need for a law-based approach to establishing ethical standards to protect entire Indonesian nation. Therefore, this research was conducted to examine urgency for an AI code of ethics. This paper will normatively describe data qualitatively to answer urgency and development of AI code of ethics …

A Delicate Balance: Adopting The French Court Of Cassation's Dual Criminality Interpretation, Matthew Hosler

Et Cetera

This Note recommends potential language to be added to various States’ criminal codes to incorporate the French Court of Cassation’s interpretation of the Dual Criminality requirement for prosecutions under universal jurisdiction. This recommendation stems from research into the concept of universal jurisdiction, leading to the discovery of the May 2023 Court of Cassation’s decision that created a pathway for countries to have jurisdiction over specific international crimes despite the crime being committed in another country. Specifically, this Note details the history of universal jurisdiction and its dual criminality requirement from the 17th century to modern times. Next, the Note details …

Not Just Mercy: Governors Should Use The Executive Clemency Power As A Corrective Tool For Mass Incarceration, Laura Tierney

Cardozo Journal of Equal Rights & Social Justice

The note argues that state governors should revive the use of executive clemency as a corrective tool to address mass incarceration and its disproportionate impact on communities of color. Executive clemency, which includes pardons, commutations, and sentence reductions, offers a means to provide immediate relief and promote social justice. The author emphasizes the historical roots of clemency as a check on the criminal justice system and advocates for its use to reduce prison populations and counteract the legacy of punitive policies.

Anyone You Are Related To Can Be Used Against You: Criminal Discovery Statutes And Investigative Genetic Genealogy, Caroline Levine

Cardozo Law Review

The use of investigative genetic genealogy (“IGG”) as a basis for arresting suspects in complex and dormant investigations is raising serious concerns about whether the due process rights of criminal defendants in these cases are being violated. This Note provides a comprehensive look at the role of this groundbreaking, yet little-understood technology in criminal prosecutions. Technological advances have historically necessitated that courts expand and reinterpret legal principles. As a novel derivative of traditional DNA testing, this Note argues IGG should similarly require that discovery statutes be amended or rewritten to adapt to this cutting-edge technique, which is so new that …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

When (And Where) Is A Crime A Crime? “Double Criminality” As A Principle Of Fundamental Justice, Robert J. Currie

Articles, Book Chapters, & Popular Press

The idea that crime crosses borders is fast becoming ordinary, even old hat, particularly in an age of online crime such as ransomware attacks, cyber-extortion and the like. As we have become more geographically mobile, however, it is increasingly common for people to have engaged in criminal conduct in one state1 but then seek to exercise legal rights, or face legal entanglements, in others. Legal questions can then arise about what effect should be given by one state—in this article, Canada—to an individual’s conduct that was, or is alleged to have been, a crime in a foreign state. The inquiry …

Authenticating Social Media Evidence In Chinese Criminal Procedure Law -- A Comparative Study, Yage Huang

Maurer Theses and Dissertations

Authentication requires the proponent to provide sufficient proof that the proposed social media evidence is, indeed, what it is claimed to be. The rapid proliferation of social media evidence has posed significant challenges for its authentication. This dissertation explores the authentication challenges for social media evidence in a comprehensive manner.

This research employs a qualitative research methodology, including theoretical and analytical methods, to examine the theoretical approaches, statutory provisions, and recent judicial rulings related to the authentication of social media evidence within the legal frameworks of China and the United States. Through a comparative analysis, this study reveals significant commonalities …

The Preservation Of Marine Fisheries Resources Within Asean Nations’ Eez, Ida Kurnia

Indonesia Law Review

The preservation of marine fisheries resources within ASEAN nations’ Exclusive Economic Zone (EEZ) is an urgent and pressing challenge requiring collaborative efforts from all ASEAN nations. Challenges such as illegal fishing, climate change, and lack of coordination between ASEAN nations may cause damage to marine biota food chain, especially marine fisheries in Southeast Asia region. To solve this conundrum, collaboration between ASEAN nations pose as the key solution. The research method used in this study is normative juridical approach by analyzing primary legal materials such as International Agreements and other international laws & sources. Further analysis was also …

The Ideal Model For Countermeasures Of Sexual Violence In The Universities Environment, Airlangga Surya Nagara, Elisabeth Ayu Puspita Adi

Indonesia Law Review

This Cases of sexual violence are rife, including in universities. Data compiled by Komnas Perempuan shows that during 2015-2021, out of 67 reported cases of sexual violence against women, 35 cases occurred in universities. To overcome this, the government has issued the PPKS Permendikbud, and the TPKS Law. In fact, the existence of these regulations has not had a significant impact. It is proven that in 2022, there were 49 reports of sexual violence in universities received by the Ministry of Education and Culture's PPKS Working Group. Even as of May 2023, reports regarding sexual violence in universities are still …

The Ultimum Remedium Principal Formulation Policy Is Partial In Nature In Corporate Criminality In Indonesia, Ade Adhari, Pujiyono Pujiyono, Sidharta Sidharta, Indah Siti Aprilia

Indonesia Law Review

This article identifies and examines the policy formulation of the ultimum remedium principle in criminalizing corporations in Indonesia. The source of criminal law is found in the Criminal Code (KUHP) and laws outside the Criminal Code. The principle of ultimum remedium in corporate punishment is not recognized in the Criminal Code. Limited ultimum remedium-based corporate penalties are found in various laws containing offenses in the fields of taxation, customs, excise and the environment. Normatively, the process of prosecuting a corporation is a last resort, and the main step required is fulfilling the obligation to pay off losses to state revenue, …

Regulating Food Waste Management In Indonesia: Do We Need An Omnibus Law (Again)?, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, I Nyoman Suyatna, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, I Dewa Gede Palguna, Nadeeka Rajaratnam

Indonesia Law Review

Indonesia was regarded to be the world's second-largest food loss and waste-producing country. Food waste contributes the most significant amount in Indonesia compared to other types of waste. This paper aims to discuss three legal issues. First, it identifies, in descriptive-normative means, the legal framework regulating food waste, which is the intersection of two legal regimes: 'the food management' and 'the waste and environmental management”. Second, it presents a comparative study by exploring the more advanced food waste legal frameworks, which take examples from Europe. The third objective is to recommend legal, institutional, and policy steps to mainstream food waste …

Dinamika Kebijakan Ganja Dalam Politik Hukum Global Dan Indonesia, Aristo Pangaribuan

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article discusses legal and political issues related to marijuana in global literature and its influence in the Indonesian context. Moreover, this article also tries to predict the dynamics of the ongoing reform process related to Indonesian narcotic laws. To achieve such missions, mainly, this article summarizes the debate within marijuana literature and highlights its influence within the Indonesian context. The first part of this article discusses the legal and political dynamics of marijuana laws globally. Here, this article found that there is a paradigm shift toward marijuana use -- from a crime problem to a health problem. Subsequently, this …

What's Said In The Booth Never Stays In The Booth: A Comparative Analysis Of The Use Of Rap Lyrics In American And English Criminal Trials, Yekaterina Shrayber

Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review

No abstract provided.

How Can You Tell If There Is A Crisis? Data And Measurement Challenges In Assessing Jury Representation, Mary R. Rose, Marc A. Musick

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

The Arrival Of The Civil Jury In Argentina: The Case Of Chaco, Shari S. Diamond, Valarie P. Hans, Natali Chizik, Andres Harfuch

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

Lay Participation Reform In China: Opportunities And Challenges, Zhiyuan Guo

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.