Conflict of Laws Commons^™

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

International Arbitration And Conflicts Of Law: Three Hard Questions For Symeon, Peter B. Rutledge

Scholarly Works

The presence of a foreign element in a legal relationship inevitably introduces intricate choice-of-law issues. This postulate holds especially true in the context of international arbitration. Arbitration involves an exceptional degree of procedural freedom (including over the choice of the applicable law) and a distinctive conflict-of-laws regime that may be unbound from a particular national legal system. This article examines several choice-of-law issues arising in the context of international arbitration. In particular, Section I of this article addresses whether the United Nations Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, otherwise known as the New York Convention, is selfexecuting …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

The Position Of The United States Of America Vis-A-Vis The Question Of Western Sahara: Assessing The Role Of Think Tanks In The Conflict, Hamid Baadeche

Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports (ETD)

ABSTRACT

The Position of the United States of America Vis-à-vis the Question of Western Sahara: Assessing the Role of Think Tanks in the Conflict

Hamid Baadeche

Think tank organizations, particularly in the United States, have become a prominent feature of the political landscape. They act as advocates for specific policies that they consider beneficial for the country or a particular societal group. They function as a primary source of information, which they then aim to transform into well-informed policies and sound decisions. They are referred to as "the revolving doors," "idea brokers," and "idea factory." As such, their foremost objective …

Perceptions And Treatment Decisions For A Drug Offender Based On Social Class, Cocaine Type, Personal Characteristics, And Compassionate Love: A Vignette Study, Yasmin A. Odeh

Theses and Dissertations

Problem: The shift from a focus on rehabilitation to the more punitive, “tough on crime” approach to illegal behavior in the U.S. has been enacted in no small way by policies connected to the use and abuse of drugs. The disparities between crack and powder cocaine—two chemically similar substances—have headlined this shift (Vagins and McCurdy 2006). However, research is scarce on laypeople’s approval of deterrence approaches for drug offenses, including as a function of types (e.g., powder vs. cocaine possession). This study examined people’s perceptions of prosecutorial decisions for drug offenders—whether they are punished, rehabilitated, or both—and whether people perceived …