Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Commercial Law (143)
- Legal Profession (132)
- Land Use Law (130)
- Courts (20)
- Entertainment, Arts, and Sports Law (19)
-
- Law and Economics (19)
- Consumer Protection Law (18)
- Business Organizations Law (15)
- Legislation (15)
- Law and Society (14)
- Intellectual Property Law (13)
- Jurisprudence (13)
- Legal Remedies (13)
- State and Local Government Law (13)
- Torts (13)
- Civil Law (12)
- Civil Rights and Discrimination (12)
- Constitutional Law (12)
- Science and Technology Law (12)
- Dispute Resolution and Arbitration (11)
- Labor and Employment Law (11)
- Banking and Finance Law (10)
- First Amendment (10)
- International Law (10)
- Other Law (10)
- Supreme Court of the United States (10)
- Antitrust and Trade Regulation (9)
- Civil Procedure (9)
- Institution
-
- Universitas Indonesia (131)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (14)
- Seattle University School of Law (12)
- Singapore Management University (9)
- University of Michigan Law School (8)
-
- Brooklyn Law School (6)
- Barry University School of Law (4)
- The Catholic University of America, Columbus School of Law (4)
- University of Kentucky (4)
- Villanova University Charles Widger School of Law (4)
- American University Washington College of Law (3)
- American University in Cairo (3)
- Columbia Law School (3)
- Northwestern Pritzker School of Law (3)
- Texas A&M University School of Law (3)
- Boston University School of Law (2)
- Brigham Young University Law School (2)
- Duke Law (2)
- Florida International University College of Law (2)
- New York Law School (2)
- Osgoode Hall Law School of York University (2)
- Saint Louis University School of Law (2)
- Southern Methodist University (2)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (2)
- University of Cincinnati College of Law (2)
- University of Denver (2)
- University of Maryland Francis King Carey School of Law (2)
- University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law (2)
- University of Washington School of Law (2)
- Washington University in St. Louis (2)
- Keyword
-
- Notaris (34)
- Contracts (15)
- Contract (12)
- Contract law (7)
- PPAT (7)
-
- Perbuatan Melawan Hukum (6)
- Akta Autentik (5)
- Akta Jual Beli (5)
- Arbitration (5)
- Boilerplate (5)
- Tanggung Jawab (5)
- Blockchain (4)
- Penggelapan (4)
- Black Law Student Association (3)
- Black Law Students (3)
- Black Laywers (3)
- Copyright (3)
- Corporations (3)
- Federal Arbitration Act (3)
- First Amendment (3)
- Innovation (3)
- Jual Beli (3)
- Law (3)
- Liability (3)
- Pasar Modal (3)
- Pembatalan Perkawinan (3)
- Perkawinan (3)
- Perseroan Terbatas (3)
- Seattle University Law Review (3)
- Symposium (3)
- Publication
-
- Indonesian Notary (130)
- Faculty Scholarship (14)
- Seattle University Law Review (12)
- Articles (6)
- Cardozo Arts & Entertainment Law Journal (5)
-
- Research Collection Yong Pung How School Of Law (4)
- Brooklyn Law Review (3)
- Cardozo Journal of Conflict Resolution (3)
- Catholic University Journal of Law and Technology (3)
- Theses and Dissertations (3)
- Villanova Law Review (1956 - ) (3)
- Articles & Book Chapters (2)
- Articles & Chapters (2)
- BYU Law Review (2)
- Cardozo International & Comparative Law Review (2)
- Child and Family Law Journal (2)
- FIU Law Review (2)
- Faculty Publications (2)
- Law Faculty Scholarly Articles (2)
- Michigan Business & Entrepreneurial Law Review (2)
- Northwestern University Law Review (2)
- Scholarly Articles in Law Reviews & Journals (2)
- Scholarly Works (2)
- Scholarship@WashULaw (2)
- Singapore Law Journal (Lexicon) (2)
- Sturm College of Law: Faculty Scholarship (2)
- Touro Law Review (2)
- University of Cincinnati Law Review (2)
- Washington Law Review (2)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (1)
- Publication Type
Articles 91 - 120 of 271
Full-Text Articles in Contracts
E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei, Muhammad Irfansyah
E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei, Muhammad Irfansyah
Indonesian Notary
Dalam menyelenggarakan RUPS, terdapat beberapa kendala yang dapat dialami oleh Perusahaan Terbuka yang salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan para pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dalam situasi pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dimungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung dalam melakukan RUPS, tetapi pemegang saham dapat memberikan kuasa elektonik kepada penerima kuasa untuk mewakilinya dalam menghadiri RUPS secara fisik dengan kehadiran terbatas. Permasalahan tersebut mendorong terciptanya suatu sistem pemberian kuasa yang terintegrasi dan mudah digunakan bagi para pemegang saham yaitu dengan penyelenggaraan surat kuasa secara elektronik atau e-Proxy, tanpa mencederai apa yang telah diatur dalam …
Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks), Rosita Nosi Adnoviansari
Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks), Rosita Nosi Adnoviansari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (“KHI)” dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI menganut monogami dengan pengecualian dimana dimungkinkan seorang pria memiliki istri lebih dari seorang jika disepakati dan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut monogami mutlak sehingga perkawinan bigami maupun poligami dilarang pelaksanaannya. Apabila perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap anak. Permasalahan …
Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2020/Pn Sng), Panji Prasetyo
Indonesian Notary
Tanah merupakan komoditas penting bagi kehidupan manusia. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal, dan dijadikan investasi. Namun, ketersediaan tanah sekarang ini semakin menipis. Salah satu cara perolehan tanah yaitu dengan jual-beli. Putusan pengadilan negeri subang No. 1/Pdt.G/2020/Pn Sng menyatakan adanya transaksi jual-beli tanah menurut ketentuan adat. Penjual tersebut menjual kembali objek jual-beli kepada orang yang berbeda tanpa sepengetahuan pembeli pertama, jual-beli tersebut dibuat secara notarial. Pembeli pertama tidak mengetahui tanahnya berpindah kepemilikan kepada pembeli kedua. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana perlindungan hukum perjanjian di bawah tangan dan perlindungan hukum pembeli yang beritikad baik terhadap akta jual-beli yang tidak diakui penjual. Bentuk …
Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Dokumen Palsu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3435 K/Pdt/2017 (Analisis Putusan), Nanda Reza Valdino
Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Dokumen Palsu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3435 K/Pdt/2017 (Analisis Putusan), Nanda Reza Valdino
Indonesian Notary
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik demi keperluan dan kepentingan masyarakat umum di bidang keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, seorang pejabat umum diwajibkan untuk memiliki ilmu dibidang kenotariatan serta memiliki akhlak yang baik agar akta autentik yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bisa merugikan pihak-pihak. Notaris dan PPAT tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta. bagaimana tidak, akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah alat bukti tulisan yang memiliki tingkat pembuktian paling sempurna di muka pengadilan. Karenanya dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan …
Perjanjian Pemeliharaan Anak Yang Dibuat Di Illinois (Putusan Mahkamah Agung No 2021 K/Pdt/2020) Dan Kemungkinan Memperjanjikan Pemeliharaan Anak Dalam Akta Otentik Oleh Notaris, Sabrina Hadiyan Mydianto
Perjanjian Pemeliharaan Anak Yang Dibuat Di Illinois (Putusan Mahkamah Agung No 2021 K/Pdt/2020) Dan Kemungkinan Memperjanjikan Pemeliharaan Anak Dalam Akta Otentik Oleh Notaris, Sabrina Hadiyan Mydianto
Indonesian Notary
Indonesia marriage act regulate that childcare duty are obligated to both parents cannot be eliminated even though divorce already take place.Yet, there are still many casess struggling to uphold the custody of their child as author found in the Supreme Court Decision No. 2021/ K/Pdt/2020 where one of the parents deliberately take the children out of country where she reside in and neglected the conciliation decision made outside Indonesia that has been agreed and legalized by Judge in court. The problems of this research are first the position of the consiliation decision made outside Indonesia and second, the possibility of …
Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Fatimah Az-Zahra Firdaus
Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Bagi Pewaris Beragama Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Fatimah Az-Zahra Firdaus
Indonesian Notary
Notaries as public officials who are authorized to make a testament for a person before death should pay attention to the provisions of making a testament based on the legal system of inheritance that applies to the applicant according to his religion. In the case under study, the Notary in making a testament for a Muslim applicant did not pay attention to the provisions of Islamic inheritance law, so the judge decided that the deed was legally defective. The problem in this research is about the legal considerations of Judges who cancels a testament made before a Notary by a …
Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 Pk/Pdt/2017), Fathimah Fithriah
Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 Pk/Pdt/2017), Fathimah Fithriah
Indonesian Notary
Saat ini banyak PPAT yang terjerat perkara di Pengadilan baik dari perkara perdata hingga perkara pidana, dimana salah satu penyebabnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, PPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pebuatan Akta Hibah yang objek hibahnya tidak sah. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum atas akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dan Bagaimanakah pertanggung jawaban PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, sedangkan dari bentuknya adalah deskriptif …
Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua, Agustina Gempita Padama
Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua, Agustina Gempita Padama
Indonesian Notary
This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by (Law of Office of Notary Public) and Ethical Code of Notary. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions …
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/Ag/2019), Lysia Sabrina Annisa Putri
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/Ag/2019), Lysia Sabrina Annisa Putri
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta-akta autentik. PPAT memiliki peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta-akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapannya. Akta autentik merupakan alat bukti kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan dapat menjadi pembuktian yang sempurna. Adapun permasalahan yang diangkat adalah tanggungjawab serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT terhadap pembatalan akta hibah Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tipe penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi …
Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Para Pihak Dan Saksi Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/Pdt/2019/Pt.Bdg), Kinanti Justi Andika
Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Para Pihak Dan Saksi Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/Pdt/2019/Pt.Bdg), Kinanti Justi Andika
Indonesian Notary
The Land Deed Making Official (PPAT) in carrying out his position must be fully responsible for the deed that has been made. This is because if the PPAT does not carry out its obligations in making the deed so that the deed made is not in accordance with the form and procedure for filling the deed, then the deed has legal consequences. This study has a discussion about the making of the Sale and Purchase Deed (AJB) which should be in the making of the deed attended by the parties and witnesses before PPAT. The problem in this study is …
Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli “Pura-Pura” Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 Pk/Pdt/2019, Indira Putrisari Fatikha
Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli “Pura-Pura” Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 Pk/Pdt/2019, Indira Putrisari Fatikha
Indonesian Notary
Jual beli yang dilakukan dengan “pura-pura” dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga menghasilkan Akta jual beli “pura-pura” seharusnya dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, juga peraturan-peraturan lainnya dan dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Secara materiil jual beli tersebut tidak pernah terjadi sehingga telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebab yang halal. Penelitian ini menganalisis permasalahan berkaitan dengan akibat hukum dari dibatalkannya Akta Jual Beli oleh Pengadilan yang digugat oleh salah satu penghadap karena dianggap sebagai Akta Jual Beli “Pura-Pura” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 PK/Pdt/2019 dan …
Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari
Indonesian Notary
PPAT memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta otentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. akta otentik yang dibuat oleh PPAT harus mampu memeberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah maupun calon penerima hak atas tanah yang baru. Sebelum dilakukannya penndaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah. penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah penelitian preskriptif. Hasil penelitian yang dicapai …
Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza
Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza
Indonesian Notary
The legal vacuum of implementing regulations of Law Number 20 of 2011 concerning Flats to further regulate the implementation of the Association of Owners and Tenants of Flats, provoked the Ministry of Public Works and People's Work to issue regulations regarding the Association of Owners and Tenants of Flats. In 2018, a regulation was issued, namely the Minister of PUPR Regulation Number 23/PRT/M/2018 concerning the Association of Owners and Occupants of Flats Units, then followed by the issuance of Governor Regulation Number 132 of 2018 by the DKI Jakarta Government. The presence of these two regulations has led to several …
Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan pengalihan seluruh dan sebagian piutang atas nama melalui cessie serta pertimbangan Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1340 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebasahan cessie …
Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian
Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan …
Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz
Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz
Indonesian Notary
Notary has a substantial role in Indonesia society especially in civil rights amongs legal subject. In capital markets scope, notary as one of capital market supporting professions who providing public affairs services for private law. In order to professional implement, notaries must carry out their professional duties competently base on notarial ethics code. Law no. 8 of 1995 concerning capital market, have been appointed notary as a supporting professions. In general, the main role of supporting professions are to aid the issuers regarding go public process and fulfil discrosure requirement. This journal particularly will discuss about related case concerning notaries …
Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami
Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami
Indonesian Notary
The position of a Notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a Notary must behave honestly and protect the interests of the parties, this is intended so as not to reduce public trust in his profession as a Notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the Notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the Notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, normative juridical research methods were …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas
Indonesian Notary
This Thesis research discusses about the authority and obligation of Notary in making authentic deeds based on results of the circular decisions of the Company, also discussing about Notary’s responsibility in making two authentic deeds with the same number and date establishment. This research used normative jurisdical method with problem identification research typology. Issuance of two authentic deeds with the same number and date establishment is a deviation in regulation of Notary. In adition this action is a infringements of the criminal act which by incorporating false information because the stated date in the deeds is different with the reality. …
Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata
Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata
Indonesian Notary
The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. …
Adding Context And Constraint To Corpus Linguistics, Jeffrey W. Stempel
Adding Context And Constraint To Corpus Linguistics, Jeffrey W. Stempel
Brooklyn Law Review
Corpus linguistics presents an exciting tool for improving interpretation of documentary language. But it would be a mistake to overvalue the tool or to use it as grounds for ejecting consideration of other data from the interpretative task. While properly operationalized corpus linguistics analysis represents an advancement over traditional textualism, it remains subject to the same problems that plague excessively rigid textualism that refuses to give consideration to contextual evidence of meaning. To be most effective in achieving accurate and just interpretative results, corpus linguistics, like traditional reading of documentary language, requires context. This includes not only the context of …
An Uneven Playing Field: Remedying The Professional Sports Wage Gap By Revising The Equal Pay Act, Melissa C. Felcher
An Uneven Playing Field: Remedying The Professional Sports Wage Gap By Revising The Equal Pay Act, Melissa C. Felcher
Brooklyn Law Review
Despite winning numerous World Cup championships and securing the title as the number one female soccer team in the world, the United States Women’s National Team (USWNT) has taken the silver medal to its male counterpart, the United States Men’s National Team (USMNT), in one specific area: compensation. In an effort to level the playing field, the USWNT recently filed a lawsuit under the Equal Pay Act (EPA) against its single common employer, United States Soccer Federation (USSF), which owns both the USWNT and the USMNT. At first blush, it might be hard to reconcile this phenomenon. However, upon closer …
Risky Fine Print: A Novel Typology Of Ethical Risks In Mobile App User Agreements, Bar Fargon Mizrahi
Risky Fine Print: A Novel Typology Of Ethical Risks In Mobile App User Agreements, Bar Fargon Mizrahi
Villanova Law Review (1956 - )
No abstract provided.
Contract Fixer Upper: Addressing The Inadequacy Of The Force Majeure Doctrine In Providing Relief For Nonperformance In The Wake Of The Covid-19 Pandemic, Amy Sparrow Phelps
Contract Fixer Upper: Addressing The Inadequacy Of The Force Majeure Doctrine In Providing Relief For Nonperformance In The Wake Of The Covid-19 Pandemic, Amy Sparrow Phelps
Villanova Law Review (1956 - )
No abstract provided.
