Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Administrative Law (668)
- Criminal Law (667)
- Constitutional Law (666)
- Comparative and Foreign Law (665)
- Human Rights Law (422)
-
- Rule of Law (419)
- Business Organizations Law (418)
- Conflict of Laws (418)
- Energy and Utilities Law (418)
- Civil Law (417)
- Courts (417)
- Agriculture Law (416)
- Antitrust and Trade Regulation (416)
- International Trade Law (416)
- Legal Education (416)
- Air and Space Law (415)
- Election Law (415)
- Internet Law (415)
- Criminal Procedure (414)
- Environmental Law (9)
- Law and Society (7)
- International Law (4)
- Land Use Law (4)
- Oil, Gas, and Mineral Law (4)
- Indigenous, Indian, and Aboriginal Law (3)
- Law and Economics (3)
- Law and Politics (3)
- Social and Behavioral Sciences (3)
- Keyword
-
- Indonesia (7)
- Indonesia. (4)
- Arbitrase (3)
- Authority (3)
- Copyright (3)
-
- Defamation (3)
- Human rights (3)
- ASEAN (2)
- And Supreme Court Regulation (2)
- Artificial Intelligence (2)
- Constitution (2)
- Constitutional Court (2)
- Cost Recovery (2)
- Database (2)
- Desentralisasi Asimetris (2)
- E-Court (2)
- E-Litigation (2)
- Fiduciary (2)
- Freedom of expression (2)
- Government (2)
- Gross Split (2)
- Hak atas tanah (2)
- Hukum perdata Indonesia (2)
- ICT media (2)
- International Trade. (2)
- Investasi (2)
- Justice Collaborator (2)
- Keadilan (2)
- Keadilan sosial (2)
- Legal policy (2)
- Publication Year
Articles 361 - 390 of 703
Full-Text Articles in Natural Resources Law
Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin
Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja
Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali
Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra
Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda
Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo
Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki
Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi
Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution
Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Arbitrase, Soebekti Prof. R
"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo
"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.
Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto
Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui
Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto
Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .
Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .
Jurnal Hukum & Pembangunan
Studi ini meneliti perbedaan interpretasi dan penerapan hukuman tambahan berupa restitusi (uang pengganti) dalam kasus korupsi melalui analisis komparatif keputusan Angelina Sondakh di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan yudisial. Muncul interpretasi ganda antara memandang restitusi sebagai kompensasi atas kerugian keuangan negara dan sebagai mekanisme untuk menyita keuntungan ilegal. Judex facti menolak penerapan restitusi dengan alasan bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam kasus suap dan gratifikasi, sementara judex juris di tingkat kasasi menafsirkan restitusi sebagai instrumen pemulihan aset yang ditujukan untuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Orientasi konseptual yang bertentangan ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan …
Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu
Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu
Jurnal Hukum & Pembangunan
Copyright is one form of legal protection for intellectual works, occupying an important position within the intellectual property law system. The Copyright Law explicitly grants exclusive rights to creators, encompassing both moral rights and economic rights. Economic rights, as stipulated in Article 9 paragraph (1), allow creators to obtain economic benefits from their works, ranging from publication, reproduction, distribution, performance, to communication to the public. This provision shows that creators hold a primary position as legal subjects entitled to protection, while also serving as central actors in the creative industry ecosystem. In practice, the mechanism for copyright protection requires implementing …
Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto
Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
As an effort to concretize ethics, there is a process of formalizing ethics into a set of rules through a code of ethics. The code of ethics needs institutional enforcement instruments so that it can be effectively applied through ethical trials. Ethical courts, as institutions that adjudicate violations of the code of ethics, have the authority to issue decisions as a follow-up to cases of violations of the code of ethics that they handle. In carrying out its duties, ethical courts use ethical and moral analysis to assess the appropriateness of an action. This analytical approach differs from legal decisions …
Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati
Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Debt to Equity Swap (DES) under a composition plan in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) proceedings constitutes a restructuring mechanism that transforms the legal status of a Creditor into that of a shareholder upon homologation. Legal issues arise when The Debtor subsequently enters a Second PKPU due to newly incurred debts or is declared bankrupt following the annulment of the composition, while Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment does not expressly regulate the legal consequences of a DES under such circumstances. This normative legal research aims to analyze the legal standing and legal …
Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian
Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian
Jurnal Hukum & Pembangunan
The ability to think critically and have the ability as a problem solver is needed in higher education Law in Indonesia. One of the methods used is the Socratic Method. Critical thinking is one of the aspects that law students must have to improve their ability as problem solvers. This research was conducted to contribute that the application of the Socratic method is effective to be applied in the learning process of higher education in Indonesia, as well as to provide evaluation and knowledge about the challenges and obstacles that will be faced in the process of applying the Socratic …
Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti
Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti
Jurnal Hukum & Pembangunan
This study examines the People's Housing Savings (TAPERA) policy in the context of protecting the right to adequate housing and its impact on the decent living conditions of workers. Under TAPERA regulations, all workers are required to set aside a portion of their salary, including those who already own a home. While this policy aims to improve access to adequate housing, it raises questions about its impact on purchasing power and the fulfillment of other basic needs. The study employs an interdisciplinary approach using socio-legal methods to evaluate whether the mandatory TAPERA contributions can be considered a violation of the …
Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika Pada Uu Ketenagakerjaan Dan Pilihan Model Pengaturannya, Rama Agung
Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika Pada Uu Ketenagakerjaan Dan Pilihan Model Pengaturannya, Rama Agung
Jurnal Hukum & Pembangunan
The issue of healthcare workers' strikes remains complex in terms of regulatory frameworks. On one hand, there is a conflict of interest between public interest in access to healthcare services and, on the other, the Labor Law, which regards the right to strike as a fundamental right of workers, integral to collective bargaining. This paper examines the challenges in regulating healthcare workers' strikes by analyzing Article 139 of the Labor Law and exploring regulatory models that support the provision of high-quality healthcare services. The findings highlight several key points. First, Article 139 of the Labor Law does not yet provide …
Hak Yang Mengering: Kuasa Modal Terhadap Hak Atas Air Di Cikeusal, Syahwal Syahwal, Muhamad Nabil Gunawan
Hak Yang Mengering: Kuasa Modal Terhadap Hak Atas Air Di Cikeusal, Syahwal Syahwal, Muhamad Nabil Gunawan
Jurnal Hukum & Pembangunan
This paper originates from an observation of the water crisis affecting Cikeusal. Recognizing water as an integral part of human rights, we pose the question: why does a water crisis occur in Cikeusal, despite water being recognized as a human right? In addressing this issue, we position water as a resource closely intertwined with political dynamics. Therefore, we employ a socio-legal approach, using autoethnography as the primary method for data collection. Our study reveals that the water crisis in Cikeusal stems from capitalist expansion in the form of extractive industries, specifically karst mining. This capitalist expansion has led to the …
Lahirnya Tensi Metafisik Di Urat-Leher Projek-Projek Interpretasi Konstruktif, Herman Bakir, Mukhtasar Syamsuddin
Lahirnya Tensi Metafisik Di Urat-Leher Projek-Projek Interpretasi Konstruktif, Herman Bakir, Mukhtasar Syamsuddin
Jurnal Hukum & Pembangunan
This project is a legal hermeneutics. The aim is to elaborate the paradigm of the law as integrity theory, Ronald Dworkin’s work, which has received recognition as one of the most influential philosophical systems in the world of law throughout the last century. The issues discussed are divided into three subjects: (1) the interpretation role in legitimizing “law” as a corpus that has a “soul”; (2) a concept of interpretation from the womb of the law as integrity theory; (3) the dual capacity of “constructive interpretation” in [a] “returning” law to its roots; and [b] housing “morals” within the body …
Diskursus Kriminalisasi Pemidanaan Terhadap Pemberi Gratifikasi, Muhammad Fatahillah Akbar
Diskursus Kriminalisasi Pemidanaan Terhadap Pemberi Gratifikasi, Muhammad Fatahillah Akbar
Jurnal Hukum & Pembangunan
This article aims to examine the legal basis to prosecute gratifiers in Indonesian Corruption Justice System. Samin Tan as the giver of gratification to Eni Maulani Saragih had been acquitted by the Corruption Court of Jakarta Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst on 30th August 2021. Then, the Cassation to Supreme Court had also been rejected by Supreme Court Decision Number 2205 K/Pid.sus/2022 on 9th June, 2022. Hence, Samin Tan stays acquitted. The decision majorly focuses on the “absence” of law which criminalizes gratifiers or gratification givers. Therefore, this article elaborates how similar cases shall be handled in the future. In …
Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Maya Iswandi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
After the issuance of Sema No. 3/2023, there were various pros and cons to its implementation. This is because the sema has limited and in quotes has protected development companies from bankruptcy proceedings. Sema No. 3/2023 provides immunity to development companies from bankruptcy because they are deemed not to meet the simple proof that must be met in the bankruptcy process. This provision seems to deny the judicial system that should determine the evidence in a case. This certainly causes degradation of legal certainty and consumer protection. Therefore, this research will discuss simple proof in development companies after the …
Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam
Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam
Jurnal Hukum & Pembangunan
The present article examines the emergence of the doctrine of abus de droit in France in the mid-twentieth century through an analysis of key judicial decisions and the debates that followed them. The study commences with an exposition of the manner in which the evolution of capitalism, concomitant with the escalating economic disparity and the propagation of societal challenges, has influenced the judicial approach to the abstract Roman-law tradition of absolute rights. In light of this, the article contends that the civil-law tradition exhibited a fundamental flaw in its conceptualisation of rights as absolute, thereby overlooking objections that were firmly …
Politik Hukum Kedudukan Wakil Presiden Dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Maleakhi Samuel Pasalli, Yamuna Nurafifah, Pranaldo Gunawan
Politik Hukum Kedudukan Wakil Presiden Dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Maleakhi Samuel Pasalli, Yamuna Nurafifah, Pranaldo Gunawan
Jurnal Hukum & Pembangunan
The legal policy regarding the amendment of Law Number 21 of 2001 into Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua marks a paradigm shift from asymmetric decentralization towards controlled autonomy or leading to the centralization of power, notably through the establishment of the Steering Committee for Acceleration of Development of Special Autonomy for Papua (BP3OKP), which is chaired directly by the Vice President. This research is motivated by juridical issues wherein the Academic Paper (Naskah Akademik) of the amendment fails to provide scientific justification regarding the urgency of establishing this special body or the involvement of the …
Efektivitas Izin Pertambangan Emas Rakyat Di Wilayah Ratatotok Sulawesi Utara Terhadap Pertambangan Emas Ilegal, Brandon Reginaldy, Rayhan Yusuf, Nadhila Viryanda Rahmania, Shafina Nadifa, Faisal Purnama Husain
Efektivitas Izin Pertambangan Emas Rakyat Di Wilayah Ratatotok Sulawesi Utara Terhadap Pertambangan Emas Ilegal, Brandon Reginaldy, Rayhan Yusuf, Nadhila Viryanda Rahmania, Shafina Nadifa, Faisal Purnama Husain
Jurnal Hukum & Pembangunan
Mining represents one of the government's initiatives aimed at fostering employment opportunities and, moreover, constitutes a crucial component of the broader strategy to foster community autonomy and resilience in meeting the basic necessities of life. The concept of community-based gold mining refers to a mining system that provides the management of mining sites to the local community for the purpose of gold extraction. Gold is a metal with a relatively high economic value, utilized in a multitude of ways, including as jewelry and as an investment. However, it is important to note that not all areas possess the requisite conditions …
Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Viktimisasi Proyek Strategis Nasional Di Pulau Rempang, Dandi Jayusman, Annarentika Faajra Shakhila, Benedikta Wewieta Li Pena, Elly Saskia, Esterlita Nova Yaser Rantung, Heni Nur Febriyanti, Athifah Danika Pramesti
Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Viktimisasi Proyek Strategis Nasional Di Pulau Rempang, Dandi Jayusman, Annarentika Faajra Shakhila, Benedikta Wewieta Li Pena, Elly Saskia, Esterlita Nova Yaser Rantung, Heni Nur Febriyanti, Athifah Danika Pramesti
Jurnal Hukum & Pembangunan
Implementing the National Strategic Project (PSN) on Rempang Island caused controversy over the abuse of power that harmed some local communities. This research aims to analyze the conception of victims of abuse of power in the implementation of PSN, the structural victimization of PSN, the impact of PSN victimization, and the regulation of the rights of people affected by PSN. The research method used is doctrinal research with statutory regulations, victimology, and case approaches. The study shows that communities who experienced repression and violence during the implementation of PSN on Rempang Island are victims of abuse of power. Structural victimization …