Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (556)
- Seattle University School of Law (185)
- The Peter A. Allard School of Law (8)
- University of Michigan Law School (8)
- Villanova University Charles Widger School of Law (8)
-
- Columbia Law School (5)
- Pepperdine University (4)
- Saint Joseph University of Beirut (4)
- American University in Cairo (3)
- Fordham Law School (2)
- Liberty University (2)
- Maurer School of Law: Indiana University (2)
- Vanderbilt University Law School (2)
- Washington and Lee University School of Law (2)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (2)
- American University Washington College of Law (1)
- Beirut Arab University (1)
- Duke Law (1)
- Georgetown University Law Center (1)
- Institute of Social Sciences, TOYO University (1)
- Loyola Marymount University and Loyola Law School (1)
- Loyola University Chicago, School of Law (1)
- Mississippi State University (1)
- National Law School of India University (1)
- New York Law School (1)
- Penn State Dickinson Law (1)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (1)
- Singapore Management University (1)
- Texas A&M University School of Law (1)
- The Catholic University of America, Columbus School of Law (1)
- Keyword
-
- Law (16)
- Administrative law (8)
- Copyright (8)
- Constitution (7)
- Rule of law (7)
-
- SFFA (7)
- Affirmative Action (6)
- ESG (6)
- Investment (6)
- Regulation (6)
- Supreme Court (6)
- Diversity (5)
- Governance (5)
- Indonesia (5)
- Judicial independence (5)
- Judicial review (5)
- Securities and exchange commission (5)
- Technology (5)
- Addiction (4)
- Administrative state (4)
- Artificial intelligence (4)
- Corporation (4)
- Federal agencies (4)
- Federalism (4)
- Human Rights (4)
- Privacy (4)
- Public health (4)
- Rulemaking (4)
- SEC (4)
- Securities (4)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (424)
- Seattle University Law Review (185)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (122)
- Indonesia Law Review (10)
- All Faculty Publications (8)
-
- Villanova Environmental Law Journal (1991 - ) (8)
- Michigan Law Review (6)
- Faculty Scholarship (5)
- Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary (4)
- Proche-Orient, Études juridiques (4)
- Theses and Dissertations (3)
- Fordham Law Review (2)
- Indiana Journal of Constitutional Design (2)
- Library Scholarship (2)
- Vanderbilt Law School Faculty Publications (2)
- Arkansas Law Review (1)
- Articles (1)
- Articles & Chapters (1)
- BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية (1)
- Book Chapters (1)
- Cardozo Law Review (1)
- Catholic University Law Review (1)
- Dalhousie Law Journal (1)
- Dickinson Law Review (2017-Present) (1)
- Emancipations: A Journal of Critical Social Analysis (1)
- Faculty Works (1)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (1)
- Georgia Law Review (1)
- Harvey M. Applebaum ’59 Award (1)
- Helm's School of Government Conference - 2021-2024 (1)
- Publication Type
Articles 511 - 540 of 816
Full-Text Articles in Rule of Law
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …
Pertanggungjawaban Etik Dokter Dalam Melakukan Aksi Mogok Kerja Di Indonesia, Farel Rifandanu
Pertanggungjawaban Etik Dokter Dalam Melakukan Aksi Mogok Kerja Di Indonesia, Farel Rifandanu
Jurnal Hukum & Pembangunan
The implementation of strikes by doctors is a complex phenomenon with significant implication that give rise to ethical dilemma. Doctors have a responsibility to provide health services, so that a strike can endanger the health care system. On the other hand, doctors also have the right to fight for fair and decent working conditions. In view of these problems, this study has two (2) problem formulations, how the legal regulations regarding the actions of doctors who go on strike and how the ethical responsibilities of doctors who go on strike. This study uses a normative legal research method that …
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Jurnal Hukum & Pembangunan
Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Jurnal Hukum & Pembangunan
The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …
University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review
University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review
University of the District of Columbia Law Review
No abstract provided.
Egypt’S Legal Modernism: Challenging The National Discourse, Mohamed A. El-Deeb
Egypt’S Legal Modernism: Challenging The National Discourse, Mohamed A. El-Deeb
Theses and Dissertations
Egypt’s legal modernity is the story of the modern Egyptian state itself. Reforming the country’s judiciary in the late nineteenth century was meant to achieve ambitious aims beyond the functionality of a justice system. The utmost goal was the country’s independence from the suzerainty of the Ottoman Empire. The judicial reforms modernized the Egyptian state and built a judiciary and legal community like no other place. Egypt achieved its independent judiciary before gaining its political independence. That was a remarkable achievement of the judicial reform. That rich part of Egypt’s modern history is negated and disregarded from public awareness. Not …
Re-Examining Judicial Review Of Delegated Legislation, Kenny Chng
Re-Examining Judicial Review Of Delegated Legislation, Kenny Chng
Research Collection Yong Pung How School Of Law
The usage of delegated legislation as a means of governance deserves significant attention, in view of the enormous impact that it is capable of having on the lives of citizens. While reforms to the process of parliamentary scrutiny are an important means of minimising the inappropriate usage of delegated legislation, this paper explores the possibility of drawing more fruitfully upon judicial review as an additional control mechanism. It undertakes a theoretical analysis of what makes delegated legislation distinct from primary legislation and other types of executive action for the purposes of judicial review, with a view towards identifying the proper …
The Problem Of Extravagant Inferences, Cass Sunstein
The Problem Of Extravagant Inferences, Cass Sunstein
Georgia Law Review
Judges and lawyers sometimes act as if a constitutional or statutory term must, as a matter of semantics, be understood to have a particular meaning, when it could easily be understood to have another meaning, or several other meanings. When judges and lawyers act as if a legal term has a unique semantic meaning, even though it does not, they should be seen to be drawing extravagant inferences. Some constitutional provisions are treated this way; consider the idea that the vesting of executive power in a President of the United States necessarily includes the power to remove, at will, a …
Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio
Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio
Seattle University Law Review
On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …
Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan
Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan
Seattle University Law Review
The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. The American obsession with crime and punishment can be tracked over the last half-century, as the nation’s incarceration rate has risen astronomically. Since 1970, the number of incarcerated people in the United States has increased more than sevenfold to over 2.3 million, outpacing both crime and population growth considerably. While the rise itself is undoubtedly bleak, a more troubling truth lies just below the surface. Not all states contribute equally to American mass incarceration. Rather, states have vastly different incarceration rates. Unlike at the federal level, …
Public Primacy In Corporate Law, Dorothy S. Lund
Public Primacy In Corporate Law, Dorothy S. Lund
Seattle University Law Review
This Article explores the malleability of agency theory by showing that it could be used to justify a “public primacy” standard for corporate law that would direct fiduciaries to promote the value of the corporation for the benefit of the public. Employing agency theory to describe the relationship between corporate management and the broader public sheds light on aspects of firm behavior, as well as the nature of state contracting with corporations. It also provides a lodestar for a possible future evolution of corporate law and governance: minimize the agency costs created by the divergence of interests between management and …
Robo-Voting: Does Delegated Proxy Voting Pose A Challenge For Shareholder Democracy?, John Matsusaka, Chong Shu
Robo-Voting: Does Delegated Proxy Voting Pose A Challenge For Shareholder Democracy?, John Matsusaka, Chong Shu
Seattle University Law Review
Robo-voting is the practice by an investment fund of mechanically voting in corporate elections according to the advice of its proxy advisor— in effect fully delegating its voting decision to its advisor. We examined over 65 million votes cast during the period 2008–2021 by 14,582 mutual funds to describe and quantify the prevalence of robo-voting. Overall, 33% of mutual funds robo-voted in 2021: 22% with ISS, 4% with Glass Lewis, and six percent with the recommendations of the issuer’s management. The fraction of funds that robo-voted increased until around 2013 and then stabilized at the current level. Despite the sizable …
The Limits Of Corporate Governance, Cathy Hwang, Emily Winston
The Limits Of Corporate Governance, Cathy Hwang, Emily Winston
Seattle University Law Review
What is the purpose of the corporation? For decades, the answer was clear: to put shareholders’ interests first. In many cases, this theory of shareholder primacy also became synonymous with the imperative to maximize shareholder wealth. In the world where shareholder primacy was a north star, courts, scholars, and policymakers had relatively little to fight about: most debates were minor skirmishes about exactly how to maximize shareholder wealth.
Part I of this Essay discusses the shortcomings of shareholder primacy and stakeholder governance, arguing that neither of these modes of governance provides an adequate framework for incentivizing corporations to do good. …
The Pioneers, Waves, And Random Walks Of Securities Law In The Supreme Court, Elizabeth Pollman
The Pioneers, Waves, And Random Walks Of Securities Law In The Supreme Court, Elizabeth Pollman
Seattle University Law Review
After the pioneers, waves, and random walks that have animated the history of securities laws in the U.S. Supreme Court, we might now be on the precipice of a new chapter. Pritchard and Thompson’s superb book, A History of Securities Law in the Supreme Court, illuminates with rich archival detail how the Court’s view of the securities laws and the SEC have changed over time and how individuals have influenced this history. The book provides an invaluable resource for understanding nearly a century’s worth of Supreme Court jurisprudence in the area of securities law and much needed context for …
Three Stories: A Comment On Pritchard & Thompson’S A History Of Securities Laws In The Supreme Court, Harwell Wells
Three Stories: A Comment On Pritchard & Thompson’S A History Of Securities Laws In The Supreme Court, Harwell Wells
Seattle University Law Review
Adam Pritchard and Robert Thompson’s A History of Securities Laws in the Supreme Court should stand for decades as the definitive work on the Federal securities laws’ career in the Supreme Court across the twentieth century.1 Like all good histories, it both tells a story and makes an argument. The story recounts how the Court dealt with the major securities laws, as well the agency charged with enforcing them, the Securities and Exchange Commission (SEC), and the rules it promulgated, from the 1930s into the twenty-first century. But the book does not just string together a series of events, “one …
On The Value Of History: A Review Of A.C. Pritchard & Robert B. Thompson’S A History Of Securities Law In The Supreme Court, Joel Seligman
On The Value Of History: A Review Of A.C. Pritchard & Robert B. Thompson’S A History Of Securities Law In The Supreme Court, Joel Seligman
Seattle University Law Review
A.C. Pritchard and Bob Thompson have written a splendid history of securities law decisions in the Supreme Court. Their book is exemplary because of its detailed use of the long unpublished papers of Supreme Court justices, including those of Harry Blackmun, William O. Douglas, Felix Frankfurter and Lewis F. Powell, primary sources which included correspondence with other Justices and law clerks as well as interviews with law clerks. The use of these primary sources recounted throughout the text and 67 pages of End Notes deepens our understanding of the intentions of the Justices and sharpens our understanding of the conflicts …
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Seattle University Law Review
Table of Contents
Memories Of An Affirmative Action Activist, Margaret E. Montoya
Memories Of An Affirmative Action Activist, Margaret E. Montoya
Seattle University Law Review
Some twenty-five years ago, the Society of American Law Teachers (SALT) led a march supporting Affirmative Action in legal education to counter the spate of litigation and other legal prohibitions that exploded during the 1990s, seeking to limit or abolish race-based measures. The march began at the San Francisco Hilton Hotel, where the Association of American Law Schools (AALS) was having its annual meeting, and proceeded to Union Square. We, the organizers of the march, did not expect the march to become an iconic event; one that would be remembered as a harbinger of a new era of activism by …
Defeat Fascism, Transform Democracy: Mapping Academic Resources, Reframing The Fundamentals, And Organizing For Collective Actions, Francisco Valdes
Defeat Fascism, Transform Democracy: Mapping Academic Resources, Reframing The Fundamentals, And Organizing For Collective Actions, Francisco Valdes
Seattle University Law Review
The information we gathered during 2021–2023 shows that critical faculty and other academic resources are present throughout most of U.S. legal academia. Counting only full-time faculty, our limited research identified 778 contacts in 200 schools equating to nearly four contacts on average per school. But no organized critical “core” had coalesced within legal academia or, more broadly, throughout higher education expressly dedicated to defending and advancing critical knowledge and its production up to now. And yet, as the 2021–2022 formation of the Critical (Legal) Collective (“CLC”) outlined below demonstrates, many academics sense or acknowledge the need for greater cohesion among …
Sffa V. Harvard College: Closing The Doors Of Equality In Education, Ediberto Roman
Sffa V. Harvard College: Closing The Doors Of Equality In Education, Ediberto Roman
Seattle University Law Review
The United States Supreme Court’s recent combined decision ending affirmative action in Students for Fair Admissions v. Harvard College and Students for Fair Admissions v. University of North Carolina was hailed in conservative circles as the beginning of “the long road” towards racial equality. Others declared that “the opinion may begin the restoration of our nation’s constitutional colorblind legal covenant.” Another writer pronounced, “Affirmative action perpetuated racial discrimination. Its end is a huge step forward.” A Washington-based opinion page even declared: “[T]he demise of race-based affirmative action should inspire renewed commitment to the ideal of equal opportunity in America.” Despite …
Religious Freedom And Diversity Missions: Insights From Jesuit Law Deans, Anthony E. Varona, Michèle Alexandre, Michael J. Kaufman, Madeleine M. Landrieu
Religious Freedom And Diversity Missions: Insights From Jesuit Law Deans, Anthony E. Varona, Michèle Alexandre, Michael J. Kaufman, Madeleine M. Landrieu
Seattle University Law Review
This Article is a transcript of a panel moderated by Anthony E. Varona, Dean of Seattle University School of Law. During the panel, Jesuit and religious law school deans discussed what law schools with religious missions have to add to the conversation around SFFA and the continuing role of affirmative action in higher education.
The Class Of Injuries Test: A Unifying Proposal To Determining Duty, Proximate Cause, And Superseding Cause In Negligence Claims, Judge Leonard J. Feldman, Julia Doherty
The Class Of Injuries Test: A Unifying Proposal To Determining Duty, Proximate Cause, And Superseding Cause In Negligence Claims, Judge Leonard J. Feldman, Julia Doherty
Seattle University Law Review
While there seems to be universal agreement that liability in tort cannot be unlimited, there is widespread disagreement regarding the various tests that courts utilize to limit such liability. We assume here that breach can be proven: the defendant failed to conduct themself in accordance with the salient standard of conduct (for example, failure to exercise reasonable care under all the circumstances). In the ensuing litigation, the court and jury are asked to decide several issues that each limit liability for negligence. Here, we focus on three oft-debated issues: duty, proximate cause, and superseding cause. The tests for each are …
Ai, New Technologies, And Corporate Governance: Three Phenomena, Martin Petrin
Ai, New Technologies, And Corporate Governance: Three Phenomena, Martin Petrin
Seattle University Law Review
Artificial intelligence (AI) and other new technologies are increasingly influencing the operations, business models, and structures of companies. This Article focuses on three emerging phenomena that impact significant aspects of corporate governance and regulation: (1) perforation and blurring of firm boundaries through the ubiquitous use of externally provided AI services; (2) businesses engaging in strategic access and leveraging of critical resources held by third parties without owning them; and (3) the unusual hybrid role of online platforms between market facilitators and markets themselves. The Article explores how these phenomena challenge traditional views of firms as separate units, with technology leading …
A Meaningful Life: The Future Of Juvenile Justice In Washington After Anderson, Samuel Coren
A Meaningful Life: The Future Of Juvenile Justice In Washington After Anderson, Samuel Coren
Seattle University Law Review
Until 2022, Washington’s line of juvenile sentencing jurisprudence gave every indication of continuing along the course set by Miller v. Alabama, as Washington courts recognized that “children are different” and should not be subjected to the harshest punishments available in the criminal legal system. State v. Anderson marked a stark diversion from this course. In upholding the constitutionality of a de facto life sentence for a juvenile, the Washington Supreme Court all but rejected the well-established scientific consensus surrounding juvenile brain development and implicit racial bias. Whether this decision reflects a minor aberration or a broader trend in the court’s …
Reconciling Disjunct Cryptocurrency Securities Enforcement With Purchaser Expectations, Jacob E. Simmons
Reconciling Disjunct Cryptocurrency Securities Enforcement With Purchaser Expectations, Jacob E. Simmons
Seattle University Law Review
The Southern District of New York’s July 2023 decision in SEC v. Ripple Labs, Inc. has been touted as a monumental win for cryptocurrency purchasers and related businesses. The Ripple court held that, except institutional investor transactions, all sales of Ripple’s XRP token were not investment contracts, a class of security subject to federal securities law. The court’s ruling meant that Ripple could not be held liable for the unregistered trading of XRP beyond its sales to institutional investors. Ripple adds new insights to a pervasive policymaking dilemma addressed in this Note: is the Securities and Exchange Commission’s (SEC) regulatory …
A Blueprint To Reclaim Legal Education From External Rankers, Scott Rempell
A Blueprint To Reclaim Legal Education From External Rankers, Scott Rempell
Seattle University Law Review
The U.S. News & World Report (U.S. News) law school rankings have impacted the perceptions and behaviors of everyone in the rankings ecosystem for decades. Commentators have almost universally condemned these ordinal rankings, yet they continue to influence the legal education market, often in highly detrimental ways.
The influence of these rankings stems from legitimate market demands, for reasons that the psychology of choice literature makes clear. People want (or need) to efficiently acquire and digest information that could help them make consequential decisions. At a time when consumers of law school information did not have such choice-making assistance, U.S. …
Real-World Consequences For Online Actions: The Case For Expanding Employee Harassment Protection Via Employers’ Rights Of Action, Alexander Barnes
Real-World Consequences For Online Actions: The Case For Expanding Employee Harassment Protection Via Employers’ Rights Of Action, Alexander Barnes
Seattle University Law Review
This Note argues for expanding employers’ access to legal remedies that allow them to recoup the costs of protecting their employees from swatting, doxing, and other online harassment arising from their employees’ professional activity. Part I provides a brief description and history of the online harassment problem and its potentially deadly dangers. Part II describes employers’ legal responsibility to take action to protect their employees from harassment aimed at their employees within the scope of their employment. Part III explores common legal remedies that are currently available to employers, using the state of Washington as an example. Part III also …