Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Law Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Articles 121 - 125 of 125

Full-Text Articles in Law

Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Zendy Sellyfio Ardiana Jul 2022

Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Zendy Sellyfio Ardiana

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Abstract

The wakalah bil ujrah and qard contract are contracts that often cause difficulties in implementing the purchase of goods in everyday life, both in safekeeping for purchasing goods and for buying and selling in general. Where if it is wrong in its application, it can cause income in a sale and purchase to be haraam due to an error in understanding the contract used and not describing benefit as the core of maqashid al-sharia which has an important role in determining Islamic law. The purpose of this paper is to find out how the solution to the application of …


Tinjauan Yuridis Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Afrika Selatan Dan Indonesia, Tshana Erfandi Jul 2022

Tinjauan Yuridis Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Afrika Selatan Dan Indonesia, Tshana Erfandi

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Abstract

Several countries are currently developing a solution to the problem by establishing a particular commission. The commission works outside the courts, parliament and executive. In Indonesia, In Indonesia. The People's Consultative Assembly set a stipulation regarding the establishment of the National Center for Truth and Reconciliation: (NCTR) in 2000. This stipulation has the intent and purpose for national unity to identify existing problems, determine the conditions that must be made in order to achieve national reconciliation and establish policy direction as a guide to carry out the consolidation of unity of a nation. Whereas in South Africa, the National …


Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) No. 27/Kppu-M/2019), Rahmad Hidayat Jul 2022

Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) No. 27/Kppu-M/2019), Rahmad Hidayat

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Abstract

Whether we realize it or not, business competition between business actors in the relevant market will more or less be affected by the acquisition. Acquisition in business competition has a close relationship with abuse of dominant position in the market which can lead to monopolistic practices and unfair business competition. If the Acquisition is carried out to hinder business competition and the economy, then it is contrary to Article 29 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the Acquisition should be investigated further to ascertain the extent to which …


Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak, Elia Cahya Putra Mar 2021

Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak, Elia Cahya Putra

Indonesian Notary

Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dari Perjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untuk menegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya. Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuat lisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan pemahaman di dunia praktak dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta Jaminan Penanggungan. Dalam hal perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian utang-piutang menggunakan lembaga jaminan, baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan maka Notaris juga berperan dalam pembuatan akta pemberian jaminan tersebut. Namun apa …


Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi, Eduardus Bayo Sili Jul 2016

Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi, Eduardus Bayo Sili

Jurnal Hukum & Pembangunan

The success of a company in the business law perspective, it is not enough only measured by financial results and increase shareholder value (share holders value) merely, but people began to associate to how well the company has been applying the principles of good corporate governance. One of the forms of this principle of good corporate governance is the application of business ethics. Consistency of application of business ethics in the form of good corporate governance for the issuer (issuer) in managing the company, will no longer be just a merely appeal, but has become an ethical duty to …