Law Commons^™

Sistem Sanksi Dalam Pelanggaran Kumulatif Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Eksekusi Sanksi Yang Bersifat Kondemnator (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.Pwn.Diy/Xi/2018), Muhammad Arbani

Indonesian Notary

Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang …

Keabsahan Sertipikat Pengganti Sebagai Dasar Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Nomor 64/Pdt.G/2018/Pn.Kdi), Ulfa Amalyah Usman

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti dan dinyatakan di bawah sumpah oleh pemilik sertipikat tersebut, atau pihak lain yang diberikannya kuasa. Permasalahan pun muncul kemudian ketika terdapat sertipikat ganda terhadap objek yang sama. Dengan adanya dua kepemilikan ini terhadap objek yang sama, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas dasar …

Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta

Indonesian Notary

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang …

Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai Ppat, Winny Kartika Tantri

Indonesian Notary

Pejabat sementara Notaris seharusnya berwenang untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan

karena Notaris yang meninggal dunia masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Meskipun dalam menjalankan jabatan terdapat Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, namun dirinya memiliki dua protokol yang berbeda yang menjadi tanggung jawabnya. Protokol tersebut yaitu protokol Notaris dengan protokol PPAT. Terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu batasan antara kewenangan pejabat sementara Notaris dengan kewenangan PPAT dan tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam membuat akta PPAT terhadap akta pertanahan yang dibuatnya. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis …

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga, Zikra Fitrianti

Indonesian Notary

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PT.MDN dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan …

Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/Pt.Dki.), Asteria Tiar Novita

Indonesian Notary

Saham dalam Perseroan Terbatas yang diambil oleh pemgenga saham harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam proses pendirian maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah maragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Selanjutnya masih ditemukan …

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Akta Jual Beli Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim, Kory Ulama Sari Budiarti

Indonesian Notary

Pelaksanaan jual beli dalam realitanya seringkali ditemukan permasalahan, baik itu permasalahan langsung terjadi pada saat pelaksanaan jual beli maupun permasalahan yang baru muncul di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli jika tidak menemukan penyelesaian dapat mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli adalah ketidakwenangan seseorang menjual objek jual beli. Keberhasilan pelaksanaan jual beli dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kewenangan atas objek tentunya menyimpang dari ketentuan prosedur jual beli. Kurangnya pemahaman pembeli dan PPAT dalam melakukan jual beli menjadikan pembeli dan PPAT membiarkan perjanjian jual beli berlangsung tanpa memikirkan akibat …

Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017), Cyntia Catharina Junita

Indonesian Notary

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh …

Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal, Adinda Afifa Putri

Indonesian Notary

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk membantu perkembangan usaha mikro dan kecil dengan membuat beberapa perubahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum dibentuknya badan hukum perseorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini didasari oleh minimnya sumber daya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga …

Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan, Nadya Mifta Utami

Indonesian Notary

Penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan proses lebih cepat dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan Perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dengan membuat Akta Perdamaian. Kewenangan Notaris untuk membuat semua akta termasuk Aka Perdamaian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Suatu akta autentik yang …

Jaminan Perorangan Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Siti Nurlailatul Qodriyah

Indonesian Notary

Produk murabahah pada perbankan syariah digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan, akan dimintakan suatu jaminan. Jaminan kebendaan atau jaminan perorangan yang dikenal dalaam perbankan syariah Indonesia, dapat digunakan sebagai jaminan akad murabahah. Namun, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya mengetahui pengaturan mengenai jaminan, terlebih jaminan dalam Islam seperti rahn dan kafalah yang jarang digunakan dalam praktik perbankan syariah, sehingga tidak jarang jaminan tersebut menjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan jaminan perorangan dalam murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian …

Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Merupakan Objek Sita Jaminan Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3260 K/Pdt/2018), Yustisia Aviyanti

Indonesian Notary

Artikel ini menganalisis mengenai jual beli tanah objek sita jaminan yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan hukum sehingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode …

Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Dhea Nada Safa Prayitno

Indonesian Notary

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan …

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/Pn Jkt.Tim), Rita Vania Kusmayaningtyas

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembuatan akta yang cacat hukum oleh PPAT serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. …

Bullock V. United States Bureau Of Land Mgmt., Henry O'Brien

Public Land & Resources Law Review

A Montana District Court ruled that William Perry Pendley unlawfully served as the Director of BLM for 424 days and cast doubt on the legality of many BLM decisions made during that period. The ruling took a stronger stand against the Trump administration’s liberal and brash use of acting appointees than other, similar cases have.

Peyote Crisis Confronting Modern Indigenous Peoples: The Declining Peyote Population And A Demand For Conservation, James D. Muneta

American Indian Law Journal

Once abundant, the wild growing peyote cactus plants in Texas and Mexico are being drastically reduced and becoming scarce. Peyote, a slow growing cactus contains the hallucinogenic drug mescaline, is a sacred sacrament used in the Native Americans Church (NAC). It is also used religiously by various Indian tribes throughout the country of Mexico. Although peyote is classified as a controlled substance under federal and state laws, U.S. Congress granted NAC members a “peyote exemption” pursuant to the American Indian Religious Freedom Act to legally use peyote for religious purposes. In U.S. v. Boyll, the federal district court interpreted the …

Introduction, Rick Applegate

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Asarco Llc V. Atlantic Richfield Co., Llc, Taylor A. Simpson

Public Land & Resources Law Review

In 2009, Asarco reached a settlement agreement with the Environmental Protection Agency for the arsenic-contaminated East Helena lead smelting facility. As part of the settlement, Asarco was responsible for $111.4 million in cleanup and remediation expenses. Following this payment, Asarco brought a contribution claim under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act against Atlantic Richfield. Finally, in 2020, the Ninth Circuit Court of Appeals held that Asarco’s remediation expenses of $111.4 million were not eligible for contribution because the costs were not fully incurred. The Ninth Circuit stated that only incurred or concrete, non-speculative future costs can be eligible …

Responsible Energy Storage For A Renewable Electrical Grid, Matt Longacre

Seattle Journal of Technology, Environmental & Innovation Law

The United States economy, its national security, and even the health and safety of its citizens depend on reliably available electricity. Electricity is largely available through the grid – more than 9,200 generating units, capable of generating more than one terawatt of electricity, connected to more than 600,000 miles of wire. The grid extends to nearly everything: from charging cellphones to cellphone towers, from light emitting diodes to street lights, and from parking meters to electric cars; the grid has become ubiquitous.

The current grid infrastructure has been valued at two trillion dollars, but much of it is aging to …

The Impact Of Cultural Heritage On Japanese Towns And Villages, Yuichiro Tsuji Dr.

Seattle Journal of Technology, Environmental & Innovation Law

In 1954, when historically significant clays and clay pots were found in the Iba district of Shizuoka prefecture, the city applied to the prefectural education committee for a historic site designation. The committee granted this designation to the city..

However, in 1973 the education committee lifted its permission to promote development around the location. Historians have sought revocation of this decision under the Administrative Case Litigation Act (ACLA), but the Supreme Court has denied standing. By denying standing, the Japanese Supreme Court allows the prefecture to destroy a historical site.

First, this paper seeks to discuss the doctrine of standing …

Proposed Federal Osha Standards For Wildfire Smoke, Keenan Layton

Seattle Journal of Technology, Environmental & Innovation Law

With the rise of global temperatures, climatologists predict a corresponding increase in the frequency and severity of wildfires in the Pacific Northwest. Rising temperatures are expected to create drier conditions in forests, thereby creating environmental conditions more prone to forest fires. Wildfires have become a common enough occurrence in the Pacific Northwest that summers have become synonymous with smoky conditions, but the issue is not constrained to this region. Though the Pacific Northwest has recently acted as a harbinger of increasing wildfires, environmental scientists forecast an increase in fire risk throughout the Western United States. The predicted rise in forest …

Enforcing Higher Standards For Flood Hazard Mitigation In Vermont, Tamsin Flanders

Masters Theses

The state of Vermont faces increasing risk of costly damage from catastrophic flooding events as climate change increases the frequency of heavy rains and cumulative precipitation. In addition to increasing flood inundation risk, extreme precipitation events are leading to high rates damage from fluvial erosion—erosion caused by the force of floodwater and the materials it carries. As in all U.S. states, flood hazard governance in Vermont is shared by multiple levels of government and involves a complex compliance model that relies on local governments to regulate private property owners to achieve community, state, or federal goals.

To encourage municipalities to …

Toxic Bones: The Burdens Of Discovering Human Remains In West Virginia's Abandoned And Unmarked Graves, J. William St. Clair, Robert Deal

West Virginia Law Review Online

This article pulls up and highlights a land use restriction, or financial burden, imposed upon West Virginia private real estate owners who inadvertently uncover human skeletal remains in unmarked graves on their property. In this state, those coming across human bones that historians and archaeologists eventually deem have no historical or archeological significance have a choice—pay the costs to have the bones removed and reinterred or cover the bones and use the property only as a cemetery in perpetuity. This burden becomes more acute when comparing West Virginia’s law to those of other states that require government officials, at public …

A Case For Zoning, Christopher Serkin

Notre Dame Law Review

Due to a remarkable convergence of criticisms from both the right and the left, zoning is under more sustained attack than at any time in the last seventy-five years. A consensus is building that zoning is what ails America. Simultaneously, the traditional justifications for zoning, like separating incompatible uses, have become increasingly anachronistic in an age of mixed-use development and a desire for vibrant, dynamic places. This Article offers an updated defense of zoning, and in particular density regulations. Today, local governments deploy zoning not primarily to keep industry (or apartment buildings) out of residential neighborhoods, but to preserve community …

Zoning And Land Use Law, Newton M. Galloway, Steven L. Jones

Mercer Law Review

During the Survey period, the Supreme Court of the United States in Knick v. Township of Scott gave aggrieved property owners in Georgia a federal taking claim for inverse condemnation resulting from a zoning regulation that the Georgia Supreme Court had previously denied them under state law in Diversified Holdings, LLP v. City of Suwanee. The Georgia Court of Appeals further refined York v. Athens College of Ministry. Finally (on a note inseparable with zoning), the Georgia Supreme Court encountered a case defining the parameters of the Georgia Open Meetings Act.

Designing Law To Enable Adaptive Governance Of Modern Wicked Problems, Barbara A. Cosens, J.B. Ruhl, Niko Soininen, Lance Gunderson

Vanderbilt Law Review

In the twenty-first century, our planet is facing a period of rapid and fundamental change resulting from human domination so extensive it is expected to be visible in the geologic record. The accelerating rate of change compounds the global social-ecological challenges already deemed “wicked” due to conflicting goals and scientific uncertainty. Understanding how connected natural and human systems respond to change is essential to understanding the governance required to navigate these modern wicked problems. This Article views change through the lens of complexity and resilience theories to inform the challenges of governance in a world dominated by such massive and …

The Wicked Problem Of Zoning, Christopher Serkin

Vanderbilt Law Review

Zoning is the quintessential wicked problem. Professors Rittel and Webber, writing in the 1970s, identified as “wicked” those problems that technocratic expertise cannot necessarily solve. Wicked problems arise when the very definition of the problem is contested and outcomes are not measured by “right and wrong” but rather by messier contests between winners and losers. This accurately characterizes the state of zoning and land use today.

Zoning is under vigorous and sustained attack from all sides. Conservatives have long decried regulatory interference with private development rights.More recently, progressive housing advocates have begun to criticize zoning for making thriving cities unaffordable …

The Impact Of Foreign Direct Investment On The Ecological Footprints Of Nations, Nadia Doytch

Ateneo School of Government Publications

We study the effects of foreign direct investment (FDI) on the rate of exhaustion of bioproductive physical land. We test for differential ecological performance of FDI in developed vs. developing countries, as well as in “clean” vs. “dirty” sectors. We examine the impact of six sector-level FDI flows on four ecological footprints (EF): Consumption EF, Production EF, Imports EF, and Exports EF, compiled by the Global Footprint Network. We estimate a dynamic panel model incorporating an Environmental Kuznets Curve (EKC) and differentiating across country development levels. The findings are intriguing. First, High Income countries tend to …

State Interventions In Local Zoning, Ezra Rosser

Articles in Law Reviews & Other Academic Journals

In what has been described as an "emerging consensus" and pejoratively labeled an "elite liberaltarian consensus," there is growing scholarly recognition that land use overregulation is hurting the country by limiting the supply and increasing the price of housing. By highlighting state-level interventions that succeeded in checking local zoning authority, Professor Anika Lemar's article makes a valuable contribution to the fight against excessive zoning limitations.

“Public Use” Or Public Abuse? A New Test For Public Use In Light Of Kelo, Taylor Haines

Seattle University Law Review

The Takings Clause of the Fifth Amendment has long been controversial. It allows the government to take private property for the purpose of “public use.” But what does public use mean? The definition is one of judicial interpretation. It has evolved from the original meaning intended by the drafters of the Constitution. Now, the meaning is extremely broad. This Note argues that both the original and contemporary meaning of public use are problematic. It explores the issues with both definitions and suggests a new test, solidified in legislation instead of judicial interpretation.