Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Commercial Law (22)
- Comparative and Foreign Law (22)
- Criminal Law (20)
- International Law (20)
- Constitutional Law (19)
-
- Criminal Procedure (19)
- Transnational Law (19)
- Administrative Law (5)
- Civil Law (4)
- Contracts (4)
- Internet Law (3)
- Law and Economics (3)
- Antitrust and Trade Regulation (2)
- Common Law (2)
- Computer Law (2)
- Food and Drug Law (2)
- Privacy Law (2)
- Art and Design (1)
- Arts and Humanities (1)
- Bankruptcy Law (1)
- Civil Procedure (1)
- Civil Rights and Discrimination (1)
- Conflict of Laws (1)
- Courts (1)
- Dispute Resolution and Arbitration (1)
- Graphic Design (1)
- Housing Law (1)
- Human Rights Law (1)
- Keyword
-
- ASEAN, Preservation, Marine Fisheries, Challenges, EEZ (1)
- Airline alliance, code-share arrangements, liability, compensation, consumer protection (1)
- Akta Jual Beli (1)
- Akta Jual Beli Saham (1)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (1)
-
- Alternative dispute resolution (1)
- Artificial Intelligence, Code of Ethics, Laws and Regulations (1)
- Batal Demi Hukum (1)
- Cek. (1)
- Comparison (1)
- Consumer (1)
- Consumer Dispute Settlement Agency (1)
- Copyright, copyright holders, social networks intermediary service providers, Vietnamese Intellectual Property Law (1)
- Corporate criminal liability, court decisions, corruption (1)
- Corporate social responsibility, product labeling, consumer protection, environmental protection, animal protection (1)
- E-Commerce (1)
- E-commerce, implementability, inclusiveness, legal rules, small business (1)
- Examining (1)
- Exclusionary abuse, Digital ride-hailing, Data exclusivity, Competition law (1)
- Food Waste (1)
- Food and Beverage Tenant (1)
- Formulation Policy, Ultimum Remedium Principle, Corporation (1)
- Gm foods, labeling regulation, fso/alop analysis (1)
- Halal, Product, Assurance, Legal Certainty (1)
- Ignorantia facti excusat ignorantia iuris non excusat (1)
- Insurance law, insurance policies, natural disasters, policyholders, insurance companies, implementation, Indonesia (1)
- Jual Beli Saham (1)
- Judge's Decision (1)
- Keabsahan Akta (1)
- Kebebasan berpendapat (1)
Articles 31 - 41 of 41
Full-Text Articles in Consumer Protection Law
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Akta Jual Beli Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim, Kory Ulama Sari Budiarti
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Akta Jual Beli Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim, Kory Ulama Sari Budiarti
Indonesian Notary
Pelaksanaan jual beli dalam realitanya seringkali ditemukan permasalahan, baik itu permasalahan langsung terjadi pada saat pelaksanaan jual beli maupun permasalahan yang baru muncul di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli jika tidak menemukan penyelesaian dapat mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli adalah ketidakwenangan seseorang menjual objek jual beli. Keberhasilan pelaksanaan jual beli dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kewenangan atas objek tentunya menyimpang dari ketentuan prosedur jual beli. Kurangnya pemahaman pembeli dan PPAT dalam melakukan jual beli menjadikan pembeli dan PPAT membiarkan perjanjian jual beli berlangsung tanpa memikirkan akibat …
Ketidakabsahan Pemindahan Hak Atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Register Perkara Nomor 51/Pdt/2019/Pt.Dki.), Lize Maydner
Indonesian Notary
This research discusses the implementation of the transfer of rights to shares in PT Permitra Parahyangan Prakasa, with a buying and selling mechanism that is paid using a cheque as the decision of the High Court of DKI Jakarta Register Case No. 51/PDT/2019/PT.DKI. The dispute occurred as a result of the use of cheque with an effective postponed date which was later proven in the trial to be a blank check, so that from the beginning at the time of the signing of the deed of sale can be ascertained there will never be an implementation of payment obligations on …
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Pada Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/Pn.Bdg., R. Yismoyo Amanta
Indonesian Notary
Tulisan ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, mengingat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah memenuhi syarat pelaksanaan lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum terhadap belum diserahkannya objek lelang kepada pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif …
Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/Pt.Dki.), Asteria Tiar Novita
Indonesian Notary
Saham dalam Perseroan Terbatas yang diambil oleh pemgenga saham harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam proses pendirian maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah maragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Selanjutnya masih ditemukan …
Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017), Cyntia Catharina Junita
Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017), Cyntia Catharina Junita
Indonesian Notary
Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh …
Inclusive And Implementable Legal Rules For E-Commerce: A Comparative Study Of Indonesia And Vietnam, Ngoc Nguyen Thi Bich, Phan Quoc Nguyen
Inclusive And Implementable Legal Rules For E-Commerce: A Comparative Study Of Indonesia And Vietnam, Ngoc Nguyen Thi Bich, Phan Quoc Nguyen
Indonesia Law Review
Both Vietnam and Indonesia have large populations that promise major markets for e-commerce. The two nations record high internet coverage and large numbers of social media users. Recently, the countries have been trying to support e-commerce with new legal rules. In November 2019, Indonesia’s government introduced Government Regulation No. 80 of 2019 on Trading through Electronic Systems (GR 80, 2019). GR 80 requires e-commerce businesses to obtain business licenses, report taxes, and preserve consumer protections and rights. Similarly, Vietnam has issued a number of resolutions and guidelines since its Decree on E-Commerce in 2013 (Decree No. 52/2013/NĐ-CP). While these legal …
How To Design Genetically Modified Food Labeling Regulation In Indonesia - Taking Science, Trade Law, And Indonesian Demands Seriously, Dasep Wahidin, Kai Peter Purnhagen
How To Design Genetically Modified Food Labeling Regulation In Indonesia - Taking Science, Trade Law, And Indonesian Demands Seriously, Dasep Wahidin, Kai Peter Purnhagen
Indonesia Law Review
The paper critically evaluates the current Indonesian genetically modified (GM) food labeling regime as it is embedded in the international trade law and policy system. This research proposes a GM food labeling regulation for Indonesia based on the socio-economic demands of Indonesia on the one hand and the demands of international trade law and policy on the other. It answers the following research questions: What are the legislative requirements for labelling of genetically modified organisms (GMOs) according to Indonesian law? How should Indonesian law on GM food labelling be designed to meet the interests of its peoples and provide access …
Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan, Aad Rusyad Nurdin
Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan, Aad Rusyad Nurdin
Jurnal Hukum & Pembangunan
The dynamics of carrying out intensive banking business activities between customers and banks have the potential to raise various problems that cause violations of the rights of customers as consumers of a bank's business activities. To overcome the problems of customers as banking consumers, it is necessary to examine the regulations in the banking sector regarding consumer protection regulations in the banking sector with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This research is a normative research that study the law of consumer protection as contained in the UUPK. The results of the study show that the legislation …
Legal Issues Surroundings Airline Alliances And Code-Share Arrangements: Insights For The Indonesian And Airline Industry, Ridha Aditya Nugraha
Legal Issues Surroundings Airline Alliances And Code-Share Arrangements: Insights For The Indonesian And Airline Industry, Ridha Aditya Nugraha
Indonesia Law Review
Following the liberalization of the aviation industry, airlines have been searching for the right business model for their expansion. Today the business concept of the airline alliance is deemed as the correct answer, as many big airlines have joined to secure their business. Code-share arrangements could be seen as the perfect implementation of an airline alliance. Alliances are more flexible than cross-border mergers and takeovers due to national restrictions, making it legally viable and thus a preference. However, code-share arrangements have further legal implications that have led into classification of carriers and ended up a liability issue. There are several …
Dissecting The Contents Of Law Of Indonesia On Halal Product Assurance, Aal Lukmanul Hakim
Dissecting The Contents Of Law Of Indonesia On Halal Product Assurance, Aal Lukmanul Hakim
Indonesia Law Review
Indonesia with its majority Moslem population and even the biggest Moslem nation in the world has obligations to its citizens to assurance the halal products (halal) for consumption and/or used as a constitutional obligation to be enforceable and applicable. The constitutional obligation is granted in the form of legal certainty covering the halalness of all products either to those useable, consumed and/or utilized by the society. Upon the legalization and enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 33 year 2014 regarding Halal Product Assurance is the evidence of constitutionally protection commitment. Having this Halal Product Assurance Law, the …
The Protection Of Consumers’ Rights And The Application Of Criminal Law In The Unlawful Operation Of Services And Content Service Applications, Edmon Makarim
Indonesia Law Review
Media reports on cases of the theft of pre-paid pulses taking place nowadays have created a misunderstanding in terms of the appropriate application of criminal law. In the context of existing legal provisions concerning consumer protection as setf orth both under the Consumer Protection Law as well as in part under the Telecommunications Law, law enforcement agencies are leaning towards applying general criminal provisions (theft) which, after a careful observation of the Indonesian Criminal Code, in fact do not extend to corporate criminal acts. This paper purports to explain that the currently occurring cases of the theft of pre-paid pulses …