Family Law Commons^™

The Costs Of Separation: Incarcerated Mothers And The Socioeconomic Benefits Of Community-Based Alternatives For Nonviolent Offenders, Rahgan Jensen

Brigham Young University Journal of Public Law

No abstract provided.

Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam, Georgina Agatha

Indonesian Notary

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang …

Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/Pnktb), Elva Monica Hubertina

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang dibuat oleh PPAT tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk Yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen atas data sekunder. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam …

Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk, Hana Regina Sari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian.iHak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur.iNamun hal itu dapat dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bila sang ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak.iPermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada salah …

Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/Pa.Gm), Muhammad Akbar Syawal

Indonesian Notary

Pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya terjalin dianggap tidak pernah ada melalui putusan Pengadilan Agama atau putusan Pengadilan Negeri. Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penulisan ini membahas mengenai kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan sesama jenis. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis sejalan dengan ketentuan Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan …

Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr), Radhika Bagas Prabowo

Indonesian Notary

Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas mengenai 1.akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya, dan 2.perlindungan hukum bagi penerima fidusia akibat adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan perkawinan dari pemberi fidusia. Putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr yang menjadi studi kasus …

Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta

Indonesian Notary

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value …

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015, Andika Prayoga

Indonesian Notary

A marriage is a bond that begins with the understanding of both the bride and groom to get married. During the marriage, the law states that prospective husband and wife can make a Marriage Agreement, one of them is property-related namely an agreement regarding property. In an Article 29 of Law No. 1 of 1974 stated that the Marriage Agreement was made before or at the time of marriage. Furthermore, if someone wants to make a Marriage Agreement after the marriage takes place, she/he has to apply it to the District Court. The results of the study stated that after …

Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda

Indonesian Notary

Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum …

Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat), Raisa Fatnisary

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan pembanding negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat merupakan …

Keberlakuan Ketentuan Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 Pk/Pdt/2017), Maghfira Humaira

Indonesian Notary

The provisions of the Marriage Property Law as mentioned in Article 35-Article 37 of Law Number 1 of 1974 about Marriage have been ruled out with a jurisprudence "Buyers with Good Faith Must Be Protected". The panel of judges examining the case doesn’t consider the marital relationship of the parties in the case of joint assets or not. In Indonesian law practice, there are still found some court decisions who do not heed the provisions of Marriage Assets as referred to in Articles 35-37 of Law Number 1 of 1974 about Marriage Law. The state has entrusted Land Titles Registrar …

Using Random Assignment To Measure Court Accessibility For Low-Income Divorce Seekers, James D. Greiner, Ellen L. Degnan, Thomas Ferriss, Roseanna Sommers

Articles

We conducted a field experiment in which 311 low-income individuals seeking a divorce were randomly assigned to receive access to a pro bono lawyer (versus minimal help) to assist with filing for divorce. Examining court records, we found that assignment to an attorney made a large difference in whether participants filed for and obtained a divorce. Three years after randomization, 46% of the treated group had terminated their marriages in the proper legal venue, compared to 9% of the control group. Among “compliers”—participants who obtained representation only if assigned to receive it—those with lawyers were far more likely to file …

Public Interests And Their Contemporary Applications On The Family

UAEU Law Journal

This manuscript consists of an introduction, two sections and a conclusion. The first section was devoted to the definition, conditions, and reality of public interests. The following conclusions were reached.

1- A public interest was defined as an issue that was not defined or identified in the legal sources, or one which was neither approved nor rejected by legal texts.

2- Adopting public interests must be controlled by a number of conditions:

a) The public interest should be reasonable by itself. It has nothing to do with the ritual acts.

b) It should not contradict any source of legislation.

c) …

Restraint Of Polygamy In Jurisprudence And Law: A Comparative Study, Qais Abdul Wahab Issa

UAEU Law Journal

Polygamy is a subject addressed in Sharia that has been established by the Holy Quran and the Prophetic Sunnah. Islamic jurists have debated about this subject in terms of its obligation, permissibility and revocability. To enjoy this right, a man has to be obligated to the legal controls, such that he should be able to maintain more than a wife. Moreover, this person is to take into account social, economic, psychological and health-related aspects of his life and make sure that he is able to maintain justice between all his wives. Furthermore, the man must have no more than four …

Ohio's Love-Hate Relationship With Marital Agreements: Why Ohio Should Lift Its Prohibition On Postnuptial Agreements, Natasha Wasil

Cleveland State Law Review

Ohio has been accepting of prenuptial agreements since its landmark decision in Gross v. Gross in 1984, declaring them to be not void per se as being against public policy. Unfortunately, Ohio’s evolution of the law regarding marital agreements has remained at a stand-still since Gross. Through the twenty-first century, a majority of states have responded to the evolution of marriage by enacting legislation, or judicially by court order, to allow spouses to enter into contracts after marriage to allocate the division of property and legal obligations of the couple in the event of divorce, commonly known as “postnuptial …

Athens News Matters: Cyber Abuse And Intimate Partner Violence, Thomas E. Kadri

Popular Media

No abstract provided.

Biology Is Not Destiny: Biological Fathers’ Rights To Their Newborn Children Born Out Of Wedlock In Georgia, Emory Larkin

Mercer Law Review

Leonardo da Vinci, William the Conqueror, Alexander Hamilton, Jon Snow. The common denominator between these seemingly random individuals is that they are all known for being “bastard children.” Everyone who followed the popular television series, Game of Thrones, knows Jon Snow was erroneously recognized as the bastard son of his “father,” Ned Stark. Actually, “Snow” was the show’s universal last name for all bastard children. Likewise, anyone who has seen Hamilton: An American Musical knows Alexander Hamilton was a bastard son who was able to defy the odds and become a founding father of the United States. Bastard children are …

Legislative Drafting Of The Pillars Of The Marriage Contract In The Civil Status Law Of Oman: A Comparative Study, Ahmad Yasin Alqaraleh, Mohammed Ali Al-Omari

UAEU Law Journal

This study addresses the legislative drafting of the pillars of the marriage contract under the civil status Omani law, in terms of consistency and coherence between the provisions of the law as a result of its drafting. The study found that the current drafting led to some contradictions between the provisions of the law, and that the language of some of its articles lacks the control and determination resulting in confusion in its application. As such, this study has provided a number of recommendations to remove the contradictions and conflicts between the provisions of this law

The Grounds For Divorce For Christians: A Comparative Study With Islamic Law/Shari’Ah And The Personal Status Law Of Jordan For 2010, Maher Ma’Rouf Al Naddaf, Ra'ed Ali Al Kordi

UAEU Law Journal

This study is about reasons for divorce according to Christianity in comparison to Islamic Law/Shari’ah and the New Jordanian Personal Status Law of 2010. The study includes two chapters, while the first one defines divorce and its ruling “hokom” according to Shari’ah and Christianity, the other chapter of the research studies reasons for divorce for Christians, and how Shari’ah and the Jordanian Personal Status Law interpret these reasons. The study concludes that most of the divorce reasons in Christianity are already there in Shari’ah and the Jordanian Law, which is based on this magnificent Shari’ah. It also reveals that …

Mediation Is A Means Of Settling Family Disputes: Study On The Jordanian Personal Status Law, Mohamed Khalaf Bani Salama

UAEU Law Journal

The mediation gained great interest recently by jurists and scholars in order to search for the best ways to relieve on the convict and liabilities alike, the mediation association has resulted in all fields of life, especially in family life.

This study examined about the history of mediation, identity, types, advantages and objectives of the mediation, also it talked about the mediation as an alternative means to settle family disputes in the Jordanian Personal Status Law.

The researcher found in this study that the practice of the mediation is the strongest single administration in the dispute settlement movement, and that …

The Stability Paradox: The Two-Parent Paradigm And The Perpetuation Of Violence Against Women In Termination Of Parental Rights And Custody Cases, Judith Lewis

Michigan Journal of Gender & Law

Despite changing family compositions, entrenched in family law is the antiquated idea that a two-parent household, or its approximation vis-à-vis a shared custody arrangement, promotes stability and integrity and, thus, is in the best interest of the child. Yet, the concept that the two-parent household (or shared involvement of both parents in the child’s life if the parents separate) promotes stability for the family and is best for the child is a dangerous fallacy. When rape or intimate partner violence (IPV) is present, or the re-occurrence of violence remains a threat, the family unit is far from stable.

This Article …

Goodridge V. Department Of Public Health, Same-Sex Marriage, And The Massachusetts Supreme Judicial Court As Critical Social Movement Ally, Carlo A. Pedrioli

Loyola of Los Angeles Law Review

“[I]t is circular reasoning, not analysis, to maintain that marriage must remain a heterosexual institution because that is what it historically has been.”

Compulsory Conjugality, Erez Aloni

All Faculty Publications

What happens when the state changes the default rules that govern financial obligations between unmarried partners from opt in to opt out? Most states have an opt-in rule: unmarried partners do not take on financial obligations of one another unless they agree to do so with a contract. Nevertheless, advocates argue that an opt-out system puts the burden in the right place: unmarried couples who want to avoid default obligations should bear the burden of making contracts. A scholarly debate over the opt-in/opt-out model has raged for twenty years, but the issue is now coming to a head. Yet no …

How Surrogacy Arrangements Fail Children, Seow Hon Tan

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Surrogacy arrangements are not in the best interests of children. When thinking about whether to legalize surrogacy, policy makers should consider the epigenetic effects of pregnancy, the loss to the children arising from separation from their birth mothers, and the special challenges associated with parenting by commissioning parents.

Concession Of Custody Between Algerian And Emirati Laws: Perspective In Light Of The Aims Of The Sharia, Badreddine Berrahlia

UAEU Law Journal

The paper treats the concession of the child custody in the Algerian and UAE Laws. It explores the application of the Standards of the best child interest and the legal nature of the custody right in Islamic, Algerian and UAE law.

The research trying to evaluate the case of; the Algerian Law, UAE Law and the legal practice in the both legal systems in the concession of the custody according to the application of the Maqased (aims) Shari'a.

Compensating For The Consequences Of Refraining From Engagement In Islamic Jurisprudence, Moroccan And Comparative Legislations, Dr. Idris Al-Taleb

UAEU Law Journal

The topic of theis research deals with the engagement stage, as it is a precursor to marriage and a way to establish it properly, which ensures a good choice of spouses, and the achievement of compatibility and interdependence between them. If the engagement is merely a date for marriage and not for marriage, then each of the suitors has the right to withdraw from it, and the other party has no obligation to complete it in recognition of the principle of freedom of marriage. However, it may cause harm to the offender, the offender, who is not responsible for it, …

Navigating Surrogacy Law In The Non-United States: Why All States Should Adopt A Uniform Surrogacy Statute, Stephanie Canner

Journal of Civil Rights and Economic Development

(Excerpt)

“My water broke; the baby is coming! Come now!” Normally, a woman in labor makes this frantic phone call to her partner, who would immediately drop whatever they were doing to be by her side at the local hospital and be present to welcome their child into the world. However, this scenario is not the reality for many couples across the United States. For example, there is a New York couple who have a different story to tell their daughter about her birth. Brad Hoylman and David Sigal received a phone call a month before their baby’s due date …

Table Of Contents, Children's Legal Rights Journal

Children's Legal Rights Journal

No abstract provided.

The Strengthening Protections For Social Security Beneficiaries Act Fails To Improve Foster Youth's Awareness Of Their Federal Benefits, Abigail Mitchell

Children's Legal Rights Journal

No abstract provided.

Oral Interview: Contextualizing The Women's Rights Movement In Tunisia Through Family History, Walid Zarrad

Papers, Posters, and Presentations

In their path towards emancipation and equal rights, Tunisian women have gone through a number of phases that seem to be directly linked to legal changes and cultural factors. In fact, the Code of Personal Status (CPS) of 1956 seems to be a milestone in the women’s movement, and its following amendments continued on this path. However, it is a lot more complex than that. A piece of legislation officially passing is not a simple determinant of the state of Women’s Rights in a country.

Through Dorra Mahfoudh Draoui’s “Report on Gender and Marriage in Tunisian Society” and my interview …