Natural Resources Law Commons^™

Wilderness Watch V. U.S. Forest Service, No. Cv 23-133-M-Dwm, 2025 Wl 2985292 (D. Mont. Oct. 23, 2025)., Gardner Dee

Public Land & Resources Law Review

This comment argues that the District of Montana’s decision in Wilderness Watch v. U.S. Forest Service correctly applied the Ninth Circuit’s Kofa framework to strike down a multi-agency native trout restoration project in the Absaroka-Beartooth Wilderness, holding that the Forest Service unlawfully prioritized Yellowstone cutthroat trout conservation over the Wilderness Act’s mandate to preserve wilderness character. Dee further contends that while large wilderness watersheds offer valuable climate refugia for native coldwater fish, watershed-scale restoration projects will continue to conflict with the Act’s prohibitions on motorized and mechanized intrusions so long as agencies rely on helicopter transport and rotenone application at …

Kebijakan Pertanahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, Prof. Ny. Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Budaya Malu, Budaya Salah, Dan Budaya Hukum, Mura P. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan Di Indonesia, Tineke Teugeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta, Mura P. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Azas·Azas Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Kasus Dki Jakarta Tahun 1987), Abdu! Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menanti Lahirnya Undang-Undang Pinjaman Luar Negeri, Yuli Indrawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mereposisi Hubungan Yudikatif Dengan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Konteks Amandemen Uud 1945, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembatasan Hak Presiden Untuk Menuangkan Kebijakannya Melalui Pembuatan Keppres, Heri Tjandrasari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Efektivitas Dan Reorientasi Sistem Pendidikan Dalam Menciptakan Aparat Penegak Hukum Yang Terpercaya Dan Profesional, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Ketentuan More Valuable Right (Mfr) Pasal Vii (I) Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958, Tineke Tuegeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah-Masalah Kewarganegaraan Dalam Konteks Perubahan Uu Tentang Kewarganegaraan Ri, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penerapan Lembaga "Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum, Wahyono Darmabrata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminil, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Kearah Penyempurnaan Sistim Pemilu, M. Riza Sihbudi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perang Irak- Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral, Rusdi Malik, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Berdasarkan Desentralisasi Asimetris, Krisna Bagas Purwopangestu, Sri Wahyuningsih

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research examines the legal issue concerning the administration of regional government in Nusantara Capital City (IKN) which has been consider by some scholars as demonstrating deviations from the principle of decentralization. This research takes a position contrary to the mainstream legal discourse that argues there is a conceptual deviation in the model of regional governance in IKN. This research is normative legal research employing a conceptual approach and statutory approach with data collected through library research. This research argues that the administration of regional government in IKN does not indicate any deviation from the principle of decentralization. IKN is …

Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan Dengan Rumah Susun Dan Pemilikan Satuan Rumah Susun, Prof. Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menanti Janji Mpr, Ujang Bahar, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas-Azas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata, Achmad Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Yang Perlu Diperhatikan Pada Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional, S. Gautama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Etika Profesi Dan Hukum Kedokteraan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum, Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Euthanasie Dan Transplantasi Organ : Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Pidana, Bachtiar Agus Salim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Korupsi Dan Pengelolaan Proyek Pembangunan, Andi Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Peneterapannya, Oemar Seno Adji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract