Land Use Law Commons^™

Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta

Indonesian Notary

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang …

Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati

Indonesian Notary

Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …

Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama

Indonesian Notary

Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas de jure dan …

Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano

Indonesian Notary

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan …

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun

Indonesian Notary

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa …

Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/Pk/Pdt/2019), Agnes Wulandari

Indonesian Notary

Dalam rangka mendukung kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuan dari
Anggaran Dasarnya, Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk
mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk
melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang
dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham
dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan
tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu
Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau
mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam
kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi
afiliasi yang disebabkan …

Property Owners Look Out: The Train Is Coming, Natalie Crane

Seattle University Law Review

Over 4 million people currently live in the Puget Sound area in Washington state, and about 6 million people are expected to reside in the area by 2050. Additionally, Seattle renters faced a 71.2% increase in rent prices from 2010 to 2019. This data supports the need for much of the congested Seattle population to move outward and commute into the city for work. The implementation of a 116-mile system and other efforts to increase public transportation makes this need achievable and affordable.

This Comment focuses on the issue of just compensation in eminent domain; specifically, unique questions of compensation …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents.

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents and Special Thanks.

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Tanggung Jawab Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Dan Jasa Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 06/B/Mppn/X/2018), Aprilia Lusiana Wijaya

Indonesian Notary

Tingginya persaingan antar Notaris pada saat ini menyebabkan Notaris menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya yaitu Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Dalam artikel yang memuat penelitian ini, Notaris yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran berupa tindakannya yang merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas serta mencantumkan pekerjaannya sebagai Jasa Hukum Perseroan Terbatas tersebut dan melanggar kewajibannya sebagai Notaris untuk bertindak amanah dan tidak berpihak. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris …

Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/Pdt/2019/Pt.Dps), Avitya Danastri

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah …

Notaris Kota Tangerang Yang Melaksanakan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018), Cindy Amelia Iskandar

Indonesian Notary

Seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatanya”. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 terdapat seorang Notaris yang melaksanakan penandatanganan akta di luar wilayah jabatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN tersebut. Penandatanganan …

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 1460/Pid.B/2019/Pn.Dps, Dheandy Dwisaptono

Indonesian Notary

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Namun, pada praktik pembuatan akta oleh Notaris, seringkali dilakukan pelanggaran di mana Notaris tidak melanggar kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat pada keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta-akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat Notaris Ni Ketut Alit Astari, Notaris melakukan penipuan terhadap salah satu pihak dan tidak membacakan akta pada saat penandatanganan akta. …

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha

Indonesian Notary

Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang …

Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid/2019/Pt.Btn), Etheldreda Tikatama Ayutiar

Indonesian Notary

Tulisan ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti …

Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida

Indonesian Notary

Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh para pihak dalam syarat sahnya suatu perjanjian ini mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatannya yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas …

Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Pelaksanaan Lelang Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Yang Cacat Yuridis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Bgr), Irena Revin

Indonesian Notary

Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini …

Akibat Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam, Liong Adeline

Indonesian Notary

Akta otentik seharusnya menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau pejabat umum untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya dan mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa perjanjian yang dibuat dalam akta otentik kemudian dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam kasus pembatalan perjanjian pinjam meminjam tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, para pihak harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, termasuk juga terdapat hak dari pemberi pinjam hak untuk mendapatkan pengembalian uang yang telah …

Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Memuat Klausula Telah Beralihnya Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017), M Iqbal Fadillah

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017.. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri …

Implikasi Risiko Bagi Kreditur Atas Jaminan Hak Atas Tanah Yang Izin Lokasinya Dilimpahkan Kepada Pihak Lain, Mutiara Hafidzah

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai adanya pelimpahan izin lokasi PT BK kepada pihak lain yaitu PT P. Pelimpahan izin lokasi tersebut mengakibatkan tanah yang termasuk dalam areal izin lokasi harus dilakukan perolehan tanahnya kepada pemegang izin lokasi baru sedangkan tanah tersebut merupakan agunan kredit yang diperoleh PT BK melalui perjanjian novasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskripitif analitis. Analisis didasarkan pada dinamika yang terjadi dalam perolehan tanah yang termasuk dalam areal izin lokasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut serta bagaimana risiko yang dihadapi oleh kreditur apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Membuat Dua Akta Jual Beli Dengan Objek Yang Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2019/Pt.Bdg), Nabila Ayu Larasati

