Human Rights Law Commons^™

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Duty Bearer-Right Holder In Law Number 4 Year 2024 On Maternal And Child Welfare In The First Thousand Days Of Life Phase, Tiyas Nur Haryani

Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga

Law No. 4 Year 2024 on Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life has been promulgated by the government of the Republic of Indonesia. The regulation guarantees the implementation and fulfilment of the needs of mothers and children in order to improve the quality of human resources. This article aims to map the duty-bearers-rights holders in the draft law on maternal and child welfare in the first thousand days of life. Analysing the position of maternal mothers is the main focus of this research, as maternal mothers are the main subjects in the draft law on …

Pertanggungjawaban Etik Dokter Dalam Melakukan Aksi Mogok Kerja Di Indonesia, Farel Rifandanu

Jurnal Hukum & Pembangunan

The implementation of strikes by doctors is a complex phenomenon with significant implication that give rise to ethical dilemma. Doctors have a responsibility to provide health services, so that a strike can endanger the health care system. On the other hand, doctors also have the right to fight for fair and decent working conditions. In view of these problems, this study has two (2) problem formulations, how the legal regulations regarding the actions of doctors who go on strike and how the ethical responsibilities of doctors who go on strike. This study uses a normative legal research method that …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Exclusion Within Inclusive Education Policy: The Challenges Facing Urban Refugees In Accessing Education In Thailand, Mst Umme Habiba Fahmina Karim Dr.

Indonesia Law Review

Despite Thailand’s adoption of the Education for All policy in 2005, which grants all children, including refugees, access to free public education, refugee children largely remain excluded. Camp-based refugees attend informal, unrecognized education programs, while urban refugee children are categorised with migrant children in enrollment data. In 2023, only 34% of legal migrant children were enrolled in public schools, while refugees—often classified as "illegal migrants"—are either left out or attend unofficial community schools. This study examines the gap between policy and practice by exploring the experiences of urban refugees and perspectives of key stakeholders, including refugees, government agencies, and humanitarian …

Participation Of Trans-Women In Females' Sports Competitions: Fairness Vs. Rights To Participating In Sports?, Muhamad Dzadit Taqwa, Valentino Rafael Carofin, Stefanie Gloria, Alvin Tjiang

Indonesia Law Review

A trans-woman is someone who is biologically male at birth and then undergoes gender-affirming surgery, which can include genital feminization surgery, or may not undergo gender-affirming surgery but undergoes other therapies such as cross-sex hormone therapy or other physical organ surgeries apart from genital surgery, in order to be identified as a woman. The participation of trans-women in females' sports has sparked a debate, addressing issues of fairness on one side and transgender rights to participate in sports on the other. The fairness argument is based on the physical advantages that males have when competing against females. Generally, male athletes …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

Natural resources is one of the essential aspects of life and human existence. Indonesia is known as a country with abundant natural resources. Therefore, their management must be conducted transparently to prevent corruption and ensure that natural resources are managed in the most efficient and beneficial way fore the community. If natural resources controlled by the state are not managed based on principles reflecting justice, there is a potential that the benefits will only be enjoyed by a small group of people. The mechanism of granting Special Mining Business Permits (WIUPK) through auction is one way to embody the principles …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An

Jurnal Hukum & Pembangunan

The settler communities on the water are like the Bajo tribe, they have had a tradition of living on the water and in coastal areas for generations even before Indonesia became independent. The settler communities on the water have faced various problems such as legal certainty for settlements, threats of eviction, difficulty in accessing clean water and acts of discrimination. In this research, there are 2 (two) things to be studied, firstly what is the position of the settler community on the water in terms of the principle of common property resources in marine management and secondly what is …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili), Elisabeth Sihaloho, Fifiana Wisnaeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

The existence of the Constitutional Court as stated in the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution has established the dignity of the Constitutional Court's position as a Guardian of the Constitution which is understood as a judicial institution that protects the constitutional rights of Indonesia citizens. This research is aimed at solving the problem of the constitutional rights of Indonesia citizens who are often injured through legal products in the form of laws. Therefore, this study focuses on studying, analyzing and comparing how the context of judicial preview or can be understood as a test of a draft …

Rohingya Persecution In Myanmar And Thoughts On Repatriation: Evidence From Rohingya Refugee Camps In Bangladesh, Md. Khalid Rahman, Md. Khaled Amin

Indonesian Journal of International Law

This study aimed to address the causes of systematic and repeated violence, extortion, torture, and persecution of Rohingya minority in Myanmar. Rohingyas were forcibly displaced from their land several times starting in 1978 to the border of Bangladesh by the Tatmadaw and the Buddhist majority. According to the United Nations (UN), within one and a half months after the exodus on 25, August 2017, Rohingyas had fled across the border, which was the largest refugee migration from Myanmar to Bangladesh. A total of 104 Rohingyas were surveyed using a structured questionnaire to investigate the causes of the mass violence. The …

Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Gita Theresa, Henny Marlyna

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer …

Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan Migran Dalam Pemilu 2024, Retno Damarina, Heru Susetyo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana amanat konstitusi. Hak Konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1) jo penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.24/2003 diubah dalam menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 UU No.7/2020, hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Membahas hak konstituional ini dimiliki oleh semua Warga Negara Indonesia baik itu yang berada dalam wilayah teritorial Indonesia maupun yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia, dalam hal ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja menjadi Anak Kapal Perikanan (AKP) migran. Tahun 2024 menjadi tahun untuk peralihan kepemimpinan pemerintahan, utamanya …

Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Dixon Sanjaya, Akhlish Aulia Rahim

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

Religious life in Indonesian state of law is still faced with friction and instability. This is due to dualism of interpretation of constitutional norms, differences in human rights perspectives on the freedom of religion and belief, and conflicts over statutory regulations. This research analyzes the concept of freedom of religion and belief (Religious Freedom) by conceptually exploring the discourse on relationship between religion and state and mapping the Constitutional Court's decision on commitment of the Religious Freedom. Normative juridical research is carried out using case, historical, and conceptual approaches. The finding is that relationship between state and religion is conceptually …

Implementation Of The Cedaw In France And Indonesia: Challenges And Progress Towards A Unified Approach To Women's Rights, Louna Maret

Indonesian Journal of International Law

Almost fifty years after the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and 189 ratifications, it is interesting to analyze the progress and challenges remaining regarding a unified approach to women’s rights. This paper will focus on Indonesia and France, two countries with different cultural backgrounds and approaches regarding human rights. The research methods are mostly based on lectures of legal journal articles, papers, and recent periodic reports of the Committee that ensure the implementation of the CEDAW. After recalling the historical context of women’s rights in both countries to highlight the …

Transformasi Dan Marginalisasi Masyarakat Adat: Suku Ata Modo Di Tengah Hegemoni Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Transformation And Marginalization Of Indigenous Communities: The Ata Modo Tribe's Experience Amidst The Hegemony Of Komodo National Park Tourism Development), Arif Putra Pratama, Avicenna Elang Chandra, Noor Risa Isnanto, An Nuur Khairune Nisa

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

The massive development of tourism in Komodo National Park (KNP) has had a signi;icant impact on the local community there, in this case the Ata Modo Tribe. This tribe is a local tribe that has remained silent for a long time and was formed on Komodo Island long before the Komodo National Park was established. They have also lived side by side with the endangered Komodo dragon for decades and tried to maintain their culture and customs amidst the existence of KNP tourism development. This research tries to answer what cultural potential is still maintained by the Ata Modo Tribe, …

The Implementation Of Law Enforcement In Combating Terrorist Financing In Indonesia, Nova Vincentia Pati, Emma Valentina Senewe, Merry Elisabeth Kalalo, Caecilia Johanna Waha, Theodorus Hw Lumunon

Indonesian Journal of International Law

Law enforcement in Indonesia terrorism has encountered enormous difficulties when it comes to combating terrorist financing. In contrast, the terrorists who have been imprisoned found that the punishment given by the judge in the court and the deradicalization programs offered by BNPT, the National Counter Terrorism Agency, does not deter them from recidivism. Our research question is whether or not the implementation of law enforcement in combating terrorist financing in Indonesia has deterred terrorists from re-offending. The methodology used in this research is a qualitative method that employs two case studies through in-depth interviews to determine whether or not the …

Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Hana Nur Efsari

Jurnal Hukum & Pembangunan

The increase in migrant workers is also accompanied by an increase in various violations of the human rights of migrant workers. Problems of human rights violations are becoming more serious for Irregular Migrant Workers, hence the need for appropriate measures to ensure the protection of their human rights. As an international entity, states are burdened with full rights and responsibilities in protecting, upholding and fulfilling the human rights of precarious migrant workers. Although in Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers does not accommodate non-permanent migrant workers, but they are still individuals whose rights are protected …

Contested Actors Around The Initiation Of A Non-Judicial Settlement Mechanism For Past Gross Human Rights Violations: A Socio-Legal Study Of The Ppham Team, Abdul Munif

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

The PPHAM Team (Non-Judicial Resolution of Past Gross Human Rights Violations) was initiated by the Jokowi-Ma'ruf administration as an alternative settlement mechanism for Past Gross Violations of Human Rights through the issuance of Presidential Decree Number 17/2022 (Keppres 17/2022). From this context, the establishment of the policy was criticized and rejected by civil society organizations (CSOs) and the Victims. This was because the PPHAM Team was deemed a measure of State responsibility “hand-washing” and an indication of impunity preservation. Therefore, this study aimed to evaluate the contestation of actor interests among the State, Victims, CSOs, and others, by emphasizing the …