Freedom From Things: A Defense Of The Disjunctive Obligation In Contract Law, Jennifer Nadler
Freedom From Things: A Defense Of The Disjunctive Obligation In Contract Law, Jennifer Nadler
Articles & Book Chapters
This article argues that the disjunctive obligation in contract law can be justified on moral grounds. It argues that from a perspective that regards human beings as free agents capable of choice and therefore independent of material objects, the contracting parties must be understood as agreeing to mutually guarantee one another's ownership of a certain value. This guarantee can be fulfilled either by handing over what was promised or by making up the difference between the market value and the contract value of what was promised. The plaintiff's contractual right is therefore a right that the defendant perform or pay. …
Turning The Tables In Research And Development Licensing Contracts, Niyazi Taneri, Pascale Crama
Turning The Tables In Research And Development Licensing Contracts, Niyazi Taneri, Pascale Crama
Research Collection Lee Kong Chian School Of Business
Research and development (R&D) collaborations between an innovator and her partner are often undertaken when neither party can bring the product to market individually, which precludes value creation without a joint effort. Yet, the uncertain nature of R&D complicates the monitoring of effort, and the resulting moral hazard reduces a collaboration’s value. Either party can avoid this outcome by acquiring the capability that is missing and then taking sole ownership of the project. That approach involves two types of risks: one related to whether the other party’s capability will be acquired and one related to how well it will be …
Towards Cnl-Based Verbalization Of Computational Contracts, Inari Listenmaa, Maryam Hanafiah, Regina Cheong, Andreas Kallberg
Towards Cnl-Based Verbalization Of Computational Contracts, Inari Listenmaa, Maryam Hanafiah, Regina Cheong, Andreas Kallberg
Centre for Computational Law (2022-2025)
We present a CNL, which is a component of L4, a domain-specific programming language for drafting laws and contracts. Along with formal verification, L4’s core functionalities include natural language generation. We present the NLG pipeline and an interactive process for ambiguity resolution.
The Mysterious Market For Post-Settlement Litigant Finance, Ronen Avraham, Lynn A. Baker, Anthony J. Sebok
The Mysterious Market For Post-Settlement Litigant Finance, Ronen Avraham, Lynn A. Baker, Anthony J. Sebok
Articles
Litigant finance is a growing and increasingly controversial industry in which financial firms advance a plaintiff money in exchange for ownership rights in the proceeds of the legal claim on a nonrecourse basis: A plaintiff must repay the advance only if compensation is ultimately received for the legal claim. The nonrecourse nature of this funding exempts it from most states’ consumer credit laws, enabling funders to charge higher interest and fees than would otherwise be permitted. When this funding involves ordinary consumers, critics of the industry contend that the uncapped interest rates exploit vulnerable litigants, while its defenders argue that …
Choice Of Law For Formation Of Contracts: Solomon Lew V Kaikhushru Shiavax Nargolwala, Adeline Chong
Choice Of Law For Formation Of Contracts: Solomon Lew V Kaikhushru Shiavax Nargolwala, Adeline Chong
Research Collection Yong Pung How School Of Law
No abstract provided.
‘Choice Of Law For Formation Of Contracts: Solomon Lew V Kaikhushru Shiavax Nargolwala, Adeline Chong
‘Choice Of Law For Formation Of Contracts: Solomon Lew V Kaikhushru Shiavax Nargolwala, Adeline Chong
Research Collection Yong Pung How School Of Law
The appropriate choice of law rule for the formation of a contract is an intractable question. Various solutions have been offered, with none enjoying universal approval. In Solomon Lew v Kaikhushru Shiavax Nargolwala, the Singapore Court of Appeal held in favour of the application of a nuanced version of the putative proper law of a contract. It further held that that there was no role for the lex fori in resolving this classic conflict of laws conundrum. While the SGCA emphasised that the reasonable expectations of the parties would be accommodated through its approach, this note argues that this would …
Franchisor Power As Employment Control, Andrew Elmore, Kati Griffith
Franchisor Power As Employment Control, Andrew Elmore, Kati Griffith
Faculty Scholarship
Labor and employment laws are systematically underenforced in low-wage, franchised workplaces. Union contracts, and the benefits and protections they provide, are nonexistent. The Fight for Fifteen movement has brought attention to the low wages, systemic violations of workers’ rights, and lack of collective representation in fast-food franchises. Given that franchisees can be judgment-proof and cannot set industry standards, the deterrence, remedial, and collective bargaining goals of labor and employment laws can depend on holding the franchisor (the brand) responsible under the joint employer doctrine. In a series of cases, however, a dominant approach has emerged that essentially foreclosed the possibility …