Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Natural Resources Law Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Articles 391 - 420 of 700

Full-Text Articles in Natural Resources Law

Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam Dec 2025

Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam

Jurnal Hukum & Pembangunan

The present article examines the emergence of the doctrine of abus de droit in France in the mid-twentieth century through an analysis of key judicial decisions and the debates that followed them. The study commences with an exposition of the manner in which the evolution of capitalism, concomitant with the escalating economic disparity and the propagation of societal challenges, has influenced the judicial approach to the abstract Roman-law tradition of absolute rights. In light of this, the article contends that the civil-law tradition exhibited a fundamental flaw in its conceptualisation of rights as absolute, thereby overlooking objections that were firmly …


Politik Hukum Kedudukan Wakil Presiden Dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Maleakhi Samuel Pasalli, Yamuna Nurafifah, Pranaldo Gunawan Dec 2025

Politik Hukum Kedudukan Wakil Presiden Dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Maleakhi Samuel Pasalli, Yamuna Nurafifah, Pranaldo Gunawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

The legal policy regarding the amendment of Law Number 21 of 2001 into Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua marks a paradigm shift from asymmetric decentralization towards controlled autonomy or leading to the centralization of power, notably through the establishment of the Steering Committee for Acceleration of Development of Special Autonomy for Papua (BP3OKP), which is chaired directly by the Vice President. This research is motivated by juridical issues wherein the Academic Paper (Naskah Akademik) of the amendment fails to provide scientific justification regarding the urgency of establishing this special body or the involvement of the …


Efektivitas Izin Pertambangan Emas Rakyat Di Wilayah Ratatotok Sulawesi Utara Terhadap Pertambangan Emas Ilegal, Brandon Reginaldy, Rayhan Yusuf, Nadhila Viryanda Rahmania, Shafina Nadifa, Faisal Purnama Husain Jun 2025

Efektivitas Izin Pertambangan Emas Rakyat Di Wilayah Ratatotok Sulawesi Utara Terhadap Pertambangan Emas Ilegal, Brandon Reginaldy, Rayhan Yusuf, Nadhila Viryanda Rahmania, Shafina Nadifa, Faisal Purnama Husain

Jurnal Hukum & Pembangunan

Mining represents one of the government's initiatives aimed at fostering employment opportunities and, moreover, constitutes a crucial component of the broader strategy to foster community autonomy and resilience in meeting the basic necessities of life. The concept of community-based gold mining refers to a mining system that provides the management of mining sites to the local community for the purpose of gold extraction. Gold is a metal with a relatively high economic value, utilized in a multitude of ways, including as jewelry and as an investment. However, it is important to note that not all areas possess the requisite conditions …


Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Viktimisasi Proyek Strategis Nasional Di Pulau Rempang, Dandi Jayusman, Annarentika Faajra Shakhila, Benedikta Wewieta Li Pena, Elly Saskia, Esterlita Nova Yaser Rantung, Heni Nur Febriyanti, Athifah Danika Pramesti Jun 2025

Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Viktimisasi Proyek Strategis Nasional Di Pulau Rempang, Dandi Jayusman, Annarentika Faajra Shakhila, Benedikta Wewieta Li Pena, Elly Saskia, Esterlita Nova Yaser Rantung, Heni Nur Febriyanti, Athifah Danika Pramesti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Implementing the National Strategic Project (PSN) on Rempang Island caused controversy over the abuse of power that harmed some local communities. This research aims to analyze the conception of victims of abuse of power in the implementation of PSN, the structural victimization of PSN, the impact of PSN victimization, and the regulation of the rights of people affected by PSN. The research method used is doctrinal research with statutory regulations, victimology, and case approaches. The study shows that communities who experienced repression and violence during the implementation of PSN on Rempang Island are victims of abuse of power. Structural victimization …


Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak, Fahrul Rozi Jun 2025

Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak, Fahrul Rozi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Dalam konteks sosial yang dinamis, kesadaran akan hak anak telah meningkat, terlihat dari perhatian masyarakat terhadap isu-isu seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Anak jalanan, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan stigma sosial, yang menghambat upaya perlindungan. Menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak anak, serta peran aktif masyarakat dan media dalam mendukung perlindungan anak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan hak-hak anak …


Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi, Hermawan Prasojo May 2025

Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi, Hermawan Prasojo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meaningful public participation in the legislative process in Indonesia is a fundamental element in fostering an inclusive and transparent democracy. Despite the legal mandate for public involvement, as outlined in Law No. 13 of 2022 and Constitutional Court Decision No. 82/PUU-XXI/2023, such participation often remains formalistic and limited in practice. This article highlights the potential of digital technology, particularly the concept of CrowdLaw, as an alternative approach to enhancing public engagement. Case studies from Estonia, Iceland, and Brazil demonstrate that digital participation can effectively increase public involvement and improve the quality of legislative outcomes. With sufficient infrastructure and improved …


Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat Mar 2025

Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

As one of the institutions that carries out quasi-judicial functions in the field of general elections, Bawaslu could issue a decision through an adjudication process. In 2017, Bawaslu was criticized for its several decisions in the Sipol case held by the KPU for the registration of participants in the 2019 general elections, mainly because it was considered that Bawaslu equated its position with the Supreme Court by assessing that Sipol in the KPU Regulation was not in line with the Election Law. In 2024, decisions on election administrative violations appear to be softer or seem to avoid the same potential …


Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar Mar 2025

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …


Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati Mar 2025

Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus …


Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif, Mochammad Rafi Pravifjayanto Mar 2025

Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif, Mochammad Rafi Pravifjayanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

The environment as a place for humans to live certainly needs to be preserved and protected for its existence. In the context of statehood, the Indonesian Constitution guarantees the constitutional right of citizens to a clean environment. Thus, regulations as the face of the Indonesian constitution must not contradict the constitution. Juridically, Indonesia regulates life protection in Law Number 32 of 2009 concerning the Protection of Environmental Management. However, in its implementation, there are many violations of environmental management which in fact are carried out by corporations to obtain economic benefits. This study aims to analyze the corporate criminal responsibility …


Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah Mar 2025

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …


Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah Jan 2025

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …


Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah Jan 2025

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …


Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani Jan 2025

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …


Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo Jan 2025

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …


Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi Jan 2025

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …


Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra Jan 2025

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …


Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi Jan 2025

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …


Analisis Perbandingan Struktural Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Indonesia Dengan Malaysia, Raihan Fathurrahman Sep 2024

Analisis Perbandingan Struktural Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Indonesia Dengan Malaysia, Raihan Fathurrahman

Jurnal Hukum & Pembangunan

The comparative analysis of the structural and characteristic aspects of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia and Malaysia highlights differences in their approaches to managing these state-owned companies. In Indonesia, BUMN are regulated by Law No. 19 of 2003, which divides BUMN into Persero and Perum. However, bureaucratic structures with strict hierarchies and political intervention often hinder market efficiency and responsiveness. Meanwhile, Government-Linked Companies (GLCs) in Malaysia, under the supervision of Khazanah Nasional Berhad, demonstrate a more streamlined and flexible structure. They operate with higher autonomy and tight supervision, enabling quicker responses to market changes. In terms of governance, Indonesia applies …


Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni Sep 2024

Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

Natural resources is one of the essential aspects of life and human existence. Indonesia is known as a country with abundant natural resources. Therefore, their management must be conducted transparently to prevent corruption and ensure that natural resources are managed in the most efficient and beneficial way fore the community. If natural resources controlled by the state are not managed based on principles reflecting justice, there is a potential that the benefits will only be enjoyed by a small group of people. The mechanism of granting Special Mining Business Permits (WIUPK) through auction is one way to embody the principles …


Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab Sep 2024

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …


Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat Sep 2024

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …


Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An Sep 2024

Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An

Jurnal Hukum & Pembangunan

The settler communities on the water are like the Bajo tribe, they have had a tradition of living on the water and in coastal areas for generations even before Indonesia became independent. The settler communities on the water have faced various problems such as legal certainty for settlements, threats of eviction, difficulty in accessing clean water and acts of discrimination. In this research, there are 2 (two) things to be studied, firstly what is the position of the settler community on the water in terms of the principle of common property resources in marine management and secondly what is …


Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini Sep 2024

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …


Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional, Agung Wardana, Dzaki Aribawa Darmawardana Jun 2024

Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional, Agung Wardana, Dzaki Aribawa Darmawardana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Indonesia’s National Strategic Project (NSP) is a priority development agenda of Joko Widodo’s administration. Claiming to serve the public interest, they impact people's livelihoods in order to produce new spaces for the circulation of capital. This article aims to examine PSN by situating it within development discourse and practice. The authors argue that PSN is a mode of development that works through the power of exclusion because it is derived from certain assumptions about class, race, and gender, resulting in different consequences among social groups in society that have unequal power relations. Therefore, the authors suggests that a critical examination …


Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat Jun 2024

Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

The revocation of 2,078 Mining Business Licenses (IUP) on January 10, 2022, some of which was based on non-compliance with the Domestic Market Obligation (DMO) policy, is alleged to have been conducted arbitrarily, without regard for the principles and procedures of licensing management. Therefore, this research aims to analyze two legal issues: (1) Whether the revocation of the IUPs belonging to coal mining business entities that failed to meet the DMO quota by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (Head of BKPM) is a lawful decision; (2) What are the legal consequences of revoking the coal IUPs …


Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis Di Indonesia, Fanny Aprilia Mar 2024

Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis Di Indonesia, Fanny Aprilia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Indonesia has demonstrated a strong commitment to international arbitration by participating in various international conventions, such as the 1958 New York Convention, and by implementing supportive domestic legislation, such as Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. International arbitration offers advantages such as neutrality, specialized expertise, and legal certainty, making it a preferred mechanism for resolving foreign investment disputes. However, the implementation of arbitration in Indonesia still faces several challenges, including a lack of understanding of arbitration procedures among court officials and concerns about potential domestic court interference in the arbitration process. This paper highlights the …


Hak Warga Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Yang Tidak Terdaftar, Rinalvin Achmad Wiryawan Dec 2023

Hak Warga Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Yang Tidak Terdaftar, Rinalvin Achmad Wiryawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

The policy of terminating access to Private Scope Electronic System Providers (Private Scope PSE), to several internet platforms including: Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, and Origin, which occurred on July 30, 2022. The termination of Private Scope PSE Access is due to the unregistered Private Scope PSE, whose provisions are regulated in the Permenkominfo PSE Private Scope. The policy of terminating access to the Private Scope PSE by the government is detrimental to citizens as users of the Private Scope PSE platform services whose access is terminated by the Government. Citizens have the right to communicate …


Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan, Rizqya Nafila Putri, Dadang Epi Sukarsa, Imamulhadi Imamulhadi Dec 2023

Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan, Rizqya Nafila Putri, Dadang Epi Sukarsa, Imamulhadi Imamulhadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Indonesia through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates the government has the right to file claims for compensation and certain actions. Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Compensation for Environmental Pollution and/or Damage, as a derivative regulation, regulates that environmental compensation costs that have been paid are entered into the Treasury Fund as Non-Tax State Revenue (PNBP). This research identifies the mechanism for using environmental compensation costs, the implementation of court decisions containing environmental compensation before Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases, and …


Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah Dec 2023

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Otorita of the capital city of the nusantara is a state institution formed by Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is then regulated in more detail through Presidential Regulation Number 62 of 2022 concerning Otorita of the capital city of the nusantara which becomes a special regional government for the national capital in implementing the development of the capital city archipelago. Head of otorita the capital city of the nusantara is the head of the regional government specifically for the national capital who is elected, appointed and dismissed by the president with the approval of the …