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai pertanahan salah satunya Akta Jual Beli. Selain bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, PPAT juga wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, memiliki perilaku profesional dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Penulis membahas permasalahan yang pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG, yaitu mengenai tanggung jawab hukum PPAT berdasarkan dua Akta Jual Beli yang dibuatnya meskipun akta kedua tidak terdaftar pada daftar registrasi kantornya namun timbulnya kerugian akibat adanya akta tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber …

Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil Di Pengadilan, Nadya Mifta Utami

Indonesian Notary

Penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan proses lebih cepat dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan Perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dengan membuat Akta Perdamaian. Kewenangan Notaris untuk membuat semua akta termasuk Aka Perdamaian kecuali ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Suatu akta autentik yang …

Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan Cv Berdasarkan Anggaran Dasar Cv Dan Kuhd, Nike Destia Nuralim

Indonesian Notary

Sekutu Komanditer memiliki pertanggungjawaban terbatas atas tindakan dari persekutuan komanditer (CV) selama sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan CV walaupun berdasarkan kuasa. Saat ini, terdapat kecenderungan anggaran dasar CV memasukkan ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari sekutu komanditer untuk tindakan tertentu CV yang dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab. Akibatnya terdapat perdebatan terkait dengan kewenangan dari sekutu komanditer dalam memberikan persetujuan tindakan CV. Tulisan ini membahas tentang akibat hukum terhadap sekutu komanditer dalam hal anggaran dasar CV menentukan tindakan hukum tertentu CV hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari sekutu komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena …

Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018), Priska Talitha Fatimah

Indonesian Notary

Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dan taat pada aturan-aturan serta kode etik profesi yang berlaku, tetapi realitanya masih sering dijumpai Notaris/PPAT yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tesis ini membahas tentang adanya penyimpangan dari aturan-aturan serta kode etik yang berlaku yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451K/Pid/2018 dimana Notaris/PPAT HAK dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta oleh Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan akta autentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan …

Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898k/Pid/2018), Priski Athaya Fatimah

Indonesian Notary

Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya. Akta autentik berisikan keterangan-keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Masalah timbul ketika isi dari akta tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan terdapat pihak yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah Permasalahan …

Sistem Sanksi Dalam Pelanggaran Kumulatif Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Eksekusi Sanksi Yang Bersifat Kondemnator (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.Pwn.Diy/Xi/2018), Muhammad Arbani

Indonesian Notary

Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang …

Implikasi Yuridis Akta Jual Beli Yang Dikategorikan Sebagai Akta Simulasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/Pdt/2018/Pt Yyk), Putri Hilaliatul Badria Hakim

Indonesian Notary

Tesis ini membahas tentang Implikasi Yuridis Akta Jual Beli yang Dikategorikan Sebagai Akta Simulasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/ PDT/ 2018/ PT.YYK). Permasalahan meliputi keabsahan akta jual beli dikategorikan sebagai perjanjian simulasi dan akibat hukum yang timbul dari akta jual beli yang dikategorikan sebagai akta simulasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan akibat dibuatnya Akta Jual Beli dalam kasus ini menurut penulis tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang …

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk), Rachel Lavinia Listyawan

Indonesian Notary

Jurnal ini bertujuan untuk menekankan kembali mengenai urgensi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan. Nilai-nilai pokok GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan apabila benar-benar direalisasikan dalam lingkungan kerja organ perseroan niscaya akan menjadi sebuah standar budaya kerja yang baru dan tinggi. Selain memperhatikan keseimbangan hak seluruh pemangku kepentingan pada perseroan, penerapan GCG juga berdampak signifikan di kala organ perseroan tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dalam studi kasus yang diteliti Dewan Komisaris mengambil keputusan yang mencerminkan nilai pokok GCG dan terbukti tindakan tersebut ‘menyelamatkan’ perseroan dari kemungkinan pailit di saat kondisi finansial perseroan juga tidak kondusif. …