Contracts Commons^™

Debunking The Efficacy Of Standard Contract Boilerplate: Part Iii, David Spratt

Articles in Law Reviews & Other Academic Journals

There are several things wrong with this paragraph. First, the heading "Knowledge of Residence" is underinclusive, as the paragraph concerns more than where each party lives. A more inclusive and effective heading would be "Knowledge of Contact Information." Second, the introductory phrase is ambiguous, as one could read "for so long as the minor children are less than eighteen years of age" as requiring the parties to exchange information only until one of the parties' children turns 18. Moreover, "eighteen years of age" is archaic and clunky legalese. Keep it simple, solicitors: "eighteen" or "age eighteen" would suffice. Applying these …

Creating Cryptolaw For The Uniform Commercial Code, Carla L. Reyes

Washington and Lee Law Review

A contract generally only binds its parties. Security agreements, which create a security interest in specific personal property, stand out as a glaring exception to this rule. Under certain conditions, security interests not only bind the creditor and debtor, but also third-party creditors seeking to lend against the same collateral. To receive this extraordinary benefit, creditors must put the world on notice, usually by filing a financing statement with the state in which the debtor is located. Unfortunately, the Uniform Commercial Code (U.C.C.) Article 9 filing system fails to provide actual notice to interested parties and introduces risk of heavy …

The Uniform Commercial Code Survey: Introduction, Jennifer S. Martin, Colin P. Marks, Wayne Barnes

Faculty Scholarship

The survey that follows highlights the most important developments of 2020 dealing with domestic and international sales of goods, personal property leases, payments, letters of credit, documents of title. investment securities, and secured transactions.

Contract Schemas, Roseanna Sommers

Articles

This review draws on the notion of “contract schemas” to characterize what ordinary people think is happening when they enter into contractual arrangements. It proposes that contracts are schematically represented as written documents filled with impenetrable text containing hidden strings, which are routinely signed without comprehension. This cognitive template, activated whenever people encounter objects with these characteristic features, confers certain default assumptions, associations, and expectancies. A review of the literature suggests that contract schemas supply (a) the assumption that terms will be enforced as written, (b) the feeling that one is obligated to perform, and (c) the sense that one …

Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/Pdt.G/2020/Pa.Jmb, Natasya Asdina

Indonesian Notary

Penelitian ini mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan PPAT dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak diberikan atas dasar kasih sayang demi kesejahteraan anak. Permasalahan muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Seperti hal yang terjadi pada gugatan perkara nomor Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang telah terjadi peralihan orang …

Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Priscillia Virgina Rumengan

Indonesian Notary

Notaris merupakan salah satu tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan beberapa kewenangan sebagai pejabat umum yang salah satunya adalah membuat akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin kepastian hukum. Namun memasuki era cyber notary, Notaris dituntut untuk melakukan terobosan dalam menjalankan kewajibannya tersebut dan memodifikasi penerapan asas yang tidak sejalan lagi dengan kebutuhan masyarakat era cyber notary. Adapun permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai perkembangan akta notaris di Indonesia dalam era cyber notary ditinjau dari asas tabellionis officium fideliter exercebo serta penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo di Indonesia dalam era cyber …

Penguasaaan Sertipikat Tanah Oleh Notaris Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.19/Pdt/2020/Pt.Plk), Putri Theresia Sitepu

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis perbuatan notaris baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat mempengaruhi keluhuran dan martabat notaris yang mengemban jabatan kepercayaan. Sebagaimana ditemukan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kota Palangka Raya Nomor 19/pdt/2020/PT.PLK yang menjerat seorang Notaris/PPAT atas penguasaan sertifikat hak milik dengan tanpa alas hak, yang menyebabkan kerugian pihak ketiga. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan bagi notaris terkait penyalahgunaan jabatannya dalam ketentuan hukum di Indonesia dan implikasi yuridis dalam penguasaan sertifikat hak milik oleh Notaris yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan …

Peralihan Hak Atas Tanah Eks Perusahaan Kereta Api Belanda Menjadi Aset Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop Iv Semarang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017, Amalia Septiana

Indonesian Notary

The nationalization of the assets of the former Dutch Railway company carried out by the Government of the Republic of Indonesia still leaves legal problems to this day, especially the transfer and allocation of land which is currently controlled by PT. Kereta Api Indonesia (Persero). The assets of the former Dutch Railway Company cannot be directly controlled by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang, without going through the process of transferring land rights according to applicable laws, namely Law concerning Basic Agrarian Regulations and Law concerning State Treasury. While the assets in the form of the lands of …

Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Dokumen Palsu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3435 K/Pdt/2017 (Analisis Putusan), Nanda Reza Valdino

Indonesian Notary

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik demi keperluan dan kepentingan masyarakat umum di bidang keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, seorang pejabat umum diwajibkan untuk memiliki ilmu dibidang kenotariatan serta memiliki akhlak yang baik agar akta autentik yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bisa merugikan pihak-pihak. Notaris dan PPAT tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta. bagaimana tidak, akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah alat bukti tulisan yang memiliki tingkat pembuktian paling sempurna di muka pengadilan. Karenanya dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan …

Tanggung Jawab Keperdataan Dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/Pn.Sby), Azizah Amatullah Fitri

Indonesian Notary

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap Notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara Di Bawah Tangan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 208/Pdt.G/2019/Pn.Tjk), Fara Deinara Dewantoro

Indonesian Notary

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara di bawah tangan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan. Metode penelitian dengan bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dengan eksplanatoris, dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa …

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/Ptun.Jkt), Daniel Estefan Parmonang Sianipar

Indonesian Notary

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat; dan, upaya hukum terhadap notaris yang diberikan sanksi tidak …

Keberlakuan Perjanjian Kredit Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Objek Harta Bersama Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224k/Pdt/2020), Lutfira Abidarini

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai pembebanan hak tanggungan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin yang masih memiliki hak atas objek harta bersama yang belum terbagi setelah terjadi perceraian. Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu keberlakuan dari perjanjian kredit yang menggunakan APHT atas objek harta bersama yang cacat hukum dan permasalahan berikutnya yaitu tanggung jawab PPAT atas APHT yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian kredit tetap berlaku, dikarenakan APHT merupakan perjanjian accessoir yang tidak berdiri sendiri dan bergantung pada perjanjian …

Analisis Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menahan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt), Anastasya Riris Edelia

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Kepalsuan Intelektual Dan Materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019), Andri Setiawan

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik yaitu kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab PPAT dalam kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/Pid/2019 dan mengidentifikasi peran PPAT dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan seperti di Putusan tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal para penghadap tidak dapat memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil dalam pembuatan akta, maka PPAT berhak menolak membuatkan akta. PPAT juga harus lebih …

Penyelundupan Hukum Kepemilikan Tanah Pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Memuat Klausul Hak Membeli Kembali (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 Pk/Pdt/2020), Elvira .

Indonesian Notary

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Pembeli. Sampai dengan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur kebolehan atau larangan penggunaan hak tersebut, oleh karenanya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020 di mana hakim justru menyatakan sah dan mengikat atas Akta PPJB yang memuat Klausul Hak Membeli Kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai …

Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Pengikat Perjanjian Hutang Piutang, Ghina Rezki Putri

Indonesian Notary

Kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah adalah dilarang, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggunaan kuasa mutlak merupakan suatu penyelundupan hukum penguasaaan atas tanah. Salah satu kasus penggunaan kuasa mulak yaitu kuasa mutlak digunakan sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta jual beli, hal ini terjadi di Purwokerto. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan akta jual beli dengan dasar kuasa mutlak dan pertanggungjawaban PPAT terkait akta jual beli yang didasari kuasa mutlak perlindungan terhadap pihak yang kehilangan hak atas tanahnya …

Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020, Cut Priska Putri Handika

Indonesian Notary

Pewarisan harta peninggalan pewaris (boedel waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (legitieme portie) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (legitimaris) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan …

Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia, Ria Anggara

Indonesian Notary

Protokol Notaris merupakan salah satu dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh para Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses penyimpanan dan pemeliharaannya selama ini masih terkendala pada tempat dan biaya perawatan. Saat ini teknologi menawarkan solusi yang memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan diubahnya media kertas menjadi kertas elektronik untuk mengakomodasi kendala tersebut dengan sistem keamanan yang mendukung dan terus berkembang. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang telah menerapkan sistem penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perbandingan ketentuan penerapan penyimpanan Protokol Notaris di Korea Selatan dan di Indonesia serta bagaimana …

Tanggung Jawab Notaris/Ppat Atas Tindakan Karyawannya Yang Menggelapkan Uang Pajak Berkaitan Dengan Akta Jual Beli Tanah Milik Klien Secara Berlanjut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 345/Pid.B/2016/Pn Yyk), Wandi .

