Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Environmental Law (230)
- Natural Resources Law (173)
- Contracts (166)
- Commercial Law (162)
- Legal Profession (162)
-
- Oil, Gas, and Mineral Law (159)
- Energy and Utilities Law (152)
- Water Law (151)
- Agriculture Law (130)
- International Law (93)
- Law and Society (93)
- Constitutional Law (91)
- Human Rights Law (87)
- Public Law and Legal Theory (83)
- Food and Drug Law (79)
- Health Law and Policy (79)
- International Trade Law (79)
- Law of the Sea (79)
- Litigation (78)
- Administrative Law (76)
- Intellectual Property Law (76)
- Science and Technology Law (63)
- Indigenous, Indian, and Aboriginal Law (62)
- Law and Race (59)
- Cultural Heritage Law (57)
- Animal Law (56)
- Social and Behavioral Sciences (45)
- Comparative and Foreign Law (43)
- Institution
-
- Universitas Indonesia (158)
- American University Washington College of Law (75)
- University of Montana (56)
- Georgia State University College of Law (35)
- Seattle University School of Law (21)
-
- University of New Mexico (13)
- Columbia Law School (9)
- Vanderbilt University Law School (5)
- Fordham Law School (4)
- Pace University (4)
- SJ Quinney College of Law, University of Utah (4)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (4)
- William & Mary Law School (4)
- Mercer University School of Law (3)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (3)
- University of Maine School of Law (3)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (3)
- Brooklyn Law School (2)
- Cornell University Law School (2)
- Maurer School of Law: Indiana University (2)
- Northwestern Pritzker School of Law (2)
- Notre Dame Law School (2)
- Roger Williams University (2)
- Suffolk University (2)
- University of Denver (2)
- Ateneo de Manila University (1)
- Barry University School of Law (1)
- Brigham Young University Law School (1)
- Claremont Colleges (1)
- Embry-Riddle Aeronautical University (1)
- Keyword
-
- Akta Jual Beli (13)
- Notaris (13)
- Zoning (12)
- Climate change (10)
- Law (10)
-
- Land use (8)
- Human rights (7)
- PPAT (7)
- Notaris. (6)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (6)
- Perseroan Terbatas (6)
- Tanggung Jawab Notaris (6)
- Akta Notaris (5)
- Conservation (5)
- Investment (5)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (5)
- COVID-19 (4)
- Contracts (4)
- Environmental law (4)
- Extractive industries (4)
- Housing (4)
- Kewenangan Notaris (4)
- Perbuatan Melawan Hukum. (4)
- Perjanjian (4)
- Permitting (4)
- Affordable housing (3)
- Agriculture (3)
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (3)
- Built heritage (3)
- CERCLA (3)
- Publication
-
- Indonesian Notary (158)
- Sustainable Development Law & Policy (72)
- Public Land & Resources Law Review (56)
- Journal of Comparative Urban Law and Policy (35)
- Natural Resources Journal (12)
-
- Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications (9)
- SITIE Symposiums (8)
- Seattle Journal of Technology, Environmental, & Innovation Law (5)
- American Indian Law Journal (4)
- Fordham Environmental Law Review (4)
- Scholarly Works (4)
- Seattle University Law Review (4)
- Maine Law Review (3)
- Mercer Law Review (3)
- Vanderbilt Law School Faculty Publications (3)
- William & Mary Environmental Law and Policy Review (3)
- Articles (2)
- Cornell Law Faculty Publications (2)
- Elisabeth Haub School of Law Faculty Publications (2)
- Indiana Law Journal (2)
- Journal of Law and Policy (2)
- Marine Affairs Institute Staff Publications (2)
- Pace Environmental Law Review (2)
- Responsible Business Conduct and Impact Assessment Law (2)
- Scholarly Articles in Law Reviews & Journals (2)
- Sturm College of Law: Faculty Scholarship (2)
- Suffolk University Law School Faculty Works (2)
- Utah Law Faculty Scholarship (2)
- Vanderbilt Law Review (2)
- American University Law Review (1)
- Publication Type
Articles 301 - 330 of 435
Full-Text Articles in Land Use Law
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 259/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel.), Steven Liem
Indonesian Notary
Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan pembayaran dari pembeli, maka pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah yang berarti kepemilikan saham tersebut masih merupakan milik penjual. …
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Indonesian Notary
Artikel ini membahas tentang kewajiban Notaris yang timbul dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jika implementasikan ke dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berdampak dapat dikenalinya Pemilik Manfaat, sehingga membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerap terjadi persekongkolan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan Konsep Pemilik Manfaat, dimana si Pemilik Manfaat mengendalikan beberapa Perusahaan untuk menjadi Peserta Tender, dan menciptakan Tender yang kolusif. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Hasil Penelitian menyarankan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya melibatkan Notaris, terutama saat pembuatan Kontrak, sehingga Notaris dapat …
Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyerahan Kembali Sertipikat Sebagai Objek Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/Pn.Dps), Syarifah Nurul Aziizi
Indonesian Notary
Artikel ini mengenai perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban Notaris terhadap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang objek jual belinya diserahkan kembali kepada penjual. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas objek jual beli berdasarkan akta pengikatan jual beli lunas, dan amar putusan yang kurang memberi keadilan bagi pembeli. Selanjutnya notaris yang menyerahkan …
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Indonesian Notary
Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …
Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018), Yeane Marlina Siregar
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT yang kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Denpasar. Penulis mengadakan penelitian atas kasus itu dengan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif …
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai cacat yuridis Akta Jual Beli serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT …
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus …
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Indonesian Notary
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris/PPAT atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan …
Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing
Indonesian Notary
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Indonesian Notary
Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Indonesian Notary
Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …
Slicing (And Transferring) Development, John Infranca
Slicing (And Transferring) Development, John Infranca
Suffolk University Law School Faculty Works
This symposium essay applies insights from Professor Lee Fennell’s Slices and Lumps: Division and Aggregation in Law and Life to two distinct issues in zoning and land use regulation. The first is the use of transferable development rights (TDRs). TDRs provide an ideal vehicle for considering the interaction of slices and lumps, the advantages (and disadvantages) of both slicing and aggregating entitlements, and the relationship between what might be termed naturally occurring lumps and the artificial lumps created by law. The conceptual framework developed in Slices and Lumps also sheds light on recent high-profile zoning reforms and the potential for …
Navajo Nation V. United States Department Of The Interior, Adam W. Johnson
Navajo Nation V. United States Department Of The Interior, Adam W. Johnson
Public Land & Resources Law Review
The Navajo Nation sued the United States government alleging the government breached its trust obligation over the allocation of water rights in the Colorado River Basin. On remand, the district court denied the Navajo Nation leave to file its third amended complaint for futility, holding that the general trust relationship was insufficient to support the Nation’s breach of trust claim.
Cubular Corridors: Merging Vertical Urbanism With Accessibility Initiatives, Michael N. Widener
Cubular Corridors: Merging Vertical Urbanism With Accessibility Initiatives, Michael N. Widener
William & Mary Environmental Law and Policy Review
No abstract provided.
Connecticut Cities, Towns Cutting Red Tape Amid Covid-19 Crisis, Sara C. Bronin
Connecticut Cities, Towns Cutting Red Tape Amid Covid-19 Crisis, Sara C. Bronin
Cornell Law Faculty Publications
Over the last two weeks, Governor Ned Lamont has issued two executive orders that have brought sweeping changes in the way municipalities across Connecticut function in the COVID-19 era. This short piece summarizes the changes in the executive orders as they relate to municipal procedures and decision-making.
End Notes, Sustainable Development Law & Policy
End Notes, Sustainable Development Law & Policy
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
State Preemption And Single Use Plastics: Is National Intervention Necessary?, Ethan D. King
State Preemption And Single Use Plastics: Is National Intervention Necessary?, Ethan D. King
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
The Right To Legally Sourced Lumber? How The Effective Enforcement Of The Lacey Act Is A U.S. Human Rights Obligation And Critical To Preventing Abuse In The Illegal Logging Industry, Melanie Hess
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
An Ace Up Their Sleeve Or A House Of Cards: Can The Epa's Affordable Clean Energy Rule Withstand Chevron Deference?, Shannon Zaret
An Ace Up Their Sleeve Or A House Of Cards: Can The Epa's Affordable Clean Energy Rule Withstand Chevron Deference?, Shannon Zaret
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Lake Erie Bill Of Rights Gets The Ax: Is Legal Personhood For Nature Dead In The Water?, Devon Alexandra Berman
Lake Erie Bill Of Rights Gets The Ax: Is Legal Personhood For Nature Dead In The Water?, Devon Alexandra Berman
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
The Use Of The Regular Militaries For Natural Disaster Assistance: Climate Change And The Increasing Need For Changes To The Laws In The United States, China, Japan, The Philippines, And Other Countries, Donald D.A. Schaefer
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Editor's Note, Brianna Delduca, Hannah Gardenswartz
Editor's Note, Brianna Delduca, Hannah Gardenswartz
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
End Notes, Sustainable Development Law & Policy
End Notes, Sustainable Development Law & Policy
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
How Syria's Failure To Uphold The Kyoto Protocol And Paris Agreement Exacerbated The Effects Of Climate Change In The Levant, Nivea A. Ohri
How Syria's Failure To Uphold The Kyoto Protocol And Paris Agreement Exacerbated The Effects Of Climate Change In The Levant, Nivea A. Ohri
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Continuing A Broad Application Of Section 9 Of The Esa To Prevent Future Mass Extinctions, Alicia Martinez
Continuing A Broad Application Of Section 9 Of The Esa To Prevent Future Mass Extinctions, Alicia Martinez
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Does Importing Endangered Species' Body Parts Help Conservation? Discretion To Import Trophies Under The Trump Administration, Brianna Marie
Does Importing Endangered Species' Body Parts Help Conservation? Discretion To Import Trophies Under The Trump Administration, Brianna Marie
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Ferc Ruling Undermines Energy Federalism And Arbitrarily Targets Mid-Atlantic Region Renewables, Philip Killeen
Ferc Ruling Undermines Energy Federalism And Arbitrarily Targets Mid-Atlantic Region Renewables, Philip Killeen
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Jam V. Ifc: One Step Forward, Two Steps Back?, Nicholas Johnson
Jam V. Ifc: One Step Forward, Two Steps Back?, Nicholas Johnson
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.
Can The Expansion Of 45q Effectively Spur Investment In Carbon Capture?, Shannon Zaret
Can The Expansion Of 45q Effectively Spur Investment In Carbon Capture?, Shannon Zaret
Sustainable Development Law & Policy
No abstract provided.