Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
Social and Behavioral Sciences Commons™
Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Keyword
-
- Aliansi multikelas (1)
- Barrier to entry (1)
- Competitive authoritarianism (1)
- Decentralization (1)
- Democratization; local autonomy; political identity (1)
-
- EU-China relations; “One Country (1)
- Economic decentralization (1)
- Electoral political strategies (1)
- Elit (1)
- Erdoğan (1)
- Forest governance (1)
- Globalisasi; j-pop; k-pop; publik (1)
- Illegal immigrant; asylum seeker; operation sovereign border; securitization (1)
- Indonesia (1)
- Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) (1)
- Institusionalisasi Partai Komunis (1)
- Kebertahanan (1)
- Labor movement (1)
- Local election (1)
- Local government (1)
- Modality (1)
- Oligarki (1)
- Oposisi (1)
- Path dependency (1)
- Pembela Islam (1)
- Political family (1)
- Political opportunity (1)
- Political party (1)
- Politik lokal (1)
- Populisme Islam (1)
Articles 1 - 17 of 17
Full-Text Articles in Social and Behavioral Sciences
The Complex Interplay Of Eu-China And Eu-Hksar Relations, Antonia Gough
The Complex Interplay Of Eu-China And Eu-Hksar Relations, Antonia Gough
Global: Jurnal Politik Internasional
Due to a unique colonial history, Hong Kong today operates under the “One Country, Two Systems” framework. In the years immediately following the handover, it was generally thought that this was working quite well. In recent years, however, tensions have arisen within the “One Country, Two Systems” model, most notably including the 2014 Umbrella Movement, the imprisonment of student protesters and various notable incidents like the disappearance of five book publishers. This article aims to uncover how consistent the EU is in promoting democratic norms in its relations with the HKSAR. Using discourse analysis of relevant EU documents, the article …
Globalisasi Industri Hiburan Jepang Dan Korea: Pengaruh Terhadap Perspektif Publik Antar Negara, Annisa Kemala
Globalisasi Industri Hiburan Jepang Dan Korea: Pengaruh Terhadap Perspektif Publik Antar Negara, Annisa Kemala
Global: Jurnal Politik Internasional
Meski dengan status kedua negara sebagai kekuatan besar di Asia Timur, hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan seringkali menemui tantangan dengan masih terdapatnya ketegangan yang disebabkan sejak masa Perang Dunia II. Kedua negara sama-sama menonjol dalam produk budaya populernya, termasuk dalam hal industri hiburan. Dengan semakin terlibatnya aktor-aktor non-negara dalam Hubungan Internasional, para aktor dalam industri hiburan Jepang dan Korea Selatan mendapatkan peran tersendiri sebagai pelaku diplomasi publik yang bertujuan untuk mengubah perspektif publik dari masyarakat yang menjadi negara tujuannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketenaran industri hiburan kedua negara berhasil memunculkan kelompok-kelompok penggemar yang memiliki pandangan positif terhadap masing-masing negara …
Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013, Fakhrul Rizal
Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013, Fakhrul Rizal
Global: Jurnal Politik Internasional
This article analyzes military policy making made by Australian Government to tackle the issue of illegal immigrants in Australia after the Australian Federal Election in 2013. Some of existing studies on the topic illustrate from the point of view of securitization, that illegal immigrant issues has been securitized and requires the intervention of the Australian army through Operations Sovereign Borders. However, in the context of the 2013 Australian Federal Elections, these earlier studies have not explained the objectives of securitization resulting in an assertive policy in the handling of illegal immigrants. By employing the strands of securitization concept, this paper …
Pendekatan Konsep Harmoni Dalam Manajemen Konflik Oleh Jepang Dalam Isu Sengketa Senkaku/Diaoyu Dengan Tiongkok, Rudi Saeputra
Pendekatan Konsep Harmoni Dalam Manajemen Konflik Oleh Jepang Dalam Isu Sengketa Senkaku/Diaoyu Dengan Tiongkok, Rudi Saeputra
Global: Jurnal Politik Internasional
The Senkaku dispute refers to a territorial claim between China and Japan over a group of eight pinnacle islands in East China Sea. Japan has taken a valid control over the Senkaku Islands since 1895. Yet, in the light of historical records, China claims the islands as a part of its ancient territory. This article aims to analyze Japan’s motives in taking repetitive peaceful measure in handling the Senkaku/Diaoyu Islands dispute. Most of existing academic writing about China-Japan discord put emphasize on the findings related to mutual aid and regime, strategy and policy, power projection and threat perception, and interaction …
The Development Of Concept Of Territory In International Relations, Ghifari Athallah Ramadhan
The Development Of Concept Of Territory In International Relations, Ghifari Athallah Ramadhan
Global: Jurnal Politik Internasional
The concept of territory, a politicized space, is not really explored in International Relations, even though territory is where International Relations happen physically. This article explores the development of the concept of territory in International Relations. By seeing the development of the concept of territory in International Relations, I could see the main arguments regarding territory. For example, I could understand the argument behind the jargon of “borderless world” or “return of geography”. In order to fully explain the development of the concept of territory in International Relations, I divide my research into five parts. First, I would describe the …
Perwujudan Competitive Authoritarianism Di Turki Pada Perencanaan Dan Proses Referendum 2017, Abdul Hafizh Karim, M. Hamdan Basyar
Perwujudan Competitive Authoritarianism Di Turki Pada Perencanaan Dan Proses Referendum 2017, Abdul Hafizh Karim, M. Hamdan Basyar
Jurnal Politik
Perwujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017 Artikel ini membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Referendum 2017 merupakan inisiasi Erdoğan yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdoğan didukung oleh AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi; Partai Keadilan dan Pembangunan) dan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi; Partai Gerakan Nasionalis) di Parlemen, sedangkan HDP (Halkların Demokratik Partisi; Partai Demokratik Rakyat) dan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi; Partai Rakyat Republik) menolak karena poin-poin amendemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada …
Adaptasi Sirkulasi Patron Dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam Dalam Kongres Pada Era “Doi Moi”, Hilwan Givari
Adaptasi Sirkulasi Patron Dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam Dalam Kongres Pada Era “Doi Moi”, Hilwan Givari
Jurnal Politik
Kebertahanan negara satu partai pimpinan Partai Komunis Vietnam (PKV) pada era Doi Moi (Đổi Mới atau reformasi ekonomi) biasanya dijelaskan oleh para ilmuwan politik secara struktural dan kultural melalui teori ‘performance-based legitimacy’ atau pemikiran nasionalisme dari Ho Chi Minh. Kedua penjelasan itu menilai bahwa PKV memiliki ciri-ciri akuntabilitas politik yang sama dengan partai komunis lain yang berkuasa di dunia dengan sifatnya yang singular dan top-down birokratis, namun belum menyentuh fitur institusional negara-partai komunis seperti prinsip sentralisme demokratik. Dengan menerapkan sejumlah teori/konsep alternatif dan hasil penelitian kontemporer seputar institusionalisasi PKV dan pelaksanaan Kongres partai yang dilakukan pada era Doi Moi, tulisan …
Guarding Central Government Control Over Forest: Forest Governance In The Post Decentralization Indonesia, Ali Muhyidin
Guarding Central Government Control Over Forest: Forest Governance In The Post Decentralization Indonesia, Ali Muhyidin
Jurnal Politik
This article examines whether reform forest governance in Indonesia started in the 1990s, which was partially aimed to promote equity, participation and sustainable forest management, has delivered its promised consequences. In the New Order era, the central government had sole authority in managing forests and granting exploitation rights. This authority has been partially transferred to local governments during a decentralization process to achieve greater efficiency and equity. However, the Indonesian case highlights that such institutional change has not yet produced the expected outcomes. The case indicates a contestation between the local and central government along with institutional resistance, which have …
Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri, Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana
Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri, Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana
Jurnal Politik
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik politik oligarki dalam pemilihan kepala desa yang memiliki perbedaan pola dengan pemilihan umum di tingkat lokal dan nasional. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki berbasis sumber daya material gagal memenangkan pemilihan kepala desa Tanjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua calon kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Meskipun demikian, penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala …
Pangan Yang Politis: Masalah, Dampak, Dan Solusi, Fikri Disyacitta
Pangan Yang Politis: Masalah, Dampak, Dan Solusi, Fikri Disyacitta
Jurnal Politik
No abstract provided.
Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh Gnpf-Mui Tahun 2016-2017, Rangga Kusumo, Hurriyah Hurriyah
Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh Gnpf-Mui Tahun 2016-2017, Rangga Kusumo, Hurriyah Hurriyah
Jurnal Politik
Populisme bukanlah fenomena baru di Indonesia. Gerakan perlawanan populisme dalam sejarah Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, sejak masa Orde Lama hingga pasca-Orde Baru. Pada masa Orde Lama, muncul gagasan Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) yang digagas oleh Soekarno sebagai upaya melawan kolonialisme. Di akhir masa Orde Baru, muncul gerakan perlawanan mahasiswa yang menentang kekuasaan rezim otoritarianisme, dan bahkan berhasil menjatuhkan pemerintahan Soeharto. Pasca-Orde Baru, populisme hadir dalam bentuk munculnya figur-figur yang dianggap populis dan juga kebijakan-kebijakan populernya. Pada tahun 2016-2017, fenomena yang terkait dengan populisme juga terjadi, namun kali ini dalam bentuk aksi massa yang terkait isu keagamaan, yaitu Aksi Bela …
Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh Di Korea Selatan (2004-2014), Dana Pratiwi
Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh Di Korea Selatan (2004-2014), Dana Pratiwi
Jurnal Politik
This research aims to analyze the reason why the electoral political strategies of the labor movement in South Korea tend to be ineffective after 2004. It can be seen by the decrease in the number of positions obtained by the labor party in the national parliament, the internal party factions, the gap between the organization of the labor movement and the party, the party is unable to expand its support base and to accom¬modate other national policy issues. This research uses a qualitative methods and the secondary data to answer the research question. The analysis is referred to a research …
Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa Tahun 2015, Zaldy Rusnaedy, Titin Purwaningsih
Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa Tahun 2015, Zaldy Rusnaedy, Titin Purwaningsih
Jurnal Politik
This article discusses the modality of Yasin Limpo’s family in the 2015 Gowa Regency local election. The modality itself consists of economic, social, cultural, and political capital. This research applies qualitative approach which shows that influential capitals are actually the legacy of resources owned by an influential older member of the family. As he acted as regents in previous terms he controlled resources which in turn signifi¬cantly generate public support to the candidates in the 2015 local election. This article argues that the inheritance of modality in the form of the legacies of flagship programs is the most influential capital. …
Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia, Qorry Aina
Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia, Qorry Aina
Jurnal Politik
No abstract provided.
Religious Sentiments In Local Politics, Sugit Sanjaya Arjon
Religious Sentiments In Local Politics, Sugit Sanjaya Arjon
Jurnal Politik
The rise of religious sentiments and identity politics in Indonesia is currently in a critical phase. Indonesia is neither a Muslim nor a secular country, although it recognizes the existence of God in its first state theory principle. Together with corruption and human rights, religion is a fundamental issue in politicians’ campaign materials, as these topics can be considered key for attracting voters. The fall of President Suharto’s New Order should be considered the starting point of the sublime journey of political identity, which often implicates religions and ethnicity under the umbrella of democratic practices. However, after the fall of …
Presidentialized Party Di Indonesia: Kasus Perilaku Pdi-P Dalam Pencalonan Joko Widodo Pada Pilpres 2014, Ahmad Alhamid, Aditya Permana
Presidentialized Party Di Indonesia: Kasus Perilaku Pdi-P Dalam Pencalonan Joko Widodo Pada Pilpres 2014, Ahmad Alhamid, Aditya Permana
Jurnal Politik
The mechanism of direct election in presidential election encourages political party to choose the most popular candidate even though he/she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as “principal” will have difficulty controlling the nominated “agent” or outsider. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through qualitative methods and data collection using interviews, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia …
Faktor-Faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk Ke Kota Padang Sampai Tahun 2017, Monica Balqis
Faktor-Faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk Ke Kota Padang Sampai Tahun 2017, Monica Balqis
Jurnal Politik
This article explains how local government can hamper the development of retail net¬work in Padang City. In the case of Padang, the local government in the era of economic decentralization is assumed to encourage openness to investment, instead of using the instrument of authority to block the entry of retail network. The author uses a qualitative-descriptive method to answer the problem by digging primary data and supplemented by published data. By analyzing through a barrier to entry mechanism, this mechanism stipulates that local governments inhibit the entry of retail network in order to prevent competition with local retailers through several …