Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Contracts (454)
- Legal Profession (454)
- Commercial Law (453)
- Law and Society (6)
- Administrative Law (5)
-
- Human Rights Law (5)
- Civil Law (4)
- Natural Resources Law (4)
- Agriculture Law (2)
- Comparative and Foreign Law (2)
- Courts (2)
- Education Law (2)
- Indigenous, Indian, and Aboriginal Law (2)
- Law and Politics (2)
- Litigation (2)
- Public Interest (2)
- Transnational Law (2)
- Civil Rights and Discrimination (1)
- Common Law (1)
- Conflict of Laws (1)
- Cultural Heritage Law (1)
- Dispute Resolution and Arbitration (1)
- Family Law (1)
- Law and Economics (1)
- Legal Education (1)
- Legislation (1)
- Nonprofit Organizations Law (1)
- Other Law (1)
- Keyword
-
- Notaris (68)
- Akta Jual Beli (22)
- PPAT (17)
- Perbuatan Melawan Hukum (12)
- Akta (10)
-
- Notaris. (10)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (10)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (10)
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Akta Notaris (9)
- Perlindungan Hukum (9)
- Perkawinan (8)
- Perseroan Terbatas (8)
- Tanggung jawab notaris (8)
- Akta Autentik (7)
- Harta Bersama (7)
- Hibah (7)
- Pembatalan (6)
- Penggelapan (6)
- Perbuatan Melawan Hukum. (6)
- Perjanjian (6)
- Wanprestasi (6)
- Waris (6)
- Akibat Hukum (5)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (5)
- Hak Tanggungan (5)
- Harta bersama (5)
- Jual Beli (5)
- Kewenangan Notaris (5)
- Publication Year
Articles 151 - 180 of 482
Full-Text Articles in Land Use Law
Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/Pn.Kpn), Ayu Indah Damayanti
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada …
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah Yang Sebelumnya Telah Dihibahkan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn.Bla), Gista Latersia
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bla terkait penghibahan atas tanah dari Almarhum Tuan RU kepada anak-anaknya, diantaranya Nyonya SU dan Tuan SR, yang dilakukan tanpa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melainkan secara adat di hadapan kepala desa. Selain itu, PPAT EE kemudian membuat akta hibah dari Almarhum Tuan RU yang dalam kondisi stroke kepada Nyonya SU atas tanah milik Tuan SR yang telah dihibahkan ayahnya kepada Tuan SR secara adat berdasarkan permintaan Nyonya SU. Pokok permasalahannya yaitu (i) mengenai keabsahan pembuatan akta hibah dan pelaksanaannya; dan (ii) mengenai pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan …
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki), Intan Saputri
Indonesian Notary
Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan mengenai persetujuan terhadap mata acara rapat tersebut dapat dipikirkan terlebih dahulu. Penyelenggaraan RUPS dengan tidak menaati aturan tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak sah. Hal ini memengaruhi kekuatan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan RUPS tersebut, dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Putusan yang dibahas …
Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby, Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi
Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby, Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi
Indonesian Notary
Pemindahan hak atas saham ini dapat dilakukan melalui jual beli, hibah, maupun pewarisan. Oleh karena peralihannya yang cukup mudah, tidak jarang para pemegang saham antara Perseroan yang satu dengan Perseroan yang lainnya akan saling membeli saham satu sama lain. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang yang mana akta tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian berupa penelitian …
Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020), Pratiwi Nur Syafira
Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020), Pratiwi Nur Syafira
Indonesian Notary
Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang …
Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 Pk/Pdt/2016), Muhammad Alif Prayuta Akbar
Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 Pk/Pdt/2016), Muhammad Alif Prayuta Akbar
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum pada perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan yang masuk dalam boedel pailit. PPJB adalah perjanjian yang lahir pada saat jual beli belum bisa dilaksanakan, sedangkan para pihak sudah bersedia untuk mengikatkan diri dan akan melakukan perjanjian jual beli di kemudian hari. Setiap perjanjian akan memiliki risiko jika para pihaknya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, risiko tersebut dapat datang baik dari pihak pembeli maupun penjual. Permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi atau ingkar janji. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ditemukan dalam Putusan …
Status Hak Atas Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017), Irdayanti Amir
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai penjual. Mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan peralihan hak atas tanah telah terjadi dengan dibuatnya PPJB di hadapan Notaris, sehingga dengan kepailitan developer, hak atas tanah tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian …
