Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
Articles 1 - 3 of 3
Full-Text Articles in Legal Profession
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Dan Mengadili Notaris Yang Sedang Menjalankan Jabatannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.Um.Mpwn/Ix/2019), Cannary Desfira
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Seorang Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT. Namun masyarakat kurang memahami baik jabatan Notaris maupun PPAT dan menganggap kedua profesi ini memiliki fungsi yang sama. Pada dasarnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Namun sejatinya keduanya adalah suatu profesi hukum yang berbeda baik dari aturan hukum jabatannya, instansi pemerintahan yang membawahi, produk hukum yang dibuat, instansi yang mengangkat dan memberhentikan jabatannya, badan …
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin
Indonesian Notary
Kepemilikan saham adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini berfokus pada implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang dianggap cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang …
Implikasi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Antara Akta Notariil Dengan Akta Risalah Rapat Bawah Tangan Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Rizqky Ramadhan Putra
Indonesian Notary
Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang …