Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Commercial Law (143)
- Legal Profession (132)
- Land Use Law (130)
- Courts (20)
- Entertainment, Arts, and Sports Law (19)
-
- Law and Economics (19)
- Consumer Protection Law (18)
- Business Organizations Law (15)
- Legislation (15)
- Law and Society (14)
- Intellectual Property Law (13)
- Jurisprudence (13)
- Legal Remedies (13)
- State and Local Government Law (13)
- Torts (13)
- Civil Law (12)
- Civil Rights and Discrimination (12)
- Constitutional Law (12)
- Science and Technology Law (12)
- Dispute Resolution and Arbitration (11)
- Labor and Employment Law (11)
- Banking and Finance Law (10)
- First Amendment (10)
- International Law (10)
- Other Law (10)
- Supreme Court of the United States (10)
- Antitrust and Trade Regulation (9)
- Civil Procedure (9)
- Institution
-
- Universitas Indonesia (131)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (14)
- Seattle University School of Law (12)
- Singapore Management University (9)
- University of Michigan Law School (8)
-
- Brooklyn Law School (6)
- Barry University School of Law (4)
- The Catholic University of America, Columbus School of Law (4)
- University of Kentucky (4)
- Villanova University Charles Widger School of Law (4)
- American University Washington College of Law (3)
- American University in Cairo (3)
- Columbia Law School (3)
- Northwestern Pritzker School of Law (3)
- Texas A&M University School of Law (3)
- Boston University School of Law (2)
- Brigham Young University Law School (2)
- Duke Law (2)
- Florida International University College of Law (2)
- New York Law School (2)
- Osgoode Hall Law School of York University (2)
- Saint Louis University School of Law (2)
- Southern Methodist University (2)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (2)
- University of Cincinnati College of Law (2)
- University of Denver (2)
- University of Maryland Francis King Carey School of Law (2)
- University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law (2)
- University of Washington School of Law (2)
- Washington University in St. Louis (2)
- Keyword
-
- Notaris (34)
- Contracts (15)
- Contract (12)
- Contract law (7)
- PPAT (7)
-
- Perbuatan Melawan Hukum (6)
- Akta Autentik (5)
- Akta Jual Beli (5)
- Arbitration (5)
- Boilerplate (5)
- Tanggung Jawab (5)
- Blockchain (4)
- Penggelapan (4)
- Black Law Student Association (3)
- Black Law Students (3)
- Black Laywers (3)
- Copyright (3)
- Corporations (3)
- Federal Arbitration Act (3)
- First Amendment (3)
- Innovation (3)
- Jual Beli (3)
- Law (3)
- Liability (3)
- Pasar Modal (3)
- Pembatalan Perkawinan (3)
- Perkawinan (3)
- Perseroan Terbatas (3)
- Seattle University Law Review (3)
- Symposium (3)
- Publication
-
- Indonesian Notary (130)
- Faculty Scholarship (14)
- Seattle University Law Review (12)
- Articles (6)
- Cardozo Arts & Entertainment Law Journal (5)
-
- Research Collection Yong Pung How School Of Law (4)
- Brooklyn Law Review (3)
- Cardozo Journal of Conflict Resolution (3)
- Catholic University Journal of Law and Technology (3)
- Theses and Dissertations (3)
- Villanova Law Review (1956 - ) (3)
- Articles & Book Chapters (2)
- Articles & Chapters (2)
- BYU Law Review (2)
- Cardozo International & Comparative Law Review (2)
- Child and Family Law Journal (2)
- FIU Law Review (2)
- Faculty Publications (2)
- Law Faculty Scholarly Articles (2)
- Michigan Business & Entrepreneurial Law Review (2)
- Northwestern University Law Review (2)
- Scholarly Articles in Law Reviews & Journals (2)
- Scholarly Works (2)
- Scholarship@WashULaw (2)
- Singapore Law Journal (Lexicon) (2)
- Sturm College of Law: Faculty Scholarship (2)
- Touro Law Review (2)
- University of Cincinnati Law Review (2)
- Washington Law Review (2)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (1)
- Publication Type
Articles 151 - 180 of 271
Full-Text Articles in Contracts
Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 Pk/Pdt/2016), Nur Aulia Habibah
Indonesian Notary
Notaris dalam melaksanakan jabatannya, pada implementasinya tidak menutup kemungkinan adanya pembuatan akta antidatir yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pembuatan akta Notaris sehingga menyebabkan degradasi dari akta tersebut. Pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yaitu dimana perbuatan hukum belum dilakukan namun Notaris telah membuatkan aktanya dan mencatatkannya dalam sela-sela kosong diantara akta Notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta. Dengan melakukan pencatatan seperti itu menyebabkan aktanya menjadi degradasi dan cacat hukum ataupun dapat kehilangan keotentikannya. Dalam hal ini Notaris telah bertindak tidak jujur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yang dapat …
Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar), Muhammad Fadhil Aditya
Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar), Muhammad Fadhil Aditya
Indonesian Notary
Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan keterangan palsu dan tanggung jawab Notaris terhadap adanya keterangan palsu pada akta dalam kasus yang dilakukan Notaris Agus Satoto berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk penelitian, hukum yuridis normatif dengan bahan pustaka yamg merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder melalui …
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, Fira Adhisa Rivanda
Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, Fira Adhisa Rivanda
Indonesian Notary
Peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta autentik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham banyak peristiwa-peristiwa hukum yang disaksikan langsung oleh notaris, salah satunya adalah mengenai hibah saham. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kewajibannya dan menjaga kepentingan para pihak. Apabila notaris tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka secara umum notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham tanpa disertakan surat kuasa yang sah dengan menganalisis putusan nomor 87/Pdt.G/2017/PN. Lbp. Notaris menjadi turut tergugat pada kasus karena …
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn), Vena Pricilia
Indonesian Notary
Pemanggilan dan pemeriksaan lebih dari sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas permohonaan penyidik dan didapatkan keputusan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris. MKN merupakan lembaga yang menjamin bahwa pelaksanaan jabatan Notaris tidak terhambat dengan adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MKN harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dipanggil dan diperiksa lebih dari sekali oleh MKN terhadap akta dengan kasus dan alasan yang sama serta kekuatan mengikat dari putusan MKN berkaitan dengan akta yang sama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN jo. Nomor 246/B/2018/PT. TUN.MDN. …
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta
Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta
Indonesian Notary
Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang …
Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati
Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati
Indonesian Notary
Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …
Consumer Protection In Ecommerce: A Case Study Of Egypt, Heba Habib
Consumer Protection In Ecommerce: A Case Study Of Egypt, Heba Habib
Theses and Dissertations
This paper examines electronic contract regulation in the context of business-to-consumer transactions. The technological advancement and cross-border nature of e-commerce have posed significant challenges to the Egyptian legal framework highlighting the limitations of general commercial contract rules with regards to electronic contracts. This thesis argues that access to the courts is hindered by restrictive terms in the electronic contracts over which the Egyptian law has no jurisdictional power. Accordingly, private institutions set the rules in the e-contracts and enforce them through private methods leaving no room for state intervention to ensure the protection of consumers. Hence, the application of national …
Business Interruption Insurance In The Time Of Covid-19: Who Should Foot The Bill?, Paul Mchugh
Business Interruption Insurance In The Time Of Covid-19: Who Should Foot The Bill?, Paul Mchugh
Journal of Law and Policy
COVID-19-related business closures led to thousands of business interruption insurance claims and lawsuits across the country. However, throughout the history of business interruption policies, obstacles such as virus exclusions and “physical damage” requirements have been added in response to prior pandemics and catastrophic losses. These exclusions and requirements have led to many hurdles and outright denials for those seeking payment on their policies. So, then, can business owners still find some economic refuge in these policies? Despite outright denials in many courts, at least a handful of federal judges as well as a number of members of Congress seem to …
Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama
Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama
Indonesian Notary
Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas de jure dan …
Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano
Indonesian Notary
Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan …
Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun
Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun
Indonesian Notary
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa …
Deal Protection Devices, Albert H. Choi
Deal Protection Devices, Albert H. Choi
Articles
In mergers and acquisitions transactions, a buyer and a seller will often agree to contractual mechanisms (deal protection devices) to deter third parties from jumping the deal and to compensate a disappointed buyer. With the help of auction theory, this Article analyzes various deal protection devices, while focusing on the two most commonly used mechanisms: match rights and target termination fees. A match right gives the buyer a right to “match” a third party’s offer so as to prevent the third party from snatching the target away, while a termination fee compensates the buyer when a third party acquires the …
The Separation Of Voting And Control: The Role Of Contract In Corporate Governance, Gabriel V. Rauterberg
The Separation Of Voting And Control: The Role Of Contract In Corporate Governance, Gabriel V. Rauterberg
Articles
The default rules of corporate law make shareholders’ control rights a function of their voting power. Whether a director is elected or a merger is approved depends on how shareholders vote. Yet, in private corporations shareholders routinely alter their rights by contract. This phenomenon of shareholder agreements—contracts among the owners of a firm— has received far less attention than it deserves, mainly because detailed data about the actual contents of shareholder agreements has been lacking. Private companies disclose little, and shareholder agreements are thought to play a trivial or nonexistent role in public companies. I show that this is false—fifteen …
Contract Design When Relationship-Specific Investment Produces Asymmetric Information, Albert H. Choi, George Triantis
Contract Design When Relationship-Specific Investment Produces Asymmetric Information, Albert H. Choi, George Triantis
Articles
Under conventional contract theory, contracts may be efficient by protecting relationship specific investment from holdup in subsequent (re)negotiation over terms of trade. This paper demonstrates a different problem when specific investment also provides significant private information to the investing party. This is fairly common: for example, a manufacturer invests to learn about its buyer's idiosyncratic needs or a collaborator invests to learn about a joint venture. We show how such private information can lead to subsequent bargaining failure and suboptimal ex ante relationship-specific investment. We also show that this inefficiency is worse if the parties enter into a binding and …
Contracting In Direct Asset Sales, Xin Yuan
Contracting In Direct Asset Sales, Xin Yuan
Dissertations, Theses, and Capstone Projects
Using a unique, hand-collected dataset of direct asset sales agreements in the SEC filings, I provide the first large-sample evidence on how contracting mechanisms are used to mitigate information frictions in these important transactions. The conflict of interests is unique because the scarcity of asset-specific financial information makes target assets difficult to value and monitor, especially when such transactions are usually consummated in a short period. I first show an extensive use of representations and warranties, covenants, and special payment arrangements in these contracts when severe information asymmetry exists between buyers and sellers. Importantly, further results suggest that these contracting …
The Curious Case Of Horseracing Data Caught In A Tangled Web Of Relationships – The Racing Partnership Ltd V. Sports Information Services Ltd [2020] Ewca Civ 1300, Cheng Lim Saw
Research Collection Yong Pung How School Of Law
This paper comments on the recent split decision of the English Court of Appeal in The Racing Partnership Ltd v. Sports Information Services Ltd [2020] EWCA Civ 1300 concerning the common law action for misuse of confidential information. Although the majority overturned the decision of the trial judge and found in favour of the defendant, this author will explain why the conclusion reached by the dissenting judge is the more compelling.
Forced Play: Was The Mlb Commisioner's Decision To Force A 2020 Mlb Season Amid Coronavirus Unenforceable, Or Just A Bad Idea?, Rachel Young
Forced Play: Was The Mlb Commisioner's Decision To Force A 2020 Mlb Season Amid Coronavirus Unenforceable, Or Just A Bad Idea?, Rachel Young
Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal (1994 - )
No abstract provided.
Let's Stop Playing Games: Why Better Congressional Interaction Is Required To Protect Young Gamers, Dominick Tarantino
Let's Stop Playing Games: Why Better Congressional Interaction Is Required To Protect Young Gamers, Dominick Tarantino
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
This Note addresses the predatory nature of video game microtransactions, the serious risks they pose, and why an improved plan of legislative intervention is necessary to protect young, vulnerable video game consumers. With loot box microtransactions driving a flourishing industry that has reached unprecedented levels of success, adequate consumer protection cannot properly be achieved through self-regulation. Senator Josh Hawley’s Protecting Children from Abusive Games Act is a step in the right direction, but its broad language will result in unintended consequences that can cripple the entire industry. Revising the bill’s language will protect the intended young consumer and allow for …
Assessment Of Contract Terms And Conditions For Lump-Sum Contracts, Omar Othman
Assessment Of Contract Terms And Conditions For Lump-Sum Contracts, Omar Othman
Theses and Dissertations
A Contract is a tool that defines the obligations of the contracting parties and assigns the risk between them. Contracts are usually drafted to meet the interests of the owner by addressing the legal issues and liabilities. Meanwhile, less emphasis is placed on clearly communicating the contract terms and ensuring that all contracting parties comprehend their risks and obligations. In a country like Egypt, which has faced drastic economic and political changes in the past few years, and yet is experiencing a boom in the construction sector, many developers tend to draft contracts that might be legally complicated or lacks …
Independent Craft Breweries Struggle Under Distribution Laws That Create A Power Imbalance In Favor Of Wholesalers, Daniel Croxall
Independent Craft Breweries Struggle Under Distribution Laws That Create A Power Imbalance In Favor Of Wholesalers, Daniel Croxall
William & Mary Business Law Review
Independent craft breweries are facing historic challenges under the COVID-19 pandemic. To make matters worse, many states prohibit a brewery from terminating a distribution contract with a wholesaler absent statutorily defined “good cause,” which typically means fraud, bankruptcy, or other illegal conduct. In this context, lagging sales or poor distribution performance are not grounds for a brewery to terminate a distribution contract. This means that it is nearly impossible, legally or financially, for an independent craft brewery to terminate a distribution contract with an unsatisfactory wholesaler. In essence, states have statutorily tipped the balance of power in favor of distributors …
Sovereign Authority And Rule Of Law: The Effect Of U.S. Use Of Torture On Political Legitimacy, Sydney Bradley
Sovereign Authority And Rule Of Law: The Effect Of U.S. Use Of Torture On Political Legitimacy, Sydney Bradley
Undergraduate Honors Theses
Governmental sovereignty is created and maintained by mutual respect for the rule of law by the government and citizens. To maintain legitimacy, a government must act within the bounds of the contract that created it. Otherwise, the relationship founded by said contract would be nullified, as would the duties and obligations that flow from that relationship. Torture exemplifies an ultra vires act used by the United States to show the consequences of over-extended authority on political legitimacy and the rule of law. Founded on the philosophies of Hugo Grotius, Thomas Hobbes, and Christine Korsgaard, this research investigates the nature of …
Gestational Surrogacy Contract Terms Under The 2017 Uniform Parentage Act, Jhonell Campbell
Gestational Surrogacy Contract Terms Under The 2017 Uniform Parentage Act, Jhonell Campbell
Child and Family Law Journal
No abstract provided.
Child Entertainers And Their Limited Protections: A Call For An Interstate Compact, Tabetha Bennett
Child Entertainers And Their Limited Protections: A Call For An Interstate Compact, Tabetha Bennett
Child and Family Law Journal
No abstract provided.
With Actual Knowledge Comes Lack Of Materiality: Offering A Reasonable Bright-Line Rule For The Escobar Materiality Standard, Nicholas B. Goddard
With Actual Knowledge Comes Lack Of Materiality: Offering A Reasonable Bright-Line Rule For The Escobar Materiality Standard, Nicholas B. Goddard
St. Mary's Law Journal
Abstract forthcoming.
Removing The Risk From Risk Allocation: Reforming Louisiana’Soilfield Anti-Indemnity Act, Katherine Fruge Corry
Removing The Risk From Risk Allocation: Reforming Louisiana’Soilfield Anti-Indemnity Act, Katherine Fruge Corry
Louisiana Law Review
The article discusses the risks faced by oil and gas firms in their operational contracts like master service agreements (MSA) and why the Louisiana legislature should copy the Texas Oilfield Anti-Indemnity Act (TOIA) to amend the Louisiana OIA (LOIA) to protect contractors and service firms.
Bargaining For Innovation, Elizabeth Winston
Bargaining For Innovation, Elizabeth Winston
Villanova Law Review (1956 - )
No abstract provided.
When The Sanity Code Becomes The Insanity Code: Following O'Bannon's Lead Is The Key To Solving Group Licensing For Ncaa Student-Athletes, Lee Vanhorn
Arkansas Law Review
"Many times when you lose, it's the greatest opportunity to improve. You have this unique opportunity to make dramatic change that you probably couldn't make when things seem to be going right." A YouTube channel titled “Deestroying” displays unique talents of a Costa Rican immigrant named Donald De La Haye (“De La Haye”). De La Haye has a second channel, “KD Family,” and together, the channels have a combined 486 million views and more than three million subscribers. De La Haye majored in marketing at the University of Central Florida (“UCF”), but creates content for his YouTube channels as his …
In Contracts We Trust (And No One Can Change Their Mind)! There Should Be No Special Treatment For Religious Arbitration, Michael J. Broyde, Alexa J. Windsor
In Contracts We Trust (And No One Can Change Their Mind)! There Should Be No Special Treatment For Religious Arbitration, Michael J. Broyde, Alexa J. Windsor
Pepperdine Dispute Resolution Law Journal
No abstract provided.
Rethinking Mac Clauses In The Time Of Akorn, Boston Scientific, And Covid-19, Samuel Shapiro
Rethinking Mac Clauses In The Time Of Akorn, Boston Scientific, And Covid-19, Samuel Shapiro
Michigan Business & Entrepreneurial Law Review
The MAC clause is perhaps the most important clause in contract law, giving acquirers the ability to terminate even the largest agreements in the face of an often vaguely defined “Material Adverse Change.” For decades, even though MAC clauses have been present in nearly every merger agreement, courts have almost universally refused to enforce them. But the Delaware Chancery Court’s 2018 decision in Akorn may finally change that. As the world deals with the economic uncertainty caused by COVID-19, courts may soon get more opportunities to decide whether or not they will follow Akorn’s lead and begin to allow …