Kuasa Menjual Dengan Kausa Pengakuan Utang Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1416k/Pdt/2020), Amelia Linati
Indonesian Notary
Kuasa menjual dengan kausa pengakuan utang sebagai dasar peralihan hak milik atas tanah seharusnya tidak boleh dilakukan karena sejatinya merupakan perjanjian semu, selain itu mengandung cacat kehendak, melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini dapat menghindari adanya kesewenangan berupa penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak karena adanya keunggulan ekonomis. Penelitian ini membahas mengenai: (i) Kedudukan kuasa menjual atas dasar akta pengakuan utang yang menyebabkan beralihnya kepemilikan hak atas tanah seseorang dikaitkan dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri No. 179/Pdt.G/2018/PN.Mtr jo. putusan Pengadilan Tinggi No. 116/PDT/2019/PT.Mtr jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1416K/PDT/2020; (ii) Ketentuan normatif …
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel), Bunga Mentari Paskadwi
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel), Bunga Mentari Paskadwi
Indonesian Notary
Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUJN yang menyebutkan bahwasannya notaris wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Pengertian “kenal” dalam akta notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuat berdasarkan identitas para pihak yang diperlihatkan kepada notaris. Apabila syarat pengenalan penghadap tidak terpenuhi …
Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali, Made Kalidna Ratna Putri
Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali, Made Kalidna Ratna Putri
Indonesian Notary
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Customary Land for Community Units. This is regulated with the aim that customary law communities get adat aimed at recognizing legal certainty over their communal land by being registered as an object of land rights. This study discusses: (i) the legal power of certificates of rights to customary lands of indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali; and (ii) the position of individual legal subjects in the control of customary land owned by indigenous peoples in Timpag Village, …
Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia, Christy Yanuar Wahjudin
Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia, Christy Yanuar Wahjudin
Indonesian Notary
Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus mengumpulkan data dan dokumen kliennya, menyimpan serta memproses data dan dokumen tersebut untuk dituangkan ke dalam akta. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pengelolaan data klien, arsip dan administrasi lainnya. Penggunaan sistem cloud computing ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa permasalahan, terutama terkait keamanan data yang berhubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris. Di dalam tesis ini, akan dibahas mengenai langkah-langkah yang dapat Notaris lakukan dalam menjaga keamanan data dan …
Kepastian Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Terhadap Objek Harta Setelah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus), Wendy Arbertus Palong
Kepastian Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Terhadap Objek Harta Setelah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus), Wendy Arbertus Palong
Indonesian Notary
Pailit merupakan peristiwa hukum yang terjadi bila suatu badan hukum memiliki hutang dan tidak mampu membayar yang dinyatakan oleh pengadilan. Notaris ialah pejabat umum memiliki wewenang membuat suatu akta autentik yang bertujuan sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum dibidang keperdataan salah satunya Akta Pemindahan Hak dan Akta Kuasa. kepastian Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta autentik yang termasuk dalam boendel pailit dengan analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus. Hasil analisis yang didapatkan bahwa kapastian akan didapatkan status dari harta benda yang telah dimasukan kedalam boedoel pailit merupakan sitaan negara yang pada dasarnya melihat …
Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017), Zuhair Salam Asoni
Indonesian Notary
Artikel ini mengangkat peristiwa yang berawal saat Alm. PA VIII berjanji kepada kakeknya yaitu PB X untuk menjadikan R sebagai istri yang dituakan, walaupun Alm. PA VIII menikah terlebih dahulu dengan P. Berdasarkan kedudukan R, maka anak laki-laki pertamanya berhak atas tahta setelah meninggalnya PA VIII. Penunjukkan putra mahkota tidak pernah disampaikan di hadapan masyarakat umum sehingga terjadi perseturuan diantara anak-anaknya. PA IX Al-Haj yang merasa berhak atas tahta Pakualaman kemudian menggugat PA X anak dari PA IX. Salah satu bukti yang dihadirkan dalam pengadilan akta rapat keluarga yang di-waarmerking oleh notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan dalam …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Membuat Akta Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/Pdt/2018), Rizki Fajar Krismiatri
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Membuat Akta Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/Pdt/2018), Rizki Fajar Krismiatri
Indonesian Notary
Notary / PPAT who makes and signs a deed without the knowledge of one of the parties and allows another person to claim to be himself a Notary / PPAT should be considered an act against the law that is contrary to the laws and regulations. This is due to the failure to fulfil the material requirements of buying and selling and violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter M of Law Number 30 of 2004 concerning Regulation of Notary Position in conjunction with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Officials for …
Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/Pdt/2020/Pt Sby, Andhika Mediantara Primayoga
Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/Pdt/2020/Pt Sby, Andhika Mediantara Primayoga
Indonesian Notary
Yayasan memerlukan akta autentik dalam berbagai keperluan, salah satunya ialah untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian pengurus dilakukan dengan didahului rapat pembina, yang hasil keputusan rapatnya dibuatkan akta autentik oleh notaris. Akta ini yang kemudian digunakan untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa antara pembina dan pengurus yayasan, dan melibatkan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara peradilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan pemberhentian pengurus Yayasan SHT dan kedudukan Notaris sebagai turut tergugat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan putusan pengadilan. …
Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Atas Objek Yang Menjadi Sengketa (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/K/Pdt/2019), Andreas .
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas akibat dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa, seorang notaris berinisial HA yang membuat perjanjian pengikatan jual beli untuk klien yang bernama TW dan HQ dan S yang merupakan ahli waris dari Nyonya HF. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa notaris HA. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta perjanjian pengikatan jual beli dalam hal menjadi objek dalam sengketa. Hasil analisa …
Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampaui Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/Pdt/2018/Pt Yyk), Iffa Azkia Adilla
Indonesian Notary
Terdapat kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT Yyk yang mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt.G/2017/PN YYK. Permasalahan yang timbul disini ialah terkait tindakan pelampauan pada pelaksanaan surat kuasa khusus yang dilakukan Nyonya U (dalam hal ini merupakan penerima kuasa) untuk menghadap dan menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama dihadapan Tuan H yang merupakan Notaris di Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Nyonya W. Tesis ini selanjutnya membahas mengenai akibat hukum terhadap tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangannya, konsep pemilikan bersama menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi …
Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel), Sheila Puspitasari Latala
Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel), Sheila Puspitasari Latala
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan tidak berdasakan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang di atur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; dan …
Pentingnya Pencatatan Tanah Terkait Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 592/Pdt.G/2019/Pn Dps), Arman Reza Fadillah
Pentingnya Pencatatan Tanah Terkait Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 592/Pdt.G/2019/Pn Dps), Arman Reza Fadillah
Indonesian Notary
Pelaksanaan pendaftaran tanah tidak hanya menjadi kewajiban dari Pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban pemegang hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah berkewajiban untuk ikut aktif dalam pendaftaran tanah, jika ada perubahan baik fisik maupun yuridis yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas tanah, agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanahnya, sebagaimana dalam PP No. 24 Tahun 1997. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik atas pembelian tanah yang belum dilakukan pencatatan peralihan hak milik atas tanah, serta akibat hukum dari peralihan hak milik atas tanah yang dibuat di bawah tangan dan tidak …
Perjanjian Simulasi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr, Dona Berisa
Indonesian Notary
Artikel ini membahas tentang pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Pembatalan ini memenuhi unsur adanya perjanjian simulasi dalam proses pembuatan akta dimaksud. Terdapat pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak diketahui oleh pihak ketiga. Agar terwujudnya perbuatan simulasi, harus terdapat penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr yang membatalkan akta autentik sebagai penyalahgunaan keadaan merupakan perjanjian simulasi serta bagaimana implikasi pembatalan akta berdasarkan misbruik van omstagdigheden yang merupakan perjanjian simulasi yang berlaku bagi para pihak dan pihak ketiga …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Disebabkan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 303/Pdt/2019/Pt Dki), Januardi .
