Human Rights Law Commons^™

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Identifying Intangible And Biocultural Heritage Elements Toward Environmental Understanding: Engaging Stakeholders Through Art, Martha B. Lerski

Publications and Research

Grounded in a case study in Barbuda in the Caribbean, this research examines sustainability from the perspective of what arts and heritage can contribute to community engagement and local and broader understandings about the environment. This article documents a growing body of literature recognizing the role of arts and culture, including local knowledge and traditional ecological knowledge (TEK), in climate change endeavors. Art and TEK present expansive world views. Contextual information situates research done on the island of Barbuda pre- and post-Hurricane Irma. Visual arts workshops engaged community members in mixed methods research. Results documented cultural elements, particularly intangible and …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

The Hunger Games: Food As A Right, Not A Privilege, Camesha F. Little

FIU Law Review

Despite the United Nations' explicit declaration that all humans have a right to food, food insecurity and hunger remain persistent problems in the United States and around the globe. The dystopian landscapes depicted in novels such as The Hunger Games and Parable of the Sower—societies crippled by poverty, oppression, and pervasive starvation—resonate with sobering contemporary realities. This Article examines existing food laws, food rights, and the current protections safeguarding the United States food supply from a humanitarian perspective. Ultimately, this Article argues that the human right to food must expand to encompass a right to healthy or natural food, and …

Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

Natural resources is one of the essential aspects of life and human existence. Indonesia is known as a country with abundant natural resources. Therefore, their management must be conducted transparently to prevent corruption and ensure that natural resources are managed in the most efficient and beneficial way fore the community. If natural resources controlled by the state are not managed based on principles reflecting justice, there is a potential that the benefits will only be enjoyed by a small group of people. The mechanism of granting Special Mining Business Permits (WIUPK) through auction is one way to embody the principles …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An

Jurnal Hukum & Pembangunan

The settler communities on the water are like the Bajo tribe, they have had a tradition of living on the water and in coastal areas for generations even before Indonesia became independent. The settler communities on the water have faced various problems such as legal certainty for settlements, threats of eviction, difficulty in accessing clean water and acts of discrimination. In this research, there are 2 (two) things to be studied, firstly what is the position of the settler community on the water in terms of the principle of common property resources in marine management and secondly what is …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

The Loss & Damage Fund: Will It Leave Greenland Behind?, Natalie L. Nowatzke

Ocean and Coastal Law Journal

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) maintains three pillars of international climate governance: (1) mitigation, (2) adaptation, and (3) loss and damage. Loss and damage, the newest pillar, refers to the negative effects of climate change that transpire despite mitigation and adaptation measures. This notion has manifested into the newly operationalized Loss and Damage Fund, which is designed to compensate developing nations for the losses and damages that occur. This Comment identifies a gap in the Loss and Damage Fund, which will leave Greenland left out of receiving compensation, despite being extremely vulnerable to climate change, because …

Climate Change In Arctic And Indigenous Peoples: Challenges And Solutions, Vera Solovyeva

Ocean and Coastal Law Journal

Climate change poses a serious threat to human well-being, negatively affecting health, traditional environmental management, water supply and food security. Changes in the environment are exacerbating indigenous peoples' problems. This is especially relevant to those who lead traditional lifestyles and whose well-being depends on agricultural and livestock production. This Article addresses the challenges and potential solutions to climate change in the Arctic ecosystem, including the Sub-Arctic regions. Physical changes to the landscape are examined alongside impacts on Indigenous culture and identity. In addition, the article explains the importance of Indigenous knowledge, values, and ethics in developing successful adaptation strategies. In …

The Public Order Of The Arctic: Problems And Prospects, Charles H. Norchi

Ocean and Coastal Law Journal

No abstract provided.

Conservation Co-Governance As A Cure: Investigating Aotearoa New Zealand's Conservation Co-Governance Model As A Blueprint For Restoring Navajo Sovereignty In Managing Canyon De Chelly, Shana R. Herman

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.

Pursuing The Exemption: The Makah's White Whale, Sarah Van Voorhis

Washington Journal of Social & Environmental Justice

No abstract provided.

U'Wa Indigenous People Vs. Columbia: Potential Applications Of The Escazu Agreement, Ariana Lippi

Sustainable Development Law & Policy

Though the case is ongoing, and results are still to be seen, it in many ways sets a precedent for indigenous communities in Latin America seeking redress for environmental and cultural injustices. With Colombia’s recent ratification of The Escazú Regional Agreement (the Agreement herein) in 2022, this case presents a unique opportunity for implementation of the Agreement and greater accountability within existing domestic legislation.

Natural Resources In The Arctic: The Equal Distribution Of Uneven Resrouces, Ganeswar Matcha, Sudarsanan Sivakumar

Sustainable Development Law & Policy

This paper analyses the governance machine in place at the Arctic and examines the application of the principles of “common heritage of mankind” at the Arctic. This paper also offers some tentative propositions aimed at protecting Out Bound investment rights and how the World Trade Organization or other countries, like the U.S., can intercede in the Arctic investment sphere and attempt to regulate along with the United Nations Convention for the Law of the Sea.

Incentivizing Sustainability In American Enterprise: Lessons From Finnish Model, Vasa T. Dunham

Sustainable Development Law & Policy

The disparate climate performances of Finland and the United States, two of the wealthiest countries in the world, bring to light the question of how corporate responsibility has been inspired in each jurisdiction. Having established the urgency of the climate crisis and the importance of corporate behavior in optimizing a given country’s approach to protection of the global environment, an examination of each nation’s legal frameworks may shed light on features of the corporate regime that are effective in advancing sustainability goals and those that are not.22 Part I of this paper establishes a comparative framework by providing background on …

Editor's Note, Shade Streeter, Reagan Ferris

Sustainable Development Law & Policy

The Sustainable Development Law & Policy Brief (ISSN 1552-3721) is a student-run initiative at American University Washington College of Law that is published twice each academic year. The Brief embraces an interdisciplinary focus to provide a broad view of current legal, political, and social developments. It was founded to provide a forum for those interested in promoting sustainable economic development, conservation, environmental justice, and biodiversity throughout the world.

Throwing Tomato Soup At A Van Gogh: How Climate Activists Leveraged Legal Theory, Criminal Law, And Moral Outrage To Conduct A Radical Protest Campaign In The World's Most Famous Museums, Joe Udell

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.

Legal, Policy, And Environmental Scholars Discuss Global Food Systems At Indiana Law Symposium, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

The Indiana University Maurer School of Law and its Indiana Journal of Global Legal Studies are hosting scholars from around the country Friday and Saturday (Jan. 19-20) for an interdisciplinary discussion on one of the world’s most prevalent problems—food insecurity.

Data from the World Bank estimate more than 780 million people around the world suffered from chronic hunger in 2022. As climate change affects agricultural production and water accessibility, the problem could worsen in coming years.

“A Fragile Framework: How Global Food Systems Intersect with the International Legal Order, the Environment, and the World’s Populations” will bring together legal, policy, …

Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio

Seattle University Law Review

On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …

Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan

Seattle University Law Review

The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. The American obsession with crime and punishment can be tracked over the last half-century, as the nation’s incarceration rate has risen astronomically. Since 1970, the number of incarcerated people in the United States has increased more than sevenfold to over 2.3 million, outpacing both crime and population growth considerably. While the rise itself is undoubtedly bleak, a more troubling truth lies just below the surface. Not all states contribute equally to American mass incarceration. Rather, states have vastly different incarceration rates. Unlike at the federal level, …

Calming The Waters: The International Atomic Energy Agency As A Viable Model To Address Water Weaponization, Jenna Beasley

Emory International Law Review

No abstract provided.

Public Primacy In Corporate Law, Dorothy S. Lund

Seattle University Law Review

This Article explores the malleability of agency theory by showing that it could be used to justify a “public primacy” standard for corporate law that would direct fiduciaries to promote the value of the corporation for the benefit of the public. Employing agency theory to describe the relationship between corporate management and the broader public sheds light on aspects of firm behavior, as well as the nature of state contracting with corporations. It also provides a lodestar for a possible future evolution of corporate law and governance: minimize the agency costs created by the divergence of interests between management and …