Human Rights Law Commons^™

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Sufiarina Sufiarina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, Lalu Sabardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) Yang Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembangungan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya, Andri G. Wibisana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Dasrol Dasrol

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Fixing Our Borders Of Injustice: The Fall Of Chevron Brings New Hope For Gender-Based Violence Asylum, Lara Mcleod

Catholic University Law Review

The Immigration & Nationality Act (INA) governs U.S. immigration law and was enacted to assist and protect international refugees from persecution and threats to life or freedom. The primary legislative purpose of the INA was to conform U.S. asylum law to international standards established in the 1967 Refugee Protocol. This Comment will critically examine the former Biden Administration’s June 2024 Proclamation on Securing the Border, illustrating how the Proclamation’s deterrence-based policies failed to meet the United States’ protective obligations under both international and federal law standards and underscored the inherent flaws of the Executive Branch’s enforcement of U.S. asylum law, …

“We Are Physically Alive But Mentally Dead”: The International Community Must Take Action To Ensure Women’S Right To Education In Afghanistan, Solveig J. Clifford

BYU Law Review

International treaties recognize the right to education as a fundamental human right. The Taliban, which currently act as the government as Afghanistan, are legally bound by treaty obligations to respect the right to education. The Taliban have banned women and girls from receiving education past the sixth grade, which is illegal under international law. During the Taliban’s previous regime in Afghanistan, they implemented a similar policy, which had disastrous results for an entire generation of Afghan women. Once again, the education ban is causing severe harm to the women and girls of Afghanistan. The international community has failed to take …

Pembangunan Bertahap Sistem Hukum Komunitas Asean, Melda Kamil Ariadno, Yusuf Ausiandra, Lila Pratiwi, Aditya Nuriya Sholkhah Nuriya Sholkhah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, Suhandi Cahaya

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masyarakat Sipil Dan Mekanisme Asean Intergovernmental Commission On Humang Rights: Studi Kasus International Human Rights Treaty Bodies, Hadi Rahmat Purnama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia, Sulhani Hermawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan, Wulanmas Apg, Frederik Frederik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penetapan Masajabatan Jaksa Agung Ri Berdasarkan Putusan Mk No. 49/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut Uud Nri 1945, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract