Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Land Use Law Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

2022

Discipline
Institution
Keyword
Publication
Publication Type

Articles 121 - 150 of 234

Full-Text Articles in Land Use Law

Peran Notaris Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/Ptun-Jkt), Alisha Nur Laili Mar 2022

Peran Notaris Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/Ptun-Jkt), Alisha Nur Laili

Indonesian Notary

Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai …

Go to article

Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/Pn Btm), Prima Novrama Evrina Mar 2022

Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/Pn Btm), Prima Novrama Evrina

Indonesian Notary

Dalam membuat sebuah akta perjanjian kredit, seorang notaris diharuskan bersikap netral dengan tidak memihak diantara pihak bank maupun pihak nasabah. Hal ini dikarenakan notaris merupakan seorang pejabat umum yang aktanya memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh pihak yang menyangkal, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau berisikan keterangan yang tidak benar dapat memengaruhi fungsi dari jabatan notaris dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum supaya terhindar dari ketidakpastian hukum. Dalam kasus yang diteliti, perjanjian kredit yang jaminannya tidak diikatkan dengan hak tanggungan karena objek jaminan dalam proses blokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan yang diangkat dalam …

Go to article

Status Harta Bersama Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018), Novita Listyaningrum Mar 2022

Status Harta Bersama Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018), Novita Listyaningrum

Indonesian Notary

Berakhirnya suatu harta bersama ditandai dengan selesai dibaginya harta bersama tersebut kepada mantan suami dan mantan isteri pasca putusnya perkawinan. Termasuk dalam pembagian tersebut adalah seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini ingin membahas mengenai bagaimanakah status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini menemukan …

Go to article

Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/Pdt.G/2020/Pn Sda), Salma Isni Ramadhani Mar 2022

Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/Pdt.G/2020/Pn Sda), Salma Isni Ramadhani

Indonesian Notary

Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di luar pengadilan. Perdamaian dengan jalur pengadilan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikatakan bahwa yang berhak untuk melakukan proses mediator, sedangkan proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara para pihak yang bersengketa membuat akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini ialah Notaris, Tulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih luas dan dalam mengenai prosedur, …

Go to article

Asas Keseimbangan Dalam Klausul Pembatalan Perjanjian Sewa Beli Mobil Yang Didominasi Kehendak Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Pdt/2020), Raden Ajeng Nurfajrina Ghadati Mar 2022

Asas Keseimbangan Dalam Klausul Pembatalan Perjanjian Sewa Beli Mobil Yang Didominasi Kehendak Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Pdt/2020), Raden Ajeng Nurfajrina Ghadati

Indonesian Notary

Akta notaris seharusnya dapat memenuhi asas keseimbangan perjanjian. Hal ini dikarenakan Notaris adalah pejabat umum yang seharusnya menjamin pertukaran hak dan kewajiban secara adil diantara para pihak melalui akta yang dibuatnya. Penelitian ini menganalisis putusan hakim tentang pembatalan perjanjian sewa beli mobil dan implementasi asas keseimbangan dalam klausul pembatalan perjanjian sewa beli mobil yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 480K/Pdt/2020. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan utama data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah sewa beli yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan akta Notaris yang mengandung unsur dominasi kehendak salah satu …

Go to article

Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Yayasan Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Tim), Nadya Fitri Utami Mar 2022

Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Yayasan Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Tim), Nadya Fitri Utami

Indonesian Notary

Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi kesalahan. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan karena ditemukan adanya cacat prosedur. Kelalaian tersebut selain memiliki dampak terhadap keabsahan produk tersebut, juga tentu menimbulkan akibat hukum. Di dalam penelitian ini, masalah yang kemudian akan dibahas adalah terkait dengan akibat hukum bagi …

Go to article

Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Objek Lelang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020, Paramitha Candra Mar 2022

Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Objek Lelang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020, Paramitha Candra

Indonesian Notary

Hak milik merupakan hak terkuat karena mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain. Namun, dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020 setelah pembeli lelang membeli objek lelang pada tahun 2009 dan mendapatkan Risalah Lelang, pembeli lelang masih belum dapat menikmati hak miliknya atas objek lelang, karena obyek lelang dijual oleh pemilik objek lelang kepada Pihak Ketiga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pembeli lelang atas perbuatan melawan hukum oleh pemilik objek lelang terhadap obyek lelang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020 dan keabsahan jual beli tanah obyek lelang dalam sengketa yang dilakukan oleh pemilik objek lelang …

