Natural Resources Law Commons^™

Beberapa Permasalahan Pada Pengajaran Dan Penelitian Hukum Adat Di Fakultas Hukum, Dr. Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Laporan Lengkap Promosi Doktor Tapi Omas Ihromi, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Ri Dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Di Bidang Peradilan Dalam Rangka Asean, S. Gautama Prof. Mr. Dr.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Demografi Hukum Dalam Pembangunan (Fungsi Aspek Demografi Dalam H.A.N), Martina Oscar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Perbandingan Ketetapan-Ketetapan Mpr & Permasalahannya, Budiman B. Sagala

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Proyek Sitiung Serta Masalah-Masalahnya, Arie Sukanti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Arbitrase, Soebekti Prof. R

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .

Jurnal Hukum & Pembangunan

Studi ini meneliti perbedaan interpretasi dan penerapan hukuman tambahan berupa restitusi (uang pengganti) dalam kasus korupsi melalui analisis komparatif keputusan Angelina Sondakh di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan yudisial. Muncul interpretasi ganda antara memandang restitusi sebagai kompensasi atas kerugian keuangan negara dan sebagai mekanisme untuk menyita keuntungan ilegal. Judex facti menolak penerapan restitusi dengan alasan bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam kasus suap dan gratifikasi, sementara judex juris di tingkat kasasi menafsirkan restitusi sebagai instrumen pemulihan aset yang ditujukan untuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Orientasi konseptual yang bertentangan ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan …

Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu

Jurnal Hukum & Pembangunan

Copyright is one form of legal protection for intellectual works, occupying an important position within the intellectual property law system. The Copyright Law explicitly grants exclusive rights to creators, encompassing both moral rights and economic rights. Economic rights, as stipulated in Article 9 paragraph (1), allow creators to obtain economic benefits from their works, ranging from publication, reproduction, distribution, performance, to communication to the public. This provision shows that creators hold a primary position as legal subjects entitled to protection, while also serving as central actors in the creative industry ecosystem. In practice, the mechanism for copyright protection requires implementing …

Taking Off The “Blindfold”: Exploring Montana’S Public Trust Doctrine And The Right To A Clean And Healthful Environment After Held V. Montana, Lizzy Gazeley

Lewis & Clark Law Review

As global average temperatures continue to rise, the threat of climate change looms closer. To evade climate catastrophe, greenhouse gas emissions will need to be substantially reduced. Despite climate change’s imminent risks, in the United States, both the federal government and states remain resistant to transitioning away from fossil fuel energy sources. To combat this government inaction, some litigants have turned to an ancient doctrine. The public trust doctrine provides that sovereigns must protect natural resources from substantial impairment to ensure the public’s right to use those resources.

In Held v. Montana, youth plaintiffs alleged that the State of Montana …

Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

As an effort to concretize ethics, there is a process of formalizing ethics into a set of rules through a code of ethics. The code of ethics needs institutional enforcement instruments so that it can be effectively applied through ethical trials. Ethical courts, as institutions that adjudicate violations of the code of ethics, have the authority to issue decisions as a follow-up to cases of violations of the code of ethics that they handle. In carrying out its duties, ethical courts use ethical and moral analysis to assess the appropriateness of an action. This analytical approach differs from legal decisions …

Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Debt to Equity Swap (DES) under a composition plan in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) proceedings constitutes a restructuring mechanism that transforms the legal status of a Creditor into that of a shareholder upon homologation. Legal issues arise when The Debtor subsequently enters a Second PKPU due to newly incurred debts or is declared bankrupt following the annulment of the composition, while Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment does not expressly regulate the legal consequences of a DES under such circumstances. This normative legal research aims to analyze the legal standing and legal …

Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian

Jurnal Hukum & Pembangunan

The ability to think critically and have the ability as a problem solver is needed in higher education Law in Indonesia. One of the methods used is the Socratic Method. Critical thinking is one of the aspects that law students must have to improve their ability as problem solvers. This research was conducted to contribute that the application of the Socratic method is effective to be applied in the learning process of higher education in Indonesia, as well as to provide evaluation and knowledge about the challenges and obstacles that will be faced in the process of applying the Socratic …

Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti

Jurnal Hukum & Pembangunan

This study examines the People's Housing Savings (TAPERA) policy in the context of protecting the right to adequate housing and its impact on the decent living conditions of workers. Under TAPERA regulations, all workers are required to set aside a portion of their salary, including those who already own a home. While this policy aims to improve access to adequate housing, it raises questions about its impact on purchasing power and the fulfillment of other basic needs. The study employs an interdisciplinary approach using socio-legal methods to evaluate whether the mandatory TAPERA contributions can be considered a violation of the …