Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- State and Local Government Law (4379)
- Natural Resources Law (3180)
- Constitutional Law (2650)
- Agency (2567)
- Environmental Law (2061)
-
- Legislation (1880)
- Oil, Gas, and Mineral Law (1815)
- Courts (1513)
- Energy and Utilities Law (1469)
- Criminal Law (1414)
- Water Law (1272)
- Comparative and Foreign Law (1262)
- Agriculture Law (1179)
- Land Use Law (1162)
- Civil Law (1078)
- Business Organizations Law (1059)
- Health Law and Policy (1057)
- Social and Behavioral Sciences (1024)
- Antitrust and Trade Regulation (1014)
- Internet Law (956)
- International Law (943)
- Human Rights Law (922)
- International Trade Law (888)
- Criminal Procedure (885)
- Law and Politics (819)
- Indigenous, Indian, and Aboriginal Law (815)
- Rule of Law (809)
- Public Affairs, Public Policy and Public Administration (807)
- Institution
-
- University of San Diego (2117)
- Universitas Indonesia (1062)
- Case Western Reserve University School of Law (910)
- University of Colorado Law School (852)
- University of Michigan Law School (787)
-
- Pepperdine University (674)
- Maurer School of Law: Indiana University (579)
- Seattle University School of Law (376)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (340)
- University of Montana (245)
- Columbia Law School (244)
- Villanova University Charles Widger School of Law (202)
- University at Buffalo School of Law (198)
- William & Mary Law School (194)
- Vanderbilt University Law School (176)
- American University Washington College of Law (167)
- Florida State University College of Law (161)
- Fordham Law School (160)
- Washington and Lee University School of Law (157)
- New York Law School (153)
- University of Washington School of Law (152)
- University of Georgia School of Law (141)
- Brooklyn Law School (138)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (134)
- University of Kentucky (125)
- Georgetown University Law Center (113)
- University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law (112)
- Duke Law (111)
- West Virginia University (111)
- University of Richmond (110)
- Keyword
-
- Ohio (875)
- Administrative law (871)
- Administrative Law (567)
- State law; State administrative decision; (556)
- Regulation (480)
-
- State law; State administrative decision (311)
- Judicial review (290)
- United States (269)
- Federal agencies (203)
- Administrative Procedure Act (200)
- Administrative procedure (183)
- Congress (179)
- Colorado (177)
- Federal Communications Commission (151)
- Chevron (150)
- Rulemaking (149)
- Legislation (145)
- Administrative agencies (142)
- Climate change (142)
- Separation of powers (136)
- EPA (134)
- Environmental Protection Agency (133)
- California (129)
- Constitutional Law (126)
- FCC (123)
- Regulations (123)
- Environmental law (119)
- Due process (118)
- Statutory interpretation (116)
- Zoning (116)
- Publication Year
- Publication
-
- California Regulatory Law Reporter (2106)
- Ohio Oil & Gas Commission Decisions (892)
- Jurnal Hukum & Pembangunan (758)
- Faculty Scholarship (633)
- Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary (604)
-
- Michigan Law Review (404)
- Articles (268)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (256)
- Seattle University Law Review (256)
- Federal Communications Law Journal (242)
- Public Land & Resources Law Review (237)
- Publications (218)
- Faculty Publications (167)
- Buffalo Law Review (160)
- Indiana Law Journal (158)
- Articles by Maurer Faculty (127)
- Translated Opinions (123)
- Villanova Law Review (1956 - ) (111)
- West Virginia Law Review (104)
- Scholarly Publications (99)
- ExpressO (95)
- Scholarly Works (91)
- University of Michigan Journal of Law Reform (90)
- Washington Law Review (88)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (86)
- Fordham Law Review (82)
- Vanderbilt Law Review (80)
- Nevada Supreme Court Summaries (76)
- Washington and Lee Law Review (76)
- Villanova Environmental Law Journal (1991 - ) (74)
- Publication Type
Articles 2761 - 2790 of 13766
Full-Text Articles in Administrative Law
Fraudulent Transfers And Juries: Was Granfinanciera Rightly Decided?, David G. Carlson
Fraudulent Transfers And Juries: Was Granfinanciera Rightly Decided?, David G. Carlson
Articles
In 1989, the Supreme Court ruled that a third party recipient of a fraudulent conveyance had a Seventh Amendment right to a jury trial when a bankruptcy trustee brought suit for a money judgment under Bankruptcy Code section 550(a). This was because, in 1791, an English bankruptcy trustee would have brought fraudulent transfer litigation in a court of law (not a court of equity) and would have obtained a money judgment. I maintain that the Supreme Court committed the classical logical error of Quaternio Terminorum—a false analogy. The analogy was that American bankruptcy trustees are like 18th century English bankruptcy …
Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2017, Desy Haryani
Indonesian Notary
Perjanjian pengikatan jual beli lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata. Walaupun didasari dengan kebebasan berkontrak perjanjian tersebut tetap mempunyai batasan yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kaitannya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah maka harus diperhatikan ketentuan yang berkaitan terhadap objek perjanjian tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017 perjanjian pengikatan jual beli dinyatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian bersifat prematur. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan prematur menurut pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017; tanggungjawab …
Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida
Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida
Indonesian Notary
Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh para pihak dalam syarat sahnya suatu perjanjian ini mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatannya yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas …
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bawah Tangan Terkait Pemenuhan Syarat Subyektif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pdt.G/2017/Pn Mlg, Devina Ruth Merida
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bawah Tangan Terkait Pemenuhan Syarat Subyektif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pdt.G/2017/Pn Mlg, Devina Ruth Merida
Indonesian Notary
Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian pendahuluan karena jual beli belum dapat dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu. Pelaksanaan suatu perjanjian merupakan tindakan hukum secara timbal balik yang memerlukan kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan syarat subjektif terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/PDT.G/2017/PN MLG. Penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan tipologi deskriptif yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan …
Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak Yang Tidak Tercatat Dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018), Farah Fadilla
Indonesian Notary
Penulisan ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama kali dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli ke empat. Sengketa dimulai di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah proses berlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPAT terhadap objek jual beli berantai atas tanah …
Ratio Deciden Di Kasus Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Oleh Ppat Karena Berdasarkan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017), Fasya Yustisia
Indonesian Notary
Praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong merupakan kelalaian PPAT karena berkaitan dengan tidak dibacakannya akta tersebut oleh PPAT kepada para pihak. Kasus tersebut dapat menyeret PPAT sebagai pihak pembuat akta ke dalam Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pertanggungjawaban PPAT dalam membuat akta jual beli tanah berdasar blangko kosong karena PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat serta membahas mengenai pertanggungjawaban PPAT yang membuat akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong tersebut. …
Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak, Elia Cahya Putra
Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak, Elia Cahya Putra
Indonesian Notary
Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dari Perjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untuk menegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya. Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuat lisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan pemahaman di dunia praktak dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta Jaminan Penanggungan. Dalam hal perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian utang-piutang menggunakan lembaga jaminan, baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan maka Notaris juga berperan dalam pembuatan akta pemberian jaminan tersebut. Namun apa …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa Yang Batal Demi Hukum Akibat Adanya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pdt.G/2017/Pn.Amp, Rossita Meylinda
Indonesian Notary
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tidak luput dari adanya kelalaian sehingga dapat menimbulkan adanya cacat yuridis pada akta yang dibuatnya. Cacat yuridis berupa kepemilikan atas objek perjanjian pada akta tersebut yang bukan hak dari yang menyewakan membuat batal demi hukum perjanjian tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis perjanjian sewa menyewa yang didasarkan pada data/keterangan yang tidak benar dan bentuk tanggung jawab notaris akibat dari batal demi hukumnya akta perjanjian sewa menyewa yang dikeluarkannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian …
Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/Pt.Dki.), Asteria Tiar Novita
Indonesian Notary
Saham dalam Perseroan Terbatas yang diambil oleh pemgenga saham harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam proses pendirian maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah maragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Selanjutnya masih ditemukan …
Dampak Tidak Adanya Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum 2018, Denni Aristonova
Dampak Tidak Adanya Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum 2018, Denni Aristonova
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai ditiadakannya Ujian Pengangkatan Notaris sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan terkait proses dan syarat pengangkatan Notaris dan dampak Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap calon Notaris. Penelitian ini berbetuk yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder dengan penelusuran literatur. Pendekatan analisis menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019, serta Dampak Putusan Mahkamah Agung itu …
Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda
Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda
Indonesian Notary
Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum …
All The Tenacity Of Original Sin: Agencies And Courts Continue To Place The Burden Of Persuasion On Defendants In Violation Of The Apa And Supreme Court Precedent, Arthur Sapper
Brigham Young University Journal of Public Law
No abstract provided.
Vicarious Liability For Mine Safety And Health Violations, William K. Doran
Vicarious Liability For Mine Safety And Health Violations, William K. Doran
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
The Shrinking Reach Of The Commerce Power: Is Wetland Jurisdiction In Danger?, Jonathan G. Hieneman
The Shrinking Reach Of The Commerce Power: Is Wetland Jurisdiction In Danger?, Jonathan G. Hieneman
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
Federal Groundwater Regulation And Policy: Improvements Under The Horizon?, Allyn G. Turner
Federal Groundwater Regulation And Policy: Improvements Under The Horizon?, Allyn G. Turner
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
The Storm Water Regulatory Scheme: Washing An Industry Down The Drain?, Kathy G. Beckett, Becky L. Jacobs
The Storm Water Regulatory Scheme: Washing An Industry Down The Drain?, Kathy G. Beckett, Becky L. Jacobs
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
How The Energy And Water Development Appropriations Act Of 1993 Has. Impacted The Constitutional Dynamics Of Federal Wetlands Delineation And Regulation, James J. S. Johnson, William Lee Logan Iii
How The Energy And Water Development Appropriations Act Of 1993 Has. Impacted The Constitutional Dynamics Of Federal Wetlands Delineation And Regulation, James J. S. Johnson, William Lee Logan Iii
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
Searches By Environmental Protection Agencies: When Is A Warrant Necessary?, David Sparks
Searches By Environmental Protection Agencies: When Is A Warrant Necessary?, David Sparks
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag), Yaris Adhial Fajrin
Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag), Yaris Adhial Fajrin
Jurnal Hukum & Pembangunan
The use of the term Makar as a translation of the word Aanslag in Indonesias CRIMINAL code currently triggers a variety of polemic because it has a lot of meaning, resulting in an ambiguity that causes no legal certainty to be guaranteed. Indonesias CRIMINAL code is currently in its case that it does not provide define and the limitations of Macar deeds so that the multitasking is still prone to occur. Addressing such a thing, it is necessary to reformulation the draft proceeding in the Penal Code in order to ensure the future legal certainty. The limitation of the performance …
Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia, Putu Wahyu Widiartana
Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia, Putu Wahyu Widiartana
Jurnal Hukum & Pembangunan
The vast condition of the Unitary Republic of Indonesia made Indonesia have several border areas stretching from Sabang to Merauke. Management of the countrys territories and border areas has been regulated in Law 43/2008 on State Territories. The National Border Management Agency (Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP) is the only institution tasked with managing border areas in Indonesia. The Minister of Home Affairs as the Head of BNPP leads and controls the implementation of the duties and functions of BNPP. In this study using Border Management Theory and Authority Theory. This research uses the normative legal research method which is the …
Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Auditya Firza Saputra
Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Auditya Firza Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
As a ratifying State to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Ecosoc), the Government of Republic of Indonesia has legal obligation to implement steps of realization in effective and measurable manner in fulfilling, promoting, and protecting the economic, social and cultural rights of all its citizens. The issue is, to fulfil such obligation the State will require high amount of cost. The State is being sourced by the taxation policy. From many taxation policies, Income Tax become one of the most preffered segment. Unfortunately, the Income Tax policy, in practice, hardly optimizing due to many social economic …
Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter Di Indonesia, Muhammad Nur
Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter Di Indonesia, Muhammad Nur
Jurnal Hukum & Pembangunan
The results of the Junior Indonesian Doctors Network (JDN) survey on August 1-30 2018 stated that 26.24 percent of doctors in Indonesias main workplaces were still paid under three million rupiah per month. Then, there are 8.89 percent of doctors who are even paid under one and a half million rupiah per month. Due to the low salaries earned, many doctors end up having to take additional work hours in several practice locations to increase their income. In fact, other studies say that working continuously for doctors increases the risk of malpractice and endangers patients. Low wages also make doctors …
Social Justice In Law, Society And Development: A Marxism Perspective Of Indonesian Case, Ridwan Arifin, Vania Shafira Yuniar
Social Justice In Law, Society And Development: A Marxism Perspective Of Indonesian Case, Ridwan Arifin, Vania Shafira Yuniar
Jurnal Hukum & Pembangunan
This article explores about social justice in peoples lives according to Karl Marxs prespective of the concept of social class. It also discusses Marxs concept of the struggle of the social class to provide a solution for the proletariat, to free themselves from the chain of cruelty, violence and alienation in the capitalist system to achieve social justice. The essence of social justice in Karl Marxs prespective is that if a society has created a manifestation of self through compassion, and the collaboration of a classless society, without violence, and without oppression, and humans are free from all forms of …
Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak
Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak
Jurnal Hukum & Pembangunan
The government is currently discussing about Jobs Creation Bill on the implementation of national development. The drafting of Jobs Creation Bill is carriedout by applying the omnibus law system. However, on the Bill there are numbers of irregularities such as the removal of environmental permits and replaced with environmental agreements. This raises legal issues because the changes of terminology onthe Bill have juridical implications for the implementations of sustainable developments in Indonesia. This legal issue will be researched further in this study. The method used is normative juridical with secondary data in the form of primary legal materials ofthe Jobs …
Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas Di Asia Tenggara Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan, Muhammad Insan Tarigan
Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas Di Asia Tenggara Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan, Muhammad Insan Tarigan
Jurnal Hukum & Pembangunan
High seas is an ocean legal regime that is free access to every states, including the use of its fisheries. Yet, in fact, fishing on the high seas is dominated by in part of all countries, which are developed countries or at least states with advance technology and finance. The vast potential of high seas fisheries is in line with the high of threat that must be faced, for examples overfishing and destructive fishing. The majority regionals of the world are going through fisheries crisis as well as decreasing of fish stocks in Southeast Asia. Fisheries sector is so important …
Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada, Supriyadi Supriyadi
Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada, Supriyadi Supriyadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research aims to find the ideal concept of dispute resolution process in the regional head election, so far the practice of election dispute resolution is carried out by two institutions namely Bawaslu and PTTUN. As for the results of this study in the form of the first, philosophically the Bawaslu institution was born from the provisions of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was interpreted to conduct supervision both in the narrow and broad sense (handling violations and dispute resolution) of the holding of elections or the elections. Second, the dualism …
Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Farrel Eden Surbakti, Ali Abdilah
Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Farrel Eden Surbakti, Ali Abdilah
Jurnal Hukum & Pembangunan
The police are defined as a tool of the state in charge of maintaining the security and order of the community, providing protection, and providing protection to the public. The relationship between the community and the police themselves is mutually influencing, where the existence of the police is functional in the structure of life. When people experience changes due to various factors, then there is also a change in moral standards that result in order and order of life according to previous cultures are no longer used. This is what causes the role and function of the police must always …
Pemusatan Kepemilikan Media Massa Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum, Muhammad Zulfa Aulia, Raffles Raffles
Pemusatan Kepemilikan Media Massa Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum, Muhammad Zulfa Aulia, Raffles Raffles
Jurnal Hukum & Pembangunan
Today, mass media tend to be exclusively possessed by certain business groups who generally have affiliation to authorities or political parties. This article disscusses the concentration of mass media ownership in the light of constitutional and competition law. The article argues that the privatisation of business and politics towards public information through mass media, which is inevitable, has to be minimized. This due to the fact that mass media is one of pillars to which the democracy of a nation relies on. Despite the ownership of mass media which is a part of expressions (by some elites) of the people …
Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu
Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu
Jurnal Hukum & Pembangunan
The decision on judicial review of Laws by the Constitutional Court was allegedly not fully obeyed by the parties affected by the decision. One form of disobedience tothe judicial review decision by the Constitutional Courtwas shown by the Supreme Court concerning the decision related to the opening of the opportunity to submit a Peninjauan Kembali more than once, which was responded by the Supreme Court with internalregulations which emphasized that Peninjauan Kembali could only be done once.From the phenomenon, this research tries to trace the concept of judicial restraint in the practice of judicial power in Indonesia, as well as …
The Role Of Sharia Banking Notaries In The Development Of Sharia Economic Law In The Digital Era, Rofah Setyowati, Bagas Heradhyaksa, Maskur Rosyid
The Role Of Sharia Banking Notaries In The Development Of Sharia Economic Law In The Digital Era, Rofah Setyowati, Bagas Heradhyaksa, Maskur Rosyid
Jurnal Hukum & Pembangunan
Notary has a strategic position in making Islamic banking contracts. This is because the Notary is responsible for the correctness of the contract construction to fulfill the terms of the agreement, as well as sharia principles. This study is intended to analyze the legal consequences that arise in the relationship between the Notary profession and the Islamic banking industry. It is important to find opportunities and challenges of Notaries in supporting the development of Islamic economics in Indonesia. This study uses a philosophical, juridical and empirical approach. The results of the analysis show that the need for a notary who …