Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Contracts (454)
- Legal Profession (454)
- Commercial Law (453)
- Law and Society (6)
- Administrative Law (5)
-
- Human Rights Law (5)
- Civil Law (4)
- Natural Resources Law (4)
- Agriculture Law (2)
- Comparative and Foreign Law (2)
- Courts (2)
- Education Law (2)
- Indigenous, Indian, and Aboriginal Law (2)
- Law and Politics (2)
- Litigation (2)
- Public Interest (2)
- Transnational Law (2)
- Civil Rights and Discrimination (1)
- Common Law (1)
- Conflict of Laws (1)
- Cultural Heritage Law (1)
- Dispute Resolution and Arbitration (1)
- Family Law (1)
- Law and Economics (1)
- Legal Education (1)
- Legislation (1)
- Nonprofit Organizations Law (1)
- Other Law (1)
- Keyword
-
- Notaris (68)
- Akta Jual Beli (22)
- PPAT (17)
- Perbuatan Melawan Hukum (12)
- Akta (10)
-
- Notaris. (10)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (10)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (10)
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Akta Notaris (9)
- Perlindungan Hukum (9)
- Perkawinan (8)
- Perseroan Terbatas (8)
- Tanggung jawab notaris (8)
- Akta Autentik (7)
- Harta Bersama (7)
- Hibah (7)
- Pembatalan (6)
- Penggelapan (6)
- Perbuatan Melawan Hukum. (6)
- Perjanjian (6)
- Wanprestasi (6)
- Waris (6)
- Akibat Hukum (5)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (5)
- Hak Tanggungan (5)
- Harta bersama (5)
- Jual Beli (5)
- Kewenangan Notaris (5)
- Publication Year
Articles 391 - 420 of 482
Full-Text Articles in Land Use Law
Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 Pk/Tun/2016, Heri Herdiansyah
Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 Pk/Tun/2016, Heri Herdiansyah
Indonesian Notary
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah perlu mendapatkan perhatian dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini berlaku juga dalam hal perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bagi pemegang hak pengelolaan tetapi juga bagi pemegang hak guna bangunan yang mana ketika hak guna bangunan telah habis dan akan diperpanjang, para pihak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik dari sisi pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak guna bangunan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai implikasi pengalihan hak atas tanah kepada PT X (Persero) dengan hak pengelolaan terhadap perpanjangan hak guna bangunan …
Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Nadila Sandy Dethia
Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Nadila Sandy Dethia
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR pada dasarnya merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah atau Camat, terhadap peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR yang merupakan tanah yang belum memiliki sertipikat ini dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum memiliki sertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatu perikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan kekuatan SKGR yang dijadikan jaminan dalam suatu Perjanjian Utang Piutang. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan …
Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama), Revita Aldia Putri Ta
Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama), Revita Aldia Putri Ta
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang ,namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),sehingga tidak punya kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat secara hukum dan pengaturan mengenai lembaga isbat nikah sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam perkara nikah …
Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180k/Pdt/2017), Riska Putri Anggita
Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180k/Pdt/2017), Riska Putri Anggita
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi …
Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Penerbitan Duplikat Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017), Rizaldi Malkan Husni
Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Penerbitan Duplikat Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017), Rizaldi Malkan Husni
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akta jual belinya cacat hukum dengan putusan pengadilan, dan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data …
Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018), Widinasnita Putri Nusantara
Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018), Widinasnita Putri Nusantara
Indonesian Notary
Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan memperhatikan kewajibannya sebagai notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa yang terjadi dalam pembuatan APH ditemukan ketidaktelitian atas penghadap yang dituangkan dalam akta. Terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu akibat hukum terhadap akta pelepasan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 1249 K/PID.SUS/2018 dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data …
“Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Dan Notaris Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 59/Pdt/2019/Pt.Bdg)", Windi Astriana
Indonesian Notary
Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. Selanjutnya, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini …
Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-Jkt), Anastasia Lucia Margaret
Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-Jkt), Anastasia Lucia Margaret
Indonesian Notary
Penelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan” namun PT IKP selaku pemegang saham tidak pernah menandatangani Keputusan Sirkuler PT …
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.), Anita Ratna Sari
Indonesian Notary
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/pid.b/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan …
Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj), Audina Sintasari
Pembatalan Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj), Audina Sintasari
Indonesian Notary
Pada dasarnya suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang memungkinkan kesepakatan tersebut berakibat mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Salah satu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbj. Penelitian ini menganalisis penerapan PPJB sebagai perjanjian bantuan untuk perjanjian pokok baru melalui jual beli serta implikasi hukum terhadap pembatalan AJB karena tidak dipenuhinya PPJB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa …
Akta Sewa Menyewa Dengan Objek Harta Bersama Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1111/K/Pdt/2018), Aya Sofia
Indonesian Notary
Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tanpa mempermasalahkan siapa yang memperoleh barang tersebut. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Namun, tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris ataupun masyarakat pada umumnya terkadang berbeda-beda …
Implikasi Yuridis Atas Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengakibatkan Akta Hibah Tanah Hak Milik Kepada Warga Negara Asing Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547k/Pdt/2019), Cecilia Andriana Suwarno
