Land Use Law Commons^™

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto

Indonesian Notary

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika

Indonesian Notary

This research discusses the imposition of sanctions to a Notary who is convicted with 5 (five) years or more imprisonment penalty charge. A notary as a public official who has the authority to make an authentic (notarial) deed as a perfect means of proof must maintain the dignity of his position. For this reason, in carrying out their positions, Notaries are supervised by the Notary Supervisory Board. The form of supervision is not only in the scope of the Notary’s duty but also on the behavior of a Notary outside their authority such as a crime that can be committed …

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/Pnsda), Muhamad Irfan Ramadhan

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dan dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang–undang, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas …

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha

Indonesian Notary

An embodiment of a country's development which is the formation of an independent and stable economy with a more evenly distributed increase in people's prosperity growth is quite high. One way to advance the economy is to grow capital market operations, where the stock market plays a major role as a source of business funds and as an investment place for the people. In an increasingly modern society, legal relationships in business activities are usually focused on contractual arrangements between parties, and are no longer focused on trust-related behaviors. In a country that promotes economic growth, the importance of legal …

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri

Indonesian Notary

Lending and borrowing money is an activity that is widely carried out to support the development of one’s business and economy. The borrowing is carried out between individuals and/or individuals and legal entities. In a loan money, it is necessary to have the words needed in the credit agreement followed by the provision of land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor in order to pay off the debt. In practice, it is often found that there are failures to make credit …

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna

Indonesian Notary

Perjanjian pada umumnya berisi pernyataan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Namun kadang kala isi suatu perjanjian hanya pura-pura belaka, hal tersebut dikenal sebagai perjanjian pura-pura. Pada praktiknya perjanjian pura-pura dapat berupa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam rangka perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha

Indonesian Notary

PPAT actions that do not include the heirs in the making of the sale and purchase deed (AJB) can be accounted for administratively and civilian for illegal acts in Article 1366 of the Civil Code. PPAT can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 62 PP No. 24 of 1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Defendant I's act of selling inheritance without the plaintiff's knowledge constitutes an illegal act regulated in Article 1365 of the Civil Code so that the sale and purchase of other people's goods is null and can provide a basis …

Property And Local Knowledge, Malcolm Lavoie

Catholic University Law Review

Property rights play an important but largely under-appreciated role in channeling local knowledge into decisions about physical resources. Property devolves decision-making authority to a dispersed pool of owners, who are likely to be aware of local conditions relevant to their resources. As a result, property owners are often in a position to make better-informed decisions about the use of the resource than other parties. The homeowner who preemptively repairs an old roof, the retailer who offers a new product for sale, and the farmer who decides to switch crops are all decision-makers who are empowered through property rights to act …

Ute Indian Tribe Of The Uintah & Ouray Reservation V. U.S. Dep't Of Interior, Valan Anthos

Public Land & Resources Law Review

The Ute Indian Tribe of the Uintah & Ouray Reservation brought 16 claims against federal agencies and the State of Utah for alleged mismanagement of water resources held in trust and for alleged discrimination in water allocation. The United States District Court for the District of Columbia dismissed several of the claims as time-barred and others as lacking a proper statutory basis to create an enforceable trust duty. The remaining claims were transferred to the United States District Court of the District of Utah because the events occurred in Utah and most of the parties reside there.

Community Empowerment In Decarbonization: Nepa’S Role, Wyatt G. Sassman

Washington Law Review

This Article addresses a potential tension between two ambitions for the transition to clean energy: reducing regulatory red-tape to quickly build out renewable energy, and leveraging that build-out to empower low-income communities and communities of color. Each ambition carries a different view of communities’ role in decarbonization. To those focused on rapid build-out of renewable energy infrastructure, communities are a potential threat who could slow or derail renewable energy projects through opposition during the regulatory process. To those focused on leveraging the transition to clean energy to advance racial and economic justice, communities are necessary partners in the key decisions …

Zoning And Land Use Law, Newton M. Galloway, Steven L. Jones

Mercer Law Review

The COVID-19 pandemic dramatically affected the world’s economy and supply chains during this Survey period. However, real estate development did not cease. In many urban and suburban areas, including the metropolitan Atlanta area, new development projects rose from the ground, despite the economic risks and challenges created by the pandemic. Nevertheless, the long-term impacts of the pandemic may fundamentally challenge many paradigms that have long sustained successful real estate development.

Prior to the pandemic, commercial retail developments, such as malls and destination shopping centers, were already in the economic doldrums due to the rise of e-commerce and their economic vitality …

Who Gets The Drought: The Standard Of Causation Necessary In Cases Of Equitable Apportionment, E. Tate Crymes

Mercer Law Review

More than just an amenity, “[a river] is a treasure” noted Justice Holmes in a dispute over the waters of the Delaware River. Water is a unique resource in that it is fluid and can move between borders of sovereign states. When water flows across state boundaries, there are often conflicts between the rights of the powerful upstream state and the vulnerable downstream state. Although water rights laws vary across the United States, most eastern states adopt the principle that the right to water is equal for both states. ...

In the Court’s most recent equitable apportionment decision, Florida II, …

Overparticipation: Designing Effective Land Use Public Processes, Anika Singh Lemar

Fordham Law Review

There are more opportunities for public participation in the planning and zoning process today than there were in the decades immediately after states adopted the first zoning enabling acts. As a result, today, public participation, dominated by nearby residents, drives most land use planning and zoning decisions. Enhanced public participation rights are often seen as an unqualified good, but there is a long history of public participation and community control cementing racial segregation, entrenching exclusion, and preventing the development of affordable housing in cities and suburbs alike. Integrating community engagement into an effective administrative process requires addressing the various ways …

Federal Land Conservation In Rural Areas, Jessica Owley, Jess Phelps

Brooklyn Law Review

Rural land has an important role to play in environmental protection. This Article examines how the federal government works to further the goals of land conservation in rural areas—ranging from farmland to forests and wetlands; from working landscapes to national parks; and from private to public landownership. We note three approaches. The federal government mandates conservation through laws like the Endangered Species Act and the Clean Water Act. The federal government incentivizes conservation through Farm Bill programs and tax incentives. Finally, the federal government facilitates conservation through noncoercive funding, review, and technical assistance programs under the Farm Bill, the National …

Treat Thy Neighbor As Thyself? Equal Protection And The Scope Of Rluipa’S Equal Terms Clause, Noah Kane

Cardozo Law Review

No abstract provided.

Methodological Challenges In Studying Trust In Natural Resources Management, Antonia Sohns, Gordon M. Hickey, Jasper R. De Vries, Owen Temby

School of Earth, Environmental, & Marine Sciences Faculty Publications

Trust has been identified as a central characteristic of successful natural resource management (NRM), particularly in the context of implementing participatory approaches to stakeholder engagement. Trust is, however, a multi-dimensional and multi-level concept that is known to evolve recursively through time, challenging efforts to empirically measure its impact on collaboration in different NRM settings. In this communication we identify some of the challenges associated with conceptualizing and operationalizing trust in NRM field research, and pay particular attention to the inter-relationships between the concepts of trust, perceived risk and control due to their multidimensional and interacting roles in inter-organizational collaboration. The …

Bahr V. Regan, Aspen B. Ward

Public Land & Resources Law Review

In June 2015, the Lake Fire burned through California’s San Bernardino National Forest. Three hundred miles east of the fire, six air quality monitors exceeded NAAQS in Phoenix, Arizona. Arizona’s Department of Environmental Quality petitioned the EPA to exclude those exceedances to avoid stricter regulatory burdens and the need for contingency measures. Applying the Exceptional Events Rule, the EPA permitted the petition to exclude the data therefore allowing Phoenix to successfully demonstrate attainment of the ozone NAAQS by the July 2018 deadline. Petitioners sought review of the EPA’s final decision and were denied their petition for review by the Ninth …

Municipal Optimization Of Short-Term Rental Regulations: The Reality Of Airbnb In South Texas Communities, Kenneth M. Culbreth Iii

St. Mary's Law Journal

Abstract forthcoming.

The Case Against The Case For Zoning, Michael Lewyn

Scholarly Works

Power points used in a presentation on a work in progress, responding to Christopher Serkin's "Case For Zoning" article at 96 Notre Dame L. Rev. 749.

Stronger Than Ever: New York’S Rent Stabilization System Survives Another Legal Challenge, Charles K. Gehnrich

Fordham Law Review

The fate of New York’s rent stabilization laws (RSL) directly concerns millions of New York City residents who take shelter in the protection of the RSL from the hardships and unfair business practices that accompany an unregulated housing market during a housing crisis. After the New York State Legislature made these tenant protections stronger than ever before in 2019, affected landlords responded by petitioning the courts to dismantle the entire rent regulation regime. A federal district court in the Eastern District of New York rejected the landlords’ broad constitutional challenge in Community Housing Improvement Project v. City of New York …

Property Law For The Ages, Michael C. Pollack, Lior Jacob Strahilevitz

Articles

Within the next forty years, the number of Americans over age sixty-five is projected to nearly double. This seismic demographic shift will necessitate a reckoning in several areas of law and policy, but property law is especially unprepared. Built primarily for young and middle-aged white men, the common law of property has been critiqued for decades for the ways in which it oppresses or simply leaves behind people based on their race, sex, Native heritage, and more. This Article contributes a new focus on property law’s treatment of people based on their advanced age. Burdened by higher relocation costs, more …

Does The Criminal Enforcement Of Federal Environmental Law Deter Environmental Crime? The Case Of The U.S. Resource Conservation And Recovery Act, Dr. Joshua Ozymy, Dr. Melissa L. Jarrell

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the Department of Justice are tasked with the investigation and prosecution of hazardous waste crimes occurring under the U.S. Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). For criminal sanctions to be effective, the probability of detection and severity of punishment must be significant enough to raise the cost to benefit ratio to deter environmental crimes. While research examines sanctioning under RCRA, little work examines the plausibility of the deterrent effect of criminal sanctions. Through content analysis of all environmental crime prosecutions resulting from EPA criminal investigations, 1983-2019, we explore the probability of detection and …

Hypocrisy On The High Seas: An Examination Of The Conflicting Policy Goals And Actions Of The International Community Regarding Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing, Peter J. Tamburello

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

Fish and the fishing industry are one of the main sources of food protein and commerce in many areas of the world, whether it be from traditional and artisanal fishing practiced in Somalia and other undeveloped countries or large scale international commercial fishing from rich and industrialized nations. The world’s oceans are currently being plagued by overfishing both from legally authorized activities and Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. The purpose of this paper is to examine the problems plaguing the world’s fisheries with an eye towards the environmental damage and economic harm that stem from it. It is also to …

The Survival Of Animal Care Organizations Impacted By The Covid-19 Pandemic In 2020, Juan Fernando Torrico

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

This note assessed how animal care organizations and the animals in their care were impacted, negatively and positively, by the coronavirus pandemic. Several animal care organizations in the United States–including animal shelters, rescues, sanctuaries, and zoos–were contacted directly, and invited to share their experiences from the COVID-19 pandemic in 2020. They provided valuable in-depth insight into how government shutdowns and social distancing impacted their facility; if any of the animals in their care tested positive for COVID-19; how the animals in their care were affected indirectly by COVID-19; if they sought and received any government assistance to keep them operational; …

Watery Grave: One Of The Death Care Industry’S Greenest Options Is Still Illegal In Thirty-One States And That Needs To Change, Jacob Steele

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

Alkaline hydrolysis is an eco-friendly cremation alternative that uses water, a gentle chemical solution, and heat to break down bodies instead of fire. It has a carbon footprint that is 75% less than that of standard cremation and eliminates the possibility of soil and groundwater pollution created by traditional burials. The problem is that it is illegal and unavailable to citizens in at least 31 states. This comment examines the history, process, and legality of alkaline hydrolysis while proposing the rapid federal or mass state legalization of the method as a solution to many of the problems the death care …

Held V. State, Alec D. Skuntz

Public Land & Resources Law Review

On March 13, 2020, a group of 16 Montana children and teenagers filed a complaint in the First Judicial District, Lewis and Clark County against the State of Montana and several state agencies. These young Plaintiffs sought injunctive and declaratory relief against Defendants for their complicity in continuing to extract and release harmful amounts of greenhouse gases which contribute to climate change. Plaintiffs premised their argument on the Montana Constitution’s robust environmental rights and protections. The Defendants filed a motion to dismiss which the District Court granted in-part and denied in-part. Held provides a roadmap for future litigation by elucidating …

This Must Be Our Place: Protectionism And Foreign Investment In Kazakhstan’S Farmland, Kristi Lew

Northwestern Journal of International Law & Business

No abstract provided.