Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Commercial Law (457)
- Land Use Law (454)
- Legal Profession (452)
- Civil Law (177)
- Torts (161)
-
- Family Law (153)
- Administrative Law (126)
- Business Organizations Law (123)
- Constitutional Law (123)
- Courts (123)
- Government Contracts (123)
- International Law (123)
- Internet Law (123)
- Law and Economics (123)
- Privacy Law (123)
- Banking and Finance Law (122)
- Bankruptcy Law (122)
- Civil Procedure (122)
- Computer Law (122)
- Conflict of Laws (122)
- Criminal Law (122)
- Human Rights Law (122)
- Other Law (122)
- Rule of Law (122)
- Construction Law (121)
- Criminal Procedure (121)
- Health Law and Policy (121)
- Insurance Law (121)
- Keyword
-
- Notaris (67)
- Akta Jual Beli (20)
- PPAT (16)
- Perbuatan Melawan Hukum (16)
- Wanprestasi (15)
-
- Perjanjian (13)
- Akta (11)
- Notaris. (10)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (10)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (10)
- Perlindungan Hukum (10)
- Perseroan Terbatas (10)
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Akta Notaris (9)
- Perkawinan (8)
- Tanggung jawab notaris (8)
- Akta Autentik (7)
- Harta Bersama (7)
- Hibah (7)
- Pembatalan (7)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (6)
- Copyright (6)
- Jual Beli (6)
- PPJB (6)
- Penggelapan (6)
- Perbuatan Melawan Hukum. (6)
- Perceraian (6)
- Akibat Hukum (5)
- Cessie (5)
- Publication Year
Articles 631 - 642 of 642
Full-Text Articles in Contracts
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Indonesian Notary
Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …
Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018), Yeane Marlina Siregar
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT yang kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Denpasar. Penulis mengadakan penelitian atas kasus itu dengan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif …
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai cacat yuridis Akta Jual Beli serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT …
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus …
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Indonesian Notary
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris/PPAT atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan …
Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing
Indonesian Notary
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Indonesian Notary
Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Indonesian Notary
Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …
A New Role Of Causation Theory Towards Achieving Economic Contractual Equilibrium: Monitoring The Economic Equilibrium Of The Contract, Osama Ismail Amayreh, Izura Masdina Mohamed Zakri, Pardis Moslemzadeh Tehrani, Yousef Mohammad Shandi
A New Role Of Causation Theory Towards Achieving Economic Contractual Equilibrium: Monitoring The Economic Equilibrium Of The Contract, Osama Ismail Amayreh, Izura Masdina Mohamed Zakri, Pardis Moslemzadeh Tehrani, Yousef Mohammad Shandi
Indonesia Law Review
The phrase “who says contractual, says justice” “qui dit contractuel dit juste” does not fully express the truth of our present reality, where the phrase itself falls into doubt, since the contract does not always result in fair obligations, as the contract is an expression of often unequal wills. In this regard, the French judiciary realized that the absence of justice in the contract might arise as a result of the contractual freedom afforded to the contracting parties and, thus, they developed the idea of Commutative Justice in the contract, such as the Piller’s decision, which is considered one of …
Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas
Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas
Jurnal Hukum & Pembangunan
The most fundamental regulations on mining and coal industries are articulted in the Minerba Act of the previous regulation in Law Number 11 of 1967 concerning the Mining Basic Provisions. This regulation has amendedthe requirements of mining consession namely from Mining Authorization and Coal Contract of Work / Coal Contract of Work (KK / PK2PB) to become Mining Business License (IUP), Special Mining Business License (IUPK), and Mining Permit (IPR).This has had an impact on the existing mining contracts in Indonesia including PT Freeport's contract of work. This study discusses issues related to the concept of Contract of Work in …
Contract Law In A Comparative Perspective, Suharnoko Suharnoko
Contract Law In A Comparative Perspective, Suharnoko Suharnoko
Indonesia Law Review
Media reports on cases of the theft of pre-paid pulses taking place nowadays have created a misunderstanding in terms of the appropriate application of criminal law. In the context of existing legal provisions concerning consumer protection as set forth both under the Consumer Protection Law as well as in part under the Telecommunications Law, law enforcement agencies are leaning towards applying general criminal provisions (theft) which, after a careful observation of the Indonesian Criminal Code, in fact do not extend to corporate criminal acts. This paper purports to explain that the currently occurring cases of the theft of pre-paid pulses …