Implikasi Yuridis Atas Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengakibatkan Akta Hibah Tanah Hak Milik Kepada Warga Negara Asing Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547k/Pdt/2019), Cecilia Andriana Suwarno
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi akibat hukum atas kelalaian PPAT dalam membuat akta hibah tanah hak milik dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yakni kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing di …
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap Di Notaris, Clifford Erikson Kwandang
Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap Di Notaris, Clifford Erikson Kwandang
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan penggunaan cip RFID yang terdapat pada KTP Elektronik sebagai tindakan untuk menanggulangi penggunaan identitas palsu pada saat pengenalan penghadap di Notaris, agar menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya yang mana data yang diperoleh akan dibaca/ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Adapun Analisa data dilakukan dengan secara Preskriptif. Hasil Analisa menyatakan bahwa Notaris hanya bertugas untuk meneliti kebenaran formil dari suatu akta, beban tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terletak pada kepatuhan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan …
Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017), Devita Putri Dewi
Indonesian Notary
Penelitian ini meneliti Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang diterbitkan secara melawan hukum membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dinyatakan menjadi …
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha
Indonesian Notary
Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang …
Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017), Ellyzabeth Tanaya
Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017), Ellyzabeth Tanaya
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik harta bawaan. Permasalahan yang akan dibahas meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah …
Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk), Emmanisty Atas Asih
Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk), Emmanisty Atas Asih
Indonesian Notary
Tulisan ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Kejelasan dan kecermatan dalam merumuskan perjanjian merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa …
Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Eveline Yusim
Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Eveline Yusim
Indonesian Notary
Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri bagi Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seseorang yang beragama Islam karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam studi kasus terhadap putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngawi, isteri kedua dari seorang pewaris keturunan Tionghoa menuntut hak warisnya dari harta yang sebelumnya dimiliki oleh Pewaris dengan isteri pertamanya dan memohon agar perkara diselesaikan dengan Hukum Waris Perdata …
Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi), Fadzillah Sariyadi
Indonesian Notary
Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat …
Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017, Geraldi Yohanes Parlindungan
Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017, Geraldi Yohanes Parlindungan
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT …
Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa Untuk Menjual, Dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/Pn.Pti, Hadi Marendra Muhammad
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, akta kuasa untuk menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan terhadap penyampingan jaminan Hak Tanggungan. Untuk …
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 Pk/Pdt/2018”, Inaz Zakia
Indonesian Notary
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh …
Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana
Indonesian Notary
Pengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap …
Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda
Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda
Indonesian Notary
Artikel ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun …
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin
Indonesian Notary
Kepemilikan saham adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini berfokus pada implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang dianggap cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang …
Akibat Hukum Perjanjian Cessie Yang Memuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/Pn.Tng), (M. Azis Ridwansyah
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Tng dimana Robert Jacobus Silfanus membeli tanah yang dibangun oleh developer PT. Duta Realtindo Jaya dan dalam melakukan jual belinya, Robert Jacobus melakukan kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia perbuatannya dilakukan dengan akta PPJB yang dibuat oleh XX, S.H. PPJB antara PT. Duta Realtindo Jaya dengan Robert Jacobus dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Robert Jacobus kepada PT. Bank Danamon Indonesia, PT Bank Danamon menjual kepada pihak lain sampai akhirnya diterima oleh Mediarto Prawiro. Tesis ini meliputi permasalahan, keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan jaminan pelunasan utang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang …
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W.
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W.
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai akibat penipuan dan penggelapan oleh komisaris perusahaan yang menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas tidak dapat terlaksana. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Jurnal ini mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat,sehingga berimplikasi hukum terhadap Perubahan Data Perseroan yang tidak valid yang merugikan terhadap pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang …
Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk pada masa itu. Agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk salah satunya dapat melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yakni cessie. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi yang beranggotakan bank-bank lain dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Untuk menjawab …
Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki, Putri Sari Febiolla
Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki, Putri Sari Febiolla
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli tidak sah dan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang dibatalkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penjualan jaminan yang berupa tanah dengan sertipikat hak milik beserta bangunan diatasnya seharusya tunduk dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan hutang itu sendiri dapat dipergunakan …
Implikasi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Antara Akta Notariil Dengan Akta Risalah Rapat Bawah Tangan Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Rizqky Ramadhan Putra
Indonesian Notary
Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang …