Digital Commons Network^™

Village Fund Accountability And Gendering In Masculine Hegemonic Institution: A Study During Covid-19, Desti Fitriani, Elvia R. Shauki, Siti Czafrani Pratiwi

ASEAN Journal of Community Engagement

The study is aimed to evaluate accountability and gender roles in enhancing the accountability of village fund and other government-related assistance during COVID-19 pandemic. This study employed an integrated framework of accountability, gender socialization theory and gender subtext theory. This study applies a case study with 2 (two) types of instruments, i.e., observations and semi-structured interviews. The villages observed have provided limited information regarding the BLT DD assistance and other COVID-19 related assistance. Consequently, the villagers did not have sufficient information to participate in the village decision-making process and to criticize BLT DD assistance and other COVID-19 related assistance distribution …

Cadres’ Role In Posyandu Revitalization As Stunting Early Detection In Babakan Madang Sub-District, Bogor District, Nurul Dina Rahmawati, Ratu Ayu Dewi Sartika

ASEAN Journal of Community Engagement

Stunting, the inability to reach one's full potential, still remains common in Indonesia. As a result of stunting’s intergenerational consequences, many strategies have been conducted by both government and non-government organizations to tackle this issue, including nutrition-specific and sensitive interventions, with Integrated Health Service Post (Posyandu) revitalization as one of the key measures to provide valid, reliable, and up-to-date data to establish the early detection and management of stunting. Unfortunately, this role is sub-optimally performed due to the limited competence of the health volunteers (cadres) that correlates with the suppressed parents’ motivation to visit a Posyandu. Moreover, their …

Pillars Of Sustainable Development–Land Capability And Conceptual Project Design, Ian D. Hollingsworth

Journal of Environmental Science and Sustainable Development

Conserving land capability is a pillar of sustainable development strategy. Land units comprising unique combinations of native vegetation, soils, geology, and landforms are used to interpret local environmental processes and land capabilities. An emerging practice is extrapolation modeling of edaphic parameter surfaces in Digital Soil Mapping (DSM) using statistical correlation. Commercial studies of land capability for sustainable development, including a mine closure in a national park, another closure for grazing land restoral, urban stormwater flood mitigation, and wind farm development in plantation forestry, are presented to illustrate applications and review the utility of DSM data. The first case, a mine …

Audits For The Minimization Of Eco-Anxiety In The World Economy, Karina Nazarova, Volodymyr Hordopolov, Mariia Nezhyva, Viktoriia Mysiuk, Tetiana Kopotiienko

Journal of Environmental Science and Sustainable Development

The global pandemic of 2019–2020 is changing not only the lives of citizens, but also approaches to business management. The activities of audit companies have not escaped. Problematic and debatable issues need to be addressed to formulate a comprehensive approach to audits in a transformative economic environment and minimize the global economy's eco-anxiety. The purpose of the article is to determine the role of the audit in minimizing the eco-anxiety of the world economy. The study's materials were indicators of the spread of the COVID-19 pandemic in the world, public writings of scientists, official reports of international organizations, regulations, and …

Sustainable Development In The Aspect Of Auditing In Condition Of Transformation Of Social Insurance System, Muqadamkhon Zokirkhonovna Abdurahmonova

Journal of Environmental Science and Sustainable Development

In the modern condition of economy transformation, in the result of reformation of social insurance system appeared different problems. In the result of previous research about the transformation of social insurance system we defined some disadvantages of this sphere expressed in candidate dissertation on theme “Features of development and modernisation of social security system in the national economy of Tajikistan”. The problems regarding to amount of social insurance influenced to the research in the aspect of auditing. So, just by controlling and revision procedures determines economic based decisions for decreasing problems. Methods. In the process of our research, we used …

Tanggung Jawab Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Dan Jasa Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 06/B/Mppn/X/2018), Aprilia Lusiana Wijaya

Indonesian Notary

Tingginya persaingan antar Notaris pada saat ini menyebabkan Notaris menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya yaitu Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Dalam artikel yang memuat penelitian ini, Notaris yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran berupa tindakannya yang merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas serta mencantumkan pekerjaannya sebagai Jasa Hukum Perseroan Terbatas tersebut dan melanggar kewajibannya sebagai Notaris untuk bertindak amanah dan tidak berpihak. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris …

Notaris Kota Tangerang Yang Melaksanakan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018), Cindy Amelia Iskandar

Indonesian Notary

Seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya”. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 terdapat seorang Notaris yang melaksanakan penandatanganan akta di luar wilayah jabatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN tersebut. Penandatanganan …

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha

Indonesian Notary

Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang …

Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida

Indonesian Notary

Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh para pihak dalam syarat sahnya suatu perjanjian ini mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatannya yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas …

Akibat Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam, Liong Adeline

Indonesian Notary

Akta otentik seharusnya menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau pejabat umum untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya dan mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa perjanjian yang dibuat dalam akta otentik kemudian dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam kasus pembatalan perjanjian pinjam meminjam tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, para pihak harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, termasuk juga terdapat hak dari pemberi pinjam hak untuk mendapatkan pengembalian uang yang telah …

Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Memuat Klausula Telah Beralihnya Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017), M Iqbal Fadillah

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017.. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri …

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk), Rachel Lavinia Listyawan

Indonesian Notary

Jurnal ini bertujuan untuk menekankan kembali mengenai urgensi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan. Nilai-nilai pokok GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan apabila benar-benar direalisasikan dalam lingkungan kerja organ perseroan niscaya akan menjadi sebuah standar budaya kerja yang baru dan tinggi. Selain memperhatikan keseimbangan hak seluruh pemangku kepentingan pada perseroan, penerapan GCG juga berdampak signifikan di kala organ perseroan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dalam studi kasus yang diteliti Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mencerminkan nilai pokok GCG dan terbukti tindakan tersebut ‘menyelamatkan’ perseroan dari kemungkinan pailit di saat kondisi finansial perseroan juga tidak kondusif. …

Jaminan Perorangan Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Siti Nurlailatul Qodriyah

Indonesian Notary

Produk murabahah pada perbankan syariah digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan, akan dimintakan suatu jaminan. Jaminan kebendaan atau jaminan perorangan yang dikenal dalaam perbankan syariah Indonesia, dapat digunakan sebagai jaminan akad murabahah. Namun, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya mengetahui pengaturan mengenai jaminan, terlebih jaminan dalam Islam seperti rahn dan kafalah yang jarang digunakan dalam praktik perbankan syariah, sehingga tidak jarang jaminan tersebut menjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan jaminan perorangan dalam murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian …

Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta

Indonesian Notary

Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai hak waris atas anak luar kawin yang …

Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017), Cyntia Catharina Junita

Indonesian Notary

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh …

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Akta Jual Beli Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim, Kory Ulama Sari Budiarti

Indonesian Notary

Pelaksanaan jual beli dalam realitanya seringkali ditemukan permasalahan, baik itu permasalahan langsung terjadi pada saat pelaksanaan jual beli maupun permasalahan yang baru muncul di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli jika tidak menemukan penyelesaian dapat mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli adalah ketidakwenangan seseorang menjual objek jual beli. Keberhasilan pelaksanaan jual beli dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kewenangan atas objek tentunya menyimpang dari ketentuan prosedur jual beli. Kurangnya pemahaman pembeli dan PPAT dalam melakukan jual beli menjadikan pembeli dan PPAT membiarkan perjanjian jual beli berlangsung tanpa memikirkan akibat …

Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Jual Beli Yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017), Lusiana Iskandar Wijaya

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas praktik terjadinya pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum dan kaitannya dengan PPAT. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. …

Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, Nadya Tahsya Rachmasari Ham

Indonesian Notary

Ham, Nadya Tahsya Rachmasari. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank” (Desember 2020) Suatu perjanjian kredit yang dilakukan perbankan dapat mengakibatkan resiko yang besar sehingga bank dituntut berhati-hati dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan potensi kerugian dengan memerhatikan asas-asas prekreditan yang sehat diantaranya adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan Perbankan juga dimaksudkan dalam hal menggunakan jasa Notaris. Salah satunya dengan penerbitan Surat Pernyataan Notaris atau biasa disebut dengan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi kreditur bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik surat-surat maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke …

Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai Ppat, Winny Kartika Tantri

Indonesian Notary

Pejabat sementara Notaris seharusnya berwenang untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan

karena Notaris yang meninggal dunia masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Meskipun dalam menjalankan jabatan terdapat Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, namun dirinya memiliki dua protokol yang berbeda yang menjadi tanggung jawabnya. Protokol tersebut yaitu protokol Notaris dengan protokol PPAT. Terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu batasan antara kewenangan pejabat sementara Notaris dengan kewenangan PPAT dan tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam membuat akta PPAT terhadap akta pertanahan yang dibuatnya. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis …

Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Dhea Nada Safa Prayitno

Indonesian Notary

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan …

Akibat Hukum Terhadap Ppat Yang Melakukan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penjual Dan Saksi Oleh Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk), Abi Muzahid Abdillah

Indonesian Notary

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari …

Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)”, Annisa Setyaningsih

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional tidak jarang bertindak lalai dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut dapat memberikan kesempatan dan sarana bagi pegawainya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang mana merugikan para pihak dalam akta secara materiil maupun immaterial. Seperti hal nya pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR, dimana seorang pegawai PPAT melakukan tindak pidana pemalsuan

Akta Jual Beli sebanyak 56 akta. Perbuatan pidana pemalsuan tersebut juga memenuhi unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam …

Analisis Biaya Satuan Pelayanan Sectio Caesaria Dan Upaya Efisiensinya Di Rsd Kol. Abundjani Bangko, Tetriadi Tetriadi, Atik Nurwahyuni

Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia

This study discusses the semester 1 report of 2018 with the difference in income from the caesaria section BPJS service with the hospital rate of Rp 508,932,651. In 2019 UHC (Universal Health Caverage) will be implemented while health BPJS according to Law no. 24 of 2011 was appointed by the government as the health insurance management body. Hospitals need to calculate service costs using unit costs so that they experience devisit. The purpose of this study was to create unit cost services for caesarean sectio cases and their efficiency at RSD Kol. Abundjani Bangko. The research method is a quantitative …

The Relationship Between Type 2 Diabetes Mellitus With Chronic Kidney Disease In Indonesian Population In 2014-2015 (Data Analysis Of Ifls 5), Tri Damayanti Simanjuntak, Tri Yunis Miko Wahyono

Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia

The Global Burden of Disease research in 2010 reveal that cases of chronic kidney disease increase and became a serious health problem. Indonesia Basic Health Research data in 2013 reveal that the proportion of patients with chronic kidney failure aged > 15 years old based on doctor’s diagnosis was 0,2% and 0,6% kidney stones. The study aimed to analyze the relationship be tween type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease in the population of Indonesia in 2014-2015. This design of research used cross-sectional and secondary data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5. The minimum sample size in this …

Arts And Folklor Resources As Attraction And Development Of Indonesian Cultural Tourism, Priyanto Priyanto, Nur Fadilah Dewi

Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies

Art and folklore is a culture that has been passed down from the ancestors. Folklore is often used as research material and study material. Folklore must be used properly so that it can be useful for everyone. Folklore art itself has many elements such as artistic elements, namely drama, sound, literature, music, movement and fine arts. Folklore art is also one of the development tools in the tourism sector for schools, campuses, cultural villages, tourist attractions and other historical buildings. The use of folklore art can increase knowledge for children today, where culture in Indonesia must be sought first and …

Evaluasi Implementasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Indonesia, Mazda Novi Mukhlisa, Rosa Estetika

Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia

Jampersal as a transfer fund from central to district government is provided to support maternal and child health services aiming to increase access to health services for pregnant women, childbirth and postpartum mothers, also newborns to competent health facilities. This analysis aimed to evaluate the use of Jampersal in increasing institutional delivery using quantitative and qualitative approaches. For the quantitative approach, this analysis used Riskesdas 2018 and routine data from the Ministry of Health. The data was analyzed using benefit incidence analysis (BIA) and linear regression. The quantitative approach was conducted at two levels, the individual level (80,459 pregnant women) …

The Myth Of Mount Padang By Community Perspectivelocal And Its Effect On The Power Of Tourism Attractions, Army Tunggu Hariwanto

Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies

The Gunung Padang site is one of the megalithic cultural heritage sites in West Java. Precisely located in the hamlet of Gunung Padang and Panggulan, Desa Karymukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. The Gunung Padang site is inseparable from myths where myths developed in the local community and referring to local wisdom in the Priangan area alleged that this site is a place of worship of ancestral spirits, gods and fulfilling spiritual needs in the past. The existence of the site and the community around the Gunung Padang site has a role to revive the myth so that it becomes a …

Pengaruh Customer Engagement Di Media Sosial Terhadap Brand Intimacy Pada Produk Fashion Lokal Indonesia, Classica Harsya Nawastha, Yeshika Alversia

Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia

The fashion industry is one of the industries that is constantly expanding and Indonesia is the ninth largest contributor globally. Domestic growth of the fashion industry is supported by the campaign to love local products. Local fashion brands utilize the social media as a channel to communicate directly with their customers to develop a strong customer engagement. Therefore, it is important to know which factors influenced customer engagement, such as advice seeking, self image expression, and fashion involvement. Moreover, customer engagement also plays a role in the formation of brand intimacy. This study develops customer engagement as a second-order construct …

Chse Guidelines As One Of The Government'sefforts To Prevent And Control The Novel Coronavirus Disease (Covid-19) In The Implementation Of Indonesia Mice Industry, Mahadewi Mahadewi

Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies

The COVID-19 pandemic that has hit Indonesia has helped change public awareness of cleanliness, health, safety and environmental sustainability (CHSE). This awareness also affects the improvement of the quality of services and products in the world of Indonesian tourism. Economic recovery affected by COVID-19 in the tourism sector, especially in the industry for organizing Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) activities, needs to be done with due observance of government regulations and international guidelines regarding the implementation of MICE activities. There needs to be a practical guide for the tourism industry, especially MICE in order to prepare activities, products and …

The Perspective Of Millenial Tourists On Halal Tourism And Itsreflection To Halal Tourism Development In West Sumatera, Diaz Pranita, Deni Danial Kesa

Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies

As halal tourism demand show significant growth due to increase awareness of muslim tourists on consuming halal products and services during their travels, muslim millennials travelers becomes the most targeted market from destinations in the world, especially as they represent 25% of total tourism visitor arrivals. Therefore, this paper intends to reveal the perception of millennials on halal tourism and after that , the results to be projected in the development strategy of halal tourism in West Sumatera. It is an exploratory descriptive research in which primary data are collected through the distribution of questionnaire to 185 millennials in Jakarta. …