Human Rights Law Commons^™

Sekedar Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Disertasi Hukum Di Indonesia Sebagai Informasi Hukum, Sulistyo Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penentuan Batas-Batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom: Suatu Pemikiran Berorentasi Pada Pembangunan, B. Hoessein

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyempurnakan Dan Melengkapi Peraturan-Peraturan Perundangan Pertanahan, Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Permasalahan Pada Pengajaran Dan Penelitian Hukum Adat Di Fakultas Hukum, Dr. Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Laporan Lengkap Promosi Doktor Tapi Omas Ihromi, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Ri Dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Di Bidang Peradilan Dalam Rangka Asean, S. Gautama Prof. Mr. Dr.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Demografi Hukum Dalam Pembangunan (Fungsi Aspek Demografi Dalam H.A.N), Martina Oscar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Perbandingan Ketetapan-Ketetapan Mpr & Permasalahannya, Budiman B. Sagala

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Proyek Sitiung Serta Masalah-Masalahnya, Arie Sukanti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Arbitrase, Soebekti Prof. R

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Constraining Citizenship: Presidential Threshold In Indonesia’S Judicial Framework, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research critically evaluates the constitutionality of Indonesia's Presidential Threshold as regulated by Article 222 of Law No. 7/2017, requiring political parties or coalitions to secure 20% of DPR seats or 25% of national valid votes for presidential nominations. The term “Presidential Threshold” follows Constitutional Court jurisprudence, distinguishing it from the election threshold in Article 6A(3) requiring 50%+1 votes to win the presidency and the parliamentary threshold in Article 414 requiring 4% of votes for legislative seat allocation. Through normative legal analysis of Constitutional Court decisions No. 51-52-59/PUU-VI/2008, 53/PUU-XV/2017, and 62/PUU-XXII/2024, this study examines 33 judicial reviews from 2017 to …

Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .

Jurnal Hukum & Pembangunan

Studi ini meneliti perbedaan interpretasi dan penerapan hukuman tambahan berupa restitusi (uang pengganti) dalam kasus korupsi melalui analisis komparatif keputusan Angelina Sondakh di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan yudisial. Muncul interpretasi ganda antara memandang restitusi sebagai kompensasi atas kerugian keuangan negara dan sebagai mekanisme untuk menyita keuntungan ilegal. Judex facti menolak penerapan restitusi dengan alasan bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam kasus suap dan gratifikasi, sementara judex juris di tingkat kasasi menafsirkan restitusi sebagai instrumen pemulihan aset yang ditujukan untuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Orientasi konseptual yang bertentangan ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan …

Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

As an effort to concretize ethics, there is a process of formalizing ethics into a set of rules through a code of ethics. The code of ethics needs institutional enforcement instruments so that it can be effectively applied through ethical trials. Ethical courts, as institutions that adjudicate violations of the code of ethics, have the authority to issue decisions as a follow-up to cases of violations of the code of ethics that they handle. In carrying out its duties, ethical courts use ethical and moral analysis to assess the appropriateness of an action. This analytical approach differs from legal decisions …