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Notaris/PPAT yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan yang tidak menyetorkan uang titipan klien tersebut, bahkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT berulang kali, sehingga merugikan klien serta Notaris/PPAT itu sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan Notaris/PPAT dalam menerima penitipan pembayaran pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah dari klien; dan tanggung jawab Notaris/PPAT atas tindakan karyawannya yang menggelapkan uang pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah milik klien secara berlanjut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian yuridis normatif, …

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Akta Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3460 K/Pdt/2017), Marsella Dwi Salola

Indonesian Notary

Notaris/PPAT yang mengizinkan seseorang untuk mengaku sebagai dirinya selaku Notaris/PPAT dan membuat serta menandatangani suatu akta tanpa pengetahuan dari salah satu pihak, seharusnya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena tidak melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berkaitan dengan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena terpenuhinya syarat materiil jual-beli. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Membuat Akta Peralihan Hak Atas Tanah yang …

Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari

Indonesian Notary

PPAT memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta otentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. akta otentik yang dibuat oleh PPAT harus mampu memeberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah maupun calon penerima hak atas tanah yang baru. Sebelum dilakukannya penndaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah. penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah penelitian preskriptif. Hasil penelitian yang dicapai …

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank M Di Palembang), Angga Julvira Iskandar

Indonesian Notary

This study discusses the role and the responsibility of a notary in making a deed related to the takeover of collateral (AYDA) as an alternative settlement of bad loans. Banks in channeling credit certainly need a notary as a bank partner who plays a role in making credit-related deeds. One of the settlements of bad loans at banks is by taking over collateral (AYDA), which is an asset obtained by the bank either through auction or outside the auction from the owner of the collateral, if the owner of the collateral/debtor is negligent in fulfilling his obligations. However, the implementation …

Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza

Indonesian Notary

The legal vacuum of implementing regulations of Law Number 20 of 2011 concerning Flats to further regulate the implementation of the Association of Owners and Tenants of Flats, provoked the Ministry of Public Works and People's Work to issue regulations regarding the Association of Owners and Tenants of Flats. In 2018, a regulation was issued, namely the Minister of PUPR Regulation Number 23/PRT/M/2018 concerning the Association of Owners and Occupants of Flats Units, then followed by the issuance of Governor Regulation Number 132 of 2018 by the DKI Jakarta Government. The presence of these two regulations has led to several …

Perjanjian Pemeliharaan Anak Yang Dibuat Di Illinois (Putusan Mahkamah Agung No 2021 K/Pdt/2020) Dan Kemungkinan Memperjanjikan Pemeliharaan Anak Dalam Akta Otentik Oleh Notaris, Sabrina Hadiyan Mydianto

Indonesian Notary

Indonesia marriage act regulate that childcare duty are obligated to both parents cannot be eliminated even though divorce already take place.Yet, there are still many casess struggling to uphold the custody of their child as author found in the Supreme Court Decision No. 2021/ K/Pdt/2020 where one of the parents deliberately take the children out of country where she reside in and neglected the conciliation decision made outside Indonesia that has been agreed and legalized by Judge in court. The problems of this research are first the position of the consiliation decision made outside Indonesia and second, the possibility of …

Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Fatimah Az-Zahra Firdaus

Indonesian Notary

Notaries as public officials who are authorized to make a testament for a person before death should pay attention to the provisions of making a testament based on the legal system of inheritance that applies to the applicant according to his religion. In the case under study, the Notary in making a testament for a Muslim applicant did not pay attention to the provisions of Islamic inheritance law, so the judge decided that the deed was legally defective. The problem in this research is about the legal considerations of Judges who cancels a testament made before a Notary by a …

Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami

Indonesian Notary

The position of a Notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a Notary must behave honestly and protect the interests of the parties, this is intended so as not to reduce public trust in his profession as a Notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the Notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the Notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, normative juridical research methods were …

Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata

Indonesian Notary

The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. …

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/Ag/2019), Lysia Sabrina Annisa Putri

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta-akta autentik. PPAT memiliki peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta-akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapannya. Akta autentik merupakan alat bukti kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan dapat menjadi pembuktian yang sempurna. Adapun permasalahan yang diangkat adalah tanggungjawab serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT terhadap pembatalan akta hibah Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tipe penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi …