Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (287)
- Seattle University School of Law (227)
- American University Washington College of Law (182)
- Columbia Law School (39)
- University of Colorado Law School (36)
-
- University of New Mexico (32)
- BLR (9)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (5)
- Villanova University Charles Widger School of Law (5)
- Florida A&M University College of Law (3)
- Northwestern Pritzker School of Law (3)
- Pace University (3)
- University of Maine School of Law (3)
- University of Michigan Law School (3)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (3)
- Barry University School of Law (2)
- Brooklyn Law School (2)
- Florida International University College of Law (2)
- SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad (2)
- The University of San Francisco (2)
- University of Georgia School of Law (2)
- American University in Cairo (1)
- California Polytechnic State University, San Luis Obispo (1)
- City University of New York (CUNY) (1)
- Claremont Colleges (1)
- Cornell University Law School (1)
- Emory University School of Law (1)
- Maurer School of Law: Indiana University (1)
- Pepperdine University (1)
- Roger Williams University (1)
- Keyword
-
- Human rights (56)
- Law (54)
- Environmental law (25)
- Climate change (24)
- Natural resources (22)
-
- Agriculture (21)
- Environmental justice (20)
- Indigenous peoples (20)
- International law (19)
- Land (13)
- Extractive industries (12)
- Human Rights Law (11)
- Sustainable development (11)
- Investment (10)
- Natural Resources Law (10)
- International Law (9)
- Regulation (9)
- United Nations (9)
- Constitution (8)
- Constitutional Law (8)
- EPA (8)
- Economics (8)
- Environmental Law (8)
- Human Rights (8)
- Jurisprudence (8)
- Legislation (8)
- Mining (8)
- Sustainability (8)
- Sustainable development goals (8)
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (8)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (285)
- Seattle University Law Review (188)
- Sustainable Development Law & Policy (180)
- Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications (37)
- Water Matters! (32)
-
- Seattle Journal for Social Justice (27)
- Publications (18)
- The Climate of Environmental Justice: Taking Stock (March 16-17) (11)
- American Indian Law Journal (10)
- ExpressO (9)
- Free, Prior and Informed Consent: Pathways for a New Millennium (November 1) (5)
- Villanova Environmental Law Journal (1991 - ) (5)
- Michigan Journal of International Law (3)
- Ocean and Coastal Law Journal (3)
- Articles, Book Chapters, & Popular Press (2)
- Brooklyn Journal of International Law (2)
- Capstone Collection (2)
- Cardozo Journal of International and Comparative Law (2)
- Environmental and Earth Law Journal (EELJ) (2)
- FIU Law Review (2)
- Georgia Journal of International & Comparative Law (2)
- Pace Environmental Law Review (2)
- Seattle Journal of Technology, Environmental, & Innovation Law (2)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (1)
- A Cartography of Governance: Exploring the Province of Environmental NGOs (April 7-8) (1)
- Amicus Briefs & Court Filings (1)
- CLIHHR Reports & Policy Submissions (1)
- Cornell International Law Journal (1)
- Emory International Law Review (1)
- Faculty Books and Book Contributions (1)
- Publication Type
Articles 361 - 390 of 865
Full-Text Articles in Human Rights Law
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Jurnal Hukum & Pembangunan
The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …
Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo
Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.
However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …
The Employees’ Dilemma: Balancing Internal Reporting, Whistleblowing, And Insider Trading Risks, Geeyoung Min
The Employees’ Dilemma: Balancing Internal Reporting, Whistleblowing, And Insider Trading Risks, Geeyoung Min
Seattle University Law Review
The Essay examines how recent developments in insider trading regulations and whistleblower reward programs can lead to unintended and counterproductive results of discouraging employees from using internal reporting channels within corporate compliance programs. While the presence of a robust and well-functioning corporate compliance program is a critical factor both in mitigating the level of public enforcement actions against companies and in protecting corporate managers from liability in private litigation, these programs often provide little incentive for employees to report potential misconduct internally.
Corporate compliance programs are designed to promote the upward information flow within the company, which is essential for …
Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen
Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen
Seattle University Law Review
Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …
How The Antidiscrimination Law Of Commercial Transactions Really Works, Helen Norton
How The Antidiscrimination Law Of Commercial Transactions Really Works, Helen Norton
Seattle University Law Review
A variety of businesses now cite 303 Creative when seeking First Amendment protection for their refusal to serve certain customers based on those customers’ protected class status. How this litigation will play out remains to be seen. But future courts need not, and should not, repeat the 303 Creative Court’s misunderstanding of how the antidiscrimination law of commercial transactions actually works.
Part I of this Essay explains the Court’s longstanding understanding of the antidiscrimination law of commercial transactions, and then describes the Court’s failure to engage with this precedent in 303 Creative. Part II then identifies the 303 Creative decision’s …
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Jurnal Hukum & Pembangunan
Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …
Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni
Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni
Jurnal Hukum & Pembangunan
Natural resources is one of the essential aspects of life and human existence. Indonesia is known as a country with abundant natural resources. Therefore, their management must be conducted transparently to prevent corruption and ensure that natural resources are managed in the most efficient and beneficial way fore the community. If natural resources controlled by the state are not managed based on principles reflecting justice, there is a potential that the benefits will only be enjoyed by a small group of people. The mechanism of granting Special Mining Business Permits (WIUPK) through auction is one way to embody the principles …
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Jurnal Hukum & Pembangunan
The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …
Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An
Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An
Jurnal Hukum & Pembangunan
The settler communities on the water are like the Bajo tribe, they have had a tradition of living on the water and in coastal areas for generations even before Indonesia became independent. The settler communities on the water have faced various problems such as legal certainty for settlements, threats of eviction, difficulty in accessing clean water and acts of discrimination. In this research, there are 2 (two) things to be studied, firstly what is the position of the settler community on the water in terms of the principle of common property resources in marine management and secondly what is …
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …
The Loss & Damage Fund: Will It Leave Greenland Behind?, Natalie L. Nowatzke
The Loss & Damage Fund: Will It Leave Greenland Behind?, Natalie L. Nowatzke
Ocean and Coastal Law Journal
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) maintains three pillars of international climate governance: (1) mitigation, (2) adaptation, and (3) loss and damage. Loss and damage, the newest pillar, refers to the negative effects of climate change that transpire despite mitigation and adaptation measures. This notion has manifested into the newly operationalized Loss and Damage Fund, which is designed to compensate developing nations for the losses and damages that occur. This Comment identifies a gap in the Loss and Damage Fund, which will leave Greenland left out of receiving compensation, despite being extremely vulnerable to climate change, because …
Climate Change In Arctic And Indigenous Peoples: Challenges And Solutions, Vera Solovyeva
Climate Change In Arctic And Indigenous Peoples: Challenges And Solutions, Vera Solovyeva
Ocean and Coastal Law Journal
Climate change poses a serious threat to human well-being, negatively affecting health, traditional environmental management, water supply and food security. Changes in the environment are exacerbating indigenous peoples' problems. This is especially relevant to those who lead traditional lifestyles and whose well-being depends on agricultural and livestock production. This Article addresses the challenges and potential solutions to climate change in the Arctic ecosystem, including the Sub-Arctic regions. Physical changes to the landscape are examined alongside impacts on Indigenous culture and identity. In addition, the article explains the importance of Indigenous knowledge, values, and ethics in developing successful adaptation strategies. In …
The Public Order Of The Arctic: Problems And Prospects, Charles H. Norchi
The Public Order Of The Arctic: Problems And Prospects, Charles H. Norchi
Ocean and Coastal Law Journal
No abstract provided.
Conservation Co-Governance As A Cure: Investigating Aotearoa New Zealand's Conservation Co-Governance Model As A Blueprint For Restoring Navajo Sovereignty In Managing Canyon De Chelly, Shana R. Herman
Villanova Environmental Law Journal (1991 - )
No abstract provided.
Pursuing The Exemption: The Makah's White Whale, Sarah Van Voorhis
Pursuing The Exemption: The Makah's White Whale, Sarah Van Voorhis
Washington Journal of Social & Environmental Justice
No abstract provided.
U'Wa Indigenous People Vs. Columbia: Potential Applications Of The Escazu Agreement, Ariana Lippi
U'Wa Indigenous People Vs. Columbia: Potential Applications Of The Escazu Agreement, Ariana Lippi
Sustainable Development Law & Policy
Though the case is ongoing, and results are still to be seen, it in many ways sets a precedent for indigenous communities in Latin America seeking redress for environmental and cultural injustices. With Colombia’s recent ratification of The Escazú Regional Agreement (the Agreement herein) in 2022, this case presents a unique opportunity for implementation of the Agreement and greater accountability within existing domestic legislation.
Natural Resources In The Arctic: The Equal Distribution Of Uneven Resrouces, Ganeswar Matcha, Sudarsanan Sivakumar
Natural Resources In The Arctic: The Equal Distribution Of Uneven Resrouces, Ganeswar Matcha, Sudarsanan Sivakumar
Sustainable Development Law & Policy
This paper analyses the governance machine in place at the Arctic and examines the application of the principles of “common heritage of mankind” at the Arctic. This paper also offers some tentative propositions aimed at protecting Out Bound investment rights and how the World Trade Organization or other countries, like the U.S., can intercede in the Arctic investment sphere and attempt to regulate along with the United Nations Convention for the Law of the Sea.
Incentivizing Sustainability In American Enterprise: Lessons From Finnish Model, Vasa T. Dunham
Incentivizing Sustainability In American Enterprise: Lessons From Finnish Model, Vasa T. Dunham
Sustainable Development Law & Policy
The disparate climate performances of Finland and the United States, two of the wealthiest countries in the world, bring to light the question of how corporate responsibility has been inspired in each jurisdiction. Having established the urgency of the climate crisis and the importance of corporate behavior in optimizing a given country’s approach to protection of the global environment, an examination of each nation’s legal frameworks may shed light on features of the corporate regime that are effective in advancing sustainability goals and those that are not.22 Part I of this paper establishes a comparative framework by providing background on …
Editor's Note, Shade Streeter, Reagan Ferris
Editor's Note, Shade Streeter, Reagan Ferris
Sustainable Development Law & Policy
The Sustainable Development Law & Policy Brief (ISSN 1552-3721) is a student-run initiative at American University Washington College of Law that is published twice each academic year. The Brief embraces an interdisciplinary focus to provide a broad view of current legal, political, and social developments. It was founded to provide a forum for those interested in promoting sustainable economic development, conservation, environmental justice, and biodiversity throughout the world.
Throwing Tomato Soup At A Van Gogh: How Climate Activists Leveraged Legal Theory, Criminal Law, And Moral Outrage To Conduct A Radical Protest Campaign In The World's Most Famous Museums, Joe Udell
Villanova Environmental Law Journal (1991 - )
No abstract provided.
Legal, Policy, And Environmental Scholars Discuss Global Food Systems At Indiana Law Symposium, James Owsley Boyd
Legal, Policy, And Environmental Scholars Discuss Global Food Systems At Indiana Law Symposium, James Owsley Boyd
Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)
The Indiana University Maurer School of Law and its Indiana Journal of Global Legal Studies are hosting scholars from around the country Friday and Saturday (Jan. 19-20) for an interdisciplinary discussion on one of the world’s most prevalent problems—food insecurity.
Data from the World Bank estimate more than 780 million people around the world suffered from chronic hunger in 2022. As climate change affects agricultural production and water accessibility, the problem could worsen in coming years.
“A Fragile Framework: How Global Food Systems Intersect with the International Legal Order, the Environment, and the World’s Populations” will bring together legal, policy, …
A History Of Corporate Law Federalism In The Twentieth Century, William W. Bratton
A History Of Corporate Law Federalism In The Twentieth Century, William W. Bratton
Seattle University Law Review
This Article describes the emergence of corporate law federalism across a long twentieth century. The period begins with New Jersey’s successful initiation of charter competition in 1888 and ends with the enactment of the Sarbanes-Oxley Act in 2002. The federalism in question describes the interrelation of state and federal regulation of corporate internal affairs. This Article takes a positive approach, pursuing no normative bottom line. It makes six observations: (1) the federalism describes a division of subject matter, with internal affairs regulated by the states and securities issuance and trading regulated by the federal government; (2) the federalism is an …
Reconciling Disjunct Cryptocurrency Securities Enforcement With Purchaser Expectations, Jacob E. Simmons
Reconciling Disjunct Cryptocurrency Securities Enforcement With Purchaser Expectations, Jacob E. Simmons
Seattle University Law Review
The Southern District of New York’s July 2023 decision in SEC v. Ripple Labs, Inc. has been touted as a monumental win for cryptocurrency purchasers and related businesses. The Ripple court held that, except institutional investor transactions, all sales of Ripple’s XRP token were not investment contracts, a class of security subject to federal securities law. The court’s ruling meant that Ripple could not be held liable for the unregistered trading of XRP beyond its sales to institutional investors. Ripple adds new insights to a pervasive policymaking dilemma addressed in this Note: is the Securities and Exchange Commission’s (SEC) regulatory …
Stakeholder Capitalism’S Greatest Challenge: Reshaping A Public Consensus To Govern A Global Economy, Leo E. Strine Jr., Michael Klain
Stakeholder Capitalism’S Greatest Challenge: Reshaping A Public Consensus To Govern A Global Economy, Leo E. Strine Jr., Michael Klain
Seattle University Law Review
The Berle XIV: Developing a 21st Century Corporate Governance Model Conference asks whether there is a viable 21st Century Stakeholder Governance model. In our conference keynote article, we argue that to answer that question yes requires restoring—to use Berle’s term—a “public consensus” throughout the global economy in favor of the balanced model of New Deal capitalism, within which corporations could operate in a way good for all their stakeholders and society, that Berle himself supported.
The world now faces problems caused in large part by the enormous international power of corporations and the institutional investors who dominate their governance. These …
Foreseeability And Duty In Washington Negligence Law: Leaving The Road Less Traveled By, Leo Linder
Foreseeability And Duty In Washington Negligence Law: Leaving The Road Less Traveled By, Leo Linder
Seattle University Law Review
Washington negligence law is a confusing labyrinth of foreseeability that not even Ariadne’s string could guide plaintiffs out of. Foreseeability is implicated in four distinct analyses, several of which overlap considerably. Doctrines that were once questions of law are now questions of fact, and vice versa. Something needs to change.
Washington has taken the novel approach of bifurcating the duty element into two parts—duty’s mere existence, which is a question of law for the court to determine; and duty’s scope, which is a question of fact handed off to the jury to determine. Foreseeability impacts both of these assessments, but …
Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio
Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio
Seattle University Law Review
On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …