Comparative and Foreign Law Commons^™

How The Antidiscrimination Law Of Commercial Transactions Really Works, Helen Norton

Seattle University Law Review

A variety of businesses now cite 303 Creative when seeking First Amendment protection for their refusal to serve certain customers based on those customers’ protected class status. How this litigation will play out remains to be seen. But future courts need not, and should not, repeat the 303 Creative Court’s misunderstanding of how the antidiscrimination law of commercial transactions actually works.

Part I of this Essay explains the Court’s longstanding understanding of the antidiscrimination law of commercial transactions, and then describes the Court’s failure to engage with this precedent in 303 Creative. Part II then identifies the 303 Creative decision’s …

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Green Dividends: A Case Study In Green Dividends And The Conditions For Private Ordering Solutions, Anne M. Tucker

Seattle University Law Review

This Essay introduces a novel private ordering solution to facilitate corporate investments in pro-social and environmental initiatives: Green dividends. Green dividends are an optional increase in shareholder dividends that are returned to the company to be reinvested in environmental initiatives or kept by a shareholder.

Green dividends pose an alternative to the current gridlocked debate that corporations can’t, won’t, shouldn’t, and shouldn’t even try to act in pro-social or environmental ways. Turning the common refrains on their head converts each narrative into an element for a successful private ordering solution: authority, accountability, shareholder buy-in, and government- backed enforcement. With Green …

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Judging Judiciaries: How Sticky Defaults, Status Quo Bias, And The Sovereign Prerogative Influence The Perceived Legitimacy Of The New International Commercial Courts, S. I. Strong

Faculty Articles

Forum shopping is routinely criticized as contrary to procedural justice. However, recent years have seen an increasing number of jurisdictions engaged in the process of forum selling, in which countries actively seek to bring lucrative litigation business to their national judicial systems. One of the most common types of forum selling involves the creation of new international commercial courts designed to increase a nation’s competitiveness in the global litigation market.

Most studies of the new international commercial courts have focused on how procedural innovations adopted by different courts are likely to affect party choice. While useful, these analyses assume that …

Not Enough Of A Good Thing: Unleashing The Full Power Of Mediation Globally, Giuseppe De Palo, Mary B. Trevor

Cardozo Journal of Conflict Resolution

No abstract provided.

Climate Change In The Courts: A 2024 Retrospective, Maria Antonia Tigre, Margaret Barry

Sabin Center for Climate Change Law

Drawing from the jurisdictions covered in the Sabin Center's United States (U.S.) and Global Climate Litigation databases, this report offers insights into key developments, emerging themes, evolving legal strategies, and the pulse of climate litigation in 2024. The report identifies eight major thematic areas of climate litigation, namely (i) climate change in international and regional courts and tribunals, (ii) constitutional and human rights cases, (iii) GHG emissions in EIAs, (iv) factoring climate impacts and obligations into government decision-making, (v) non-compliance with climate commitments, (vi) climate displacement, (vii) greenwashing and climate-washing cases, and (viii) nuisance and other claims against major emitters.

A New Governance Framework In Cross-Border Tax Policymaking, Tamir Shanan, Doron Narotzki, Noam Zamir

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

The first tax treaty can probably be traced to the end of the 19th century: the treaty between the Swiss Federal Council (on behalf of the Canton of Vaud) and Great Britain. However, most tax scholars refer to the period following World War I, including the work of the League of Nations, as the formative period in which the international tax regime was founded. In the 1920s, the League of Nations formed a committee of four renowned economists that was asked to formulate a set of rules that would assist states in allocating taxing rights of cross-border income and gains …

Command Responsibility And The War In Ukraine: Can Customary International Law Hold Russian Commanders Accountable For War Crimes?, Nicholas J. Nizinski

Dickinson Law Review (2017-Present)

Currently, neither Ukraine’s Constitution nor its criminal code establish the principle of command responsibility as a mode of criminal liability within the country. Key international statutes like Article 28 of the International Criminal Court and international case law, like the recently decided Case of Milanković v. Croatia, have firmly established the doctrine of command responsibility as a fundamental principle of customary international law applicable in the context of an armed conflict. Furthermore, the Milanković court affirmed a conviction based on command responsibility even in the absence of a clear domestic governing statute at the time the crime was committed, …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Genocide Memorialization Through Law In Bosnia And Herzegovina: Reconciling The Irreconcilable?, Carna Pistan

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

This article focuses on the law banning genocide denial and other war crimes and the glorification of convicted war criminals imposed in Bosnia and Herzegovina by the former High Representative Valentin Inzko in mid-2021 to facilitate the country’s reconciliation process. It first positions the genocide denial ban into the vast category of memory laws by examining its content and scope, as well as the reactions and consequences it has provoked up to now. The article maintains that an internationally imposed memory law cannot create reconciliation in a deeply divided society. It shows, on the contrary, that the imposed legislation has …

Unintended Consequences: The New Test For Interlocutory Mandatory Injunctions, Jeff Berryman

Brooklyn Law Review

Interlocutory mandatory injunctions can be an important remedy during the pendency of a trial. With its decision in R. v. Canadian Broadcasting Corp, the Supreme Court of Canada revised its test for an interlocutory mandatory injunction, holding that it should require a higher threshold and be therefore harder to obtain than an interlocutory prohibitive injunction. This higher threshold requires that the applicant demonstrate a strong prima facie case that it will succeed at trial based on law and evidence. This change adds uncertainty to the process, ultimately complicating and adding costs to litigation.

Nato Allies On The Brink Of War: The Cause For Implement-Ing A Dispute Resolution Mechanism Within The North Atlantic Treaty, Samantha Solomotis

Brooklyn Journal of International Law

NATO is the largest peacekeeping military alliance in the world and is not yet done growing. Recent events in Ukraine have reinforced the importance of NATO as a defensive alliance. New threats, both internal and external, are emerging. Intra-alliance conflicts over ideological agreements, border disputes, and member contributions put the fate of the organization at risk. To retain its strength as it grows, NATO must develop stronger cohesion between member states to ensure effectiveness and prevent dissolution. This Note uses the recently reignited conflict between Greece and Turkey—NATO members and belligerent neighbors—to demonstrate the pressing need and peacekeeping utility of …

How Can You Tell If There Is A Crisis? Data And Measurement Challenges In Assessing Jury Representation, Mary R. Rose, Marc A. Musick

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

The Arrival Of The Civil Jury In Argentina: The Case Of Chaco, Shari S. Diamond, Valarie P. Hans, Natali Chizik, Andres Harfuch

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

Lay Participation Reform In China: Opportunities And Challenges, Zhiyuan Guo

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

Beacons Of Democracy? A Worldwide Exploration Of The Relationship Between Democracy And Lay Participation In Criminal Cases, Sanja K. Ivkovic, Valarie P. Hans

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

The Hybridization Of Lay Courts: From Colombia To England And Wales, Jeremy Boulanger-Bonnelly

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.

Judges, Lawyers, And Willing Jurors: A Tale Of Two Jury Selections, Barbara O'Brien, Catherine M. Grosso

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.