Human Rights Law Commons^™

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Corporate Scenarios: Drawing Lessons From History, Madison Condon

Seattle University Law Review

As corporations are increasingly pressed to reveal information about their exposure to climate-related risks, they are often asked to undertake and disclose the outcome of “scenario analysis.” In this exercise, corporations, including financial institutions, examine how their business would fare under different pathways the future may take. One oft-used scenario, for example, is the International Energy Agency’s “Net-Zero by 2050: A Roadmap for the Energy Sector.” This Essay presents a history of the use of scenarios as a corporate planning tool, particularly in the oil industry, arguing that it is key for understanding our present moment and the role of …

Dark Accounting Matter, Colleen Honigsberg

Seattle University Law Review

Physicists calculate that approximately 85% of the matter in the universe is composed of “dark matter” that “does not absorb, reflect, or emit electromagnetic radiation and is therefore difficult to detect.” The S&P 500 currently trades at a price-to-book value of 4.2, suggesting that book value accounts for less than 20% of the S&P 500’s market value. The remaining 80% appears nowhere in these firms’ balance sheets—it is invisible to contemporary accounting techniques and constitutes “dark accounting matter.”

Some “dark accounting matter” is composed of factors commonly described as components of “ESG.” Human capital, for example, is an intangible asset …

Pertanggungjawaban Etik Dokter Dalam Melakukan Aksi Mogok Kerja Di Indonesia, Farel Rifandanu

Jurnal Hukum & Pembangunan

The implementation of strikes by doctors is a complex phenomenon with significant implication that give rise to ethical dilemma. Doctors have a responsibility to provide health services, so that a strike can endanger the health care system. On the other hand, doctors also have the right to fight for fair and decent working conditions. In view of these problems, this study has two (2) problem formulations, how the legal regulations regarding the actions of doctors who go on strike and how the ethical responsibilities of doctors who go on strike. This study uses a normative legal research method that …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

The Employees’ Dilemma: Balancing Internal Reporting, Whistleblowing, And Insider Trading Risks, Geeyoung Min

Seattle University Law Review

The Essay examines how recent developments in insider trading regulations and whistleblower reward programs can lead to unintended and counterproductive results of discouraging employees from using internal reporting channels within corporate compliance programs. While the presence of a robust and well-functioning corporate compliance program is a critical factor both in mitigating the level of public enforcement actions against companies and in protecting corporate managers from liability in private litigation, these programs often provide little incentive for employees to report potential misconduct internally.

Corporate compliance programs are designed to promote the upward information flow within the company, which is essential for …

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …

How The Antidiscrimination Law Of Commercial Transactions Really Works, Helen Norton

Seattle University Law Review

A variety of businesses now cite 303 Creative when seeking First Amendment protection for their refusal to serve certain customers based on those customers’ protected class status. How this litigation will play out remains to be seen. But future courts need not, and should not, repeat the 303 Creative Court’s misunderstanding of how the antidiscrimination law of commercial transactions actually works.

Part I of this Essay explains the Court’s longstanding understanding of the antidiscrimination law of commercial transactions, and then describes the Court’s failure to engage with this precedent in 303 Creative. Part II then identifies the 303 Creative decision’s …

Contempt: The Original Judicial Cheat Code, Ryan L. Scott

Dickinson Law Review (2017-Present)

The judicial contempt power challenges the fundamental rights enshrined in America’s Constitution. Imagine spending eight years in federal prison with no right to a jury trial or a court appointed attorney. Your only reprieve is the discretion of the judge who is imprisoning you. Meaningful appeals and even habeas corpus actions are generally not available remedies. Instead, what was originally justified as an inherent power of the court, necessary to maintain order and decorum, is increasingly used for trivial offenses or to incarcerate individuals for far longer than their possible crimes would otherwise warrant.

Despite widespread instances of abuse of …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

A History Of Corporate Law Federalism In The Twentieth Century, William W. Bratton

Seattle University Law Review

This Article describes the emergence of corporate law federalism across a long twentieth century. The period begins with New Jersey’s successful initiation of charter competition in 1888 and ends with the enactment of the Sarbanes-Oxley Act in 2002. The federalism in question describes the interrelation of state and federal regulation of corporate internal affairs. This Article takes a positive approach, pursuing no normative bottom line. It makes six observations: (1) the federalism describes a division of subject matter, with internal affairs regulated by the states and securities issuance and trading regulated by the federal government; (2) the federalism is an …

Reconciling Disjunct Cryptocurrency Securities Enforcement With Purchaser Expectations, Jacob E. Simmons

Seattle University Law Review

The Southern District of New York’s July 2023 decision in SEC v. Ripple Labs, Inc. has been touted as a monumental win for cryptocurrency purchasers and related businesses. The Ripple court held that, except institutional investor transactions, all sales of Ripple’s XRP token were not investment contracts, a class of security subject to federal securities law. The court’s ruling meant that Ripple could not be held liable for the unregistered trading of XRP beyond its sales to institutional investors. Ripple adds new insights to a pervasive policymaking dilemma addressed in this Note: is the Securities and Exchange Commission’s (SEC) regulatory …

Stakeholder Capitalism’S Greatest Challenge: Reshaping A Public Consensus To Govern A Global Economy, Leo E. Strine Jr., Michael Klain

Seattle University Law Review

The Berle XIV: Developing a 21st Century Corporate Governance Model Conference asks whether there is a viable 21st Century Stakeholder Governance model. In our conference keynote article, we argue that to answer that question yes requires restoring—to use Berle’s term—a “public consensus” throughout the global economy in favor of the balanced model of New Deal capitalism, within which corporations could operate in a way good for all their stakeholders and society, that Berle himself supported.

The world now faces problems caused in large part by the enormous international power of corporations and the institutional investors who dominate their governance. These …

Foreseeability And Duty In Washington Negligence Law: Leaving The Road Less Traveled By, Leo Linder

Seattle University Law Review

Washington negligence law is a confusing labyrinth of foreseeability that not even Ariadne’s string could guide plaintiffs out of. Foreseeability is implicated in four distinct analyses, several of which overlap considerably. Doctrines that were once questions of law are now questions of fact, and vice versa. Something needs to change.

Washington has taken the novel approach of bifurcating the duty element into two parts—duty’s mere existence, which is a question of law for the court to determine; and duty’s scope, which is a question of fact handed off to the jury to determine. Foreseeability impacts both of these assessments, but …

Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio

Seattle University Law Review

On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan

Seattle University Law Review

The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. The American obsession with crime and punishment can be tracked over the last half-century, as the nation’s incarceration rate has risen astronomically. Since 1970, the number of incarcerated people in the United States has increased more than sevenfold to over 2.3 million, outpacing both crime and population growth considerably. While the rise itself is undoubtedly bleak, a more troubling truth lies just below the surface. Not all states contribute equally to American mass incarceration. Rather, states have vastly different incarceration rates. Unlike at the federal level, …

Ai, New Technologies, And Corporate Governance: Three Phenomena, Martin Petrin

Seattle University Law Review

Artificial intelligence (AI) and other new technologies are increasingly influencing the operations, business models, and structures of companies. This Article focuses on three emerging phenomena that impact significant aspects of corporate governance and regulation: (1) perforation and blurring of firm boundaries through the ubiquitous use of externally provided AI services; (2) businesses engaging in strategic access and leveraging of critical resources held by third parties without owning them; and (3) the unusual hybrid role of online platforms between market facilitators and markets themselves. The Article explores how these phenomena challenge traditional views of firms as separate units, with technology leading …