Go to article

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Serta Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017), Yolanda Kusumawati Mar 2022

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Serta Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017), Yolanda Kusumawati

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta seringkali disalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam akta. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian untuk memperjelas kriteria pembebanan tanggung jawab notaris ketika akta yang dibuatnya dipermasalahkan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga berdampak pada keabsahan akta tersebut. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang didasari dengan akta kuasa menjual palsu serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil …

Go to article

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124k/Pdt/2020), Cynthia Carolina Mar 2022

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124k/Pdt/2020), Cynthia Carolina

Indonesian Notary

The purpose of first-time land registration is to guarantee legal certainty for land rights holders and protect interested parties. Issuance of the dual certificate as a land dispute resulted in the purpose of first-time land registration is not achieved. This study discusses the validity of the ownership status of the disputed object between the certificate of ownership rights number 456/Desa Lenek and certificate of ownership rights number 599/Desa Lenek, including the legal protection of PT. Bank Mandiri KCP Mataram after the certificate used as collateral for debt was declared invalid and has no legally binding force based on Supreme Court …

Go to article

Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pdt.G/2020/Pn.Sby., Danial R. Firdaus Mar 2022

Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pdt.G/2020/Pn.Sby., Danial R. Firdaus

Indonesian Notary

This articles discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Surabaya District Court Judge, where one party abused the situation in the process of making the sale and purchase deed. Abuse of the situation referred to occurs when someone is moved because of special circumstances (bijzondere omstandigheden) to take legal action and the opposing party abuses this. Misuse of circumstances that are detrimental to one party is in principle an abuse of opportunity on the other party. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises …

Go to article

Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 Pk/Pdt/2020), Adelina Clarisa Harlyne Mar 2022

Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 Pk/Pdt/2020), Adelina Clarisa Harlyne

Indonesian Notary

This journal raises problems that arise from the agreement based on the PPJB Deed that has been agreed upon but then attempted to be unilaterally canceled by one of the heirs who is the seller. For this reason, this research will raise the formulation of the problem (1) What is the Legal Position of Unilateral Cancellation by One of the Sellers Who is One of the Heirs of the Sale and Purchase Deed that has been mutually agreed upon in the case of Decision Number 786 Pk/Pdt/2020 (2) How is the protection Law for Buyers with Good Intentions With Powerful …

Go to article

Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020), Wardah Aprilia Mar 2022

Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020), Wardah Aprilia

Indonesian Notary

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebelum membuatkan akta seharusnya terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap karena notaris adalah orang yang mengerti hukum. Seperti halnya dalam mebuat akta yang objeknya adalah warisan yang belum dibagi, hal tersebut membutuhkan persetujuan para ahli waris agar dikemudian hari akta tersebut tidak menimbulkan masalah terkait persetujuan ahli waris yang dapat menyebabkan akta batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan itikad baik dan pertanggung jawaban notaris/PPAT yang dibuat terkait dengan objek berupa tanah yang belum dibagi waris. Sehingga ditarik rumusan masalah yaitu penerapan asas itikad baik Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli dan …

Go to article

Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/Pn.Kpn), Ayu Indah Damayanti Mar 2022

Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/Pn.Kpn), Ayu Indah Damayanti

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada …

Go to article

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah Yang Sebelumnya Telah Dihibahkan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn.Bla), Gista Latersia Mar 2022

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah Yang Sebelumnya Telah Dihibahkan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn.Bla), Gista Latersia

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bla terkait penghibahan atas tanah dari Almarhum Tuan RU kepada anak-anaknya, diantaranya Nyonya SU dan Tuan SR, yang dilakukan tanpa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melainkan secara adat di hadapan kepala desa. Selain itu, PPAT EE kemudian membuat akta hibah dari Almarhum Tuan RU yang dalam kondisi stroke kepada Nyonya SU atas tanah milik Tuan SR yang telah dihibahkan ayahnya kepada Tuan SR secara adat berdasarkan permintaan Nyonya SU. Pokok permasalahannya yaitu (i) mengenai keabsahan pembuatan akta hibah dan pelaksanaannya; dan (ii) mengenai pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan …

Go to article

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki), Intan Saputri Mar 2022

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki), Intan Saputri

Indonesian Notary

Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan mengenai persetujuan terhadap mata acara rapat tersebut dapat dipikirkan terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS dengan tidak menaati aturan tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak sah. Hal ini memengaruhi kekuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan RUPS tersebut, dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Putusan yang dibahas …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby, Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi Mar 2022

Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby, Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi

Indonesian Notary

Pemindahan hak atas saham ini dapat dilakukan melalui jual beli, hibah, maupun pewarisan. Oleh karena peralihannya yang cukup mudah, tidak jarang para pemegang saham antara Perseroan yang satu dengan Perseroan yang lainnya akan saling membeli saham satu sama lain. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang yang mana akta tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian berupa penelitian …

Go to article

Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020), Pratiwi Nur Syafira Mar 2022

Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020), Pratiwi Nur Syafira

Indonesian Notary

Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang …

Go to article

Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 Pk/Pdt/2016), Muhammad Alif Prayuta Akbar Mar 2022

Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 Pk/Pdt/2016), Muhammad Alif Prayuta Akbar

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum pada perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan yang masuk dalam boedel pailit. PPJB adalah perjanjian yang lahir pada saat jual beli belum bisa dilaksanakan, sedangkan para pihak sudah bersedia untuk mengikatkan diri dan akan melakukan perjanjian jual beli di kemudian hari. Setiap perjanjian akan memiliki risiko jika para pihaknya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, risiko tersebut dapat datang baik dari pihak pembeli maupun penjual. Permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi atau ingkar janji. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ditemukan dalam Putusan …

Go to article

Status Hak Atas Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017), Irdayanti Amir Mar 2022

Status Hak Atas Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017), Irdayanti Amir

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai penjual. Mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan peralihan hak atas tanah telah terjadi dengan dibuatnya PPJB di hadapan Notaris, sehingga dengan kepailitan developer, hak atas tanah tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian …

Go to article

Kuasa Menjual Dengan Kausa Pengakuan Utang Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1416k/Pdt/2020), Amelia Linati Mar 2022

Kuasa Menjual Dengan Kausa Pengakuan Utang Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1416k/Pdt/2020), Amelia Linati

Indonesian Notary

Kuasa menjual dengan kausa pengakuan utang sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah seharusnya tidak boleh dilakukan karena sejatinya merupakan perjanjian semu, selain itu mengandung cacat kehendak, melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini dapat menghindari adanya kesewenangan berupa penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak karena adanya keunggulan ekonomis. Penelitian ini membahas mengenai: (i) Kedudukan kuasa menjual atas dasar akta pengakuan utang yang menyebabkan beralihnya kepemilikan hak atas tanah seseorang dikaitkan dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri No. 179/Pdt.G/2018/PN.Mtr jo. putusan Pengadilan Tinggi No. 116/PDT/2019/PT.Mtr jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1416K/PDT/2020; (ii) Ketentuan normatif …

Go to article

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel), Bunga Mentari Paskadwi Mar 2022

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel), Bunga Mentari Paskadwi

Indonesian Notary

Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUJN yang menyebutkan bahwasannya notaris wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Pengertian “kenal” dalam akta notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan identitas para pihak yang diperlihatkan kepada notaris. Apabila syarat pengenalan penghadap tidak terpenuhi …

Go to article

Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali, Made Kalidna Ratna Putri Mar 2022

Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali, Made Kalidna Ratna Putri

Indonesian Notary

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Customary Land for Community Units. This is regulated with the aim that customary law communities get adat aimed at recognizing legal certainty over their communal land by being registered as an object of land rights. This study discusses: (i) the legal power of certificates of rights to customary lands of indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali; and (ii) the position of individual legal subjects in the control of customary land owned by indigenous peoples in Timpag Village, …

Go to article

Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia, Christy Yanuar Wahjudin Mar 2022

Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia, Christy Yanuar Wahjudin

Indonesian Notary

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus mengumpulkan data dan dokumen kliennya, menyimpan serta memproses data dan dokumen tersebut untuk dituangkan ke dalam akta. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pengelolaan data klien, arsip dan administrasi lainnya. Penggunaan sistem cloud computing ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa permasalahan, terutama terkait keamanan data yang berhubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris. Di dalam tesis ini, akan dibahas mengenai langkah-langkah yang dapat Notaris lakukan dalam menjaga keamanan data dan …

Go to article

Kepastian Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Terhadap Objek Harta Setelah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus), Wendy Arbertus Palong Mar 2022

Kepastian Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Terhadap Objek Harta Setelah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus), Wendy Arbertus Palong

Indonesian Notary

Pailit merupakan peristiwa hukum yang terjadi bila suatu badan hukum memiliki hutang dan tidak mampu membayar yang dinyatakan oleh pengadilan. Notaris ialah pejabat umum memiliki wewenang membuat suatu akta autentik yang bertujuan sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum dibidang keperdataan salah satunya Akta Pemindahan Hak dan Akta Kuasa. kepastian Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta autentik yang termasuk dalam boendel pailit dengan analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus. Hasil analisis yang didapatkan bahwa kapastian akan didapatkan status dari harta benda yang telah dimasukan kedalam boedoel pailit merupakan sitaan negara yang pada dasarnya melihat …

Go to article

Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017), Zuhair Salam Asoni Mar 2022

Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017), Zuhair Salam Asoni

Indonesian Notary

Artikel ini mengangkat peristiwa yang berawal saat Alm. PA VIII berjanji kepada kakeknya yaitu PB X untuk menjadikan R sebagai istri yang dituakan, walaupun Alm. PA VIII menikah terlebih dahulu dengan P. Berdasarkan kedudukan R, maka anak laki-laki pertamanya berhak atas tahta setelah meninggalnya PA VIII. Penunjukkan putra mahkota tidak pernah disampaikan di hadapan masyarakat umum sehingga terjadi perseturuan diantara anak-anaknya. PA IX Al-Haj yang merasa berhak atas tahta Pakualaman kemudian menggugat PA X anak dari PA IX. Salah satu bukti yang dihadirkan dalam pengadilan akta rapat keluarga yang di-waarmerking oleh notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan dalam …

Go to article

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Membuat Akta Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/Pdt/2018), Rizki Fajar Krismiatri Mar 2022

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Membuat Akta Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/Pdt/2018), Rizki Fajar Krismiatri

Indonesian Notary

Notary / PPAT who makes and signs a deed without the knowledge of one of the parties and allows another person to claim to be himself a Notary / PPAT should be considered an act against the law that is contrary to the laws and regulations. This is due to the failure to fulfil the material requirements of buying and selling and violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter M of Law Number 30 of 2004 concerning Regulation of Notary Position in conjunction with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Officials for …

Go to article

Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/Pdt/2020/Pt Sby, Andhika Mediantara Primayoga Mar 2022

Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/Pdt/2020/Pt Sby, Andhika Mediantara Primayoga

Indonesian Notary

Yayasan memerlukan akta autentik dalam berbagai keperluan, salah satunya ialah untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian pengurus dilakukan dengan didahului rapat pembina, yang hasil keputusan rapatnya dibuatkan akta autentik oleh notaris. Akta ini yang kemudian digunakan untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa antara pembina dan pengurus yayasan, dan melibatkan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara peradilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan pemberhentian pengurus Yayasan SHT dan kedudukan Notaris sebagai turut tergugat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan putusan pengadilan. …

Go to article

Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Atas Objek Yang Menjadi Sengketa (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/K/Pdt/2019), Andreas . Mar 2022

Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Atas Objek Yang Menjadi Sengketa (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/K/Pdt/2019), Andreas .

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas akibat dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa, seorang notaris berinisial HA yang membuat perjanjian pengikatan jual beli untuk klien yang bernama TW dan HQ dan S yang merupakan ahli waris dari Nyonya HF. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa notaris HA. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta perjanjian pengikatan jual beli dalam hal menjadi objek dalam sengketa. Hasil analisa …

Go to article

Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampaui Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pdt/2018/Pt Yyk), Iffa Azkia Adilla Mar 2022

Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampaui Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pdt/2018/Pt Yyk), Iffa Azkia Adilla

Indonesian Notary

Terdapat kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT Yyk yang mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN YYK. Permasalahan yang timbul disini ialah terkait tindakan pelampauan pada pelaksanaan surat kuasa khusus yang dilakukan Nyonya U (dalam hal ini merupakan penerima kuasa) untuk menghadap dan menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama dihadapan Tuan H yang merupakan Notaris di Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Nyonya W. Tesis ini selanjutnya membahas mengenai akibat hukum terhadap tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangannya, konsep pemilikan bersama menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel), Sheila Puspitasari Latala Mar 2022

Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel), Sheila Puspitasari Latala

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan tidak berdasakan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang di atur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; dan …

Go to article

First Prev Next Last