Indonesian Notary
Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khususnya dalam membuat alat bukti berupa akta autentik berpotensi melakukan pelanggaran atau kelalaian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan/atau Kode Etik Notaris. Dalam kasus ini Notaris membuat akta yang mengandung penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan oleh salah satu penghadapnya. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian menjadi hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kebebasan berkehendak pada saat pembuatan akta. Salah satu pihak mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat terhadap pihak lain, menyebabkan pihak lain tersebut tidak bebas berkehendak merupakan salah satu bentuk cacat kehendak …
Implikasi Terhadap Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer Tanpa Persetujuan Pengurus Lain (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat Nomor 02/Pts/Mj.Pwn.Sbr/09/2020), Rolin Fajarina Putri
Indonesian Notary
The law on the position of a notary has clearly regulated the obligations and prohibitions of a notary but until now there are still notary who ignore it such as on Council of Notary Sight West Sumatera Verdict No.02/Pts/Mj.Pwn.Sbr/09/2020 and the legal consequences and legal force of the deed of amendment to the articles of association of CV without the approval of the other management. This research is legal research with a normative juridical approach, with an explanatory descriptive typology conducted employing a literature study. The data used in this study is secondary data, which consists of primary legal materials, …
Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan Yang Undangannya Tidak Sesuai Dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/Pn.Bdg), Armitha Viradilla
Indonesian Notary
Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis …
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019), Annisa Aurelia Jessika Putri
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019), Annisa Aurelia Jessika Putri
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai bentuk perlidnungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum; dan (ii) mengenai tanggungjawab notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 1298K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil Penelitian ini adalah: …
Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018), Niko Ary Hidayat
Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018), Niko Ary Hidayat
Indonesian Notary
Dalam Perkawinan, nafkah merupakan aspek yang sangat penting, oleh karena itu pemberian nafkah sendiri diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain pemberian nafkah selama perkawinan ada juga pengaturan yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama yang terkumpul selama perkawinan setelah ikatan perkawinan tersebut terputus. Penelitian ini membahas mengenai sengketa harta bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan yang diambil menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pembagian harta bersama untuk suami yang tidak memberikan nafkah keluarga sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 …
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg), Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg), Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas pertimbangan hakim atas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT. …
Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/Pt.Pdg, Adzalia Grimaldi Indra
Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/Pt.Pdg, Adzalia Grimaldi Indra
Indonesian Notary
Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta …
Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel, Rifki Zhaputra Ilham
Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel, Rifki Zhaputra Ilham
Indonesian Notary
Bermula dari Tn. RS yang menuntut Ny. EH selaku notaris bahwa salinan akta yang dibuat oleh Ny. EH memiliki perbedaan dengan minuta akta sehingga dianggap merugikan penghadap. Tn. RS mengajukan tuntutan beberapa kali hingga kasus ini dianggap ne bis in idem. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang salinan aktanya tidak sesuai dengan minuta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel dan menganalisis perbuatan notaris yang membuat salinan akta berbeda dengan minuta serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada …
Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/Pa.Llg), Pricillia Putri
Indonesian Notary
Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Memalsukan Tanda Tangan Dalam Akta Hibah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/Pn.Clp), Nanda Tiara Suci
Indonesian Notary
The presence of PPAT as public officials is the answer to the public’s need for legal certainty for certain contracts they undertake. The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by PPAT. In order for a grant to be transferred completely, the conditions for making a Deed of Grant must be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the legislation. However, in Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective requirement element in the grant deed was not fulfilled due to the absence of the grantor, so that PPAT made the deed …